Bisnis.com,JAKARTA- Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mempertanyakan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia pemberian pengecualian kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Bank Himbara bagi Amerika Serikat.

Dalam siaran pers bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), koalisi itu mempertanyakan hal itu dikarenakan perjanjian perdagangan resiprokal bilateral dengan Amerika Serikat masih belum diratifikasi oleh Indonesia.

Respons kritis ini dilakukan terkait pernyataan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto yang mengatakan akan memberikan pengecualian bagi negara eksportir yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau free trade agreement (FTA) dengan Indonesia.

Olisias Gultom, Direktur Sahita Institute (Hints), menilai kebijakan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, khususnya bank Himbara, adalah langkah yang sangat baik bagi pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, khususnya di tengah tekanan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan kapasitas fiskal dalam membiayai defisit APBN.

“Pengecualian yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir dari mitra dagang luar negeri yang telah memiliki FTA harus dilakukan secara hati-hati dan berpotensi kurang efektif dalam Upaya memaksimalkan ketahanan ekonomi mengingat peran signifikan Perusahaan asing di dalam kegiatan eksportir SDA. Justru, pemberian pengecualian akan kembali memberikan karpet merah bagi korporasi multinasional untuk bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari bisnis di sektor ekstraktif ini”, ujarnya, Senin (25/5/2026).

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA pada prinsipnya adalah instrumen minimal untuk mencegah capital flight di sektor sumber daya alam.

"Selama ini eksploitasi sumber daya alam, khususnya sektor ekstraktif, telah meninggalkan jejak krisis sosial-ekologis yang masif di tapak. Menurutnya, sangat tidak adil jika kerusakan lingkungannya ditinggalkan di Indonesia, sementara keuntungan finansialnya dibiarkan terbang ke luar negeri.

“Memberikan pengecualian DHE SDA melalui kompromi perjanjian dagang seperti Indonesia-AS ART merupakan bentuk nyata ketundukan tata kelola kita terhadap tekanan aktor global, yang jelas-jelas mengkhianati kedaulatan bangsa," tegas Aryanto.

Aryanto juga menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan DHE SDA ini sangat bergantung pada transparansi penuh dalam pelaksanaannya, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan agar tidak memberatkan pelaku usaha secara tidak proporsional.

Sementarai tu, Rachmi Hertanti, Peneliti Transnational Institute, menilai secara khusus pemberian pengecualian kewajiban pengalihan hasil ekspor di dalam negeri kepada AS tidak dapat dilakukan mengingat perjanjian Indonesia-AS ART belum berlaku karena ratifikasi belum dilakukan.

Apalagi status tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Trump sebagai tindakan ilegal atau tidak sah oleh Putusan Supreme Court AS menjadikan Indonesia-AS ART juga tidak memiliki dasar hukum.

“Pemerintah Indonesia telah terikat komitmen untuk meninjau kembali persyaratan kewajiban pengalihan hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri dan mendesak agar dalam waktu 12 bulan sejak Perjanjian ART berlaku kewajiban tersebut harus dihapuskan. Akan tetapi, hingga saat ini proses ratifikasi Perjanjian ART belum dilakukan. Artinya, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah,” kata Rachmi.

Adapun koalisi MKE sebelumnya telah mendesak agar perjanjian perdagangan ini tidak menjadi instrumen barter kedaulatan sumber daya alam yang dikuasai negara dan merugikan rakyat, serta mendesak agar Perjanjian ART tidak dilanjutkan mengingat tidak ada dasar hukum yang sah di AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global dan tarif impor Amerika Serikat (AS), pemerintah mendorong perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa untuk segera berlaku. RI berharap agar free trade agreement (FTA) yang sudah ditandatangani ini bakal mulai entry into force pada 1 Januari 2027.

Jalan panjang menuju pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagaimana diketahui bukan lagi rahasia. Prosesnya memakan waktu selama satu dekade, dan melewati 19 sampai 20 kali perundingan.

Perjanjian dagang bebas dua negara anggota G20 ini bisa dibilang mengalami kemajuan signifikan tahun lalu. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan IEU-CEPA rampung, di Brussel, Belgia.

Selang dua bulan setelahnya, pemerintahan kedua negara resmi menandatangani IEU CEPA di Bali tepatnya pada September 2025. Kini, perjanjian itu tinggal diratifikasi menjadi undang-undang oleh parlemen masing-masing negara.

Pada acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis bahwa proses ratifikasi oleh DPR di Indonesia tidaklah lama. Dia menyebut perjanjian dagang ini bisa mulai berlaku awal tahun depan.

"Ratifikasi saya optimistis setahun selanjutnya, 1 Januari 2027 kalau enggak ada yang extreme mestinya entry force langsung berlaku," terangnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, terang pria yang akrab disapa Susi itu, kedua pihak masih melangsungkan proses penyusunan (legal drafting) maupun pemeriksaan final (legal scrubbing) dokumen hukum.

Tantangannya untuk di Uni Eropa khususnya terkait dengan penerjemahan dokumen hukum tersebut. Apalagi, parlemen Uni Eropa tidak seperti DPR RI yang memiliki satu bahasa nasional. Parlemen yang bermarkas di Brussel itu beranggotakan 27 negara.

"Kalau enggak salah harus translate ke 24 bahasa, tetapi itu ya proses yang tidak terlalu lama. Teknologi sekarang, walaupun legal akan beda tetapi intinya kami optimis, proses ini selesai setahun," ujar Susi.

Untuk diketahui, perjanjian dagang ini pada intinya membuka pasar yang lebih luas bagi masing-masing ekspor kedua negara. Apabila sudah berlaku, maka Indonesia dan Uni Eropa akan saling membebaskan bea masuk untuk produk impor satu sama lain.

Uni Eropa akan memiliki akses pasar lebih luas yakni sekitar 287 penduduk Indonesia, serta sebaliknya Indonesia bisa memperluas pangsa ekspor ke 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

"Selain domestik kan ada global demand dengan FTA, CEPA, semuanya itu kita buka open market dan kita jauh lebih kompetitif," tutur mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu itu.

Prospek di Tengah Ketidakpastian

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, meski masih dikalahkan oleh China, Amerika Serikat (AS) dan India. Namun, dari sisi nilainya, ekspor Indonesia ke Uni Eropa melebihi nilai yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$2,85 miliar atau berkontribusi 6,73% dari total ekspor nonmigas pada dua bulan pertama tahun ini. Kontribusinya hanya dikalahkan oleh India (7,35%), AS (11,81%) dan China (24,69%).

Nilainya juga meningkat 1,88% (yoy) dari Januari-Februari 2025 yaitu US$2,79 miliar. Ekspor ke Jepang juga mengalami peningkatan sepanjang 2025 yaitu US$19,2 miliar dari US$17,2 miliar atau tumbuh 11,57% (yoy).

Susi mengatakan beberapa produk industri yang khususnya akan diuntungkan dengan IEU-CEPA adalah alas kaki hingga tekstil. Dia menceritakan, alasan pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat perundingan IEU-CEPA adalah fenomena migrasi sejumlah pabrikan ke Vietnam.

Negara tetangga sekawasan Asean Indonesia ini sudah lebih dulu memiliki FTA dengan Uni Eropa. Perjanjian dagang bebas ini sudah entry into force sejak 1 Agustus 2020, atau di tengah dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di kala Vietnam dan Uni Eropa saling membebaskan bea masuk untuk 99% produk impor, bea masuk sejumlah barang dari Indonesia ke Uni Eropa masih 9% sampai 20%.

"Bahkan ada yang di atas 30%. Di dalam struktur biaya, let's say [bea impor] rata-rata 15% [kontribusinya], wah itu tinggi sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga pun mengejar berbagai perjanjian dagang bebas dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan AS, Indonesia turut mengejar perjanjian dagang dengan Kanada maupun blok ekonomi EAEU (Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan).

"Minggu depan Pak Menko akan ke Rusia, itu marketnya besar juga. Kanada kita kan ada FTA juga," tutur Susi.

Diversifikasi tujuan ekspor dilakukan sejak tahun lalu bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan Vietnam. Presiden Prabowo tercatat mempercepat berbagai perdagangan bebas usai pemerintahan AS mengganjar tarif impor atau bea masuk April 2025 lalu.

Tantangan tarif AS ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kendati sudah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia, ketidakpastian masih tinggi usai Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977.

Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global 15% pada Maret 2026 untuk seluruh negara secara sama rata, tidak terkecuali bagi Indonesia usai putusan Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu, dia turut meluncurkan investigasi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain berlandaskan pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda turut berharap agar IEU-CEPA untuk segera disahkan. Sebab, dia membandingkan proses perundingan CEPA antara Vietnam dan Uni Eropa yang berlangsung lebih cepat.

"Vietnam perundingannya tiga tahun, ratifikasinya lima tahun, Indonesia perundingannya 10 tahun. Ratifikasinya kita dijanjikan satu tahun atau dua tahun lebih, di kuartal I/2027," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Harapan pengusahan terhadap IEU-CEPA menjadi semakin besar usai aral yang dihadapi usai drama bea masuk yang diterapkan AS. Sebab, Yoseph mengakui bahwa pasar eskpor alas kaki Indonesia saat ini masih dipegang oleh AS sekitar 30%.

Besarnya pasar di AS ini tidak lepas dari tren kepemilikan sepatu oleh masyarakat Negara Paman Sam.

"Amerika itu, konsumsi sepatunya per orang itu setahun tujuh pasang. Beda sama kita, setahun mungkin dua pasang. Kalau dia buat olahraga, buat ekskul [ekstra kurikuler] semua bisa beda-beda jadi memang pasar 30% di AS," ujarnya.

Perlunya diversifikasi pasar ekspor turut diamini oleh Guru Besar dan Direktur International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Sahara. Diversifikasi ini menjadi strategi untuk menghadapi berbagai dampak penerapan ART dengan AS.

Pada acara Quarterly Economic Review Q1-2026, Rabu (29/4/2026), Sahara menyebut pemerintah perlu segera memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dengan negara lain. Bahkan, diversifikasi dinilai perlu turut dilakukan ke pasar-pasar nontradisional seperti Asean non-utama, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah yang tidak terdampak konflik perang AS-Israel dan Iran.

Sahara juga mengingatkan pemerintah perlu segera menindaklanjuti ART yang sudah diteken dengan AS. Sebab, sebagaimana dokumen pakta dagang itu, tarif impor 19% yang dikenakan terhadap barang-barang dari Indonesia akan berlaku 90 hari sejak penandatanganan pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dokumen yang juga mewajibkan sebaliknya pemberlakuan tarif 0% terhadap mayoritas barang-barang dari AS harus berlaku pada sekitar pertengahan Mei 2026.

"Kami melihat bahwa perjanjian ART ini melampaui FTA dan CEPA, mengingat ART juga mencakup aspek ekonomi dan keamanan nasional serta memuat komitmen pembelian di mana Indonesia diwajibkan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat," terangnya pada webinar yang disiarkan melalui YouTube CORE Indonesia.

Bisnis.com, Batam — Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esty Widya Putri mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam untuk memperluas pasar hingga tingkat internasional dengan memanfaatkan fasilitas pusat ekspor yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Batam.

Dalam dialog bersama eksportir dan pelaku usaha, Senin (9/3/2026), Roro menilai posisi strategis Batam berpotensi besar menjadi pintu gerbang ekspor bagi produk UMKM ke pasar global.

“Batam memiliki lokasi yang sangat strategis. Karena itu kami berharap keberadaan export center di sini dapat menjadi sumber informasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar hingga ke tingkat global,” ujarnya usai diskusi.

Pusat ekspor tersebut diharapkan menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi terkait kondisi pasar internasional, peluang ekspor, hingga perkembangan perjanjian perdagangan yang tengah dijajaki pemerintah.

Dia menjelaskan, Kementerian Perdagangan saat ini memfokuskan tiga agenda utama dalam memperkuat sektor perdagangan nasional. Pertama, menjaga dan memperkuat pasar domestik dengan membuka akses pemasaran produk UMKM melalui jaringan ritel modern di berbagai daerah.

“Langkah ini dilakukan agar produk UMKM dapat masuk ke lebih banyak gerai ritel sehingga jangkauan pemasarannya semakin luas,” kata Roro.

Agenda kedua adalah memperluas pasar ekspor melalui pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA). Pemerintah menilai kesepakatan dagang tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar internasional.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan informasi mengenai pemanfaatan perjanjian dagang tersebut di kalangan pelaku usaha daerah.

“Karena itu kami terus mendorong sosialisasi agar pelaku usaha memahami peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor,” ujarnya.

Sementara agenda ketiga adalah memperkuat kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Pendampingan difokuskan pada pelaku usaha yang telah siap ekspor, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, maupun keberlanjutan usaha.

Saat ini Kementerian Perdagangan memiliki jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara melalui atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

Jaringan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan informasi pasar sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli di luar negeri.

Secara nasional, kinerja perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan surplus yang mencapai sekitar 41,05 miliar dolar AS. Meski ekspor masih didominasi komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, bahan bakar, serta besi dan baja, peningkatan juga mulai terlihat pada komoditas yang banyak dihasilkan UMKM, seperti kopi, kakao, dan produk halal.

Menurut Roro, produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Namun pelaku usaha tetap perlu memahami standar yang berlaku di negara tujuan, mulai dari sertifikasi halal, standar keberlanjutan, hingga persyaratan kualitas produk.

Dia juga menekankan pentingnya promosi dan jejaring bisnis dalam memperluas pasar ekspor. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pameran atau expo yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli potensial.

“Networking sangat penting. Melalui expo, buyer dan seller dapat bertemu langsung sehingga membuka peluang kerja sama dan perluasan pasar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Roro juga mencatat berbagai masukan dari para eksportir di Batam yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Perdagangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekspor ke depan, khususnya untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani 11 Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi turunan dari kesepakatan Agreement of Reciprocal Trade.

Penandatanganan dokumen utama bertajuk “Toward a New Golden Age for the AS-Indonesia Alliance” dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (20/2/2026), di Washington D.C.

Airlangga mengatakan bahwa kemarin telah ditandatangani 11 Memorandum of Understanding, mencakup perdagangan sebagai turunan dari agreement reciprocal trade, pembelian energi, pertanian, dan lain-lain dengan nilai sebesar Rp38,4 miliar atau sekitar Rp649,5 triliun, termasuk sektor teknologi.

“Nah di samping itu juga ada pengembangan critical mineral dalam hal ini adalah perpanjangan daripada report Memoran dari 2041 sampai 2061,” ujar Airlangga dalam forum tersebut.

Airlangga merinci, kerja sama tersebut mencakup pembelian jagung, kapas (cotton), shredded worn clothes, furnitur, hingga oil field recovery. Selain itu, kedua negara juga menyepakati pengembangan hilirisasi silika menjadi silica ion untuk produksi semikonduktor.

“Kemudian ada pembelian jagung, pembelian cotton, kemudian terkait dengan shredded worn clothes, kemudian terkait dengan furniture, terkait dengan oil field recovery, kemudian juga ada hirisasi dari pengembangan silica sampai silica ion untuk produksi semiconductor. Di samping itu juga ada juga kerjasama antara kawasan industri ataupun kawasan perdagangan dengan perusahaan Amerika,” jelasnya.

Kerja sama juga mencakup penguatan kawasan industri dan kawasan perdagangan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan AS.

Council of Trade and Investment

Airlangga menambahkan, dokumen Agreement of Reciprocal Trade juga memuat pembentukan Council of Trade and Investment sebagai forum ekonomi bilateral permanen.

“Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong pertemuan ekonomi dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment,” kata Airlangga.

Forum tersebut akan menjadi wadah pembahasan berbagai isu investasi dan perdagangan, termasuk jika terjadi lonjakan tarif atau kebijakan yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan kedua negara.

“Sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade apabila terjadi kenaikan yang diluar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu raca daripada kedua negara,” paparnya.

Menurut Airlangga, visi utama perjanjian ini adalah mendorong kemakmuran bersama, memperkuat rantai pasok, serta tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.

“Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk membuatkan kemakmuran ekonomi bersama lantai pasok yang kuat dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara,” tegasnya.

Dia juga menyebut pertemuan bilateral antara Prabowo dan Trump berlangsung sekitar 30 menit setelah agenda Board of Peace, dan lampiran teknis perjanjian turut dibahas bersama di kantor USTR dengan Ambassador Jamieson Greer.

Dengan kesepakatan ini, pemerintah berharap hubungan ekonomi Indonesia–AS memasuki babak baru yang lebih terstruktur dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.

“Jadi saya garis bawahi menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditangani,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan pertama 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun demikian, kinerja penerimaan negara lainnya justru anjlok. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Januari lalu Rp22,6 triliun atau turun 14% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp26,3 triliun. Purbaya mengatakan penurunan itu salah satunya disebabkan oleh lonjakan impor dengan tarif atau bea impor 0%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara sehingga membebaskan bea masuk impor.

Di sisi lain, dia turut menyoroti penurunan harga CPO 13,5% (YoY) dari US$1.059 per metrik ton menjadi kini US$916 per metrik ton.

Adapun terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kontraksi terjadi lantaran hilagnya penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yaitu dividen BUMN.

Pada Januari 2025, saat dividen perusahaan pelat merah masih masuk ke kas negara, penerimaan PNBP di awal tahun lalu masih sebesar Rp42,1 triliun. Pada awal tahun ini, realisasi PNBP turun 19,7% (YoY) menjadi Rp33,9 triliun. Hal ini lantaran kini dividen BUMN sudah dikelola di bawah Danantara sesuai amanat UU No.1/2025 tentang BUMN.

"Hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8% secara tahunan," terangnya.

Adapun pemerintah memasang target penerimaan negara secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta diikuti kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan pertama 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun demikian, kinerja penerimaan negara lainnya justru anjlok. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Januari lalu Rp22,6 triliun atau turun 14% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp26,3 triliun. Purbaya mengatakan penurunan itu salah satunya disebabkan oleh lonjakan impor dengan tarif atau bea impor 0%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara sehingga membebaskan bea masuk impor.

Di sisi lain, dia turut menyoroti penurunan harga CPO 13,5% (YoY) dari US$1.059 per metrik ton menjadi kini US$916 per metrik ton.

Adapun terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kontraksi terjadi lantaran hilagnya penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yaitu dividen BUMN.

Pada Januari 2025, saat dividen perusahaan pelat merah masih masuk ke kas negara, penerimaan PNBP di awal tahun lalu masih sebesar Rp42,1 triliun. Pada awal tahun ini, realisasi PNBP turun 19,7% (YoY) menjadi Rp33,9 triliun. Hal ini lantaran kini dividen BUMN sudah dikelola di bawah Danantara sesuai amanat UU No.1/2025 tentang BUMN.

"Hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8% secara tahunan," terangnya.

Adapun pemerintah memasang target penerimaan negara secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta diikuti kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut negosiasi dagang dengan sejumlah negara mitra serta reformasi pasar modal menjadi andalan untuk meyakinkan peluang investasi di Indonesia kepada para investor hingga tingkat global.

Hal tersebut di antaranya disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari pertama Indonesia Economic Summit (IES) yang diselenggarakan Indonesia Business Council (IBC), Selasa (3/2/2026).

Di depan para pengusaha nasional maupun global yang hadir pada forum tersebut, Airlangga memaparkan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia maupun kemajuan dalam negosiasi perdagangan. Dia menyebut sebagian besar free trade agreement ini sudah diselesaikan, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) yang mana sejumlah barang dari Indonesia dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu 19%.

"Sebagian besar negosiasi perdagangan telah diselesaikan, dengan Kanada, dengan UE, dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), dan kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat," ungkap Airlangga di Hotel Shangri-La, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Tidak hanya itu, Menko Perekonomian sejak 2019 tersebut memaparkan bahwa bersama negara-negara G20, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$21,4 miliar. Sebesar US$3,5 miliar di antaranya sudah dimanfaatkan.

Australia, lanjut Airlangga, juga menyatakan rencananya berinvestasi di Indonesia. Mitra investasi dari negara tetangga lain di tingkat regional, seperti Sarawak Air Malaysia juga diajak untuk berkolaborasi dalam membuka konektivitas transportasi guna mendukung destinasi pariwisata di luar Jakarta dan Bali.

Selain itu, Indonesia dengan Singapura bekerja sama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan program digital. “Ini berarti ada banyak modal dalam pipeline yang siap untuk diinvestasikan di Indonesia," terang mantan Menteri Perindustrian itu.

Selain negosiasi dagang, Airlangga turut memaparkan agenda reformasi pasar modal yang baru saja diluncurkan Indonesia. Hal ini dilakukan usai ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) terhadap penurunan (downgrade) rating pasar saham RI yang memicu trading halt dua kali berturut-turut.

Agenda reformasi pasar modal itu, tuturnya, fokus pada empat pilar, yaitu efisiensi, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. "Hingga pagi ini, pasar modal telah kembali ke zona hijau, yang menandakan respons pasar yang positif," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid dalam sambutannya menekankan kehadiran IES 2026 menjadi platform strategis untuk membangun kepercayaan investor di tengah dunia yang penuh dengan 'multiple layers of unknowns' (ketidakpastian yang berlapis).

“Tujuan kami adalah memastikan Indonesia tetap atraktif, kompetitif, dan produktif. Fokus kami tertuju pada tiga pilar utama yakni Kepastian (Certainty), Kapabilitas (Capability), dan Modal (Capital),” tegas Arsjad.

Terdapat berbagai inisiatif yang dilakukan dalam IES 2026, salah satunya peluncuran Business 57+ (B57+) Asia-Pacific Regional Chapter. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara Islam dan mitra strategisnya, dengan Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) Abdullah Saleh Kamel dalam sambutannya menyampaikan, peluncuran B57+ merupakan inisiatif kolektif yang didedikasikan untuk masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

”Dunia usaha, investasi, perdagangan, dan keuangan, dapat memainkan peran utama dalam memajukan masyarakat kita. Visi ini sejalan dengan komitmen para pemimpin politik di negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan yang secara aktif berupaya memberdayakan sektor swasta melalui reformasi legislatif dan infrastruktur digital,” kata Abdullah.

Adapun Chief Economist IBC Denni Purbasari mengatakan, Indonesia menjadi daya tarik untuk meraih investasi global lantaran merupakan negara demokrasi dengan penduduk muda yang besar. Posisi itu diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5,1% sampai 5,2%.

“Komitmen pemerintah terhadap openness dan reform, kestabilan ekonomi makro dan politik, menjadi faktor yang menarik bagi investor asing untuk masuk, baik melalui direct investment maupun portofolio,” kata Denni.

Sejumlah program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesehatan, menambah peluang kemitraan antara pelaku bisnis dalam negeri dengan investor global.

Menurut Denni, sektor yang menarik tidak hanya terkait rantai pasok kendaraan listrik. Sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan, energi terbarukan, kesehatan, jasa keuangan bahkan pendidikan turut dinilai menjadi sektor yang menarik.

Sebagai informasi, IES adalah forum ekonomi tahunan yang diselenggarakan IBC untuk membedah tren ekonomi, prioritas strategis, dan arah masa depan Indonesia dalam rantai pasok global.

IES 2026 menghadirkan delegasi dari lebih dari 50 negara untuk mendiskusikan peluang investasi dan tantangan ekonomi struktural Indonesia di tengah dinamika pasar global.

Forum yang diselenggarakan pada 3 dan 4 Februari 2026 itu mempertemukan pemimpin pemerintahan, dunia usaha, investor global, dan organisasi internasional dari berbagai negara seperti Singapura, Australia, Jepang, Inggris, China hingga negara-negara Eropa dan Asia Tengah.

IBC melihat bahwa kehadiran delegasi internasional yang luas menunjukkan bahwa minat investor global terhadap pasar Indonesia tetap ada.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan sejumlah capaian diplomasi ekonomi Indonesia, mulai dari perluasan sistem pembayaran digital lintas negara hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang bersifat sistemik, Indonesia terus memperkuat inklusi keuangan melalui mekanisme inovatif seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Melalui upaya diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, sistem pembayaran tersebut telah memfasilitasi transaksi lintas batas di sejumlah negara, antara lain Thailand, Malaysia, China, dan Jepang.

“Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Dan kementerian luar negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh mendukung agenda penguatan ekonomi nasional tersebut. Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa serta Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia juga memastikan implementasi peningkatan kerja sama perdagangan melalui ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 dan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Di saat yang sama, pemerintah mendorong pembukaan peluang kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, khususnya di kawasan Afrika, seperti Rwanda.

Menurutnya, diversifikasi mitra dagang tersebut dilakukan dengan kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak serta perlambatan ekonomi yang tengah dihadapi mitra-mitra tradisional. Langkah serupa juga tercermin dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS.

Di samping itu, diplomasi ekonomi diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui peningkatan investasi yang ditopang oleh kemudahan berusaha (ease of doing business).

Di luar aspek ekonomi, Sugiono menekankan bahwa diplomasi Indonesia juga dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, diplomasi turut menopang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, berbagai badan internasional, serta negara-negara mitra. Keberhasilan Indonesia dalam menyediakan makanan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui disebut mulai menjadi referensi di tingkat global.

“Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra,” ucapnya.

Sugiono menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mencerminkan kesadaran politik bahwa pembangunan manusia merupakan tumpuan utama kekuatan nasional Indonesia.

“Dan lebih dari sekadar kebijakan sosial, program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia,” pungkas Sugiono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada pihak yang tak suka dengan langkah Indonesia bergabung ke berbagai perjanjian dagang bebas global.

Menurutnya, ada dinamika dan upaya tertentu yang muncul seiring semakin luasnya akses pasar yang dibuka Indonesia.

Salah satu pihak yang disebut Airlangga tak menyambut langkah RI itu adalah Singapura.

"Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu Indonesia," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Singapura sendiri belum menanggapi tudingan Airlangga itu.

Airlangga menjelaskan pemerintah saat ini terus membuka akses pasar ke berbagai negara. Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu negara dengan pembukaan pasar terbesar secara global.

"Pemerintah terus membuka akses pasar. Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan studi dari sebuah perusahaan dari Swiss, itu yang di tahun 2025 membuka pasar paling besar," ujarnya.

Airlangga memaparkan langkah tersebut ditempuh melalui berbagai perjanjian dagang. Salah satunya adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (EU CEPA), yang bertujuan membuka akses pasar Indonesia dan Uni Eropa secara lebih luas.

Selain itu, Indonesia juga memiliki perjanjian serupa dengan Kanada, serta tengah menyiapkan nota kesepahaman untuk perjanjian dagang komprehensif dengan Inggris.

Di tingkat regional, Indonesia telah tergabung dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang mencakup negara-negara ASEAN serta Jepang, Korea Selatan, China, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini mengatur perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Airlangga, dibandingkan negara ASEAN lain, posisi Indonesia saat ini berada di barisan depan dalam jejaring perjanjian dagang global.

"Maka kita adalah salah satu negara dibandingkan negara ASEAN lain yang sudah berada dalam kalau balapan itu pole position, posisi terdepan," katanya.

Indonesia juga telah masuk dalam proses peninjauan teknis untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selain itu, Indonesia juga tengah menjalani proses aksesi ke Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), meski masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Meski demikian, Airlangga menilai Indonesia tetap memiliki daya tarik kuat di mata global.

"Indonesia sudah di dalam track pertama open access salah satu negara paling besar dan Indonesia adalah second to China untuk alternative growth," ujarnya.

Ia menambahkan daya saing energi yang relatif lebih murah, kualitas sumber daya manusia, serta kekuatan pasar domestik menjadi penopang utama Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Indonesia dan Pakistan mendorong percepatan perjanjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia dan Pakistan terus memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan dan ekonomi.

"Kami mendorong percepatan perluasan IP-PTA menjadi CEPA yang ditargetkan dapat diwujudkan pada 2027," kata Roro dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Perdagangan Pakistan Jam Kamal Khan di sela rangkaian kegiatan Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) ke-8 di Karachi, Pakistan, Jumat (9/1) dikutip dari Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengusulkan agar perundingan teknis dapat dimulai pada awal 2026, dengan memanfaatkan kemajuan perundingan Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA) sebagai fondasi.

"Perluasan kerja sama menuju CEPA akan memperkuat integrasi perdagangan barang, jasa, dan investasi secara lebih komprehensif serta berkelanjutan," ujar Roro.

Pertemuan bilateral itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pakistan pada Desember 2025, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis guna memperdalam dan memperluas kerja sama perdagangan kedua negara.

Pada 2024, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Pakistan tercatat mencapai 4,1 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 24,07 persen.

Sementara itu, dari Januari sampai dengan November2025, total perdagangan bilateral telah melampaui 3,6 miliar dolar AS, terutama didorong oleh kinerja ekspor Indonesia yang dominan dan menghasilkan surplus perdagangan yang signifikan.

Sejak berlakunya IP-PTA pada 2013, perdagangan bilateral kedua negara tercatat telah meningkat lebih dari dua kali lipat hingga melampaui 4 miliar dolar AS.

Dalam pertemuan bilateral itu juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Joint Trade Committee (JTC) antara Indonesia dan Pakistan.

JTC akan menjadi forum reguler untuk membahas peningkatan perdagangan bilateral, promosi dagang, pertukaran informasi, pengembangan UMKM, serta penyelesaian isu standar dan hambatan perdagangan.

Penandatanganan MoU tersebut menegaskan sinergi erat antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya di sektor minyak nabati dan industri berbasis pertanian.

"Minyak kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama dalam hubungan dagang Indonesia-Pakistan," katanya.

Pakistan merupakan tujuan ekspor minyak sawit Indonesia terbesar ketiga di dunia, dengan nilai impor mencapai 2,77 miliar dolar AS pada 2024 atau sekitar 12 persen dari total ekspor sawit Indonesia.

Indonesia menegaskan bahwa kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak sawit ke Pakistan.

Dengan kapasitas produksi yang besar dan pertumbuhan rata-rata sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, Indonesia berkomitmen untuk menjaga pasokan yang stabil dan andal bagi Pakistan sebagai mitra strategis jangka panjang.

Indonesia juga menyambut baik penandatanganan MoU Edukasi Publik Minyak Sawit antara GAPKI dan Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) serta Pakistan Vanaspati Manufacturers Association (PVMA) sebagai langkah bersama dalam mempromosikan informasi yang seimbang dan berbasis fakta mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Selain itu, menurut Wamendag, Indonesia mengapresiasi operasionalisasi D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) oleh Pakistan sejak 1 Januari 2025.

Ke depan, Indonesia akan menjadikan perluasan D-8 PTA menjadi CEPA sebagai salah satu prioritas utama selama Keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026-2027, dengan dukungan penuh dari Pakistan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia direncanakan akan menandatangani perjanjian dagang atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) di EAEU Summit, St. Petersburg, Rusia pada 20 Desember atau 21 Desember 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Belarusia Viktor Karankevich dalam acara Strategic Forum Indonesia-EAEU FTA di Jakarta pada hari ini, Senin (15/12/2025).

“Saya kira kita akan mempunyai banyak peluang pasar di negara-negara EAEU, apakah itu Armenia, Rusia, Belarusia, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan, dengan potensi pasar yang cukup besar yaitu 179,8 juta jiwa,” kata Budi.

Lebih lanjut, Mendag mengaku telah berbincang dengan Wakil Perdana Menteri Belarusia bahwa negara tersebut tertarik untuk memasarkan produk atau berinvestasi di Tanah Air.

Menurutnya, hal ini selaras dengan banyaknya potensi perdagangan Indonesia dengan negara-negara Eurasia. Pada 2024, ekspor Indonesia ke EAEU disebutnya mencapai US$1,9 miliar, dengan total perdagangan sebesar US$4,5 miliar.

“Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan total perdagangan Indonesia–EAEU tercatat sebesar 21,45%,” imbuhnya.

Budi kemudian bahwa implementasi perjanjian yang dicanangkan berlangsung mulai awal tahun depan tersebut dapat mendorong nilai total perdagangan (total trade) meningkat hingga dua kali lipat.

Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar perjanjian dagang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya termasuk oleh dunia usaha.

“Kita ingin perdagangan internasional yang non-diskriminatif, yang adil. Jadi saya pikir kita terus banyak partner, salah satunya yang terakhir ini adalah dengan EAEU, dengan harapan pertumbuhan ekspor kita terus meningkat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%,” ujarnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas secara substantif antara Indonesia-Eurasia pada Juni lalu.

Kemenko Perekonomian meyakini bahwa perjanjian itu membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.