Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan bakal mengikuti arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pemeriksaan lanjutan wajib pajak (WP) peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

Untuk diketahui, Menkeu Purbaya sebelumnya menolak rencana DJP untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap WP peserta PPS yang belum tuntas menunaikan kewajibannya. Penolakan ini ditujukan agar upaya otoritas pajak tidak berujung pada kekhawatiran WP.

"Terkait pemeriksaan WP peserta PPS, kami menghormati keputusan Pimpinan yang sudah disampaikan dalam rilis resmi Kemenkeu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip Rabu (13/5/2026

Adapun dalam keterangan resmi Kemenkeu, otoritas fiskal meminta agar masyarakat khususnya dunia usaha tidak khawatir atas kabar mengenai langkah otoritas pajak

Namun, pesan yang ditekankan oleh Purbaya adalah jaminan bahwa tidak akan ada lagi penyelenggaraan Tax Amnesty setelah dua kali pada 2016 dan 2022

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya saat media briefing, Senin (11/5/2026).

Purbaya juga merespons soal rencana anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan lanjut ke peserta PPS. Dia menilai tak perlu lagi mengejar peserta PPS yang dinilainya tidak berdampak signifikan ke penerimaan negara

"Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar,” tambahnya.

Bendahara negara itu lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Dia meminta seluruh WP, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan di masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air (repatriasi).

Apabila WP abai dan tidak memanfaatkan momentum pelonggaran tersebut, maka Purbaya memastikan pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum yang keras apabila harta tersebut terdeteksi di kemudian hari.

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri dan tidak cepat-cepat dimasukkan, saya kasih waktu lah sampai akhir tahun. Kalau [nanti] masuk dan ketahuan, kita sikat. Jadi yang punya modal di luar, cepat-cepat masuk ke sini," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuh Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan risiko dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty . Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga membahayakan integritas serta keamanan para petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti banyaknya pegawai pajak yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum akibat implementasi kebijakan pengampunan pajak di masa lalu. Hal inilah yang menjadi alasan kuat baginya untuk tidak lagi menggulirkan program serupa di masa depan.

"Karena tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan, sama orang-orang pajak, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh Kejaksaan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantornya, kemarin.

DJP Bikin Kisruh, Purbaya Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty Jilid II



Purbaya pun meminta para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan sukarela secara murni tanpa harus menunggu adanya fasilitas pengampunan dari pemerintah. "Jadi ke depan mungkin kita tidak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman pebisnis bayar pajak yang betul, kita enggak akan ada tax amnesty," tegasnya.

Sebelumnya Purbaya telah berjanji bahwa selama dirinya memimpin bendahara negara, Indonesia tidak akan menambah daftar periode pengampunan pajak setelah sebelumnya terlaksana pada 2016 dan 2022. Purbaya menilai kebijakan ini menciptakan kerentanan besar bagi petugas pajak untuk terseret dalam praktik suap maupun tindak pidana korupsi.

Pengusaha Diminta Tak Usah Was-was Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II



"Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya melihat orang-orang itu kasian," jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut.

Dibandingkan memberikan ruang yang berisiko bagi pegawainya, Purbaya memilih untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih transparan dan stabil.

Adapun Kementerian Keuangan mengimbau dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menanggapi isu tax amnesty secara berlebihan. Menkeu menegaskan bahwa tidak akan ada pengampunan pajak baru, kecuali jika terdapat instruksi langsung dari pimpinan tertinggi negara.

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," kata Purbaya.

Terkait para peserta yang sudah mengikuti program sebelumnya, Purbaya memastikan tidak akan ada pengejaran yang tidak perlu, kecuali bagi mereka yang melanggar komitmen pembayaran yang telah disepakati.

“Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar,” kata Purbaya.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) mengimbau para pengusaha agar tetap tenang dan tidak khawatir terkait pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty jilid II dan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketua Komite Perpajakan, Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, Siddhi Widyaprathama menyebut, bahwa PPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tahun 2016-2017.

Ia menjelaskan, dalam kebijakan PPS khususnya kebijakan yang memperoleh tarif Pajak Penghasilan final lebih rendah, terdapat persyaratan dan komitmen tertentu yang memang wajib dipenuhi oleh peserta. DJP Bikin Kisruh, Purbaya Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty Jilid II

Di mana di dalamnya mencakup pengungkapan harta secara benar dan lengkap, repatriasi harta dari luar negeri, maupun realisasi investasi pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberitaan mengenai pemeriksaan peserta PPS tidak semestinya dimaknai sebagai perubahan kebijakan ataupun langkah pemeriksaan secara umum terhadap seluruh peserta program, melainkan sebagai bagian dari penegakan ketentuan atas kewajiban yang sejak awal telah melekat dalam skema PPS berdasarkan UU HPP,” jelas Siddhi dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut sepanjang pelaksanaan PPS telah dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Purbaya Tolak Tax Amnesty, Rupiah Bisa Terkapar Sampai Rp17.000



Menurutnya, apabila DJP melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap peserta PPS yang diduga belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan dimaksud, hal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan yang sejak awal telah diatur dalam UU HPP beserta peraturan pelaksananya, dan bukan merupakan kebijakan baru.

Lebih jauh Siddi mengatakan, bahwa APINDO juga telah melakukan komunikasi dengan DJP dan memahami bahwa arah pengawasan maupun pemeriksaan dimaksud ditujukan secara terukur terhadap Wajib Pajak yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban PPS sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait validitas pengungkapan harta maupun realisasi komitmen repatriasi dan investasi.

"APINDO percaya bahwa hubungan yang konstruktif antara otoritas pajak dan dunia usaha merupakan fondasi penting bagi peningkatan kepatuhan sukarela dan penguatan penerimaan negara secara berkelanjutan," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan lagi mengampuni pendosa pajak. Pasalnya, selama menjabat sebagai menkeu, ia tidak akan memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty.

Menurut dia, kebijakan tax amnesty justru menimbulkan kerentanan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Purbaya menilai pegawai pajak bisa rentan terhadap praktik suap maupun pemeriksaan hukum berkepanjangan meski belum tentu melakukan pelanggaran.

"Selama saya jadi menteri keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty (karena) menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga enggak disogok tapi diperiksa terus, sehingga saya melihat orang-orang itu kasihan," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia memilih menjalankan prosedur perpajakan normal dibanding membuka program tax amnesty baru.

Namun, sambung Purbaya, wajib pajak yang masih memiliki dana di luar negeri diberi waktu hingga akhir tahun untuk membawanya pulang ke Indonesia.

"Jalankan saja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun," ujar Purbaya.

"Bukan tax amnesty, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai enam bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul," sambungnya.

Purbaya juga memastikan peserta tax amnesty yang sudah mengungkapkan hartanya tidak akan diutak-atik lagi.

"Pada dasarnya gini, yang sudah tax amnesty enggak akan digali-gali lagi, yang sudah didaftarkan itu ke depan mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa," ucap Purbaya.

Dalam kesempatan ini, Purbaya turut meluruskan kabar soal pemeriksaan ulang peserta PPS atau Tax Amnesty Jilid II.

Ia menegaskan tidak akan melakukan audit ulang terhadap seluruh peserta program tersebut.

Menurut dia, yang akan diperiksa hanyalah realisasi komitmen peserta terkait dengan repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia.

"Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai, yang dikejar adalah yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar," ujar Purbaya.

Purbaya meminta pengusaha tidak panik karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memeriksa kembali seluruh peserta wajib pajak peserta tax amnesty.

"Kita akan perluas tax base, (tapi) bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Jadi, kita tidak akan berburu di kebun binatang," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ada lagi pemeriksaan atau pengejaran terhadap wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

Purbaya mengaku terjadi keresahan di kalangan dunia usaha dan masyarakat, menyusul mencuatnya rencana Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang berniat membedah kembali data dan kepatuhan peserta program pengampunan pajak tersebut.

"Ini cuma klarifikasi saja karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan tax amnesty. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi. Jadi, itu tidak akan dilakukan," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia menjamin bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal. Ke depannya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa.

Terkait dengan rencana pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya yang sempat menimbulkan kegaduhan, Purbaya menyatakan tidak segan untuk memberikan teguran keras.

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam waktu dekat fiskus akan melakukan pemeriksaan wajib terhadap peserta PPS.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap," katanya, Selasa (5/5).

Pernyataan orang tertinggi di otoritas pajak tersebut mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran oleh peserta pengampunan pajak. Musababnya, dalam praktiknya PPS menjanjikan tidak adanya pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi selama 2016-2020, kecuali ditemukan data baru mengenai harta yang belum dilaporkan.

Dengan demikian, rencana pemeriksaan terhadap peserta tersebut diduga kuat dilandasi oleh adanya harta yang tidak diungkap, termasuk setelah warsa 2021 atau setelah program tersebut berakhir.

Selain soal harta yang belum diungkap, pemeriksaan juga bisa dilakukan apabila peserta tidak melakukan repatriasi harta, serta tidak menginvestasikan harta tersebut ke instrumen yang disediakan pemerintah.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, DJP pun berwenang memberikan sanksi tambahan berupa pengenaan PPh Final dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar atas harta yang tidak direpatriasi.

"Kami melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang lengkap hartanya," tegas Bimo.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan menegur Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) menyusul adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II . Pernyataan Menkeu guna meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.

Purbaya memastikan, bahwa rencana pengecekan kembali terhadap harta wajib pajak yang diduga belum sepenuhnya terungkap dalam program PPS tidak akan dilanjutkan. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim usaha dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

Pandangan Purbaya Soal Proses Hukum Mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo Periode 2016–2020



"Jadi itu gak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan informasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ujar Menkeu Purbaya dalam media briefing di kantornya, Senin (11/5/2026).

Mengingat program PPS telah resmi berakhir pada tahun 2023, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengungkit atau menggali informasi lama terkait pengampunan pajak tersebut.

Bagi pengusaha maupun individu yang telah berpartisipasi, Purbaya mengimbau agar mereka fokus menjalankan aktivitas bisnis secara normal dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan perolehan saat ini.

Sikap Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid 3 Bikin Rupiah Terkapar ke Rp16.749 per USD



Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi wajib pajak yang sudah beriktikad baik mengikuti program pengampunan dari pemerintah agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di lapangan.

Sebagai langkah perbaikan tata kelola informasi, Purbaya kini mensentralisasi pengumuman setiap kebijakan perpajakan. Ke depannya, hanya Menteri Keuangan yang berwenang menyampaikan kebijakan kepada publik, sementara DJP diposisikan murni sebagai lembaga eksekutor.

"Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan DJP lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu pajak hanya eksekutor saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan," tegasnya.

Dengan adanya keputusan ini, Purbaya berharap koordinasi antara penentu kebijakan dan pelaksana teknis dapat lebih sinkron, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal maupun sektor riil.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memeriksa kembali wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Audit ulang dilakukan untuk memastikan tidak ada harta yang belum diungkap oleh wajib pajak peserta PPS.

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Selain mengecek pengungkapan harta, DJP juga akan memeriksa realisasi komitmen repatriasi dana para peserta PPS. Repatriasi berarti membawa pulang aset atau uang dari luar negeri ke Indonesia.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS," ujar Bimo.

Deretan langkah pemeriksaan kembali ini dilakukan dalam rangka mengamankan setoran pajak pada tahun ini.

Berdasarkan data DJP per 30 Juni 2022 pukul 24:00 WIB, ada 247.918 wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid II, yang terbagi menjadi 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II.

Pada Tax Amnesty Jilid II, nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp594,82 triliun. Jumlah pajak penghasilan (PPh) yang disetorkan sebesar Rp61,01 triliun, terdiri dari Rp32,91 triliun kebijakan I dan Rp28,1 triliun untuk kebijakan II.

Nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp498,88 triliun. Dan nilai harta bersih dari repatriasi sebesar Rp13,70 triliun. Nilai harta bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 triliun. Nilai harta bersih dengan komitmen investasi sebesar Rp22,34 triliun.

 

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tidak kunjung mempublikasikan aturan retensi atau penempatan devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam (SDA) ke bank milik negara (Himbara).

Padahal Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg telah memastikan akan menerbitkan beleid yang mencabut Peraturan Pemerintah No.8/2025 itu pada pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi enggan memerinci kapan aturan DHE SDA terbaru itu akan diterbitkan untuk publik. Namun, dia menjanjikan pemerintah akan merilisnya pekan ini.

"Tunggu tanggal mainnya. Minggu ini [pekan lalu]," kata Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis lalu.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi aturan DHE SDA itu turut menjadi bahasan saat rapat bersama dengan sejumlah menteri pada Kamis kemarin.

Prasetyo menuturkan bahwa menteri yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Tadi [DHE SDA] juga jadi bagian dari yang dibahas dalam pertemuan rutin," ujar Prasetyo.

Skema Penempatan di SBN

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) domestik khusus sebagai instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa mekanisme penerbitan SBN Valas untuk DHE SDA ini nantinya akan menyerupai skema yang pernah diterapkan pemerintah pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada 2022.

Sekadar informasi, pada pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II lalu, Kemenkeu menyiapkan tiga instrumen SBN untuk menampung dana pengemplang pajak yang akan diampuni. Salah satunya yaitu SBN valas denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil (yield) 2,8% sampai dengan 3,15%.

Kendati demikian, Novi menegaskan bahwa detail teknis dan jadwal penerbitan SBN valas untuk dana DHE SDA masih menunggu penyelesaian payung hukum yang mendasarinya yaitu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, yang hingga kini belum terbit.

“Itu kan dalam rangka DHE SDA, jadi menunggu peraturannya dahulu. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya juga karena itu modelnya mirip seperti SBN Valas dalam rangka PPS 2022,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Novi enggan memerinci lebih lanjut mengenai yield maupun tenor yang akan ditawarkan. Dia hanya memastikan bahwa otoritas fiskal akan segera mengumumkan detail instrumen tersebut begitu regulasi turunan rampung.

Adapun terkait strategi penerbitan utang secara umum pada tahun ini, Novi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip fleksibilitas. Strategi penerbitan SBN dapat dilakukan secara frontloading (penerbitan banyak di awal tahun) maupun backloading (banyak di akhir tahun), bergantung pada dinamika pasar dan asesmen risiko.

Menurutnya, keputusan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pandangan pimpinan Kementerian Keuangan serta faktor risiko ekonomi global dan domestik ke depan.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya akan cukup berat, bisa juga akan dilakukan frontloading karena melihat opportunity [kesempatan] dari likuiditas saat ini yang sangat ample [melimpah]. Namun sekali lagi, ini fleksibilitas pemerintah,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan setelah Kejaksaan Agung ( Kejagung ) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pajak ( Dirjen Pajak ) Suryo Utomo terkait pembayaran pajak periode 2016-2020.

Purbaya menyampaikan, akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) 2016.

"Kita lihat apakah ada penyelenggaraan di waktu tax amnesty keluar," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).

Purbaya Buka Suara Soal Kasus yang Menjerat Mantan Dirjen Pajak hingga Dicekal

Meski demikian, Purbaya menilai bahwa secara prinsip tax amnesty tidak semestinya berujung pada kasus pidana. Menurut dia, apabila ditemukan pelanggaran, sanksinya cukup berupa pembayaran denda sesuai ketentuan.

"Kalau ada pelanggaran, ya harusnya ada klausul di mana kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya ada dendanya. Saya pikir itu aja yang dikejar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU terkait perkara pembayaran pajak 2016–2020. Kejagung tidak menjelaskan apakah pemeriksaan ini berkaitan dengan tax amnesty.

SU merupakan mantan Staf Ahli Menteri Keuangan serta mantan Dirjen Pajak Kemenkeu, yang merujuk pada Suryo Utomo.

“SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis pada Selasa (25/11/2025) malam.

Selain SU, penyidik juga memeriksa BNDP yang menjabat sebagai Kepala KPP Madya Dua Semarang. Anang tidak memerinci materi pemeriksaan, namun menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara pembayaran pajak 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang.

Purbaya Pecat 26 Pegawai Pajak: Bukan Saatnya Main-main

Dalam perkara ini, Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (KD). Empat nama lain yang dicekal adalah Victor Rachmat Hartono (Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di delapan lokasi di wilayah Jabodetabek pada Minggu (23/11/2025), dan menyita satu unit Toyota Alphard, dua motor gede (moge), serta sejumlah dokumen terkait kasus pajak tersebut.