Bisnis.com, JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) memperkuat arah keberlanjutan perusahaan melalui penyusunan Roadmap Environmental, Social, and Governance (ESG) 2026–2030. Peta jalan ini disusun sebagai arah strategis dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam proses bisnis konstruksi, mulai dari desain, pengadaan, pelaksanaan proyek, pengelolaan supply chain, hingga pelaporan kinerja keberlanjutan.

Roadmap ESG WEGE berfokus pada isu material yang relevan bagi industri konstruksi, seperti efisiensi energi dan air, pengurangan emisi, pengelolaan limbah konstruksi, penggunaan material berkelanjutan, keselamatan kerja, hak tenaga kerja, manajemen risiko, etika bisnis, keamanan informasi, serta tata kelola rantai pasok.

Direktur QHSE dan Pemasaran WEGE, Wahyu Hadi Prasetyo, menyampaikan bahwa Roadmap ESG menjadi instrumen manajemen untuk memperkuat daya tahan bisnis dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. “ESG bagi WEGE bukan hanya komitmen, tetapi kerangka kerja untuk memperbaiki proses bisnis, memperkuat pengelolaan risiko, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta membangun kepercayaan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan,” ujar Wahyu.

Dalam aspek lingkungan, WEGE menargetkan seluruh proyek besar memiliki perhitungan awal emisi karbon Scope 1 dan Scope 2 pada 2026. Perusahaan juga menargetkan penurunan emisi karbon per proyek sebesar 5% pada 2028 dibanding baseline 2026, serta penurunan intensitas energi dan emisi melalui efisiensi energi, digitalisasi pemantauan, penggunaan energi rendah karbon, dan peningkatan praktik konstruksi berkelanjutan.

WEGE juga mendorong peningkatan portofolio proyek berkelanjutan melalui green building, modular construction,

BIM, digital twin, dan penggunaan material rendah karbon. Pada 2029, perusahaan menargetkan sedikitnya 5 proyek strategis tersertifikasi green building, seperti Greenship, EDGE, atau LEED.

Dari sisi sosial, Roadmap ESG WEGE berfokus pada penguatan budaya keselamatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil dan menghormati hak asasi manusia, serta peningkatan hubungan dengan pelanggan dan mitra kerja. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, WEGE menargetkan Total Recordable Incident Rate (TRIR) berada di bawah 1 per 200.000 jam kerja mulai 2026.

Pada aspek tata kelola, WEGE secara bertahap memperkuat transparansi pelaporan, integrasi ESG ke dalam KPI manajemen, pemetaan risiko berbasis ESG melalui SIMRISK, penguatan etika bisnis, penerapan sustainable procurement, serta kesiapan pelaporan keberlanjutan berbasis standar global, termasuk IFRS S1 dan IFRS S2.

Melalui Roadmap ESG 2026–2030, WEGE menegaskan arah transformasinya sebagai perusahaan konstruksi gedung yang adaptif terhadap tuntutan keberlanjutan, berorientasi pada tata kelola berbasis risiko, serta berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, investor, karyawan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan berita acara kesepakatan oleh seluruh fungsi terkait di lingkungan WEGE sebagai dasar pelaksanaan ESG yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan dalam proses bisnis perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin luas di lingkungan bisnis mendorong perusahaan memperkuat pengelolaan data dan ketahanan siber. Organisasi kini dituntut tidak hanya mampu menyimpan dan melindungi data, tetapi juga memastikan informasi dapat dimanfaatkan secara aman, terkontrol, dan tetap tersedia ketika terjadi insiden keamanan.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam ajang tahunan Synology yang digelar bertepatan dengan Computex 2026 di Taipei, Taiwan. Perusahaan teknologi penyimpanan data itu memperkenalkan pengembangan terbaru pada platform pengelolaan data dan perlindungan informasi untuk segmen enterprise.

Chairman dan CEO Synology, Philip Wong, mengatakan tantangan utama perusahaan saat ini bukan lagi sekadar mengadopsi AI, melainkan menjaga kendali atas data yang digunakan dalam proses tersebut.

"Adopsi AI di enterprise kini bukan lagi tantangan utama. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana organisasi tetap memiliki kendali penuh atas data mereka. Synology mengembangkan platform yang siap mendukung kebutuhan AI, sekaligus menjaga agar data tetap berada dalam lingkungan yang aman, terkelola, dan berada dalam kendali organisasi," kata Philip Wong dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Menurut Synology, banyak perusahaan telah memiliki data internal yang bernilai tinggi. Namun, data tersebut kerap tersebar di berbagai sistem sehingga belum optimal dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas, otomatisasi, maupun pengambilan keputusan.

Di sisi lain, penggunaan layanan AI berbasis cloud juga memunculkan tantangan baru terkait privasi, tata kelola data, biaya operasional, hingga kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Synology mengembangkan generasi terbaru DiskStation Manager (DSM) yang dirancang mendukung pemanfaatan AI secara privat di lingkungan lokal perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi membangun basis pengetahuan internal tanpa harus memindahkan data sensitif ke layanan eksternal.

"Dengan pendekatan ini, organisasi dapat membangun knowledge base privat dari data yang telah mereka miliki, sehingga AI dapat membantu mengolah informasi internal tanpa harus memindahkan data sensitif ke luar lingkungan perusahaan," ujar Philip.

Selain itu, Synology juga memperkenalkan pembaruan ActiveProtect Manager 2.0 yang memperluas perlindungan data ke berbagai platform cloud, hypervisor, dan layanan SaaS. Platform tersebut juga dilengkapi kemampuan deteksi ancaman berbasis AI.

Executive Vice President of Synology Data Protection Group, Jia-Yu Liu, mengatakan pendekatan perlindungan data kini mulai bergeser dari sekadar pemulihan setelah insiden menuju pencegahan yang lebih proaktif.

"Dengan kemampuan ini, perlindungan data dapat bergerak dari pendekatan pemulihan yang reaktif menuju pertahanan yang lebih proaktif," ujar Jia-Yu Liu.

Sementara itu, Executive Vice President of Synology NAS Group, Bie-i Chu, mengatakan organisasi membutuhkan sistem yang mampu mendukung pemanfaatan AI sekaligus memenuhi tuntutan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan yang semakin kompleks.

“Platform ini memungkinkan organisasi menjalankan alur kerja AI secara privat, dengan tata kelola yang jelas, manajemen infrastruktur dalam skala besar, serta kontrol keamanan yang dibutuhkan tim IT untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kepatuhan," ujar Bie-i Chu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), perusahaan keamanan siber Indonesia, menilai peninjauan ulang prioritas belanja teknologi yang terjadi di sejumlah perusahaan imbas ketegangan global bukanlah suatu hambatan, melainkan sebagai konfirmasi atas relevansi jangka panjang bisnisnya.

Ketika ketidakpastian ekonomi global memaksa perusahaan untuk mengkaji ulang prioritas belanja, lanskap ancaman siber di Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. Serangan siber makin masif, canggih dan makin sulit diabaikan.

Data terbaru dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik di Indonesia sepanjang Januari hingga November 2025, setara hampir 182 percobaan serangan setiap detik, angka yang bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kondisi pertempuran digital yang sedang berlangsung setiap hari.

Indonesia kini menempati peringkat ke-12 di kawasan Asia Pasifik dalam hal tingkat aktivitas siber, dengan sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan pemerintahan menjadi target utama yang bersifat lintas industri.

Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan gesekan ekonomi skala besar dari perang dagang hingga ketidakpastian tarif terbukti secara historis mengakselerasi aktivitas siber berbasis aktor negara. Pola ini sudah teramati sejak konflik dagang AS-Cina pada 2018, dan kini berulang dalam skala yang lebih luas.

Tekanan ekonomi global tidak menghentikan laju kejahatan siber, justru sebaliknya. Ketika anggaran pertahanan dibekukan dan kewaspadaan menurun, pelaku ancaman melihat peluang.

“Indonesia, dengan lebih dari 3,6 miliar serangan yang tercatat dalam setahun terakhir, berada dalam kondisi yang tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan reaktif. Kami membangun ITSEC Asia untuk momen seperti ini sebagai infrastruktur yang sudah siap saat krisis tiba,” kata Patrick, Kamis (4/6/2026).

Menurut laporan Gartner, secara global, anggaran keamanan siber tumbuh hanya 4% rata-rata di 2025 separuh dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8% didorong oleh tekanan inflasi dan ketidakpastian kebijakan tarif. Namun di saat yang sama, total pengeluaran keamanan informasi dunia tetap diproyeksikan mencapai US$ 213 miliar. Paradoks ini mengungkap satu realita penting bahwa pasar tidak menyusut, hanya pemain kurang disiplin yang kehilangan porsi anggarannya.

Di sisi lain, saat ini terjadi pergeseran ke arah 'onshoring' keamanan siber didorong oleh kekhawatiran rantai pasok lintas batas yang diperparah oleh tarif.

Penyedia lokal, khususnya di pasar Asia Pasifik, mulai mengambil pangsa pasar dengan menawarkan solusi yang teroptimasi untuk kebutuhan regulasi dan kedaulatan data regional.

Dalam konteks Indonesia, kata Patrick, ITSEC Asia berada di posisi tunggal sebagai penerima manfaat utama dari tren ini.

Portofolio produk ITSEC Asia dirancang untuk menjawab ancaman yang terus berevolusi. IntelliBroń Orion dan Aman menyediakan intelijen ancaman siber tingkat lanjut, sementara ITSEC AI Operations Center memposisikan perusahaan pada garis terdepan peluang pengadaan AI di sektor pemerintahan dan BUMN, pasar yang tengah tumbuh pesat seiring dengan agenda transformasi digital nasional.

Di sisi ekosistem, ITSEC Asia meluncurkan ITSEC Cyber and AI Academy sebagai mesin pengembangan talenta nasional, sebuah investasi jangka panjang yang mempererat hubungan perusahaan dengan ekosistem pendidikan, pemerintah, dan industri.

“Inisiatif ini memperkuat dimensi ESG perusahaan sekaligus memperluas jangkauan bisnisnya melampaui layanan keamanan konvensional,” kata Patrick.

Tidak hanya itu, dia juga berpendapat implementasi UU PDP yang terus diperkuat, pembahasan RUU Keamanan Siber yang masuk dalam agenda legislasi nasional 2025-2029, serta peta jalan AI nasional yang sedang dirampungkan Kementerian Komunikasi dan Digital semuanya bergerak ke arah yang sama yaitu meningkatkan kebutuhan struktural terhadap layanan keamanan siber profesional di seluruh lapisan ekonomi Indonesia.

“Bagi ITSEC Asia, ini bukan sekadar tailwind bisnis. Ini adalah validasi regulasi terhadap model bisnis yang telah dijalankan perusahaan sejak awal berdirinya,” ujar Patrick.

Keterlibatan aktif ITSEC Asia bersama Komdigi, BSSN, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga negara lainnya menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai penyedia solusi, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembentukan arsitektur keamanan digital nasional. Posisi ini sulit direplikasi oleh pemain asing yang tidak memiliki kedalaman pemahaman terhadap konteks regulasi, budaya, dan kebutuhan spesifik pasar Indonesia.

Patrick mengatakan Indonesia sedang berada pada momentum penting yang akan menentukan arah transformasi digital nasional. Kecepatan transformasi yang didorong oleh pemerintah dan sektor swasta membutuhkan pondasi keamanan yang setara kuatnya.

“ITSEC Asia hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan digital Indonesia tidak rapuh di bawahnya dan bahwa kepercayaan investor terhadap ekosistem digital nasional memiliki landasan yang solid,” kata Patrick.

Butuh Perhatian Petinggi Perusahaan

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas mengatakan ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar risiko teknologi, tetapi telah menjadi tantangan strategis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional berbagai sektor.

Tingginya aktivitas serangan di Indonesia menjadi pengingat bahwa keamanan siber perlu menjadi perhatian di tingkat pimpinan organisasi.

“Di tengah percepatan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia, setiap institusi perlu memperkuat ketahanan siber melalui kesiapan yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta investasi berkelanjutan pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia,” kata Slamet.

Data BSSN sendiri menunjukkan bahwa 93,78% dari seluruh anomali trafik nasional pada 2025 berbasis malware. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meningkatkan efektivitas rekayasa sosial dan phishing dalam skala yang jauh lebih besar, sehingga mempercepat proses pencurian akses dan penyalahgunaan identitas digital.

Menurut tim Threat Intelligence ITSEC Asia, ancaman yang berkembang paling cepat saat ini datang dari kelompok stealer malware, yang tidak lagi sekadar mencuri kata sandi tetapi juga cookies, session token, kredensial cloud, data browser, hingga akses ke aplikasi bisnis. Ketika data tersebut jatuh ke tangan pelaku ancaman, akses yang dicuri dapat dimanfaatkan untuk melakukan account takeover, business email compromise (BEC), penipuan, penyalahgunaan layanan cloud, hingga menjadi pintu masuk awal bagi serangan ransomware yang lebih besar.

Tren ini menunjukkan bahwa organisasi tidak lagi cukup berfokus pada pencegahan malware semata, tetapi harus memperlakukan pencurian kredensial dan akses digital sebagai risiko bisnis yang nyata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang semakin luas mendorong kebutuhan tata kelola yang lebih ketat, terutama di sektor teknologi dan keamanan siber. Di tengah tren tersebut, perusahaan keamanan siber Zentara Technologies meraih sertifikasi ISO/IEC 42001:2023, standar internasional untuk sistem manajemen kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Management Systems (AIMS).

Sertifikasi yang diterbitkan Prescient Security di bawah akreditasi International Accreditation Service (IAS) itu menjadi pengakuan atas penerapan tata kelola AI yang bertanggung jawab dalam operasional perusahaan.

CEO Zentara Technologies Regal Rauniyar Star mengatakan pencapaian tersebut menjadikan perusahaan sebagai salah satu perusahaan keamanan siber di Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO/IEC 42001.

“Standar ini menunjukkan pentingnya tata kelola AI yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama bagi sektor yang memiliki regulasi ketat,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

ISO/IEC 42001 merupakan standar internasional pertama yang mengatur persyaratan tata kelola AI di organisasi. Standar tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus hidup AI, mulai dari data, pengembangan model, implementasi, pemantauan, hingga penanganan insiden dan penghentian sistem.

Dalam proses sertifikasi, audit dilakukan melalui dua tahap dengan menilai implementasi kebijakan dan kontrol yang diterapkan secara nyata dalam operasional perusahaan.

Sertifikasi tersebut mencakup pengelolaan sistem AI pada platform pemantauan keamanan siber, sistem penilaian kerentanan berbasis AI, serta infrastruktur cloud pendukung.

Cakupan audit juga melibatkan berbagai fungsi organisasi, mulai dari keamanan siber, teknologi informasi, kepatuhan dan keamanan informasi, pengadaan, sumber daya manusia, legal, hingga riset dan pengembangan.

Sebelumnya, Zentara Technologies juga telah mengantongi sertifikasi ISO/IEC 27001 terkait sistem manajemen keamanan informasi.

President dan Co-founder Zentara Technologies Darian Kuswanto mengatakan sertifikasi ISO/IEC 42001 mendorong perusahaan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan AI secara menyeluruh.

Menurut dia, sistem manajemen AI yang diterapkan mencakup inventaris model AI, komite tata kelola lintas fungsi, prosedur evaluasi model, pengawasan manusia, hingga mekanisme audit dan respons insiden berbasis AI.

Ia menilai kebutuhan terhadap tata kelola AI yang jelas akan semakin penting, terutama bagi sektor perbankan, pemerintahan, dan infrastruktur vital yang mulai memanfaatkan teknologi AI dalam operasionalnya.

Saat ini, ISO/IEC 42001 juga mulai menjadi acuan dalam pengembangan regulasi AI di berbagai negara. Standar tersebut telah diselaraskan dengan sejumlah kerangka tata kelola AI global, termasuk EU AI Act dan berbagai inisiatif tata kelola AI di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) merespons kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik. Mereka mengaku telah siap dari sisi teknologi dan sistem.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan dalam implementasinya, proses validasi biometrik dilakukan langsung ke sistem kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Oleh sebab itu, Mirza menegaskan XLSMART tidak menyimpan data biometrik pelanggan.

“Perusahaan hanya meneruskan data secara aman untuk proses verifikasi dan validasi. Selain itu, pengelolaan keamanan informasi XLSMART telah tersertifikasi ISO 27001,” kata Mirza kepada Bisnis pada Selasa (27/1/2026).

Pada dasarnya, Mirza mengatakan XLSMART mendukung kebijakan registrasi pelanggan telekomunikasi menggunakan biometrik wajah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat akurasi identitas pelanggan sekaligus membantu memitigasi penyalahgunaan nomor seluler untuk spam, penipuan digital, serta aktivitas ilegal lainnya.

Dari sisi operasional, Mirza mengatakan XLSMART telah menyiapkan proses dan sistem untuk mendukung registrasi berbasis biometrik pada seluruh merek yang dikelola, yakni XL, AXIS, dan Smartfren.

Selain mendukung proses registrasi, XLSMART juga menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar pelanggan dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya.

“Fasilitas ini hanya dapat oleh pelanggan XLSMART saat berada di dalam jaringan XLSMART, sebagai bentuk pengamanan,” kata Mirza.

XLSMART turut menyediakan mekanisme pemblokiran atau penutupan nomor yang tidak dikenal. Namun demikian, Mirza menegaskan pemblokiran hanya dapat diminta oleh pelanggan yang telah terverifikasi melalui proses know your customer (KYC).

Langkah tersebut bertujuan memastikan validitas permintaan dan mencegah potensi penyalahgunaan, di samping permintaan pemblokiran yang berasal dari regulator maupun aparat penegak hukum.

“Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan kepada pelanggan terhadap potensi penyalahgunaan identitas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor ponsel per operator. Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif.

Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi. Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat mengajukan permintaan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan keamanan siber PT ITSEC Asia Tbk (ITSEC) menilai pemerintah perlu menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan skor ketahanan siber nasional.

Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI), skor ketahanan siber Indonesia tercatat sebesar 47,50 poin pada 2025. Angka tersebut menurun dibandingkan capaian pada 2023 yang mencapai 63,64 poin.

Penurunan skor tersebut turut membuat peringkat Indonesia merosot ke posisi ke-84 dari sebelumnya peringkat ke-48, dari total 136 negara di dunia.

Head of Communications PT ITSEC Asia Tbk Steve Saerang mengatakan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skor ketahanan siber, antara lain penguatan koordinasi ketahanan siber nasional secara menyeluruh serta percepatan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) siber.

“Serta penerapan standar keamanan yang konsisten terutama pada seluruh sektor kritikal di Indonesia,” kata Steve pada Rabu (21/1/2026).

Steve menyampaikan, ITSEC turut berkontribusi dalam penguatan ketahanan siber nasional, salah satunya melalui Gerakan Nasional Ketahanan Siber yang diluncurkan pada 14 Januari 2026 bersama ADIGSI.

Kontribusi lainnya dilakukan melalui anak usaha ITSEC Cyber & AI Academy yang berfokus pada pelatihan serta kesiapan talenta siber dan kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, ITSEC juga memiliki program SheCure yang bertujuan mengedukasi perempuan mengenai pentingnya keamanan siber sekaligus melindungi mereka agar tetap aman di ruang digital.

Adapun terkait tantangan, Steve menilai hambatan utama masih berasal dari keterbatasan talenta siber yang tersedia serta belum meratanya kesadaran pimpinan organisasi terhadap risiko siber, khususnya di tengah penerapan AI yang semakin masif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, turunnya peringkat ketahanan siber Indonesia berpotensi menimbulkan sejumlah dampak strategis.

Pertama, dari sisi kepercayaan, investor dan mitra internasional dapat memandang ekosistem digital Indonesia memiliki risiko yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keputusan investasi, khususnya di sektor teknologi dan ekonomi digital.

Kedua, lanjut Heru, risiko gangguan terhadap layanan publik dan infrastruktur kritis juga meningkat, mulai dari sistem pemerintahan, keuangan, kesehatan, hingga energi.

“Ini tidak main-main menurut saya sebab dalam jangka menengah, kondisi ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi digital karena keamanan merupakan fondasi utama transformasi digital,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Dia menambahkan, apabila serangan siber terus meningkat sementara respons tidak optimal, maka biaya pemulihan, gangguan operasional, serta potensi kebocoran data akan semakin besar. Heru juga menekankan bahwa reputasi Indonesia di forum global tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, peringkat ketahanan siber dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam kerja sama lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh karena itu, lanjut Heru, perbaikan peringkat bukan semata isu teknis, melainkan menyangkut daya saing nasional serta stabilitas ekonomi digital ke depan.

Adapun penurunan skor ketahanan siber Indonesia, menurut Heru, dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Pertama, perkembangan ancaman siber global yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan percepatan pembaruan regulasi, standar teknis, serta kapasitas kelembagaan di dalam negeri.

Kedua, indeks seperti NCSI menilai berbagai aspek, mulai dari kerangka hukum, perlindungan infrastruktur kritis, hingga kesiapan respons insiden. Ketertinggalan pada salah satu aspek tersebut dapat berdampak signifikan terhadap skor keseluruhan.

Selain itu, fragmentasi tata kelola keamanan siber antarinstansi dan sektor masih menjadi tantangan. Implementasi kebijakan dinilai belum seragam, khususnya di pemerintah daerah dan sektor swasta. Keterbatasan sumber daya manusia siber yang kompeten juga turut memengaruhi, mengingat pertumbuhan kebutuhan talenta jauh lebih cepat dibandingkan suplai.

“Sehingga, penurunan skor bukan semata mencerminkan melemahnya sistem, tetapi juga menunjukkan negara lain bergerak lebih cepat dalam memperkuat regulasi, teknologi, dan koordinasi nasional,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komisioner Informasi Inggris (ICO), lembaga yang mengawasi perlindungan data dan privasi, menyampaikan dalam lima tahun ke depan masyarakat berpotensi memiliki asisten belanja pribadi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Asisten belanja berbasis AI ini tidak hanya menunggu perintah dari pengguna, tetapi juga mampu bertindak secara mandiri. Teknologi ini dapat mempelajari kebiasaan pengguna, memahami kebutuhan belanja, mulai dari membeli barang sehari-hari, memesan tiket pesawat, hingga membantu mengelola keuangan rumah tangga.

Direktur Eksekutif Regulasi dan Inovasi di ICO, William Malcolm, menjelaskan bahwa teknologi tersebut dikenal sebagai Agentic AI, yakni AI yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan secara otonom.

“Agen AI pribadi kami dapat membayar barang, memesan tiket penerbangan, serta mengelola keuangan rumah tangga,” kata Malcolm, dikutip dari The Standard, Kamis (08/01/2026).

Menurut regulator, kemampuan AI agen untuk mengantisipasi kebutuhan belanja tanpa harus diminta memungkinkan konsumen mengandalkan AI dalam merencanakan anggaran bulanan, sekaligus menjadwalkan pembelian pada saat berlangsungnya program diskon.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa AI berbasis agen berpotensi meluas ke ranah pengambilan keputusan keuangan. Dalam hal ini, agen AI dapat mencari berbagai opsi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan menyajikannya untuk disetujui.

Meski menawarkan berbagai kemudahan, ICO mengingatkan bahwa perlindungan privasi data tetap menjadi prioritas utama. Semakin canggih AI, semakin besar pula data pribadi yang digunakan, sehingga risiko penyalahgunaan data berpotensi meningkat.

Kekhawatiran tersebut kian mencuat setelah beberapa waktu lalu chatbot Grok milik Elon Musk menuai sorotan publik karena menghasilkan gambar tidak senonoh. Peristiwa itu menegaskan kekhawatiran terkait keselamatan pribadi dan pengawasan seiring semakin kuatnya kemampuan teknologi AI.

Malcolm menegaskan bahwa sistem perlindungan data yang kuat sangat penting untuk menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI.

“Fondasi perlindungan data yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan publik serta mempercepat dan mengamankan adopsi AI,” ujarnya.

Dalam laporan Tech Feature, ICO menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar perlindungan data dapat menjadi faktor pembeda di pasar bagi perusahaan yang meluncurkan agen AI.

Lembaga pengawas tersebut juga menyatakan akan terus memantau perkembangan AI hingga 2026 serta bekerja sama dengan para pengembang untuk memperjelas kewajiban hukum mereka, sehingga konsumen dapat merasa yakin bahwa data pribadi mereka dilindungi dengan semestinya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data pribadi dan kepercayaan pelanggan menyusul mencuatnya isu penyebaran serta penyalahgunaan data konsumen oleh oknum pegawai.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama perusahaan dalam mendukung layanan transportasi yang aman, bertanggung jawab, dan transparan.

“Perlindungan data menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat,” ujar Anne dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, dilansir dari Antaranews.

Anne menegaskan, KAI secara konsisten memperkuat sistem pengamanan data pelanggan melalui penerapan standar internasional. Perusahaan juga terus meningkatkan pengelolaan dan pengawasan akses data secara berkelanjutan.

“KAI berkomitmen menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan terus meningkatkan sistem pengelolaan serta pengawasan akses data,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan sistem tersebut, KAI telah menerapkan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sertifikasi ini menjadi acuan perusahaan dalam melindungi data pelanggan dan sistem operasional dari berbagai potensi risiko keamanan informasi.

Selain itu, sebagai badan publik, KAI Group juga mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KAI memastikan penyediaan informasi dilakukan secara akurat dan transparan, sekaligus tetap melindungi informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait isu penyebaran data pelanggan yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, Anne memastikan bahwa setiap laporan dan pengaduan telah ditangani sejak awal melalui mekanisme internal yang berlaku. Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

“KAI Group terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kepercayaan publik,” pungkas Anne.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH) resmi memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari SGS Indonesia.

Bagi ICH, sertifikasi ISO 27001:2022 merupakan peningkatan (upgrade) dari ISO 27001:2015 yang telah diperoleh pada 2020.

ICDX dan ICH berada dalam satu ekosistem perdagangan berjangka komoditi dan derivatif, dengan ICDX berperan sebagai bursa, sementara ICH sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi.

SHUTTERSTOCK/TIERNEYMJ Ilustrasi keamanan siber.

Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi, mengatakan sertifikasi ISO 27001:2022 merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan data dan informasi pada tingkat maksimal.

Terlebih, di tengah meningkatnya serangan siber, standar tersebut menjadi bagian penting dalam pengamanan data.

“Kami yang berada dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi, tentunya terdapat banyak data baik itu transaksi maupun data-data lain yang menyangkut perdagangan di Bursa, dan kami melihat data-data tersebut adalah aset penting yang harus dijaga,” ujar Fajar Wibhiyadi lewat keterangan pers, Selasa (23/12/2025).

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan cloud computing dan pola kerja jarak jauh (remote work), risiko terhadap keamanan data juga semakin kompleks.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi ICDX untuk mengadopsi sertifikasi ISO 27001:2022.

Bagi perseroan, keamanan data tidak lagi dipandang sebagai aspek pendukung, melainkan telah menjadi bagian integral dari proses bisnis sehari-hari.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi keamanan siber.

Karena itu, penerapan ISO 27001:2022 tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi data, tetapi juga sebagai wujud komitmen ICDX dalam meningkatkan kualitas, keandalan, dan kepercayaan terhadap ekosistem perdagangan berjangka komoditi dan derivatif di Indonesia.

"Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, salah satunya terkait pemanfaatan cloud computing maupun remote work, hal ini tentunya juga menjadi dasar atas sertifikasi ini,” paparnya.

“Bagi kami, aspek keamanan data telah menjadi bagian penting dalam proses bisnis yang ada. Apa yang dijalankan ICDX ini bukan semata-mata menjaga keamanan dan perlindungan data, namun lebih dari itu implementasi ISO 27001:2022 adalah bentuk komitmen kami meningkatkan kualitas ekosistem perdagangan berjangka komoditi dan derivatif di Indonesia,” lanjut Fajar.

Sementara itu, Director Business Assurance PT SGS Indonesia, Waras Putri Andrianti, menyebut di tengah era digital yang semakin kompleks, keamanan informasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi.

Ancaman siber yang terus meningkat membuat risiko kebocoran data tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan serta menggerus kepercayaan pelanggan.

Dalam konteks tersebut, ISO 27001:2022 hadir sebagai standar global yang memastikan perusahaan memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang kuat, terstruktur, dan terukur.

Melalui sertifikasi ISO 27001:2022, perusahaan didorong untuk mampu melindungi data sensitif dari berbagai risiko kebocoran, meminimalkan potensi insiden keamanan informasi, serta menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan data kepada mitra dan pelanggan.

“Di era digital, keamanan informasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ancaman siber terus meningkat, dan kebocoran data dapat merusak reputasi serta kepercayaan pelanggan,” katanya.

Ia menambahkan, manfaat sertifikasi ISO 27001:2022 juga dirasakan oleh pihak eksternal dan para pemangku kepentingan.

Ketika sebuah organisasi seperti ICDX dan ICH telah tersertifikasi ISO 27001:2022, manfaatnya meluas ke pihak eksternal serta stakeholder.

shutterstock Ilustrasi keamanan siber.

“Mereka mendapatkan komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan informasi serta transparansi dan pengurangan risiko bisnis dimana hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih aman dan berkelanjutan. Kami SGS berkomitmen mendukung perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi standar ini demi masa depan bisnis yang lebih terpercaya dan kompetitif,” tutur Waras Putri Andrianti.

Sebagai informasi, ISO 27001 merupakan standar internasional untuk Information Security Management System (ISMS) yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO).

Standar ini menetapkan praktik terbaik dalam perlindungan data dan informasi, termasuk pengelolaan risiko keamanan, kontrol akses, enkripsi, serta perlindungan terhadap ancaman siber.

ISO 27001:2022 kini menjadi standar minimal yang wajib dimiliki perusahaan berbasis teknologi. Standar ini menekankan pembaruan dan penyempurnaan pengelolaan risiko, khususnya terkait keamanan siber dan respons terhadap ancaman.

Dalam ISO 27001:2022 terdapat sejumlah penekanan, antara lain perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penambahan kontrol seperti data masking dan threat intelligence, pendekatan terhadap cloud computing dan remote work, penguatan Data Leakage Prevention (DLP) serta Identity & Access Management, hingga penerapan web filtering untuk mencegah akses ke situs berbahaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Di tengah meningkatnya ancaman siber dan kekhawatiran publik terhadap keamanan data, PT Krakatau Global Trading (KGT) berkomitmen meningkatkan manajemen keamanan teknologi informasi.

KGT merupakan entitas usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), yang bergerak di sektor perdagangan dan distribusi produk industri, khususnya di sektor besi-baja, bahan baku industri serta berbagai jasa penunjang lainnya.

Perusahaan resmi meraih sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) terakreditasi United Kingdom Accreditation Service (UKAS. Pencapaian ini selaras dengan agenda transformasi Krakatau Steel Group yang menempatkan keamanan informasi sebagai prinsip utama dalam tata kelola dan operasional bisnis di seluruh entitas grup.

Akbar Djohan, Direktur Utama Krakatau Steel, yang juga menjabat sebagai Chairman ALFI (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) dan Chairman IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) menyambut hal ini dengan sangat positif.

"Krakatau Steel Group berkomitmen menjaga kualitas dan kemandirian industri strategis Indonesia. Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) merupakan hal preventif terhadap ancaman siber dan keamanan data," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/12/2025).

Direktur Utama KGT Sugeng Pangraksa menyampaikan penerapan standar keamanan informasi global ini menjadi langkah strategis bagi KGT dalam memperkuat kepercayaan mitra, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sistem keamanan informasi kini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi.

“Saat ini, keamanan informasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan utama yang mutlak harus dimiliki. Sertifikasi ini adalah bukti bahwa KGT berkomitmen untuk melindungi data seluruh mitra, pelanggan, serta stakeholder lainnya dengan standar tertinggi dalam rangka persiapan untuk menuju go global,” ujarnya.

Proses menuju sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh insan perusahaan. Berbagai tahapan verifikasi dilakukan secara ketat dan independen oleh lembaga sertifikasi internasional.

Dengan diperolehnya sertifikasi ini, KGT menegaskan kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika ancaman siber sekaligus mendukung terciptanya ekosistem bisnis Krakatau Steel Group yang semakin aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan KGT yang telah menanamkan budaya keamanan informasi dalam setiap proses bisnis yang dilakukan”, tambah Sugeng.

Sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI memastikan tiga prinsip utama yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dapat terjaga di seluruh lini operasional perusahaan. Bagi KGT, pencapaian ini merupakan bagian dari pembentukan budaya kerja baru, di mana kesadaran akan keamanan informasi menjadi bagian dari etos profesional setiap karyawan.

“Ke depan, kami memastikan setiap inovasi dan kerja sama yang dijalankan KGT selalu berlandaskan pada prinsip keamanan dan integritas. Kepercayaan adalah modal utama yang ingin terus kami jaga, karena dari sanalah reputasi dan keberlanjutan perusahaan dibangun,” tutur Sugeng.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat penanganan lebih dari 3,2 juta konten internet negatif selama periode 20 Oktober 2024 hingga 11 November 2025.

Data tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini.

“Jadi total konten internet negatif yang sudah ditangani Komdigi itu lebih dari 3,2 juta periode 20 Oktober 2024 sampai 11 November 2025,” kata perempuan yang akrab disapa Ides tersebut dalam acaraGenerasi Anti Scam dan Judi Online: Jalan Cerdas dan Produktif Berselancar Internetdi Aula Nuku Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/11/2025).

Dari total tersebut, mayoritas atau 2,5 juta merupakan konten perjudian atau judi online. Konten pornografi menempati posisi kedua dengan 637.970 temuan, disusul penipuan sebanyak 27.458 konten.

Ada pula 13.124 konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor lain serta 9.106 konten terkait HKI. Kategori terorisme dan radikalisme tercatat sebanyak 8.176 konten, sementara DFK berjumlah 3.212 konten.

Komdigi juga menemukan 1.905 konten berisi berita bohong atau hoaks, 1.467 konten terkait pelanggaran keamanan informasi, serta 1.319 konten dalam kategori lain-lain. Temuan lain meliputi 944 konten terkait perdagangan produk dengan aturan khusus, 785 konten yang meresahkan masyarakat, 544 konten pencemaran nama baik, serta 458 konten SARA.

Komdigi mencatat tiga permintaan pemulihan akun, masing-masing satu temuan terkait perlindungan data pribadi serta satu temuan separatisme atau organisasi berbahaya.

Dalam kategori perjudian saja, lebih dari 2,2 juta konten berasal dari situs dan IP address. Temuan lain tersebar pada layanan file sharing yang mencatat 127.522 konten, ekosistem Meta dengan 108.352 konten, Google dan YouTube yang mencapai 42.903 konten, serta ribuan konten lain di platform X yang mencapai 18.919 konten, Telegram dengan 2.010 konten, dan TikTok dengan 1.194 konten. Temuan berjumlah sangat kecil juga ditemukan di Line, App Store, dan Mango Live.

Untuk kategori penipuan, Komdigi menangani 27.458 konten, di mana jumlah terbesar berasal dari platform Meta yang mencatat 14.284 konten. Temuan lain meliputi 6.956 konten dari situs, 1.117 dari platform X, 754 dari Telegram, 3.566 dari TikTok, 638 dari layanan file sharing, serta 99 temuan di Google dan YouTube. Temuan penipuan dalam jumlah kecil juga ditemukan di Line, App Store, dan Threads.

Selain menindak konten digital, Komdigi menangani laporan rekening bank dan nomor e-wallet terkait kejahatan digital melalui layanan cekrekening.id. Ides menjelaskan laporan tersebut berasal dari masyarakat maupun hasil crawling Komdigi.

“Jadi buat nomor rekening yang terafiliasi penipuan, judi online itu dilaporkan dan juga di crawling oleh Komdigi, kita punya layanan cekrekening.id. Jadi ini ada pelaporannya,” katanya.

Berdasarkan lampiran data, sejak 2017 hingga 6 November 2025, jumlah laporan rekening bermasalah mencapai 836.650 laporan. Kategori terbesar adalah laporan terkait jual beli online yang menembus lebih dari 559.000 laporan. Menyusul di belakangnya adalah investasi online fiktif dengan lebih dari 57.000 laporan; scamming yang melampaui 38.000 laporan; pemerasan dengan lebih dari 31.000 laporan; serta judi online yang mencatat lebih dari 53.000 laporan.

Kategori lain yang juga dilaporkan meliputi prostitusi online, pinjaman online ilegal, web phishing, pencucian uang dan korupsi, social engineering, narkotika dan obat terlarang, hingga terorisme dan radikalisme, serta ribuan laporan lain yang masuk ke kategori kejahatan lainnya.

Komdigi juga meneruskan laporan-laporan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk proses pemblokiran rekening dan e-wallet.

“Nah kita juga sudah memproses periode 17 Juli 2023 sampai 6 November 2025 itu pemblokiran rekening di OJK total 31.928, e-wallet 6.000,” kata Ides.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) meraih Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 yang dikeluarkan oleh CBQA Global Indonesia.

Dengan diraihnya Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019, mencerminkan komitmen Bank Mega untuk senantiasa menjaga keamanan informasi dan privasi para nasabahnya, serta berhasil memenuhi peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Peraturan Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

ISO 27001:2022 sendiri merupakan standar internasional yang memberikan pedoman dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini menggunakan pendekatan kontrol yang sistematis untuk membantu organisasi dalam melindungi dan mengelola semua aset teknologi informasi.

Selain itu ISO 27701:2019 merupakan ekstensi dari ISO 27001 yang memiliki fokus secara spesifik pada perlindungan data pribadi untuk membantu organisasi dalam mematuhi regulasi privasi dan mengelola risiko terkait data pribadi dengan lebih baik.

"Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 yang diterima oleh Bank Mega menunjukkan kompetensi dan kesiapan yang dimiliki Bank Mega dalam mengelola informasi dan data pribadi nasabah yang menjadi asset penting dan berharga bagi perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Manajamen Informasi Privasi yang diakui secara internasional", terang Direkur Operations & Information Technology Bank Mega Y.B. Hariantono dalam keterangan resmi, Sabtu (8/11/2025).

Untuk diketahui, sertifikasi tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Direktur PT Defender Nusa Semesta Toto A Atmojo dan Direktur CBQA Global Indonesia Anwar Siregar kepada Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib, Wakil Direktur Utama Bank Mega Indivara Erni dan Direktur IT Bank Mega YB. Hariantono yang bertempat di Menara Bank Mega - Jakarta. Acara tersebut disaksikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega.

Bank Mega menggandeng PT Defender Nusa Semesta, yakni perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber sebagai konsultan untuk melakukan pendampingan dalam proses implementasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 di Bank Mega yang dilakukan mulai Juni 2025.

Proses sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019, diawali dengan memberikan awareness mengenai keamanan informasi kepada internal Bank Mega yang dilanjutkan dengan melakukan proses Gap Assessment. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019.

Di akhir proses, Bank Mega melakukan Management Review untuk memastikan kesiapan pemenuhan ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 di Bank Mega. Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 tersebut diumumkan pada Agustus 2025 oleh CBQA Global Indonesia sebagai lembaga sertifikasi terakreditasi.