Bisnis.com, JAKARTA — Disrupsi kecerdasan buatan (AI) dan ketidakpastian ekonomi global memaksa perusahaan mencari sumber pertumbuhan baru.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dinilai tidak lagi bisa mengandalkan model bisnis konvensional dan harus lebih adaptif dalam menangkap peluang yang muncul dari perubahan.

Pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham utama Grup PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Sandiaga Uno mengatakan peluang bisnis tetap tersedia meski perekonomian menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, sejumlah sektor seperti ekonomi digital berbasis AI, ekonomi hijau, dan wellness economy berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang mampu berinovasi dan membangun kolaborasi yang lebih luas.

“Kesempatan itu ada di setiap tikungan. Saat ekonomi ada penurunan, pasti ada opportunity. Ke depan mungkin di bidang AI dan digital economy, green economy, serta wellness economy. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah innovation dan collaboration. Pola old economy sudah tidak bisa lagi,” ujar Sandi dalam diskusi Corim+ Conversation bertajuk Indonesia 2026: Where Opportunities Are Taking Shape, dikutip Jumat (12/6/2026).

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menilai dunia usaha perlu meninggalkan pola pertumbuhan yang berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antarpelaku usaha menjadi semakin penting untuk menciptakan skala ekonomi dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar.

Selain perubahan lanskap bisnis, percepatan adopsi AI juga menjadi perhatian utama para pemimpin perusahaan. Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group (BCG) Edwin Utama mengatakan perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan gelombang teknologi sebelumnya.

Mengacu pada survei BCG terhadap 12.000 pekerja di berbagai negara, sebanyak 74% responden telah menggunakan AI dalam aktivitas kerja sehari-hari. Bahkan, sekitar 40% pengguna mengaku mampu menghemat waktu kerja hingga satu hari dalam sepekan berkat pemanfaatan teknologi tersebut.

Meski demikian, tantangan terbesar perusahaan saat ini bukan lagi mendorong penggunaan AI di level individu, melainkan mengubah peningkatan produktivitas tersebut menjadi keunggulan kompetitif organisasi.

“Yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain ke depan adalah bagaimana menggabungkan human strength dan AI strength. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi memperkuat manusia,” kata Edwin.

Menurutnya, perusahaan perlu segera menentukan strategi AI yang jelas, termasuk memetakan fungsi-fungsi yang lebih efektif dijalankan manusia maupun yang dapat diperkuat oleh teknologi.

Di sisi lain, CEO Corim Group Mikhael Lalwani mengingatkan bahwa ketidakpastian akan menjadi karakter permanen dalam dunia usaha. Karena itu, kemampuan beradaptasi harus menjadi bagian dari sistem organisasi, bukan hanya bergantung pada kualitas individu pemimpin.

“Kita tidak bisa selalu memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu perusahaan harus memiliki framework yang jelas agar organisasinya mampu menjadi adaptive, proactive, dan responsive terhadap berbagai perubahan dan tantangan,” ujarnya.

Dia menambahkan komunikasi yang efektif dari tingkat manajemen hingga seluruh organisasi menjadi faktor penting untuk memastikan perusahaan mampu merespons perubahan dengan cepat.

Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan AIcosystem, sebuah ekosistem AI terpadu yang menyatukan kapabilitas AI di lingkungan TelkomGroup untuk mendukung pemanfaatan AI di berbagai sektor serta menghadirkan solusi yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat.

Peluncuran AIcosystem itu dilakukan oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni (UKP Muda Seni) Raffi Ahmad, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan bahwa AIcosystem merupakan wujud komitmen Telkom untuk menghadirkan AI sebagai fondasi transformasi digital yang memberikan nilai nyata bagi Indonesia. AIcosystem juga menjadikan TelkomGroup sebagai kolaborator dan jembatan bagi lapisan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan AI pada aktivitas bisnis maupun keseharian.

"AI bukan hanya perkembangan teknologi masa kini, melainkan fondasi baru transformasi digital yang perlu dibangun secara kolaboratif dan berkelanjutan," ujar Dian di hadapan talenta digital muda TelkomGroup dan awak media, pada agenda peluncuran AIcosystem yang bertajuk 'Beyond Innovation, Impact for the Nation'.

"Dengan AIcosystem, kami menyatukan seluruh kekuatan AI TelkomGroup agar Indonesia memiliki ekosistem AI yang solid, terintegrasi, dan mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan daya saing bangsa," lanjutnya.

AIcosystem dirancang sebagai ekosistem AI yang mengorkestrasi berbagai kapabilitas TelkomGroup dalam satu arah strategis untuk menghadirkan solusi yang lebih relevan dan bernilai tambah. Melalui AIcosystem, pengembangan AI yang selama ini dilakukan oleh masing-masing Operating Company (OpCo) kini dapat terhubung dan bergerak lebih sinergis guna menghadirkan inovasi yang scalable bagi kebutuhan korporasi, pemerintah, maupun masyarakat.

Ekosistem ini menghimpun portofolio AI TelkomGroup, mulai dari Telkom AI Center of Excellence (AI CoE), Telkomsel AI, Neutra Compute dari NeutraDC, AI Infomedia, dan AI Digiserve, hingga Telkom University.

Sebagai salah satu penggerak AIcosystem, Telkom AI Center of Excellence (AI CoE) memainkan peran strategis dalam pengembangan AI Telkom melalui lima pilar utama, yakni AI Campus, AI Playground, AI Connect, AI Hub, dan AI Native. Kelima pilar tersebut diformulasikan untuk mendorong adopsi AI secara lebih luas melalui penguatan talenta, kolaborasi, serta pengembangan solusi yang relevan dan berdampak nyata.

Melalui lima pilar, AI CoE mendorong pengembangan AI secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari penguatan talenta hingga implementasi solusi. AI Campus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik untuk pengembangan talenta dan riset AI, sementara AI Playground membuka ruang eksplorasi serta pemanfaatan AI bagi developer maupun komunitas.

AI Connect mempertemukan kampus, industri, komunitas, dan Telkom dalam ekosistem kolaboratif, sedangkan AI Hub mempercepat transformasi ide dan eksperimen menjadi solusi yang siap digunakan. Pada saat yang sama, AI Native mendorong penerapan AI dalam cara kerja internal TelkomGroup agar semakin cepat, cerdas, dan efisien.

Beda dengan AI Lainnya

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi dalam paparannya menjelaskan bahwa yang membedakan AIcosystem dari berbagai inisiatif AI lainnya adalah pendekatan fullstack AI yang dibangun dan dikembangkan secara end-to-end.

"AIcosystem dibangun dengan pendekatan fullstack sehingga TelkomGroup tidak hanya menghadirkan solusi dalam bentuk aplikasi, tetapi juga memperkuat fondasi AI-nya melalui infrastruktur, data, model, dan platform."

"Pendekatan ini memungkinkan solusi yang lebih aman dengan security yang berlapis, scalable, dan relevan dengan kebutuhan bisnis maupun layanan publik di Indonesia. TelkomGroup siap mendukung seluruh adopsi dan kebutuhan solusi AI ke depan,” jelas Faizal.

Pendekatan fullstack tersebut mencakup tiga lapisan utama, yakni AI Infrastructure, AI Models & Platforms, serta AI Solutions & Applications. Pada sisi AI Infrastructure, Telkom menghadirkan dukungan data center, GPU, CPU, dan memory sebagai fondasi komputasi AI.

Sementara pada AI Models & Platforms, Telkom mengembangkan AI platform, big data platform, data aggregator, hingga Large Language Model (LLM) yang mencakup Bahasa Indonesia. Adapun pada AI Solutions & Applications, AI TelkomGroup telah menghadirkan berbagai aplikasi dan use case yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri dan layanan publik.

Hal tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis digital Telkom seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap solusi AI yang semakin cerdas dan berbasis data.

Berbeda dengan AI yang umumnya digunakan secara individual, solusi AI TelkomGroup dikembangkan untuk fokus mendukung kebutuhan enterprise. Dengan mengutamakan data private, tata kelola dan keamanan, serta integrasi sistem bisnis, solusi AI TelkomGroup mampu menghasilkan insight dan keputusan yang lebih strategis berbasis real data serta menjamin proses asesmen keamanan sesuai standar perusahaan.

Solusi AI TelkomGroup hingga saat ini telah dimanfaatkan di berbagai sektor strategis, antara lain pendidikan, pemerintahan, transportasi, energi dan migas, keuangan, logistik, telekomunikasi, hingga manufaktur. Sejumlah institusi dan perusahaan besar telah menggunakan solusi AI TelkomGroup dalam operasional mereka.

Berbagai implementasi tersebut mencakup pemanfaatan AI untuk pricing analytics, traffic management, HR profiling analytics, AI legal document review, hingga infrastructure planning berbasis AI.

Dalam sektor pendidikan, platform Pijar milik Telkom juga turut memanfaatkan AI untuk membantu guru melakukan koreksi esai secara lebih cepat dan konsisten, sehingga teknologi AI hadir sebagai pendukung peningkatan produktivitas.

Keuntungan Ekosistem

Selain menghadirkan solusi yang telah terbukti implementatif, AIcosystem dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan konteks Indonesia. Dukungan terhadap Large Language Model (LLM) Bahasa Indonesia, penguatan keamanan data, serta pemanfaatan infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan di dalam negeri mencerminkan komitmen Telkom dalam mendukung transformasi digital sekaligus memperkuat kedaulatan AI dan kedaulatan digital nasional.

Bagi Telkom, pengembangan AI tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga memastikan AI mampu memahami bahasa, kebutuhan, dan dinamika kultur Indonesia secara lebih relevan. Pendekatan tersebut menjadi fondasi penting agar inovasi dan nilai ekonomi digital dari pengembangan AI dapat tumbuh di dalam negeri serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi berbagai sektor.

Dari perspektif generasi muda dan pekerja kreatif, UKP Muda Seni Raffi Ahmad melihat bahwa perkembangan AI membuka peluang yang luas untuk belajar, berinovasi, dan memperluas kolaborasi.

"Generasi muda adalah kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi, termasuk AI. Yang penting bukan lagi apakah AI akan menggantikan manusia, tetapi bagaimana memanfaatkannya secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab," kata dia.

"Kehadiran AIcosystem yang dikembangkan TelkomGroup menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya sebagai pengguna, namun pencipta AI. Dengan ini, AIcosystem Telkom akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar anak muda Indonesia dapat belajar, berkreasi, dan menciptakan inovasi yang berdampak bagi masa depan bangsa,” pungkas Raffi.

Melalui AIcosystem, Telkom menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran AI sebagai penggerak transformasi digital yang mampu memberikan solusi komprehensif, meningkatkan produktivitas serta mendorong nilai tambah yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

Akal Imitasi (AI) telah mengubah lanskap penciptaan visual secara radikal. Hari ini setiap orang dapat menjadi ilustrator dengan bantuan AI. Bermodal prompt dan foto referensi, kita dapat menciptakan gambar digital sesuai keinginan. Cepat atau lambat teknologi ini akan semakin canggih dan presisi dalam menerjemahkan perintah. Pertanyaannya, bagaimana nasib para ilustrator yang selama ini memungut jerih payah dari keterampilan menggambar?

Perdebatan yang muncul seringkali berkutat pada pilihan untuk beradaptasi atau tergusur. Mau ikut mengadopsi AI atau tergantikan. Sayangnya, narasi semacam itu cenderung mereduksi masalah kesejahteraan sebagai domain individual dan sekaligus melampiaskan tanggung jawab perlindungan dari tangan negara ke pundak masing-masing pekerja.

Padahal adaptasi teknologi baru adalah isu permukaan yang berdiri di atas kerentanan kerja yang lebih mendasar. Sebelum AI datang, banyak ilustrator dan pekerja kreatif lain telah terlibat dalam hubungan kerja tak menentu, tanpa jaminan sosial, dan kepastian upah. Setelah AI datang, mereka menghadapi penurunan nilai di hadapan algoritma dengan kecepatan dan skala produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karenanya perkembangan AI sudah semestinya disambut dengan kebijakan sistemik dalam menjamin kelayakan kerja dibanding sekedar sosialisasi untuk menggunakannya.

Ilustrator dan Kondisi Prekariasi

Ilustrator sebagaimana pekerja kreatif umumnya, selama ini mengalami prekariasi. Bekerja dalam relasi kerja yang rentan dan penuh ketidakpastian. Guy Standing dalam The Precariat: The New Dangerous Class (2011) mengidentifikasi prekariat sebagai kelompok pekerja yang hidup dalam ketidakpastian kerja, ditandai dengan lemahnya jaminan sosial, perlindungan hukum, serta rendahnya kapasitas untuk bernegosiasi atas kondisi kerja mereka.

Kondisi itu tergambar dari riset SINDIKASI pada 2021. Sebagian besar pekerja lepas kreatif tidak memiliki kontrak kerja tertulis, dan 70% menyatakan khawatir atas penghasilan yang tidak pasti (Liem dkk, 2021). Dalam hal jaminan sosial, 70,9% responden mengaku pemberi kerja tidak menanggung risiko kecelakaan dan penyakit kerja, sementara 43,6% tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Wilujeng dkk, 2024).

Kedatangan AI memperparah kondisi prekariasi tersebut dengan memicu race to the bottom (persaingan ke bawah). Pekerja dipaksa membanting harga dan menurunkan standar kualitas kerja demi bersaing dengan kecepatan produksi mesin (Nguyen & Mateescu, 2024).

Devaluasi kerja ilustrasi juga akan semakin meningkat seiring ekstraksi data oleh AI. Model-model AI generatif terus dilatih dengan dataset gambar yang sebagian besar diambil dari karya seniman yang bahkan tanpa izin dan kompensasi (Perdana & Rosadi, 2025). Ke depan bukan hal yang sulit lagi untuk mereplikasi gaya gambar dari seorang ilustrator tertentu. Padahal selama ini kekhasan gaya adalah salah satu daya jual bagi para ilustrator.

Paradoks Perayaan Ekonomi Kreatif

Di sisi lain, negara selama ini merayakan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru. Sektor ini menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 atau sekitar 18,7% dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menyumbang 5%-6% PDB (BPS, 2025). Akan tetapi struktur perlindungan dari negara tampak belum setebal narasi kebanggaannya.

Hingga 2025, pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia, mencapai hampir 60% dari total tenaga kerja. Di mana pekerja kreatif seperti ilustrator banyak yang masuk dalam kategori ini. Namun, Deputi Komunikasi BPJamsostek, Oni Marbun menyatakan hanya 16,2% di antaranya yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kerangka jaminan sosial yang ada belum mampu menjangkau mayoritas pekerja yang justru paling rentan.

Keterbatasan perlindungan tersebut tidak berdiri sendiri, arah regulasi ketenagakerjaan yang lebih luas dalam UU Cipta Kerja justru dikritik karena melegitimasi praktik flexploitation melalui pelonggaran ketentuan kerja kontrak dan perluasan sistem outsourcing (Liem dkk, 2021). Lalu dalam hal perlindungan hak cipta, UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia juga belum disesuaikan lagi dengan perkembangan AI saat ini. Jika pemerintah tidak cekatan dalam merespons, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak cipta pekerja yang karyanya digunakan sebagai data latih mesin.

Berbagai ketertinggalan ini tidak dapat dipandang semata soal kapasitas teknis negara. Hal tersebut cerminan dari pilihan paradigmatik, bahwa pemerintah Indonesia selama ini secara konsisten membingkai pekerja kreatif sebagai pelaku ekonomi yang bebas, fleksibel dan adaptif, dibanding sebagai pekerja yang membutuhkan perlindungan struktural. Ketika AI datang sebagai tekanan baru, praktis tidak ada instrumen kebijakan yang siap merespons karena tekanan-tekanan sebelumnya pun belum ditangani.

Menuju Kerja Lebih Layak

Langkah paling mendesak bagi pemerintah adalah memperluas skema perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan agar benar-benar ramah bagi pekerja sektor informal. Rendahnya cakupan jaminan sosial pekerja informal tidak cukup dijawab dengan mendorong kepesertaan dan iuran individu semata. Dibutuhkan desain ulang skema perlindungan yang lebih kolektif dan adaptif, seperti iuran berbagi antara negara, pekerja, dan pengguna jasa, perlindungan berbasis proyek, atau integrasi dengan platform kerja digital.

Kedua, merumuskan regulasi transparansi penggunaan AI. Pemerintah perlu mewajibkan transparansi dataset pelatihan dan membuka ruang klaim bagi pekerja atas penggunaan karya mereka secara komersial. Uni Eropa melalui EU AI Act dan berbagai gugatan seniman di Amerika Serikat tengah mendorong preseden ke arah ini. Indonesia sebaiknya perlu segera mengambil posisi, bukan menunggu.

Ketiga, sejalan dengan penguatan perlindungan kerja dan jaminan sosial, negara perlu secara aktif mengarahkan kebijakan industri kreatif agar tidak terjebak pada ekonomi jasa murah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan berbagai industri turunan seperti animasi, gim, penerbitan, dan konten digital; standar pengupahan lebih layak; lalu dengan pembiayaan produksi serta pengadaan publik yang memprioritaskan karya lokal. Tanpa langkah ini, ilustrator akan terus bergantung pada proyek-proyek bernilai rendah, alih-alih menjadi bagian dari rantai produksi dan distribusi yang mampu meningkatkan nilai kerja mereka.

Pada akhirnya, perdebatan tentang AI tidak bisa berhenti pada soal adaptasi individu atau upskiling semata. Tulisan ini ingin mendorong perhatian pada bagaimana negara memilih berpihak, apakah membiarkan pekerja kreatif bernegosiasi sendiri di pasar yang semakin timpang, atau membangun kerangka kebijakan yang menjamin kerja layak di tengah perubahan teknologi.

Jakarta (ANTARA) - PT AI Indonesia, melalui anak usahanya PT Travina Jelajah Indonesia, menyediakan teknologi berbasis akal imitasi (AI) bagi layanan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Direktur Utama PT AI Indonesia Sony Subrata dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan layanan AI tersebut bernama "Vina AI Travel Assistant" yang telah disematkan di laman PHRI dan rencananya juga akan disematkan di laman BookingINA.

Dia mengatakan Vina dirancang untuk dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan memudahkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan informasi tentang hotel dan perjalanan di Indonesia.

“Melalui Vina, kami memastikan bahwa proses pencarian hotel hingga pembayaran menjadi lebih sederhana dan terhubung langsung dengan ekosistem resmi PHRI melalui integrasi dengan BookingINA,” ujarnya.

Sony menambahkan Vina dapat memberikan rekomendasi hotel yang lebih akurat lantaran disiapkan dengan kemampuan memahami dinamika industri pariwisata.

“Teknologi ini tidak hanya membantu hotel dalam memberikan layanan yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam transformasi digital yang sedang berlangsung di industri perhotelan Indonesia,” tambah Sony.

Sementara itu Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menuturkan kerja sama dengan PT AI Indonesia untuk mengintegrasikan AI dalam industri perhotelan merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh industri perhotelan saat ini.

Menurutnya, AI bukan bertujuan menggantikan keramahan khas Indonesia, tetapi untuk memperkuat kualitas layanan di sektor perhotelan.

Dengan teknologi itu, kata Hariyadi, hotel akan lebih siap menghadapi lonjakan wisatawan, termasuk wisatawan global.

“Adopsi AI ini menunjukkan bahwa industri perhotelan Indonesia siap untuk naik kelas dan bersaing di tingkat dunia,” kata Hariyadi.

Ke depan, kedua pihak menyatakan akan terus berkolaborasi dalam mengembangkan solusi AI lainnya yang akan memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia.

Keduanya berharap dapat mendukung Indonesia untuk lebih bersaing di kancah internasional dengan fokus untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan dan mempercepat digitalisasi sektor perhotelan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini bagian dari komitmen PLN untuk menyediakan layanan energi bersih, modern dan berkelanjutan

Banyuwangi, Jawa Timur (ANTARA) - PT PLN (Persero) dan Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan akal imitasi (artificial intelligence/AI) untuk mempercepat ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia lewat digitalisasi menyeluruh stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

“Kerja sama dengan Indosat memperkuat langkah kami dalam menghadirkan layanan SPKLU yang makin diandalkan oleh pengguna,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang diterima di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Melalui transformasi digital, kata dia melanjutkan, fondasi ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia akan semakin kuat, aman dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

“Ini bagian dari komitmen PLN untuk menyediakan layanan energi bersih, modern dan berkelanjutan,” kata Darmawan.

Fokus kerja sama tersebut adalah digitalisasi menyeluruh SPKLU serta modernisasi layanan energi PLN melalui pemanfaatan data, AI dan Internet of Things (IoT) untuk perencanaan, monitoring dan optimalisasi operasional SPKLU.

Upaya tersebut dibidik untuk menghadirkan layanan pengisian daya yang lebih modern, efisien dan berorientasi pada pengalaman pengguna.

Langkah konkret untuk merealisasikan kolaborasi tercermin melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan Indosat Business di Jakarta pada Rabu (19/11).

MoU tersebut menjadi landasan formal bagi kedua perusahaan untuk memasuki fase implementasi dan memadukan keahlian sektor energi dan telekomunikasi dalam memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

Darmawan menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dari langkah PLN mempercepat kesiapan ekosistem KBLBB nasional, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas layanan berbasis digital.

Bersama Indosat, PLN akan mengembangkan studi dan inovasi digital untuk memperkuat fondasi layanan energi masa depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendorong agar forum Group of Twenty atau G20 memulai dialog terkait dengan ekonomi kecerdasan (intelligence economy) hingga akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pidato dalam sesi pertemuan pemimpin negara atau Leaders' Meeting G20, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

"Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence, dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang makin maju," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers Hasil KTT G20 yang disiarkan dari Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025) pagi waktu Indonesia.

Airlangga memaparkan bahwa Gibran selaku pimpinan delegasi Indonesia sebagai negara anggota G20 turut menyampaikan beberapa hal dalam pidatonya. Salah satunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi global yang harus didorong kuat, adil dan inklusif.

Mantan Wali Kota Solo itu disebut mendorong agar pembiayaan internasional bisa menjadi lebih mudah diakses, mudah diprediksi serta setara khususnya untuk negara-negara berkembang.

"Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni penghapusan utang, mekanisme pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran dan transisi hijau. Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah salah satunya QR. QR ini diadopsi oleh berbagai negara di Asean, bahkan di Jepang maupun di Korea," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, Gibran turut menyampaikan pentingnya ketahanan pangan hingga pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan. Hal ini turut menjadi perhatian Indonesia yang terletak dalam kawasan cincin api.

Pada sela-sela agenda KTT yang dihadiri 37 pimpinan negara maupun pemerintahan itu, Gibran turut mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga menjabat sebagai Chair of African Union serta Direktur Jenderal dari World Trade Organization (WTO).

Adapun, lanjut Airlangga, kepemimpinan Afrika Selatan pada G20 ini menjadi akhir dari kepemimpinan Global South yang dimulai oleh Indonesia pada 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, empat negara global selatan memegang Presidensi G20 selama empat tahun berturut-turut yakni Indonesia, India, Brasil dan Afrika Selatan.

Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pekan ini, yang mana Indonesia adalah salah satu negara anggota.

Pada pidatonya di sesi Leaders' Meeting, Gibran menyebut Indonesia turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS.

"Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan," ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025).

Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko.

"Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan," terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan peta jalan yang dapat menjadi payung hukum terkait pengembangan akal imitasi (AI) dan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi untuk inovasi produk keuangan di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, mengatakan peta jalan AI didesain untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring credit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas.

“Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan, seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract,” ujar Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2025 dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta.

Airlangga menjelaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi inovasi keuangan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap produk-produk keuangan digital.

Sebagai contoh, pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau pelaku usaha, termasuk warung kecil, dengan total sebanyak 56 juta pengguna. Sekitar 93 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” katanya.

Namun, lanjut Menko, peluang besar itu memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, tingkat literasi digital masyarakat serta kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Hingga sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital yang menjadi pedoman pengembangan sektor digital ke depan dengan enam pilar utama.

Kemudian, pemerintah meluncurkan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memperluas akses layanan keuangan formal hingga pelosok negeri.

Ke depan, selain mengembangkan peta jalan AI dan teknologi baru, pemerintah juga terus mendorong pengembangan data center agar data strategis utama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital dapat tersimpan di wilayah Indonesia.

“Tentunya ini guna menjamin kedaulatan data, namun juga transfer data yang bertanggung jawab kepada negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) telah turun menjadi 4,76% per Februari 2025 dan terendah sejak 1998, tetapi masalah disrupsi teknologi masih menjadi PR besar.

Prabowo melihat langkah pemerintah dalam menekan angka pengangguran menghadapi tantangan di era disrupsi teknologi, baik berupa robotik maupun akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

“Ini masalah dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat. Terjadi disrupsi dalam produksi dan industri. Ini harus kita perhitungkan,” ujarnya dalam Pidato Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025).

Besaran 4,76% apabila dibandingkan dengan total masyarakat Indonesia, yang mencapai lebih dari 280 juta orang, bukanlah angka yang sedikit.

Bagi para angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan segera, menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang melimpah.

Prabowo tidak memungkiri bahwa TPT ini sangat meresahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya bekerja keras untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Munculnya AI dan robot membuat penyelesaian pekerjaan luar biasa cepat, dan berpotensi tak lagi membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang-bidang tertentu.

Berkaca dari negara maju seperti Jerman, lanjut Prabowo, di sejumlah pabrik kendaraan bermotor pun yang biasanya menggunakan hingga 6.000 pekerja, kini hanya tersisa 30 orang karena selebihnya dilakukan dengan robot.

“Kecerdasan buatan ini membuat faktor penelitian lebih cepat sekali, luar biasa, dan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang itu. Juga munculnya robotik, ini juga harus kita catat,” tambahnya.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin dibanding Februari 2024.

Penduduk bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, naik 3,59 juta orang dari Februari 2024.

TPT Februari 2025 yang dihitung dari jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja sebesar 4,76%, turun 0,06% poin dibanding Februari 2024. Secara jumlah, TPT meningkat 0,08 juta orang dari Februari 2024 yang sebanyak 7,20 juta orang.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi membuka Penyelenggaraan Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Batch I Tahun 2025, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan keterampilan, dan mendorong daya saing tenaga kerja muda Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pada Batch I terdapat 20.000 peserta magang, dan telah ditetapkan sebanyak 15.000 peserta magang, sementara 5.000 peserta tambahan akan diumumkan pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Para peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota yang baru pertama kali dilaksanakan di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta bimbingan langsung dari mentor di perusahaan.

Yassierli juga mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto supaya Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas akses kerja melalui platform SIAPKerja yang memuat berbagai informasi dan layanan ketenagakerjaan dalam upaya membantu masyarakat.

Misalnya, kami membangun model bahasa kecil yang menerjemahkan Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dengan lancar...,

Jakarta (ANTARA) - CEO Grab Anthony Tan menilai adopsi akal imitasi (AI) dapat mengoptimalkan performa platform digital, termasuk layanan transportasi berbasis aplikasi (ride-hailing) dengan lebih luas.

“Ide utamanya adalah bagaimana ingin membuat middleware yang memungkinkan Anda memanfaatkannya dalam berbagai kasus penggunaan dan model yang berbeda untuk berbagai kasus penggunaan (use-case) dan di berbagai bagian/wilayah,” kata Tan, dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu.

Ia melanjutkan, Grab, yang beroperasi di delapan negara dalam kawasan Asia Tenggara, salah satunya memanfaatkan AI dalam pengembangan mesin translasi otomatis dalam platform aplikasinya.

“Misalnya, kami membangun model bahasa kecil yang menerjemahkan Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dengan lancar. Atau misalnya, ada pelanggan dari Korea datang dan (menggunakan fitur) translasi Bahasa Indonesia ke Bahasa Korea,” ujar Tan.

Dengan keberagaman pengguna Grab yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, Tan mengatakan, penting bagi perusahaan untuk memiliki pendekatan kemitraan terbuka (open partnership) agar perkembangan teknologi bisa berjalan bersamaan dengan fitur yang bermanfaat bagi pengguna.

“Kami beroperasi di sekitar 400 lebih kota di seluruh Asia Tenggara, tetapi Anda harus memikirkan model kemitraan terbuka sebagai (salah satu pendekatan)… Kita tingkatkan skalanya,” kata Tan.

Menurut dia, kemitraan terbuka memungkinkan platform untuk memecahkan berbagai masalah pengguna, serta mendorong teknologi yang lebih inklusif bagi para pengguna aplikasi.

Selain memanfaatkan AI untuk fitur translasi, Tan mengatakan, Grab juga mengadopsi teknologi tersebut untuk fitur AI Merchant Assistant yang diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung di platform tersebut (Grab Merchant).

“Kami telah menerapkannya ke jutaan mitra pedagang kami. Mereka adalah pedagang kecil, UMKM termasuk di Indonesia, di seluruh kota tier satu, dua, dan tiga,” kata Tan.

Ia melanjutkan, penting juga bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan para petinggi perusahaan teknologi untuk menjadikan AI sebagai sesuatu yang inklusif dan berdampak positif.

“Kita harus memikirkan AI yang inklusif. Jadi kita harus memikirkan bagaimana menggunakan AI untuk kekuatan kebaikan,” kata Tan.

“Kita masih dalam tahap awal, dan kita di sini memiliki tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Kita, pemerintah, dan para CEO di ruangan ini sedang memikirkan cara menggunakan AI untuk kebaikan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025