IDXChannel - Bank of America (BofA) menaikkan prospek pertumbuhan ekonomi global, dan memperkirakan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 75 bps meskipun inflasi mereda.

Bank of America telah menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menyusul kesepakatan perdamaian Iran yang rapuh yang telah meredakan kekhawatiran pasar energi, sambil memperingatkan bahwa inflasi AS yang terus-menerus kemungkinan akan mendorong The Fed untuk melanjutkan kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini.

Bank tersebut sekarang memperkirakan pertumbuhan PDB global sebesar 3,2 persen pada 2026, naik dari perkiraan sebelumnya, meningkat menjadi 3,5 persen pada 2027 sebelum melambat menjadi 3,3 persen pada 2028.

Bank tersebut juga menurunkan perkiraan inflasi globalnya menjadi 3 persen tahun ini, 2,4 persen pada 2027 dan 2,5 persen pada 2028, mencerminkan ekspektasi bahwa harga minyak mentah Brent akan rata-rata USD72 per barel pada paruh kedua 2026 dan USD65 pada 2027, dengan asumsi ketegangan di Timur Tengah tidak meningkat lagi.

Meskipun prospek inflasi membaik, BofA mengatakan penurunan harga energi saja kemungkinan tidak akan memicu pelonggaran kebijakan moneter. Sebaliknya, mereka memperkirakan Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin tahun ini, dimulai pada September, dengan alasan kondisi pasar tenaga kerja yang tangguh dan tekanan inflasi yang terus berlanjut.

Bank tersebut mengatakan ekonomi global terus didukung oleh lima tema struktural: kebijakan AS di bawah Presiden AS Donald Trump, booming investasi kecerdasan buatan, kelebihan kapasitas industri China, ketidakseimbangan fiskal, dan likuiditas global yang melimpah. Meskipun faktor-faktor ini telah menopang pertumbuhan dan pasar keuangan, faktor-faktor ini juga meningkatkan kerentanan terhadap koreksi harga aset jika kondisi keuangan mengetat secara tajam.

BofA mengaitkan sebagian besar peningkatan pertumbuhan mereka dengan siklus ekspor yang didorong oleh AI di seluruh Asia, khususnya di luar China, sementara harga minyak yang lebih rendah diperkirakan akan memberikan dorongan moderat bagi pasar negara maju pada 2027. Di AS, mereka memperkirakan bensin yang lebih murah dan pengeluaran modal terkait AI yang berkelanjutan akan mendukung paruh kedua 2026 yang lebih kuat, dengan pertumbuhan tetap di atas 2 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi China tetap tidak berubah di angka 4,5 persen untuk 2026 dan 2027, meskipun bank tersebut mengatakan bahwa komposisi pertumbuhan semakin bergantung pada ekspor karena permintaan domestik dan penyeimbangan kembali ekonomi terus mengecewakan. Pertumbuhan ekspor kini diproyeksikan mencapai 15 persen tahun ini, didukung oleh investasi terkait AI dan permintaan yang kuat untuk peralatan energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Untuk Eropa, BofA mengakui bahwa penurunan harga energi telah mengurangi dampak ekonomi dari konflik Iran, tetapi tetap menyatakan bahwa tantangan struktural masih ada. Bank tersebut memperkirakan pertumbuhan zona euro sebesar 0,5 persen pada 2026 dan 1,3 persen pada 2027, sementara memperkirakan satu kenaikan suku bunga tambahan dari Bank Sentral Eropa sebelum pelonggaran dimulai tahun depan.

Ke depan, bank tersebut mengidentifikasi tiga risiko utama terhadap prospeknya: peningkatan kembali ketegangan di Timur Tengah yang dapat memicu kembali kenaikan harga energi, pengetatan kondisi keuangan global yang lebih tajam dari perkiraan yang dipimpin oleh kebijakan Fed yang agresif, dan kemungkinan bahwa booming investasi AI pada akhirnya dapat menyebabkan harga aset yang lebih lemah dan pertumbuhan investasi yang lebih lambat.

(Febrina Ratna Iskana)

St. Petersburg: Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pesan besar dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Di hadapan ribuan pebisnis, investor, dan pemimpin dunia, Putin menegaskan bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang jauh lebih besar.

Menurutnya, dunia tengah memasuki fase baru yang akan mengubah cara negara-negara berkembang, berbisnis, hingga membangun kekuatan ekonomi.

"Dunia tidak sedang mengalami siklus biasa. Yang terjadi adalah pergeseran paradigma pembangunan global itu sendiri," kata Putin dalam pidatonya dalam plenary session SPIEF 2026, yang dikutip kembali pada Senin, 18 Juni 2026.

Dunia lama mulai kehilangan pengaruh

Putin menilai sistem ekonomi global yang selama ini didominasi sejumlah negara maju dan institusi barat mulai kehilangan relevansinya.

Menurut dia, berbagai instrumen yang dulu dianggap netral seperti sistem keuangan, teknologi, logistik, hingga akses informasi kini semakin sering digunakan sebagai alat tekanan politik.

Negara-negara tersebut membangun sistem pembayaran sendiri, mengembangkan teknologi domestik, hingga membuka jalur perdagangan baru yang tidak lagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi tradisional.

Fenomena ini, menurut Putin, menjadi tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan baru yang lebih terdesentralisasi.

Era multipolar bukan lagi prediksi

Salah satu pesan paling kuat dalam pidato Putin adalah keyakinannya bahwa era dunia multipolar sudah dimulai.

Ia menyebut model dunia yang sebelumnya bersifat vertikal dan hierarkis perlahan berubah menjadi sistem yang lebih kompleks dengan banyak pusat pertumbuhan ekonomi.

"Akar dari gejolak dunia saat ini terletak pada transisinya dari model vertikal dan hierarkis yang melayani kepentingan negara-negara individual, dan hanya sebagian kecil dari mereka, menuju model yang lebih kompleks, terdistribusi, dan multipolar," ujarnya.

Dalam pandangan Putin, kekuatan ekonomi dunia kini tidak lagi hanya berada di Amerika Serikat, Eropa Barat, atau Jepang.

Pusat-pusat pertumbuhan baru mulai muncul di kawasan Global South, mulai dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.

Pertumbuhan populasi, berkembangnya kelas menengah, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kemampuan teknologi dan industri menjadi faktor utama yang mendorong perubahan tersebut.

Negara berkembang jadi motor pertumbuhan baru

Putin juga menilai negara-negara berkembang kini memiliki peran yang semakin besar dalam menentukan arah ekonomi global.

Dulu, banyak negara hanya menjadi pasar atau pemasok bahan baku bagi ekonomi maju. Kini, negara-negara tersebut mulai membangun industri sendiri, menciptakan teknologi, mengembangkan merek lokal, hingga memperkuat pasar domestik.

Menurutnya, dunia akan menjadi lebih adil ketika peluang ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di beberapa negara saja, melainkan tersebar ke lebih banyak wilayah.

Karena itu, ia meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh negara-negara Global South akan terus meningkat, baik dalam perdagangan, investasi, maupun inovasi teknologi.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada Rabu (3/6/2026) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan melambat tajam menjadi 2,1 persen dari 3,4 persen pada 2025. Hal itu terjadi apabila gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027.

Sementara itu, dalam skenario di mana gangguan, termasuk terhadap pengiriman melalui Selat Hormuz, hanya berlangsung sementara dan harga energi mulai mereda secara bertahap sejak pertengahan 2026, organisasi yang berbasis di Paris tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,8 persen.

Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi ekspansi sebesar 2,9 persen yang disampaikan OECD pada Maret, demikian menurut laporan prospek ekonomi terbaru lembaga tersebut.

“Perkembangan konflik di Timur Tengah masih belum pasti, namun konsekuensi ekonominya kemungkinan akan tetap dirasakan untuk beberapa waktu bahkan setelah konflik tersebut berakhir,” kata OECD dalam penjelasannya mengenai analisis terbaru yang mempertimbangkan dua skenario, yakni gangguan jangka pendek dan gangguan berkepanjangan.

Dalam skenario yang lebih pesimistis, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan kembali melambat menjadi 1,8 persen pada 2027.

“Pengangguran akan meningkat dan investasi, termasuk investasi dalam kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan konsumsi energi tinggi, akan melemah secara signifikan, dengan meningkatnya risiko penyesuaian harga di pasar keuangan,” kata organisasi tersebut.

Dalam proyeksi per negara, OECD hanya menyajikan estimasi berdasarkan skenario gangguan jangka pendek.

LONDON, KOMPAS.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat perang Iran dinilai mulai menekan prospek ekonomi global, termasuk memberikan dampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris dibandingkan negara maju lainnya.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2026 yang dipublikasikan pada Selasa (14/4/2026) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi hanya 0,8 persen pada 2026, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,3 persen.

Revisi ini menjadi yang terbesar di antara negara-negara G7.

IMF memperkirakan Inggris akan tertinggal dari sejumlah ekonomi besar lain. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diproyeksikan tumbuh 2,3 persen, kawasan Uni Eropa 1,1 persen, Spanyol 2,1 persen, dan Perancis 0,9 persen pada periode yang sama.

Lembaga tersebut menilai tekanan terhadap ekonomi Inggris tidak hanya berasal dari konflik, tetapi juga dari ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih terbatas serta dampak berkepanjangan dari kenaikan harga energi.

Guncangan energi dan kerentanan Inggris

IMF menyebut Inggris sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap lonjakan harga energi karena berstatus sebagai importir bersih energi. Kondisi ini membuat perekonomian negara tersebut sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak global yang dipicu konflik.

Selain itu, IMF juga memperkirakan inflasi Inggris akan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G7. Inflasi diproyeksikan mencapai 3,2 persen tahun ini dan 2,4 persen pada 2026, setara dengan AS pada periode yang sama.

Bahkan, dalam jangka pendek, inflasi diperkirakan sempat mendekati 4 persen sebelum kembali ke target 2 persen pada akhir 2027.

Ini seiring meredanya dampak kenaikan harga energi dan melambatnya pertumbuhan upah akibat pelemahan pasar tenaga kerja.

Menanggapi proyeksi tersebut, Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menyatakan bahwa konflik Iran akan membawa konsekuensi ekonomi bagi negaranya.

“Perang di Iran bukan perang kami, tetapi akan membawa biaya bagi Inggris. Ini bukan biaya yang saya inginkan, tetapi ini adalah biaya yang harus kami tanggapi,” ujar Reeves, dikutip dari BBC, Kamis (16/4/2026).

Namun demikian, IMF mengingatkan ruang fiskal pemerintah Inggris saat ini terbatas. Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menekankan bahwa kebijakan dukungan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati.

“Tidak banyak ruang untuk meningkatkan belanja guna mendukung rumah tangga dan bisnis,” kata Gourinchas.

Ia menambahkan, jika kebijakan bantuan diberikan, maka harus tetap berada dalam batas anggaran yang ada.

Risiko global: pertumbuhan ekonomi melemah, inflasi naik

Secara global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai sekitar 3,1 persen tahun ini, turun dari 3,4 persen pada 2025. Gourinchas menyebut revisi tersebut sebagai “penurunan yang signifikan”.

Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,4 persen, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya.

Menurut Gourinchas, perang antara AS dan Iran telah menghentikan momentum pemulihan ekonomi global. Ia menilai kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam menghadapi guncangan yang berasal dari sisi pasokan energi.

“Kenaikan atau penurunan suku bunga tidak akan mengubah fakta tersebut,” ujarnya.

“Bank sentral dapat melihat situasi ini berjalan, selama ekspektasi inflasi tetap terkendali dan tidak terjadi spiral harga-upah," jelas dia.

Namun, jika inflasi menjadi lebih persisten, bank sentral disebut harus bertindak “secara tegas”.

IMF juga mengingatkan, fragmentasi geopolitik, penurunan ekspektasi terhadap produktivitas berbasis kecerdasan buatan, serta potensi kembali memanasnya ketegangan perdagangan dapat semakin menekan pertumbuhan dan mengguncang pasar keuangan.

Dalam laporannya, IMF menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan kredibel.

“Mendorong kemampuan beradaptasi, menjaga kerangka kebijakan yang kredibel, dan memperkuat kerja sama internasional sangat penting untuk menghadapi guncangan saat ini sekaligus mempersiapkan gangguan di masa depan,” tulis IMF.

Skenario terburuk: mendekati resesi global

IMF juga memaparkan skenario yang lebih buruk apabila konflik di Timur Tengah berlangsung hingga 2027.

Dalam kondisi tersebut, ekspektasi inflasi berisiko tidak lagi terkendali karena rumah tangga dan perusahaan menaikkan harga dan upah.

“Ini akan membawa kita ke situasi yang sangat berbeda,” kata Gourinchas.

Dalam skenario tersebut, kondisi pasar keuangan juga berpotensi memperburuk tekanan ekonomi melalui pengetatan kondisi pembiayaan.

“Jika situasi memburuk, bisa terjadi pengetatan kondisi keuangan yang signifikan,” ujarnya.

IMF memperkirakan dalam skenario berat tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 dan 2027 hanya sekitar 2 persen, sementara inflasi dapat mencapai 6 persen.

Gourinchas menekankan, pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen merupakan angka yang sangat rendah dan jarang terjadi.

“Angka ini hanya terjadi empat kali sejak 1980. Dua di antaranya terjadi saat krisis besar, krisis keuangan global dan pandemi Covid-19,” tutur dia.

Risiko resesi dan ketidakpastian kebijakan

IMF juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi mendorong ekonomi global menuju resesi.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, dengan harga minyak mencapai 110 dollar AS per barel tahun ini dan 125 dollar AS tahun depan, risiko resesi global disebut menjadi “sangat dekat”.

Dalam kondisi tersebut, IMF mengimbau bank sentral untuk berhati-hati dalam merespons tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga komoditas energi.

“Merespons secara agresif terhadap harga komoditas yang fleksibel, ketika gangguan hanya terjadi pada sektor tertentu, dapat menurunkan inflasi dengan cepat tetapi berisiko memicu resesi di kemudian hari,” kata IMF.

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menilai dampak ekonomi jangka pendek dari konflik masih dapat diterima dibandingkan risiko keamanan jangka panjang.

“Saya lebih tidak khawatir pada proyeksi jangka pendek, dibandingkan keamanan jangka panjang,” papar Bessent.

Namun, IMF menegaskan proyeksi yang disampaikan masih mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi dan bergantung pada asumsi bahwa konflik dapat mereda dalam waktu relatif cepat.

Sebelum konflik terjadi, IMF sebenarnya memperkirakan prospek ekonomi global akan membaik, didukung oleh meredanya ketegangan perdagangan dan penyesuaian arus perdagangan antarnegara.

Kini, lembaga tersebut menilai ekonomi global menghadapi ujian besar.

“Ekonomi global terancam keluar dari jalurnya,” tulis IMF dalam laporannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakpastian kembali menyelimuti prospek ekonomi global.

Setelah sempat menunjukkan momentum positif pada akhir 2025, dunia kini menghadapi tekanan baru yang berpotensi mengubah arah pemulihan menjadi perlambatan tajam, bahkan membuka risiko resesi.

Dalam laporan terbaru World Economic Outlook, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 turun menjadi 3,1 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan gangguan pada pasar energi global.

Direktur Departemen Riset IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut momentum pertumbuhan yang sebelumnya diharapkan berlanjut kini “terhenti” akibat konflik di Timur Tengah.

“Perang di Timur Tengah telah menghentikan momentum tersebut,” ujar Gourinchas dalam konferensi pers, Selasa (14/4/2026).

Namun, yang menjadi perhatian bukan hanya penurunan pertumbuhan dalam skenario dasar. IMF juga menyusun dua skenario tambahan, yakni adverse (skenario buruk) dan severe (skenario sangat berat), yang menunjukkan gambaran lebih suram jika konflik berlarut dan gangguan energi memburuk.

Dalam skenario buruk (adverse), pertumbuhan ekonomi global bisa turun ke 2,5 persen. Sementara dalam skenario sangat berat (severe), pertumbuhan ekonomi global bahkan dapat merosot ke 2 persen selama dua tahun berturut-turut.

Angka ini menjadi krusial. Dalam literatur ekonomi, pertumbuhan global di kisaran 2 persen kerap dianggap sebagai zona rawan, mendekati kondisi resesi global.

Tiga skenario, satu arah risiko

IMF menekankan, dunia saat ini berada dalam lingkungan yang sangat dinamis. Alih-alih hanya menyajikan satu proyeksi, lembaga tersebut menampilkan tiga skenario untuk menangkap tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Skenario dasar (reference) mengasumsikan konflik bersifat sementara, dengan kenaikan harga energi sekitar 19 persen pada 2026.

Dalam kondisi ini, pertumbuhan global masih bertahan di 3,1 persen, meski inflasi meningkat menjadi 4,4 persen.

Namun, jika gangguan energi berlanjut lebih lama dan memicu tekanan inflasi yang lebih luas, dunia berpotensi masuk ke skenario adverse. Dalam kondisi ini, pertumbuhan turun ke 2,5 persen, sementara inflasi naik ke 5,4 persen.

Adapun skenario severe menggambarkan situasi paling ekstrem, di mana gangguan pasokan energi berlangsung hingga tahun berikutnya dan memicu instabilitas makroekonomi yang lebih luas.

Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2 persen, sementara inflasi melampaui 6 persen.

“Risiko penurunan jelas sangat tinggi,” kata Gourinchas.

Ia juga mengingatkan bahwa dengan setiap hari tanpa penyelesaian konflik, dunia bergerak semakin dekat ke skenario yang lebih buruk.

Shock energi dan efek berantai

Sumber utama tekanan terhadap ekonomi global saat ini adalah lonjakan harga energi. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan fasilitas energi di Timur Tengah telah mendorong kenaikan tajam harga minyak, gas, serta komoditas terkait seperti diesel, pupuk, dan aluminium.

IMF menjelaskan bahwa dampak shock ini bekerja melalui tiga saluran utama.

Pertama, sebagai negative supply shock, kenaikan harga energi langsung meningkatkan biaya produksi dan harga barang, sekaligus mengganggu rantai pasok global.

Kedua, tekanan ini dapat diperkuat oleh upaya pelaku ekonomi, baik perusahaan maupun pekerja, untuk mengompensasi kerugian, yang berisiko memicu spiral upah dan harga (wage-price spiral).

Ketiga, kondisi keuangan global dapat mengetat. Hal ini tercermin dari penurunan valuasi aset, kenaikan premi risiko, arus keluar modal, serta penguatan dollar AS, yang pada akhirnya menekan permintaan global.

Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan kondisi yang kompleks: pertumbuhan melambat, tetapi inflasi tetap tinggi.

Dunia mendekati resesi, tapi belum tentu terjadi

Meski risiko meningkat, IMF belum secara eksplisit menyatakan dunia akan masuk resesi global. Namun, batas antara perlambatan dan resesi menjadi semakin tipis.

Dalam sejarah ekonomi, pertumbuhan global sekitar 2 persen sering dikaitkan dengan kondisi resesi global atau setidaknya “near recession” atau hampir mendekati resesi. Pada level ini, banyak negara mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah.

Gourinchas menekankan bahwa posisi saat ini masih berada di antara skenario dasar dan skenario buruk.

“Kita berada di antara skenario reference dan adverse,” ujarnya.

Artinya, arah ke depan sangat bergantung pada perkembangan konflik dan stabilitas pasar energi.

Jika harga energi dapat kembali normal dalam waktu dekat, tekanan terhadap ekonomi global bisa mereda. Namun, jika gangguan berlanjut, risiko penurunan yang lebih dalam akan semakin nyata.

Pelajaran dari masa lalu

IMF juga membandingkan situasi saat ini dengan krisis energi sebelumnya, termasuk lonjakan harga komoditas pada 2022 dan krisis minyak tahun 1970-an.

Menurut Gourinchas, skala gangguan pasokan minyak saat ini bahkan sebanding dengan krisis tahun 1974.

Namun, terdapat dua perbedaan penting.

Pertama, ekonomi global kini jauh lebih efisien dalam penggunaan energi dan memiliki sumber energi yang lebih beragam, termasuk energi terbarukan.

Kedua, kerangka kebijakan moneter telah berkembang. Bank sentral saat ini lebih independen dan memiliki fokus yang kuat pada stabilitas harga, sehingga ekspektasi inflasi cenderung lebih terkendali.

Meski demikian, risiko tetap ada.

IMF mencatat, pengalaman lonjakan inflasi sebelumnya telah membuat masyarakat lebih sensitif terhadap kenaikan harga.

Selain itu, kurva penawaran global kini lebih “datar”, yang berarti upaya menurunkan inflasi berpotensi lebih mahal dalam bentuk peningkatan pengangguran.

Dilema kebijakan: menahan atau bertindak

Dalam menghadapi situasi ini, IMF menyarankan pendekatan hati-hati bagi pembuat kebijakan.

Bank sentral tidak dapat memengaruhi harga energi secara langsung. Oleh karena itu, mereka tidak perlu segera merespons dengan pengetatan agresif, selama ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Namun, jika muncul tanda-tanda inflasi menjadi persisten, tindakan tegas diperlukan.

“Bank sentral harus siap bertindak secara menentukan untuk menjaga stabilitas harga,” kata Gourinchas.

Di sisi fiskal, ruang kebijakan juga semakin terbatas akibat tingginya utang publik. IMF mengingatkan bahwa subsidi energi berskala besar sering kali mahal, tidak tepat sasaran, dan sulit dihentikan.

Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk memberikan bantuan yang lebih terarah dan bersifat sementara, khususnya bagi kelompok rentan.

Dunia di persimpangan

Di tengah tekanan jangka pendek, IMF tetap melihat adanya peluang dalam jangka panjang. Krisis energi dapat mendorong percepatan transisi ke energi terbarukan, sementara kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan produktivitas global.

Namun, jalan menuju pemulihan tidak akan mulus.

Dunia saat ini juga menghadapi tantangan struktural yang lebih luas, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi kebijakan perdagangan, serta pergeseran menuju tatanan global yang lebih multipolar.

Meski demikian, IMF menegaskan bahwa dunia multipolar tidak selalu berarti terfragmentasi.

“Negara-negara menemukan mitra dagang baru dan membentuk perjanjian di luar garis geopolitik tradisional,” ujar Gourinchas.

Pada akhirnya, arah ekonomi global akan sangat ditentukan oleh perkembangan konflik dan respons kebijakan dalam beberapa bulan ke depan.

Dengan risiko yang terus meningkat, dunia kini berada di titik krusial, yakni antara mempertahankan pertumbuhan moderat atau tergelincir menuju perlambatan yang lebih dalam, bahkan resesi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dalam laporan World Economic Outlook (WEO) terbaru.

Tekanan geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, serta lonjakan harga energi menjadi faktor utama yang membayangi pemulihan ekonomi dunia.

Dalam laporan terbarunya, Selasa (14/4/2026), IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sebesar 3,1 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya dan juga melambat dari realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen.

IMF menilai, kondisi ekonomi global yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda stabilisasi kini kembali menghadapi tekanan baru.

Konflik geopolitik dinilai mengganggu momentum pemulihan yang sempat terbentuk pascapandemi Covid-19 dan normalisasi kebijakan moneter global.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebutkan bahwa konflik yang terjadi telah menghentikan momentum ekonomi global dan meningkatkan tekanan inflasi secara signifikan.

Tekanan dari energi dan inflasi

Salah satu dampak paling nyata dari konflik global adalah lonjakan harga energi, terutama minyak dan gas.

Gangguan terhadap jalur distribusi energi utama dunia, termasuk Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga yang kemudian merambat ke inflasi global.

IMF memperkirakan inflasi global akan meningkat menjadi sekitar 4,4 persen pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Kenaikan harga energi ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga sangat membebani negara berkembang, khususnya yang bergantung pada impor energi.

IMF menilai negara-negara tersebut menghadapi tekanan ganda berupa lonjakan biaya impor dan pelemahan mata uang.

Dalam skenario dasar, IMF mengasumsikan konflik akan mereda dalam jangka pendek. Namun, jika konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap ekonomi global diperkirakan akan jauh lebih dalam.

IMF bahkan memperingatkan dalam skenario yang lebih buruk, pertumbuhan ekonomi global dapat turun hingga sekitar 2 persen. Ini adalah level yang biasanya terkait dengan kondisi resesi global.

Ketimpangan dampak antarnegara

Laporan WEO IMF menunjukkan, dampak perlambatan ekonomi tidak merata di seluruh dunia.

Negara maju relatif lebih tahan terhadap guncangan, sementara negara berkembang menghadapi tekanan yang lebih besar.

Amerika Serikat, misalnya, masih diproyeksikan tumbuh sekitar 2,3 persen pada 2026, didukung oleh statusnya sebagai eksportir energi dan kekuatan sektor teknologi.

Sebaliknya, negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah menghadapi risiko yang lebih tinggi.

IMF menyoroti negara-negara pengimpor energi akan menjadi pihak yang paling terdampak oleh lonjakan harga komoditas.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan emerging markets diperkirakan melambat menjadi sekitar 3,9 persen, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,2 persen.

Di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, dampaknya bahkan lebih signifikan dengan proyeksi pertumbuhan hanya sekitar 1,9 persen pada 2026.

Sementara itu, beberapa negara pengekspor energi justru mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak.

Namun demikian, IMF menilai keuntungan tersebut tidak cukup untuk mengimbangi tekanan global yang lebih luas.

Risiko stagflasi mengemuka

IMF juga memperingatkan potensi munculnya kondisi stagflasi, yakni kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang lemah dan inflasi yang tinggi.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan di berbagai negara.

Dalam situasi tersebut, bank sentral menghadapi dilema antara menjaga inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF menilai kebijakan moneter kemungkinan perlu tetap ketat jika tekanan inflasi tidak mereda.

“Risiko penurunan tetap sangat tinggi,” tulis IMF dalam laporan WEO.

Selain itu, IMF juga mengingatkan penggunaan stimulus fiskal secara luas berpotensi memperburuk tekanan inflasi, sehingga kebijakan fiskal perlu lebih terarah dan selektif.

Skenario global: dari moderat hingga krisis

Dalam laporan WEO, IMF menyusun beberapa skenario untuk menggambarkan kemungkinan arah ekonomi global ke depan, bergantung pada durasi dan intensitas konflik.

Dalam skenario dasar, pertumbuhan global diperkirakan tetap berada di kisaran 3,1 persen dengan asumsi konflik mereda dalam waktu dekat dan harga energi stabil.

Namun, dalam skenario yang lebih buruk, IMF memperkirakan harga minyak bisa melonjak tajam hingga mendekati 100 dollar AS per barrel atau lebih, yang akan mendorong inflasi global dan menekan pertumbuhan.

Dalam skenario ekstrem, gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi global dapat memicu krisis energi yang lebih luas, bahkan berpotensi menyeret ekonomi dunia ke jurang resesi.

Pemulihan yang tertahan

Sebelum eskalasi konflik terbaru, IMF mencatat ekonomi global sebenarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Inflasi mulai menurun di sejumlah negara dan aktivitas ekonomi perlahan menguat.

Namun, perkembangan terbaru mengubah arah tersebut. IMF menilai pemulihan ekonomi global kini tertahan oleh kombinasi faktor eksternal yang sulit diprediksi, termasuk ketegangan geopolitik dan volatilitas harga komoditas.

Dalam laporan sebelumnya, IMF sempat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang relatif stabil di kisaran 3,1 persen hingga 3,2 persen, mencerminkan pemulihan yang moderat namun berkelanjutan.

Kini, proyeksi tersebut kembali direvisi dengan mempertimbangkan risiko baru yang muncul.

Tantangan kebijakan global

IMF menekankan pentingnya koordinasi kebijakan global dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Ketidakpastian yang tinggi menuntut respons kebijakan yang hati-hati dan terukur.

Lembaga tersebut juga menyoroti perlunya menjaga stabilitas sistem keuangan global, terutama di tengah meningkatnya volatilitas pasar dan potensi arus modal keluar dari negara berkembang.

Selain itu, IMF mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan yang terdampak kenaikan harga energi dan pangan.

Dalam konteks ini, IMF menilai kebijakan subsidi yang luas cenderung tidak efisien dan berpotensi membebani anggaran negara, sehingga perlu digantikan dengan bantuan yang lebih terarah.

Arah ekonomi global ke depan

Secara keseluruhan, laporan WEO terbaru IMF menggambarkan ekonomi global yang berada dalam fase ketidakpastian tinggi. Prospek pertumbuhan tetap ada, tetapi dibayangi oleh risiko yang signifikan.

Perkembangan konflik geopolitik, stabilitas harga energi, serta respons kebijakan global akan menjadi faktor kunci yang menentukan arah ekonomi dunia dalam beberapa tahun ke depan.

IMF menegaskan, meskipun skenario dasar masih menunjukkan pertumbuhan positif, risiko penurunan tetap dominan dan memerlukan kewaspadaan dari seluruh pemangku kebijakan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memprediksi perekonomian global tumbuh sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2 persen dibandingkan dengan capaian 2025 yakni 3,3 persen. Hal ini mengingat ekonomi global masih dalam tren melambat akibat meningkatnya ketidakpastian.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi sektor teknologi termasuk artificial intelligence (AI) dan stimulus fiskal pengurangan pajak.

"Pertumbuhan ekonomi Jepang, China, dan India pada 2026 diprakirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah investasi AI yang juga meningkat," ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (21/1/2026).

Dari pasar keuangan global, kata dia, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) berkurang dan disertai masih tingginya yield UST sejalan defisit fiskal AS yang masih besar. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik.

Perkembangan ini mengakibatkan peningkatan aliran modal ke emerging market (EM) tertahan dan mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY). Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, Perry juga menyoroti perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi di China dan India pada 2026 akibat melemahnya permintaan domestik dan ekspor, di tengah meningkatnya investasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dari pasar keuangan global.

Ruang penurunan suku bunga global semakin terbatas, seiring masih tingginya imbal hasil US Treasury yang dipengaruhi oleh defisit fiskal AS yang besar. Ketidakpastian pasar keuangan global pun meningkat, terutama dipicu oleh kebijakan tarif AS serta eskalasi ketegangan geopolitik.

Perkembangan tersebut mendorong penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju, serta meningkatkan aliran modal keluar dari negara berkembang (emerging markets).

"Kondisi ini menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari dampak negatif perlambatan global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di dalam negeri," ujar Perry.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut perekonomian global secara umum menunjukkan perbaikan meski kinerja ekonomi China berada di bawah ekspektasi, menurut rilis data perekonomian global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan aktivitas manufaktur global tetap berada di zona ekspansi dengan laju yang termoderasi.

“Untuk 2026, lembaga multilateral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih akan berlanjut melandai dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan pra-pandemi seiring dengan meningkatnya risiko fiskal di sejumlah negara utama,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Di Amerika Serikat (AS), Mahendra menuturkan bahwa perekonomian Negeri Paman Sam itu menunjukkan kinerja yang relatif solid dengan PDB pada kuartal III/2025 tumbuh 4,3%, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dan di atas konsensus pasar.

Di sisi lain, pasar tenaga kerja di AS menunjukkan tanda moderasi serta inflasi untuk November 2025 turun ke 2,7% dan inflasi inti turun ke 2,6%.

Sementara itu di China, perlambatan ekonomi masih berlanjut dengan konsumsi rumah tangga masih tertahan. Dari sisi penawaran, Mahendra mengatakan bahwa PMI manufaktur China kembali ke zona kontraksi dan tekanan di sektor properti masih terus berlangsung.

Perkembangan-perkembangan ini, lanjut dia, mendorong sejumlah bank sentral kembali menempuh kebijakan akomodatifnya. Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat misalnya, memangkas Federal Fund Rate (FFR) dan Bank of England, Bank Sentral di Inggris pada Desember 2025 juga kembali memangkas suku bunga acuan.

Kendati begitu, langkah berbeda dilakukan oleh Jepang. Mahendra menyebut, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, menaikkan suku bunga kebijakan ke level tertinggi dalam tiga dasawarsa terakhir karena didorong oleh tekanan inflasi yang relatif persisten di Jepang.

“Perbedaan arah kebijakan dari bank-bank sentral itu turut memengaruhi dinamika pasar keuangan global. Pasar saham global secara umum bergerak menguat merespons pemangkasan FFR, meskipun terdapat kekhawatiran terhadap potensi bubble di saham teknologi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mahendra menyebut bahwa kenaikan suku bunga di Jepang mendorong pelemahan pasar sovereign bond level seiring dengan praktik berakhirnya, aktivitas carry trade yang selama ini menopang pasar tersebut.

Adapun pada awal 2026, pelaku pasar memerhatikan perkembangan geopolitik yang terjadi di Venezuela dan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik dan pasar keuangan global.

“Di tengah dinamika global itu, perekonomian domestik pada Desember 2025 mencatatkan inflasi inti yang meningkat, sektor manufaktur terpantau masih ekspansif, dan kinerja eksternal terjaga dengan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan prediksinya bahwa pertumbuhan ekonomi global dalam dua tahun mendatang akan melambat. Hal itu terjadi seiring kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik.

“Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027. Kebijakan proteksionis AS membawa perubahan besar pada lanskap perekonomian dunia. Ketegangan politik berlanjut dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Penting untuk eling lan waspodo seperti nasihat Ronggo Warsito,” kata Perry dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ia menyebut ada lima karakteristik yang menggambarkan prediksi melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertama, kebijakan tarif AS yang berlanjut mengakibatkan turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateralisme, serta bangkitnya bilateral dan regionalisme.

Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama AS dan China. Sementara Uni Eropa, India, dan Indonesia dinilai cukup baik. Penurunan inflasi yang lebih lambat mempersulit kebijakan moneter bank sentral.

Ketiga, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju akibat defisit fiskal yang terlalu besar. Hal itu berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang.

Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama hedge fund dengan machine trading, sehingga berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di emerging market.

Kelima, maraknya uang kripto dan stable coin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas sehingga, menurut Perry, diperlukan central bank digital currency.

“Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia tidak terkecuali, perlu respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi, serta berdaya tahan, tangguh, dan mandiri,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendorong agar forum Group of Twenty atau G20 memulai dialog terkait dengan ekonomi kecerdasan (intelligence economy) hingga akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pidato dalam sesi pertemuan pemimpin negara atau Leaders' Meeting G20, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

"Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence, dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang makin maju," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers Hasil KTT G20 yang disiarkan dari Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025) pagi waktu Indonesia.

Airlangga memaparkan bahwa Gibran selaku pimpinan delegasi Indonesia sebagai negara anggota G20 turut menyampaikan beberapa hal dalam pidatonya. Salah satunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi global yang harus didorong kuat, adil dan inklusif.

Mantan Wali Kota Solo itu disebut mendorong agar pembiayaan internasional bisa menjadi lebih mudah diakses, mudah diprediksi serta setara khususnya untuk negara-negara berkembang.

"Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni penghapusan utang, mekanisme pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran dan transisi hijau. Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah salah satunya QR. QR ini diadopsi oleh berbagai negara di Asean, bahkan di Jepang maupun di Korea," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, Gibran turut menyampaikan pentingnya ketahanan pangan hingga pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan. Hal ini turut menjadi perhatian Indonesia yang terletak dalam kawasan cincin api.

Pada sela-sela agenda KTT yang dihadiri 37 pimpinan negara maupun pemerintahan itu, Gibran turut mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga menjabat sebagai Chair of African Union serta Direktur Jenderal dari World Trade Organization (WTO).

Adapun, lanjut Airlangga, kepemimpinan Afrika Selatan pada G20 ini menjadi akhir dari kepemimpinan Global South yang dimulai oleh Indonesia pada 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, empat negara global selatan memegang Presidensi G20 selama empat tahun berturut-turut yakni Indonesia, India, Brasil dan Afrika Selatan.

Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pekan ini, yang mana Indonesia adalah salah satu negara anggota.

Pada pidatonya di sesi Leaders' Meeting, Gibran menyebut Indonesia turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS.

"Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan," ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025).

Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko.

"Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT G20 Leaders Summit Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Airlangga menyampaikan KTT G20 kali ini mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability. Dalam KTT G20 itu, Wapres Gibran mengikuti dua sesi Leaders Summit.

Sesi pertama, lanjutnya, membahas tentang ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan. Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan.

Berdasarkan catatan Airlangga, Wapres menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi global harus kuat, stabil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang.

“Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara a.l. penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau,” paparnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Airlangga juga menyampaikan bahwa Wapres Gibran menyampaikan contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Salah satunya, sistem pembayaran dengan QR yang kini sudah diadopsi beberapa negara lain di Asean, bahkan negara lain di Asia termasuk Jepang dan Korea.

Wapres, kata Airlangga, juga mendorong dialog di G20 mengenai kecerdasan artifisial (AI) dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju.

Airlangga menambahkan Wapres menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis mengingat 270 juta penduduk dunia kelaparan.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

Airlangga juga melaporkan KTT G20 juga membahas mengenai pengurangan risiko bencana, tak hanya bencana alam tetapi juga bencana akibat tindakan manusia seperti yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel dan banyak wilayah lain.

“Berbagai peristiwa itu menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT G20 Leaders Summit Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Airlangga menyampaikan KTT G20 kali ini mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability. Dalam KTT G20 itu, Wapres Gibran mengikuti dua sesi Leaders Summit.

Sesi pertama, lanjutnya, membahas tentang ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan. Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan.

Berdasarkan catatan Airlangga, Wapres menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi global harus kuat, stabil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang.

“Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara a.l. penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau,” paparnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Airlangga juga menyampaikan bahwa Wapres Gibran menyampaikan contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Salah satunya, sistem pembayaran dengan QR yang kini sudah diadopsi beberapa negara lain di Asean, bahkan negara lain di Asia termasuk Jepang dan Korea.

Wapres, kata Airlangga, juga mendorong dialog di G20 mengenai kecerdasan artifisial (AI) dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju.

Airlangga menambahkan Wapres menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis mengingat 270 juta penduduk dunia kelaparan.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

Airlangga juga melaporkan KTT G20 juga membahas mengenai pengurangan risiko bencana, tak hanya bencana alam tetapi juga bencana akibat tindakan manusia seperti yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel dan banyak wilayah lain.

“Berbagai peristiwa itu menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan."