Bandung (ANTARA) - Kereta Cepat Whoosh menjadi pintu masuk dan magnet baru yang signifikan bagi pergerakan warga negara asing menuju Jawa Barat (Jabar) sepanjang lima bulan pertama 2026 dengan membawa hampir 70 ribu turis asing, menurut BPS.

"Selama periode Januari-Mei 2026, tercatat akumulasi sebanyak 69.874 kedatangan WNA ke Jawa Barat melalui Stasiun Whoosh. Khusus pada Mei 2026, kedatangan WNA melonjak 27,32 persen (month-to-month/mtm) menjadi 17.523 kunjungan, dengan Stasiun Padalarang menjadi pintu keluar paling dominan sebesar 86,62 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Rabu.

Ari memaparkan, selain via kereta cepat, kunjungan wisatawan mancanegara langsung lewat Bandara Internasional Kertajati pada Mei 2026 mencapai 241 kunjungan atau tumbuh 11,06 persen secara bulanan, yang didominasi oleh warga negara Singapura sebesar 48,96 persen dan Malaysia sebesar 12,45 persen.

Atas keadaan tersebut, geliat pariwisata kian kokoh didorong oleh masifnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) di Jabar yang menembus 19,52 juta perjalanan pada Mei 2026, sehingga total akumulasi perjalanan wisnus Januari-Mei 2026 menyentuh 93,45 juta perjalanan atau naik 5,78 persen secara tahunan.

"Wilayah yang selalu menjadi favorit utama perjalanan wisnus yaitu Kabupaten Bogor sebesar 15,70 persen, dan Kota Bandung sebesar 10,88 persen," ujar Ari.

Ia mengatakan melonjaknya arus kunjungan pelancong berimbas positif pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang yang naik 1,95 poin menjadi 48,21 persen dengan TPK tertinggi di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,83 persen, serta TPK hotel non-bintang yang merangkak naik 2,18 poin ke level 26,19 persen.

Di sektor transportasi publik, volume pengguna Kereta Cepat Whoosh secara total tumbuh 5,23 persen dan penumpang kereta api konvensional naik 6,95 persen secara bulanan.

Kendati demikian, lanjutnya, lonjakan paling fantastis justru terjadi pada kinerja angkutan udara internasional di Bandara Kertajati yang melesat hingga 93,98 persen akibat terpicu oleh musim haji.

"Lonjakan drastis pada rute penerbangan luar negeri ini disebabkan oleh momentum pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Dan ini berimbas juga ke sektor kargo udara internasional yang ikut terkerek melesat naik sebesar 107,90 persen (mtm)," kata Ari.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun sebesar 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun sebesar 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,49 persen, atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik sebesar 0,55 persen.

“Penurunan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petaninya naik 0,49 persen. Naiknya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang dibayar oleh petani,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik, di Jakarta, Rabu.

Ateng menjelaskan, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional (lt), antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Sementara itu, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib), antara lain bawang merah, bensin, bawang putih, dan beras.

Berdasarkan subsektor NTP, Ateng menjelaskan hanya subsektor tanaman pangan (NTPP) yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,75 persen.

Sementara itu, sisanya mengalami penurunan, di antaranya subsektor hortikultura (NTPH) yang turun 0,42 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) turun 0,42 persen, dan subsektor peternakan (NTPT) turun 1,85 persen.

Kemudian, subsektor perikanan (NTNP) turun 0,21 persen, subsektor nelayan (NTPR) turun 0,01 persen, dan subsektor pembudidaya ikan (NTPi) turun 0,53 persen.

Selanjutnya, BPS juga melaporkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran.Rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2026 meningkat 0,97 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan meningkat sebesar 6,96 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, tingkat inflasi beras di tingkat grosir pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,82 persen secara bulanan dan sebesar 5,12 persen secara tahunan. Sementara di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,45 persen secara secara bulanan dan sebesar 3,98 persen secara tahunan.

Adapun, harga beras yang disampaikan BPS ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup semua jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional pada Mei 2026 turun 0,06% secara bulanan menjadi 127,65. Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani tidak mampu mengimbangi peningkatan biaya yang harus mereka keluarkan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan indeks harga yang diterima petani (It) pada Mei 2026 naik 0,49%. Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib), sehingga menyebabkan NTP mengalami penurunan.

"Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,49%, lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani sehingga berpengaruh terhadap penurunan NTP," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ateng, komoditas yang menjadi pendorong utama kenaikan harga di tingkat petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Berdasarkan subsektor, hanya tanaman pangan yang mencatat peningkatan NTP pada Mei 2026. Sementara itu, subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sektor perikanan, BPS juga mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun tipis sebesar 0,01% secara bulanan.

Ateng menjelaskan penurunan NTN terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayarkan nelayan sebesar 0,77%.

Adapun, komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga yang diterima nelayan meliputi ikan cakalang, layang, tongkol, dan kembung.

Meski mengalami penurunan tipis pada Mei 2026, posisi NTP yang masih berada di atas level 100 menunjukkan daya tukar petani secara umum tetap lebih baik dibandingkan kondisi tahun dasar.

Namun, laju kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena berpotensi menekan pendapatan riil petani apabila tren tersebut berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah.

Pengecekan kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online lewat HP. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status penerima bansos terbaru.

Penyaluran bansos Juli 2026 merupakan bagian dari pencairan triwulan III, yakni periode penyaluran bantuan yang mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.

Pada tahap ini, pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat melihat apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan, mengetahui jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Perlu diketahui, data penerima bansos terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, status penerima bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data sehingga pengecekan secara berkala sangat disarankan.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juli 2026 secara online?

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar pencairan informasi pencairan bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos Juli 2026. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos. Cek bansos KTP. Cara cek bansos Juli 2026.

Cara cek penerima bansos Juli 2026 lewat HP

- Cara cek penerima bansos Juli 2026 di cekbansos kemensos go id

Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima bansos Juli 2026 tanpa perlu mengunduh aplikasi. Berikut langkah-langkah cek bansos Juli 2026:

• Buka browser di HP
• Kunjungi situs resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, hingga periode pencairannya.

- Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs resmi, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bantuan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos Juli 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi Cek Bansos
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada Juli 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program yang masih disalurkan pada 2026 meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Seluruh penetapan penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK.

Oleh sebab itu, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi terbaru.

GENERATED BY GEMINI AI Ilustrasi penerima bansos. Ilustrasi bansos. Bantuan sosial.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda sesuai program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

Penerima BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Bantuan beras pangan

Penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras setiap bulan.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, yaitu:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Di sejumlah daerah, pencairan bansos juga masih dilakukan melalui kantor pos agar masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan tetap dapat menerima bantuan.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan, cara cek penerima bansos Juli 2026 dapat dilakukan kapan saja melalui HP menggunakan NIK KTP.

Mengingat data penerima terus diperbarui, pengecekan secara berkala menjadi langkah penting agar tidak ketinggalan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial terbaru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.Dikutip dari siaran pers BPK, hal krusial pertama menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, diperlukan penguatan pengembangan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," papar Ketua BPK, Isma Yatun, dalam pidato penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6/2026).

LKPP Tahun 2025unauditeddiserahkan pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

Hampir seluruh kementerian/lembaga memperoleh opini WTP. Hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang semakin baik.

Pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK. Pemeriksaan ini merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

KOMPAS.com – Cek penerima bansos 2026 menjadi langkah penting bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Saat ini, proses cek penerima bansos bisa dilakukan secara online hanya melalui ponsel. Masyarakat cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status kepesertaan.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), pengguna dapat melihat apakah terdaftar sebagai penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Karena data penerima bantuan terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat disarankan melakukan pengecekan secara berkala agar mengetahui status terbaru.

Lantas, bagaimana cara cek penerima bansos 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos 2026 lewat HP

Anda bisa melalukan cek penerima bansos 2026 secara online tanpa aplikasi melalui link resmi Kemensos. Berikut cara cek bansos Kemensos 2026:

• Buka browser di HP
• Akses laman https cekbansos kemensos go id 2026 terbaru yakni https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik "Cari Data".

Apabila terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai program bantuan yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Selain itu, cek bansos juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store atau App Store. Berikut cara cek penerima bansos Kemensos di aplikasi Cek Bansos:

• Buka aplikasi, lalu pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar pencairan informasi pencairan bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos Juni 2026. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos. Cek desil. Cek bansos KTP. Cara cek desil.

Daftar bansos yang disalurkan pada 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program bansos yang disalurkan meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Penetapan penerima bantuan kini mengacu pada DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Oleh karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi dan pemutakhiran data.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda, tergantung jenis program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima memperoleh bantuan sebesar:

• Rp 200.000 per bulan, atau
• Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima sebagai berikut:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini 0-6 tahun: Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap.

- Bantuan beras pangan

Penerima memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras per bulan.

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran sebesar Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Untuk diketahui, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu:

• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Mandiri
• Bank Tabungan Negara (BTN)

Di sejumlah wilayah, penyaluran juga masih dilakukan melalui kantor pos untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Itulah cara cek penerima bansos 2026 secara online lewat HP. Masyarakat disarankan rutin melakukan cek bansos NIK KTP dikarenakan data terus diperbarui.

KOMPAS.com – Cek desil menjadi salah satu hal yang banyak dicari masyarakat. Pasalnya, status desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos).

Penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI, mengacu pada desil DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).

Kini, masyarakat dapat cek bansos sekaligus mengetahui posisi desil secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos di ponsel.

Lantas, bagaimana cara cek desil bansos secara online? Berikut penjelasannya.

Cara cek desil bansos lewat HP

Ada dua cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengetahui status desil, yaitu melalui website resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

1. Cara cek desil lewat website Kemensos

Anda bisa cek desil melalui browser di ponsel atau komputer dengan mengakses situs resmi Kemensos. Cara ini juga sering disebut sebagai cara cek desil lewat Google. Berikut caranya:

• Buka browser di HP atau komputer
• Masuk ke situs https cekbansos kemensos go id 2026 terbaru, yaitu https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Melalui layanan ini, masyarakat dapat cek bansos KTP, mengetahui status penerima bantuan, jenis bantuan yang diterima, sekaligus melihat kategori desil yang tercatat dalam basis data pemerintah.

2. Cara cek desil di aplikasi Cek Bansos

Masyarakat juga dapat melakukan cara cek desil menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Android maupun iPhone. Berikut cara cek desil 1 sampai 10 di aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Cek Bansos
• Masukkan NIK sesuai data kependudukan
• Klik Cari Data
• Tunggu hingga hasil pencarian muncul.

Lewat aplikasi ini, pengguna tidak hanya bisa cek desil bansos, tetapi juga melihat data anggota keluarga, status penerima bantuan, hingga posisi desil berdasarkan DTSEN.

Cara ini menjadi pilihan praktis karena seluruh proses dapat dilakukan langsung dari ponsel tanpa perlu datang ke kantor desa, kelurahan, maupun dinas sosial.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian desil di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cek desil. Cara cek desil 2026. Penyebab bansos tidak cair. Cara cek desil bansos Kemensos 2026. Cek desil online. Cara cek desil.

Apa itu desil bansos?

Sebelum melakukan cara mengecek desil bansos, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan desil.

Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ini, seluruh penduduk dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah hingga paling tinggi.

Semakin kecil angka desil seseorang, semakin besar peluangnya untuk menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Penentuan kategori desil menggunakan data dalam DTSEN yang diperbarui secara berkala agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Cek desil 1 sampai 10, ini arti setiap kategori

Setelah melakukan cek desil, hasil pencarian biasanya akan menampilkan posisi seseorang dalam kelompok kesejahteraan. Berikut pembagian cek desil 1 sampai 10:

• Desil 1: Kelompok miskin ekstrem
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menuju kelas menengah
• Desil 6-10: Kelompok masyarakat menengah hingga ekonomi atas.

Dengan kata lain, apabila hasil menunjukkan desil 6-1, perlu dipahami bahwa kategori desil 6-10 umumnya berada pada kelompok ekonomi menengah hingga atas, sehingga peluang menerima bansos biasanya lebih kecil dibanding kelompok desil yang lebih rendah.

Desil berapa yang berpeluang menerima bansos?

Secara umum, kategori desil digunakan pemerintah sebagai salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Rinciannya sebagai berikut:

• Desil 1 sampai desil 4 menjadi prioritas penerima PKH
• Desil 1 sampai desil 5 berpeluang menerima BPNT atau Program Sembako
• Desil 1 sampai desil 5 dapat memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI
• Desil 1 sampai desil 5 juga berpotensi menerima bantuan melalui program ATENSI.

Meski demikian, status desil bukan satu-satunya syarat. Pemerintah tetap melakukan verifikasi dan validasi data sebelum menetapkan penerima bantuan.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar pencairan informasi pencairan bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos Juni 2026. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos. Cek desil. Cek bansos KTP. Cara cek desil.

Kenapa hasil cek bansos tidak muncul?

Sebagian masyarakat sudah melakukan cek bansos maupun cek desil, tetapi data belum muncul dalam sistem. Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain:

• Data kependudukan belum diperbarui
• Data masih dalam proses verifikasi dan validasi
• Penerima yang tercatat telah meninggal dunia
• Terdaftar sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD
• Memiliki anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil cek bansos KTP maupun status penerima bantuan sosial.

Cara mengajukan perbaikan data desil

Apabila hasil cek desil bansos dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan usulan perbaikan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui dua cara berikut.

1. Secara offline

Datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat dengan membawa dokumen pendukung untuk mengajukan perubahan data.

2. Secara online

Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usulan pada aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan pembaruan data secara digital.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar rutin memperbarui data kependudukan sehingga informasi dalam DTSEN tetap akurat dan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Dengan mengetahui cara cek desil, masyarakat dapat memantau posisi kesejahteraan yang tercatat dalam basis data pemerintah.

Melalui cek desil, cara cek desil bansos, maupun cara mengecek desil bansos menggunakan NIK KTP, proses pengecekan kini dapat dilakukan dengan mudah langsung dari HP.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) membidik marketing sales sebesar Rp9,5 triliun pada 2026, atau relatif sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Ciputra Development Aditya Ciputra Sastrawinata mengatakan target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar properti yang masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah.

"Target di 2026 ditetapkan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian karena melihat masih lesunya permintaan properti di beberapa wilayah akibat faktor penurunan daya beli. Namun, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bisnis properti, kami yakin mampu memenuhi target tersebut," ujarnya dalam Public Expose, Jumat (26/6/2026).

Aditya mengatakan Ciputra akan mengandalkan pengembangan produk residensial baru serta diversifikasi geografis untuk mencapai target tersebut. Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diharapkan dapat menjadi katalis yang mendorong permintaan hunian.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, CTRA telah meluncurkan dua proyek residensial baru sepanjang tahun ini, yakni Citra Homes Halim di Jakarta dan Citra Bukit Golf Sentul di Bogor.

Pada kuartal I/2026, perseroan juga memperkenalkan klaster Cedarwood@Forestine di CitraGarden City Jakarta serta Hortis Phase 2 di CitraGarden Serpong.

Memasuki semester II/2026, CTRA berencana meluncurkan sejumlah proyek baru, antara lain Klaster Lacewood Phase 1@The Forestine dan Solea Terrace di CitraGarden City Jakarta, serta Apartemen Kataluna di CitraLand City CPI Makassar.

Aditya menegaskan perseroan akan terus menghadirkan produk-produk inovatif dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi pengembangan bisnis jangka panjang.

Sementara itu, sepanjang 2025 CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp9,5 triliun, turun 14% dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp11 triliun. Meski demikian, kinerja keuangan perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan positif.

Direktur Utama CTRA Candra Ciputra mengatakan pendapatan perseroan sepanjang 2025 naik 13% menjadi Rp12,7 triliun dari Rp11,2 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih juga meningkat 25% menjadi Rp2,7 triliun dibandingkan Rp2,1 triliun pada 2024.

Sejalan dengan kinerja tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp667 miliar atau Rp36 per saham. Nilai tersebut setara dengan 25,1% dari laba bersih tahun buku 2025.

Untuk menopang pertumbuhan jangka panjang, sepanjang 2025 perseroan juga meluncurkan lebih dari 12 klaster baru yang tersebar di berbagai proyek unggulan, antara lain CitraGarden Bintaro, CitraLand Surabaya, CitraGarden City Jakarta, CitraLand Gama City Medan, CitraGarden Serpong, Citra City Sentul, CitraLand The GreenLake Surabaya, hingga CitraLand Celebes Makassar.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi penerbangan domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

"Pelaksanaan kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah berjalan dengan baik sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Fasilitas itu berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Lukman menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur sekolah sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Program PPN DTP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Lukman.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) pada data penjualan 24 Juni 2026, penerapan kebijakan PPN DTP telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

"Hasil pemantauan juga menunjukkan seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Implementasi program itu diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan manfaat kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," sebut Lukman.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Cara cek desil dan cek bansos 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Kini, cek bansos KTP dapat dilakukan secara online hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak hanya bisa cek bansos Kemensos DTKS atau data terbaru pemerintah, tetapi juga mengetahui kategori desil, jenis bantuan yang diterima, serta periode penyalurannya.

Status desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.

Cara cek bansos 2026 dan cek desil secara online

Masyarakat dapat melakukan cara cek bansos maupun cek desil melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

1. Cara cek bansos KTP melalui situs Kemensos

Berikut langkah-langkah cek bansos KTP Kemensos go id:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP.
• Masukkan NIK sesuai KTP.
• Isi kode captcha.
• Klik tombol "Cari Data".
• Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.

Apabila data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima bansos, kategori desil, jenis bantuan yang diterima, hingga periode penyaluran.

2. Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui website, masyarakat juga dapat melakukan cek bansos 2026 menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Android maupun iPhone.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos".
• Masukkan NIK sesuai KTP.
• Klik "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, data anggota keluarga, kategori desil, jenis bantuan yang diterima, hingga jadwal pencairan apabila terdaftar sebagai penerima.

Apa itu desil bansos?

Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Data tersebut berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui secara berkala agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Semakin kecil angka desil seseorang, semakin besar peluangnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Pembagian kelompok desil terdiri atas:

• Desil 1: Kelompok miskin ekstrem.
• Desil 2: Kelompok miskin.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin.
• Desil 5: Kelompok menuju kelas menengah.
• Desil 6 hingga Desil 10: Kelompok menengah hingga ekonomi atas.
• Hubungan desil dengan penerima bansos

Kategori desil menjadi salah satu indikator utama dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Secara umum:

• Desil 1-4 menjadi prioritas penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
• Desil 1-5 berpeluang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
• Desil 1-5 dapat memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan kategori PBI.
• Desil 1-5 berkesempatan menerima bantuan melalui program ATENSI.

Meski demikian, penetapan penerima bantuan tetap mempertimbangkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data pemerintah.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar cara cek penerima bansos di laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Cara cek penerima bansos. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos Juni 2026. Cek bansos.

Daftar bansos yang masih disalurkan pada 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial, di antaranya:

• Program Keluarga Harapan (PKH).
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
• Bantuan beras pangan.
• PBI-JKN atau BPJS PBI.

Penyaluran bantuan mengacu pada DTSEN yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK sehingga status penerima dapat berubah sesuai hasil pembaruan data.

Besaran bantuan yang diterima

Besaran bantuan berbeda sesuai program yang diterima.

BPNT

• Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap.

PKH

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap.
• Anak usia dini 0-6 tahun: Rp 750.000 per tahap.
• Siswa SD: Rp 225.000 per tahap.
• Siswa SMP: Rp 375.000 per tahap.
• Siswa SMA: Rp 500.000 per tahap.
• Lansia: Rp 600.000 per tahap.
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap.

Bantuan beras pangan

• 20 kilogram beras per bulan.

PBI-JKN

• Iuran Rp 42.000 per orang per bulan dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Di sejumlah wilayah, bantuan masih disalurkan melalui kantor pos.

Kenapa nama tidak muncul saat cek bansos?

Apabila hasil cek bansos KTP atau cek desil tidak menampilkan data, penyebabnya dapat berupa:

• Data kependudukan belum lengkap atau belum diperbarui.
• Data masih dalam proses verifikasi dan validasi.
• Penerima yang terdaftar telah meninggal dunia.
• Terdaftar sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
• Memiliki anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

Jika data dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan usulan pembaruan data melalui kantor desa, kelurahan, dinas sosial, atau memanfaatkan fitur "Usulan" pada aplikasi Cek Bansos.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan agar proses penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.

Dengan memahami cara cek bansos 2026, cara cek desil, serta rutin melakukan cek bansos KTP, masyarakat dapat mengetahui peluang memperoleh berbagai program bantuan pemerintah sekaligus memastikan data sosial ekonominya telah tercatat dengan benar.