Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat dan komprehensif menjadi semakin penting. Tidak ada negara yang dapat menyusun perencanaan pembangunan secara efektif tanpa memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Atas dasar itulah Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah pendataan nasional yang bertujuan memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 tidak sekadar menjadi kegiatan statistik rutin. Sensus ini merupakan investasi informasi yang akan membantu Indonesia memahami dinamika perekonomian nasional, mengidentifikasi sektor usaha yang berkembang, menemukan peluang pertumbuhan baru, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Peran sensus ekonomi menjadi semakin relevan mengingat perubahan lanskap ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi digital telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang sebelumnya belum dikenal.

Perdagangan elektronik berkembang pesat, ekonomi kreatif semakin berkontribusi terhadap nilai tambah nasional, sementara pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi yang dinamis tersebut, asumsi tidak lagi cukup sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta dan data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Melalui SE2026, pemerintah akan memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh Indonesia, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Data tersebut akan menjadi fondasi penting untuk memahami arah perubahan ekonomi sekaligus menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut.

Sedangkan bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah.

Sementara bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat Data bagi Generasi Muda

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah.

Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting. Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah.

Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data merupakan cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri.

Tidak hanya itu, dari data yang baik, melahirkan perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, tidak sedikit masyarakat yang bertanya: Apakah setelah didata akan mendapat bantuan? Mengapa pendataan terus dilakukan, sementara manfaatnya belum selalu terasa secara langsung? Apakah pendataan ini berkaitan dengan pajak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami.

Pertama, Sensus Ekonomi bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sebagai amanat Undang-Undang Statistik. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk. Ada yang mengelola warung, bengkel, usaha makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, usaha berbasis digital, hingga berbagai pekerjaan mandiri lainnya. Sebagian besar mungkin tidak pernah muncul dalam pemberitaan atau laporan ekonomi besar, tetapi justru dari aktivitas itulah jutaan keluarga memperoleh penghasilan dan menggerakkan perekonomian daerah. Masalahnya, sesuatu yang tidak terlihat akan sulit diperhitungkan.

Jika suatu kelompok usaha tidak tercatat, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi akan lebih sulit dikenali. Jika kebutuhan tersebut tidak terbaca, kebijakan yang disusun berisiko tidak menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, sensus pada dasarnya adalah upaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan. Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat. Transaksi daring semakin umum. Banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru. Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

BOGOR - Upaya percepatan pembangunan di wilayah Bogor Timur kian menemukan titik terang. Hal itu seiring langkah Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang berupaya menjembatani persoalan lama dengan semangat musyawarah.

Melalui rapat dengar pendapat, berbagai pihak dipertemukan dalam satu ruang. Di antaranya, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penggarap lahan eks PTPN VIII. Di ruang itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, M. Irvan Maulana, hadir sebagai penengah, menjaga agar setiap suara tetap terdengar dan setiap proses berjalan terbuka.

"Dalam musyawarah, tidak terdapat satu pun peserta yang dapat menunjukkan identitas sebagai warga Desa Sukaresmi saat diminta secara langsung," katanya, Sabtu (18/4/2026).

Bagi Irvan, pertemuan ini bukan sekadar forum formal. Ada harapan yang lebih besar: membuka jalan bagi masa depan Bogor Timur. Irvan melihat penyelesaian persoalan lahan sebagai pintu awal bagi pembangunan yang selama ini tertahan.

"Saya menilai rapat ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah, karena pengembangan pembangunan di Bogor Timur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sepanjang tetap memperhatikan aspek hukum dan keadilan bagi semua pihak," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah wilayah Kecamatan Sukamakmur berupaya memastikan setiap langkah telah melalui proses yang semestinya. Sosialisasi penataan lahan disebut telah dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, hingga menghasilkan kesepakatan bersama dalam forum sebelumnya.

Lihat video: PKL BOGOR DIGUSUR! Ratusan Lapak Dibongkar, Pedagang Hadang Petugas!



Sekretaris Kecamatan Sukamakmur Suryana menggambarkan proses yang terjadi bukan tanpa pertimbangan. Ada ruang dialog, ada kesepahaman yang dibangun perlahan. "Para penggarap juga mendapatkan kerohiman sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada para penggarap yang peduli tanah garapannya digunakan untuk kepentingan umum," ungkapnya.

Di balik dinamika tersebut, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) sebagai pemegang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam arah pembangunan daerah. Perusahaan bahkan telah mengalokasikan lahannya untuk Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari rencana besar menghadirkan pusat perekonomian baru di kawasan timur.

"Ini merupakan sinergi antara kami dan pemerintah dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," kata Budi yang hadir mewakili PT BJA.

Namun, seperti kisah banyak lahan di negeri ini, selalu ada sisi lain yang ikut bersuara. Perwakilan LBH Garda Nusantara menyampaikan adanya klaim investasi pribadi dalam pengelolaan lahan. Meski demikian, belum ada rincian lebih lanjut terkait besaran tuntutan yang diajukan dalam rapat tersebut.

Di tengah potensi perbedaan kepentingan, suasana rapat justru berlangsung tenang. Tidak ada ketegangan yang mencuat. Para pihak duduk berdampingan, berbicara dengan terbuka, seolah menyadari bahwa masa depan kawasan ini lebih besar daripada perbedaan yang ada.

Tak terdengar penolakan terhadap rencana pengembangan Bogor Timur. Sebaliknya, tersirat kesamaan pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan bersama. Bukan hanya bagi hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang di Kabupaten Bogor.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

Di tengah penurunan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026, pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana daerah siap mandiri secara fiskal? Pertanyaan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kualitas tata kelola dalam penyusunan anggaran, yang sangat ditentukan oleh perencanaan sebagai landasan utamanya. Perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta terintegrasi antar-sektor akan menghasilkan struktur anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Dalam perspektif pembangunan, anggaran tidak sekadar dipahami sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai representasi konkret dari prioritas kebijakan yang telah dirumuskan melalui proses perencanaan. Oleh karena itu, kelemahan dalam perencanaan akan berimplikasi langsung pada ketidakefisienan, inefektivitas, bahkan potensi distorsi dalam penggunaan anggaran publik.

Pada pembangunan nasional maupun daerah, pendekatan perencanaan partisipatif menjadi prinsip fundamental sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bersifat elitis, melainkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, perencanaan yang partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dalam implementasinya.

Pendekatan bottom-up dalam perencanaan menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif dan inklusif. Proses ini dimulai dari tingkat paling bawah, seperti desa atau kelurahan, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang kemudian diintegrasikan secara berjenjang hingga tingkat nasional.

Melalui pendekatan ini, prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi dari tingkat pusat. Integrasi antara aspirasi lokal dan kebijakan makro tersebut menghasilkan struktur anggaran yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, negara memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan terarah. Situasi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun ancaman terhadap kedaulatan negara menuntut respons fiskal yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam konteks ini, pemerintah dapat melakukan realokasi maupun refocusing anggaran dengan tetap berada dalam koridor hukum serta mekanisme persetujuan legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kebutuhan respons cepat pemerintah dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi contoh konkret implementasi kebijakan anggaran dalam situasi darurat. Pada periode tersebut, pemerintah melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang baik harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap krisis, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, sinergi antara perencanaan yang partisipatif dan kemampuan adaptasi dalam kondisi darurat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Dinamika Fiskal Hubungan Pusat-Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan pemerintah pusat menempati posisi strategis yang erat kaitannya dengan mandat politik Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Janji-janji politik yang disampaikan dalam proses demokrasi pada dasarnya merupakan komitmen publik yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan nasional perlu mentransformasikan visi politik tersebut ke dalam bahasa teknokratik yang sistematis dan operasional, sehingga mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, proses ini harus disertai dengan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan makro dan prioritas strategis nasional, sementara daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Artinya, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Permasalahannya, dinamika kebijakan fiskal terkini menunjukkan adanya penyesuaian dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto, kebijakan dana transfer ke daerah (TKD) diarahkan pada prinsip efisiensi anggaran sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional.

Berikutnya, dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693,0 triliun, menurun dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun. Penurunan ini mengindikasikan adanya reposisi prioritas belanja negara yang lebih terfokus pada program-program strategis nasional, sekaligus menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran perlu adaptif terhadap perubahan arah kebijakan fiskal pusat.

Pada perspektif perencanaan pembangunan daerah, kondisi tersebut menuntut adanya transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah menuju efisiensi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung secara dominan pada transfer pusat, melainkan harus meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan value for money serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Selain itu, keterbatasan fiskal mendorong daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih variatif, seperti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU), serta inovasi pembiayaan lainnya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal mengalami pergeseran makna, dari sekadar distribusi dana menjadi upaya penguatan kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah pusat untuk merealisasikan berbagai program prioritas yang merupakan janji politik Presiden. Program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan kemandirian pangan menjadi agenda strategis yang memerlukan dukungan anggaran yang terfokus dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya fiskal cenderung diarahkan untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Implikasinya, dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti RPJMN, RPJMD, RPJPN, dan RPJPD, harus mampu mengintegrasikan agenda prioritas nasional secara sistematis dan terukur.

Pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pusat, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal. Sinkronisasi ini menjadi penting agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan, melainkan tercipta harmonisasi yang mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, kondisi ini menegaskan bahwa dalam era desentralisasi fiskal yang dinamis, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah memerlukan dukungan perangkat kelembagaan dan kebijakan yang memadai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai instrumen pendukung (supporting system), baik dalam bentuk regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun inovasi pembiayaan, guna memastikan bahwa program-program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Artinya, integrasi antara efisiensi fiskal, perencanaan yang adaptif, dan kapasitas daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Rekalibrasi Sinergi Pusat-Daerah

Saat ini, kecenderungan sentralisasi program-program utama dan strategis pada pemerintah pusat atau kementerian semakin menguat. Berbagai agenda prioritas nasional dirancang, dikendalikan, dan diimplementasikan secara terpusat dengan tujuan menjaga konsistensi arah kebijakan serta memastikan pencapaian target nasional secara terukur.

Akan tetapi, pendekatan yang terlalu terpusat justru berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya transaksi, terutama dalam koordinasi lintas wilayah dan sektor. Selain itu, kompleksitas birokrasi yang terpusat juga membuka ruang terjadinya mismanagement, baik dalam bentuk inefisiensi alokasi sumber daya maupun keterlambatan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reposisi peran pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih kolaboratif. Pelibatan daerah tidak hanya penting dalam tahap implementasi, tetapi juga dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam memahami karakteristik lokal, kebutuhan masyarakat, serta potensi wilayah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sebab itu, integrasi peran daerah melalui skema pendanaan yang lebih proporsional, khususnya melalui dana transfer ke daerah, dapat menjadi langkah strategis untuk menekan biaya transaksi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan responsivitas kebijakan.

Selanjutnya, penguatan peran daerah harus diiringi dengan penyiapan perangkat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, perlu secara sistematis mengakomodasi program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayahnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan kebijakan.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbangun dalam tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Semoga.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

DIPENGHUJUNG tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada rangkaian peristiwa yang menegaskan rapuhnya fondasi ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tekanan global dan domestik. Krisis iklim yang memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra bukan hanya menghadirkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Bencana hidrometeorologi tersebut mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur dasar, serta menekan pendapatan rumah tangga. Sekaligus mengingatkan bahwa risiko iklim telah berkembang menjadi tantangan struktural bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Berasal dari kerusakan aset, hilangnya pendapatan masyarakat, terganggunya jaringan transportasi, serta penurunan produksi pertanian.

Besarnya nilai kerugian tersebut menegaskan bahwa bencana alam dapat berfungsi sebagai beban ekonomi implisit yang menurunkan daya beli, memperlebar ketimpangan. Juga meningkatkan tekanan belanja pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Ironisnya, tekanan domestik tersebut berlangsung di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan yang kokoh sepanjang 2025. Lembaga-lembaga internasional menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat ketidakpastian kebijakan, fragmentasi perdagangan, serta meningkatnya risiko geopolitik.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,0% pada 2025, namun menekankan sifatnya yang rapuh di tengah ketidakpastian yang persisten. Sementara itu, Bank Dunia mencatat perlambatan pertumbuhan global hingga sekitar 2,3%, dengan risiko penurunan yang bersumber dari eskalasi konflik, hambatan perdagangan, dan kejadian cuaca ekstrem.

Konflik Rusia–Ukraina masih menimbulkan guncangan pada stabilitas energi dan rantai pasok global, sementara ketegangan regional di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana konflik lintas negara dapat dengan cepat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kemanusiaan. Dalam situasi global yang rapuh ini, ruang kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi semakin terbatas.

Kilas Balik Ekonomi Indonesia

Kebijakan domestik Indonesia sepanjang 2025 perlu dibaca sebagai respons terhadap kombinasi tekanan global dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menandai perubahan penting arah kebijakan fiskal nasional.

Efisiensi belanja pemerintah – khususnya belanja Kementerian/Lembaga – berdampak langsung pada dinamika ekonomi daerah, mengingat belanja publik merupakan salah satu penggerak utama permintaan agregat di banyak wilayah. Dampak kebijakan ini tercermin dari realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 59,1% dari total pagu Rp1.160,1 triliun, terutama akibat penjadwalan ulang kontrak dan perubahan prioritas kegiatan.

Pada tingkat daerah, rendahnya realisasi belanja modal – yang di sejumlah wilayah hanya mencapai sekitar 24,54% pada Triwulan III 2025 – mengindikasikan tertundanya belanja produktif yang seharusnya memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi local. Termasuk sektor konstruksi, UMKM pemasok, jasa transportasi dan logistik, serta penyerapan tenaga kerja berbasis proyek.

Di tengah perlambatan belanja pemerintah tersebut, tahun 2025 juga ditandai oleh peluncuran berbagai agenda penguatan ekonomi rakyat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program MBG dilaksanakan dalam skala yang sangat besar, dengan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani puluhan juta penerima manfaat serta dukungan anggaran yang signifikan.

Skala implementasi yang luas ini menjadikan tata kelola program sebagai faktor kunci keberhasilan. Ini karena kualitas layanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh standar keamanan pangan, kapasitas dapur, sistem distribusi, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

Berbagai evaluasi publik menunjukkan bahwa implementasi MBG masih memerlukan pembenahan berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas makanan, pengawasan keamanan pangan, dan manajemen operasional. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM telah memperketat pengawasan dengan mendorong penerapan standar sertifikasi higiene dan sanitasi, termasuk prinsip HACCP, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional.

Tantangan operasional juga muncul pada periode libur sekolah, ketika pola distribusi disesuaikan menjadi makanan kering atau tahan simpan. Kondisi ini menuntut penguatan tata kelola rantai pasok dan standar mutu yang konsisten agar tujuan pemenuhan gizi tetap terjaga dan tidak bergeser menjadi sekadar distribusi paket bantuan.

Selain itu, agenda penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi fokus kebijakan pada 2025, dengan target percepatan pembentukan koperasi dalam jumlah besar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Meskipun target kuantitatif tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas, berbagai kajian akademik dan kebijakan menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan tata kelola.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem manajemen, serta mitigasi risiko hukum menjadi prasyarat penting agar koperasi tidak berhenti pada pembentukan administrative. Tetapi mampu berfungsi sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat relatif menunjukkan kinerja implementasi yang lebih stabil dan minim polemik dibandingkan program berskala besar lainnya, meskipun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Pada tahun ajaran 2025/2026, ratusan titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan dukungan ribuan guru dan tenaga kependidikan, serta mampu menampung puluhan ribu peserta didik dari kelompok rentan.

Capaian ini mengindikasikan kemajuan pada aspek penyelenggaraan layanan dasar, penempatan sumber daya manusia, dan kapasitas tampung, sehingga Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Ke depan, perluasan program ini ke lebih banyak wilayah provinsi perlu disertai dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana dan standar layanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan Berbasis Institusi

Salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan adalah penguatan kualitas institusi. Terutama dalam menjaga supremasi hukum, merumuskan kebijakan publik, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Institusi yang kuat berperan sebagai fondasi bagi terciptanya kepastian aturan dan iklim usaha yang sehat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang secara efisien. Sebaliknya, lemahnya institusi sering kali membuka ruang bagi praktik rente ekonomi. Di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Praktik rente tersebut menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, memperlambat investasi produktif, dan mengurangi daya saing perekonomian nasional.

Korupsi dapat dipahami sebagai manifestasi paling nyata dari lemahnya kualitas institusi. Korupsi tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan.

Dampak korupsi bersifat sistemik, karena menggerus kepercayaan publik terhadap negara, mendistorsi alokasi sumber daya, dan menurunkan efektivitas belanja pemerintah. Lebih jauh, korupsi memperkuat lingkaran setan kelembagaan, di mana lemahnya institusi memicu korupsi, dan korupsi pada gilirannya semakin melemahkan institusi.

Terlebih, memasuki tahun 2026, Indonesia akan memasuki fase baru dalam sistem hukum nasional seiring diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru. Yang secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperjelas kewenangan aparat penegak hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

Dari perspektif kelembagaan, pembaruan kerangka hukum ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas institusi dan mendukung pembangunan ekonomi. Syaratnya diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan.

Tanpa kesiapan institusional yang memadai – meliputi kejelasan norma, kapasitas aparatur, dan sistem pengawasan yang efektif – penerapan KUHP dan KUHAP baru justru berisiko memunculkan penyalahgunaan kewenangan dan praktik rente hukum.

Oleh karena itu, dampak reformasi hukum ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Ini agar perubahan regulasi tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi pendorong nyata bagi kemajuan institusional dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memperkuat kualitas institusi secara menyeluruh, mulai dari perumusan aturan hingga penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas. Tanpa institusi yang kuat, berbagai kebijakan pembangunan berisiko terdistorsi oleh praktik rente dan korupsi yang berbiaya tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP pada 2026 seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola hukum dan memperkuat kepercayaan publik, bukan sekadar perubahan normatif. Oleh sebab itu, komitmen terhadap reformasi institusional yang substantif menjadi prasyarat utama agar agenda ketahanan dan pertumbuhan dapat berjalan seiring serta menghasilkan pembangunan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

MALANG - Pembangunan sosial di Kota Malang tahun ini dihadapkan pada dinamika perkotaan yang semakin kompleks, ditandai dengan perubahan struktur ekonomi, meningkatnya sektor informal, serta tantangan ketahanan keluarga dan komunitas. Isu kemiskinan perkotaan, kerentanan sosial, ketimpangan akses kerja, dan perlindungan perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dan kebijakan yang terintegrasi.

Ganesh Institute menempatkan 3 aspek sebagai bahan refleksi akhir tahun. Pertama, sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2025, Kota Malang menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pengendalian kemiskinan dan perlindungan sosial. Wisma Tumapel Malang: Hotel Bersejarah Warisan Belanda, Langganan Pejabat di Masanya

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama. Misalnya ketidaktepatan dan dinamika data warga miskin dan kelompok rentan; kerentanan sosial pada kelompok lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, dan keluarga miskin perkotaan; menurunnya solidaritas sosial dan kepedulian kolektif masyarakat terhadap lingkungan dan sesama.

"Permasalahan sosial perkotaan di Kota Malang bersifat multidimensi dan membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," kata pendiri Ganesh Institute, Anis Suhartini di Malang, Senin (22/12/2025).

Kedua, aspek perempuan. Menurut catatan Ganesh Institute, di Kota Malang masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada aspek ekonomi dan perlindungan sosial.

Menurut Anis, permasalahan yang menonjol meliputi: kerentanan ekonomi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal; masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan lemahnya pencegahan berbasis keluarga dan komunitas.

"Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan berbagai layanan perlindungan, seperti PUSPAGA dan P2TP2A. Namun, aspek pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan dan pencegahan dini masih perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi lokal," terangnya.

Ketiga, aspek ketenagakerjaan . Struktur ketenagakerjaan Kota Malang didominasi oleh sektor jasa dan sektor informal. Ganesh Institute mencatat, sektor ketenagakerjaan tahun 2025 meliputi: tingginya proporsi pekerja informal tanpa perlindungan jaminan sosial; terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru; kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

"Program perlindungan pekerja rentan melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis. Namun masih memerlukan perluasan cakupan dan sinergi dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja," jelasnya.

Anis yang saat ini sedang menyelesaikan program magister hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyodorkan exit strategy terkait 3 aspek di atas untuk Kota Malang pada 2026. Pertama, isu strategis aspek sosial. Meliputi ketepatan sasaran dan integrasi data kesejahteraan sosial; penguatan ketahanan keluarga dan komunitas perkotaan; pemberdayaan ekonomi perempuan yang berorientasi pasar; perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja informal; dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Menurut Anis, arah kebijakannya adalah penguatan sistem perlindungan sosial perkotaan yang terpadu dan berbasis komunitas. Di antaranya, pemutakhiran data kesejahteraan sosial berbasis kelurahan secara berkala dan partisipatif dan integrasi data sosial lintas perangkat daerah dalam satu sistem informasi daerah.

Kemudian, penguatan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah. "Program prioritas meliputi kampung tangguh sosial; padat karya sosial perkotaan, revitalisasi forum warga dan bank sampah," lanjutnya.

Kedua, arah kebijakan perempuan dan anak. Perlunya pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial.

Menurut Anis, pemerintah kota Malang perlu melakukan transformasi program pelatihan perempuan menjadi ekosistem usaha berkelanjutan; penguatan layanan pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan komunitas, dan peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan.

"Program prioritas di antaranya: UMKM perempuan naik kelas; pendampingan perempuan kepala keluarga; penguatan PUSPAGA berbasis kelurahan; dan edukasi ketahanan keluarga dan remaja," ujarnya.

Ketiga, aspek ketenagakerjaan. Arah kebijakan fokus pada perlindungan pekerja informal dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Kemnaker Dorong Pengantar Kerja Perkuat Inovasi dan Adaptif

Menurut Anis, kota Malang perlu melakukan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan rentan; pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar lokal; dan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. "Program prioritas diantaranya: subsidi jaminan sosial pekerja rentan; inkubasi usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan program 1 Kelurahan 1 Produk Unggulan," terangnya.

Ganesh Institute berharap, pembangunan sosial Kota Malang 2026 perlu diarahkan pada pendekatan yang inklusif, preventif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan manusia, keluarga, dan komunitas sebagai pusat kebijakan. "Integrasi program, ketepatan sasaran, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang," tandasnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 68 paket pelatihan, yang berasal dari sumber dana APBN, BANPROV, dan APBD.

Pelatihan tersebut terdiri dari Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Project Based Learning (PBL), yang dilaksanakan di Institusional BLK, serta Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan Berbasis Industri (PBI) yang diselenggarakan di desa-desa sesuai prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Seluruh kegiatan pelatihan diikuti oleh 1264 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Indramayu. Program PBK, PBL, PBI dan PBM ini dirancang untuk memberikan keterampilan yang terukur, bersertifikat, serta sesuai kebutuhan industri dan pasar kerja masa kini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menjelaskan, bahwa pelatihan ini bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional.

"Program PBK, PBL, PBI dan PBM menjadi fondasi utama kami dalam memastikan setiap peserta benar-benar siap terjun ke dunia kerja dan mampu memenuhi kebutuhan industri," ujarnya.

Adapun jenis pelatihan dan sertifikasi yang telah diselenggarakan meliputi Plate Welder SMAW 3G-UP PF, Operator Forklift, Tata Rias Kecantikan, Tata Boga, Mengemudi, Asisten Pembuat Pakaian, Service Sepeda Motor Injeksi, Digital Marketing, Optimalisasi Pemasaran, serta Konten Visual.

Kemudian, pelatihan CPMI Caretaker, CPMI Housekeeper, Bahasa Kantonis, Bahasa Mandarin, ⁠Menjahit Upper Sepatu, Sertifikasi Kemnaker Excavator, Sertifikasi Kemnaker Operator Forklift, Sertifikasi BNSP TKJ, Sertifikasi BNSP TKR, Sertifikasi BNSP TBSM, serta Sertifikasi BNSP Metodologi.

Penyelenggaraan 68 paket pelatihan ini total diikuti 1.264 peserta, 548 di antaranya bersertifikasi BNSP dan 64 peserta bersertifikasi Kemnaker & SIO.

UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu terus memperkuat perannya sebagai lembaga pengembangan kompetensi kerja yang responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat.

BOGOR - DPRD Kota Bogor menyetujui rancangan APBD 2026 yang telah disampaikan Pemkot Bogor pada rapat paripurna.

Diharapkan APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

APBD 2026 merupakan penanda dimulainya pemerintahan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin. “Kami berharap program yang sudah dituangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil dalam siaran tertulis, Jumat (5/12/2025).

Ia memastikan bahwa posisi DPRD Kota Bogor akan menjadi pengawas dan mitra dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. “Insyaallah kami akan menjalankan tugas kami sebagai pengawas sekaligus mitra bai Pemkot Bogor demi terwujudnya RPJMD Kota Bogor 2025 - 2029,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, struktur APBD 2026 Kota Bogor terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp3,053 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,181 triliun, pembiayaan netto sebesar Rp128,502 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp0.

JAKARTA - BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI ) Jakarta Barat menggelar rakercab 2025 sebagai langkah untuk menetapkan arah strategis organisasi serta memperkuat peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi daerah. Mengusung tema “Investasi pada Generasi Penerus: Membangun Ekonomi yang Terkoneksi, Terintegrasi, dan Berdaya Saing Global,” acara ini menjadi ruang bertukar gagasan dan memperluas jaringan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Kegiatan yang berlangsung di Nusantara Ballroom, Mercure Jakarta Batavia, itu dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi, pimpinan Pemerintah Kota Jakarta Barat, jajaran pengurus BPD HIPMI Jaya, serta ratusan anggota HIPMI dari berbagai sektor usaha. Kehadiran para pemangku kepentingan dan pelaku industri besar memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem usaha di Jakarta Barat. HIPMI dan Danantara Sinergi Dorong Ekonomi: Business Forum Sukses, Pengusaha Muda Siap Naik Kelas

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todatua Pasaribu hadir sebagai keynote speaker memberikan paparan mengenai arah ekonomi Indonesia dan posisi strategis generasi muda dalam mendorong percepatan investasi. Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang unggul.

“Investasi bukan hanya tentang modal, tetapi tentang membangun manusia. Generasi muda harus berani mengambil ruang, berani berinovasi, dan berani memimpin. Indonesia membutuhkan pengusaha muda yang tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner dalam melihat peluang ke depan,” katanya.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menyampaikan rakercab harus melahirkan rencana kerja yang relevan dengan kebutuhan pengusaha muda. Rakercab ini harus melahirkan program-program strategis yang benar-benar berdampak.

”HIPMI Jakarta Barat harus hadir sebagai kekuatan yang membantu percepatan ekonomi, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah khususnya dalam agenda pengembangan Kota Tua yang direncakan akan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengusaha muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton,” ujarnya.

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Barat, Alvin Reynaldi Setiawan, menegaskan kesiapan jajarannya mengambil peran lebih besar dalam memajukan agenda rencana PSN Kota Tua. “PSN Kota Tua adalah peluang besar dan kami ingin memastikan UMKM, sektor kreatif, dan pengusaha muda mendapatkan ruang untuk tumbuh. Kolaborasi adalah kunci, dan kami hadir untuk membuktikan bahwa anak muda bisa memimpin perubahan,” tuturnya. Pengusaha Muda dari Banyumas Ini Buktikan 'Wong Ndeso' Bisa Tembus Pasar Digital

Salah satu rangkaian kegiatan rakercab adalah Forum Bisnis HIPMI Jakarta Barat yang menghadirkan dua tokoh industri nasional yakni Direktur PT Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida Anjani dan Manager Scientific Affairs HM Sampoerna Tbk Noviandi Meta Adityawarman. Keduanya membahas perkembangan industri kecantikan dan FMCG, peningkatan daya saing produk lokal, serta peluang kemitraan berkelanjutan antara perusahaan besar dan pengusaha muda dalam menghadapi persaingan global.

Lewat sesi diskusi, konsolidasi program, serta pemetaan peluang usaha, Rakercab BPC Hipmi Jakarta Barat 2025 diharapkan dapat melahirkan strategi konkret untuk meningkatkan kapasitas anggota dan memperkuat jejaring lintas sektor. HIPMI Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan Kota Tua sebagai kawasan ekonomi dan pariwisata berkelas dunia.

JAKARTA - Status Jakarta yang bukan lagi ibu kota negara menjadi momentum tepat menerapkan konsep wilayah aglomerasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Saat ini Jakarta berubah status sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

"Sebenarnya kondisi ini menjadi momentum bagi Jakarta dan kota di sekitarnya didorong untuk berpikir agar lebih punya visi bahwa Jakarta saat ini sudah bukan ibu kota lagi," kata Kepala Riset Center Untuk Infrastruktur dan Pembangunan Regional Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Delik Hudalah di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut Delik, pasca-Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara maka kota-kota di sekeliling Jakarta tidak bisa mengekor lagi ke Jakarta. "Kini mereka harus punya visi bersama, berkembang menjadi lebih bagus lagi,” ujarnya. Siapkan Aglomerasi di Jakarta, Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi Harus Diperhatikan

Delik mengatakan, ada dimensi positif dengan perubahan Jakarta. Dengan aglomerasi, akan ada badan berbentuk dewan yang menjadi tepat bagi semua pihak yang akan berperan mengembangkan kawasan aglomerasi ini.

“Daerah aglomerasi ini mencakup dulu yang disebut Jabodetabekjur, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang dinamis mencakup wilayah lain,” jelasnya.

Delik mengungkapkan, selama ini hal yang menjadi persoalan di beberapa wilayah metropolitan biasanya adalah soal pengelolaan sistem transportasi massal. Namun dengan konsep aglomerasi ini maka pengelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya nantinya pemerintah akan membangun badan layanan umum untuk pengelolaan transportasi massa.

Badan ini akan menjadi entitas legal yang punya kompetensi dalam pengelolaan pelayanan transportasi dan infrastruktur di kawasan aglomerasi. “Sebelumnya sulit untuk menggabungkan layanan transportasi di Jakarta dengan daerah sekitarnya. Hal ini karena tidak ada platform bersama yang secara legal dan administratif dinyatakan sah,” ujarnya.

Dengan membangun badan layanan umum bersama di kawasan aglomerasi maka pemerintah daerah di kawasan itu bergabung bersama membentuk satu unit layanan transportasi. Tiap daerah bisa berkontribusi karena badan itu dikelola bersama. "Jadi tidak ada lagi layanan pelayanan publik transportasi yang terpisah. Sebab badan ini jadi entitas bersama," tandasnya.

Aglomerasi merupakan platform koordinasi lintas daerah untuk mencegah tumpeng tindih kebijakan, mengurangi urban sprawl, mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, dan memastikan pemerataan layanan antarwilayah Jabodetabekjur. Aglomerasi itu bahasa sederhananya adalah mengumpul atau mengelompokkan ekonomi dan industri. ”Yakni kota yang berdekatan bisa saling mengumpul sehingga bisa jadi energi yang lebih besar,” tuturnya.

Delik mengatakan, dengan aglomerasi maka diharapan kawasan Jabodetabekjur akan lebih punya nyawa. Tidak hanya sekadar mengumpulkan area wilayah saja tapi juga dalam rangka mengkonsolidasi jadi satu kekuatan pembangunan kota dalam menghadapi persaingan global. Jakarta Perkuat Peran sebagai ASEAN Hub dan Etalase Kemitraan Kota di Asia Tenggara

Dengan adanya aglomerasi mendorong pengelolaan pembangunan kawasan daerah jadi lebih baik. Dengan adanya kesetaraan maka setiap daerah menjadi punya kepentingan bersama membangun ekonomi tapi juga tetap menjaga lingkungannya agar tidak rusak.

Namun Delik mengingatkan aglomerasi jangan sampai hanya jadi sekadar mendekatkan kota/daerah saja. Aglomerasi juga harus saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam kawasan itu.

“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan peran masyarakat, swasta maupun kelompok dalam mewujudkan aglomerasi ini. Jangan sampai konsep aglomerasi ini justru dikooptasi satu kelompok untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BSKDN Tahun Anggaran 2025-2029 harus mengedepankan pendekatan berbasis bukti.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean dalam kegiatan Perumusan Rancangan Awal Renstra BSKDN TA 2025- 2029 di Hotel Orchardz Jayakarta pada Rabu (26/11/2025).

Noudy menyampaikan, BSKDN sebagai policy think tank Kemendagri memiliki mandat strategis dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, terukur, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

"Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi peta jalan transformasi kelembagaan dan kebijakan yang harus selaras antara pusat dan daerah dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi keduanya," ungkapnya.

Noudy menekankan, seluruh ide, gagasan, dan semangat perubahan di lingkungan BSKDN harus dituangkan dalam kerangka kebijakan yang ilmiah, terstruktur, dan sesuai dengan bisnis proses empat pusat kebijakan BSKDN. Menurut Noudy, Renstra berperan sebagai pemandu strategis, sehingga seluruh pusat dan unit kerja di BSKDN perlu memberikan saran konstruktif agar arah kebijakan tetap berada dalam satu tarikan nafas dengan Kemendagri maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Untuk itu saya berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif sehingga rancangan awal Renstra ini benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi dan menjawab tantangan strategis di masa depan," tegasnya.

Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Hasoloan Manalu menekankan terkait pentingnya manajemen risiko dalam perencanaan Renstra. Hasoloan mengatakan, seluruh kementerian/lembaga (K/L) kini diwajibkan mengidentifikasi risiko pada level sasaran strategis, sesuai amanat Perpres 80 Tahun 2025.

“Risiko adalah kondisi yang menunjukkan penyimpangan dari tujuan. Setelah diidentifikasi, risiko harus dianalisis, dievaluasi, dan ditangani agar tujuan organisasi tidak melenceng,” jelasnya. Menurutnya, manajemen risiko yang kuat akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, pengendalian, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perencana Ahli Pertama Kementerian PPN/Bappenas Riza Amalia mengingatkan, penyusunan Renstra BSKDN harus sepenuhnya inline dengan Renstra Kemendagri dan RPJMN 2025-2029, termasuk memperhatikan matriks pendanaan anggaran. Riza menekankan pentingnya diversifikasi pembiayaan untuk mendukung program prioritas.

“Jadi memang tahun ke tahun kita diharapkan tidak lupa bahwa dukungan pendanaan dan pembiayaan K/L ini selain dari APBN kami juga mendorong agar pembiayaan K/L didukung oleh mitra pembangunan lainnya, tidak hanya pinjaman hibah, mulai juga menjajaki kerja sama dengan swasta. ,” ungkapnya.

Kepala Bagian Program Biroren Setjen Kemendagri Efrimeiriza, menyampaikan apresiasi kepada BSKDN sebagai komponen pertama yang menyusun Renstra setelah peluncuran Renstra Kemendagri 2025–2029. Dia menegaskan, setiap komponen Kemendagri harus menuntaskan penyusunan Renstra paling lambat 20 Desember 2025.

“Kita sudah memasuki penghujung tahun 2025 dan harus siap memasuki 2026 dengan dokumen perencanaan yang matang. BSKDN berperan penting dalam mendukung sasaran strategis Kemendagri terutama dalam peningkatan kualitas kebijakan berbasis riset,” ucapnya.

RIAU - Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ke-XIV menetapkan Adriadi Dimastanto sebagai Ketua IAP periode 2025-2028. Dimas panggilan akrabnya selanjutnya menggantikan Hendricus Andy Simarmata.

Dalam kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Dimas dia akrab disapa menyatakan akan memperkuat kapasitas anggota IAP. “Advokasi-advokasi eksternal berujung untuk kepentingan anggota, tentunya sesuai dengan norma, aturan, regulasi dan lainnya,” ucap Dimas usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres IAP yang berlangsung di Kepulauan Riau pada Kamis, 13 November 2025.

Dimas menegaskan akan melanjukan program yang telah sukses dijalankan kepengurusan sebelumnya. Dengan semangat kolaborasi, Dimas meyakini IAP dapat memajukan anggotanya dan tentunya untuk kemajuan praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

“Ketika anggota-anggota kita baik, maka praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia juga akan baik. Muaranya ke sana, bagaimana kita memperbaiki kondisi di lapangan, tentu lewat anggota-anggota kita,” jelas Dimas yang meraih penghargaan Merit Award for Excellence dalam acara International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) Awards for Excellence 2022.

Dimas menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi para ahli perencanaan, seperti ketidakpastian dalam hal perubahan iklim, biodiversity lost, lingkungan, dan disrupsi karena teknologi. Untuk itu, peningkatan kapasitas anggota akan fokus untuk menjawab tantangan tersebut.

Wakil Ketua IAP 2022-2025 Dani Muttaqin mengucapkan selamat atas terpilihnya Adriadi Dimastanto sebagai Ketua IAP 2025-2028. Dani berharap di bawah nakhoda Dimas, IAP akan berbuat lebih banyak lagi baik bagi anggotanya maupun Indonesia.

Ketua IAP Jakarta Adhamaski Pangeran mengatakan keyakinannya Dimas sebagai Ketua IAP yang baru akan mampu membawa organisasi jauh lebih hebat lagi ke depannya. “Saya yakin Mas Dimas akan membawa IAP jauh lebih hebat ke depan dan memberikan manfaat bagi anggota,” jelas Adhamaski.

Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ke-XIV dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan dihadiri pula Bupati Bintan Robi Kurniawan, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar serta diikuti oleh lebih dari 100 perencana wilayah dan kota dari 34 provinsi di Indonesia, serta melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mitra profesional, dan sektor swasta.

Rangkaian kegiatan meliputi seminar nasional yang membahas strategi pengintegrasian perencanaan kota dan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan, khususnya jembatan dan pulau-pulau kecil. Selain itu, akan digelar networking event dan sesi forum rembuk 100 perencana dari 34 provinsi untuk merumuskan policy brief. Dalam Kongres IAP juga menetapkan Ibu Teti Armiati Argo sebagai Ketua Majelis Kode Etik IAP periode 2025-2028.