PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat likuiditas industri perbankan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat agar aliran dana tetap menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penempatan SAL dinilai membantu menekan biaya dana (cost of fund) sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, BSI tetap memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, serta akselerasi layanan digital.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio dana murah (CASA) mencapai 63,48 persen.

Pada periode yang sama, penyaluran pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan kembali menempatkan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026. Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan tambahan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

"Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standby in case diperlukan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Langkah tersebut diambil lantaran sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas guna menjaga penyaluran kredit. Menurut Juda, permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga.

Juda merinci, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun. Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Juda berharap tambahan likuiditas dari kas negara itu bisa menjaga pertumbuhan kredit tetap berada di level dua digit.

"Kemarin di bulan Mei (2026) kredit tumbuh 11,5 persen, kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," jelasnya.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi dan komisaris bank BUMN alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Rosan, pertemuan tersebut digelar untuk membahas arah perekonomian Indonesia ke depan sekaligus mendengarkan arahan Sang Kepala Negara kepada jajaran perbankan pelat merah yang dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional.

"Ini kan hari ini bersama-sama dengan manajemen, ada juga komisaris dari Himbara, bertemu dengan Bapak Presiden (Prabowo) untuk mendapatkan pandangan, arahan dan juga sharing mengenai arah perekonomian Indonesia ke depannya," ujar Rosan saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Rosan mengatakan diskusi tersebut diharapkan menjadi forum pertukaran pandangan antara pemerintah dan perbankan BUMN terkait berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia.

Ia menilai Himbara memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kesamaan pandangan antara pemerintah dan industri perbankan dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

"Tentunya ini akan menjadi sesi yang produktif untuk mendapatkan masukan sehingga Himbara sebagai salah satu mungkin penggerak perekonomian ke depan ini makin baik, makin prudent, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya memanggil jajaran direksi bank-bank Himbara ke Istana pada hari ini, Kamis (18/6) siang. Sejumlah petinggi perbankan pelat merah mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pejabat bank BUMN yang hadir antara lain Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya, Direktur Risk Management BNI David Pirzada, serta Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar. Selain itu, hadir pula sejumlah direksi dan komisaris dari bank-bank Himbara lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari yang sama ketika Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Dalam keputusan terbarunya, BI kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Bank sentral juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75 persen dan lending facility menjadi 6,50 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026-2027.

Kenaikan suku bunga kali ini menjadi yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Sebelumnya, bank sentral telah menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 dan kembali menaikkannya menjadi 5,50 persen pada awal Juni lalu seiring tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Jelang berlangsungnya pertemuan, para petinggi perbankan pelat merah mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas.

Pantauan Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, sejumlah direksi bank BUMN mulai berdatangan sejak siang hari, di antaranya Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, Direktur Risk Management BNI David Pirzada, serta Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang turut hadir dalam agenda tersebut, Namun, dia enggan mengungkap substansi rapat. Dia hanya memastikan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan setelah agenda selesai.

"Ada rapat, kita rapat dulu baru nanti diumumin ya," ujar Suahasil saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2026).

Saat ditanya apakah pertemuan dilakukan bersama jajaran Himbara, Suahasil juga belum memberikan penjelasan rinci.

"Katanya kumpul," katanya.

Ketika kembali didesak mengenai konteks pertemuan dengan bank-bank Himbara, Suahasil menjawab singkat,

“Nanti keluar kita sampein," katanya singkat.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Riduan juga belum membuka isi pembahasan dalam rapat tersebut. Menurutnya, agenda yang akan dibahas berkaitan dengan sektor perbankan.

"Tentang perbankan," ujarnya singkat.

Riduan membenarkan bahwa undangan pertemuan ditujukan kepada komisaris dan direksi. Namun, dia tidak merinci jumlah peserta yang hadir.

"Iya, insya Allah sesuai undangan ya," katanya saat ditanya apakah seluruh komisaris dan direktur utama dipanggil.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon L.P. Napitupulu mengaku belum memperoleh informasi mengenai materi yang akan dibahas Presiden dalam pertemuan tersebut.

"Enggak tahu, belum tahu," ujar Nixon.

Dia menjelaskan bahwa undangan rapat sebenarnya telah diterima sejak beberapa hari lalu dan bukan merupakan agenda yang disampaikan secara mendadak.

"Dari dua hari yang lalu, tiga hari lalu kali ya," katanya.

Berdasarkan daftar undangan pertemuan yang beredar, Presiden mengundang komisaris dan direksi dari lima bank BUMN, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Total terdapat 93 undangan yang ditujukan kepada jajaran komisaris dan direksi bank-bank tersebut.

Rinciannya, sebanyak 19 pejabat berasal dari BRI, 18 pejabat dari Bank Mandiri, 19 pejabat dari BNI, 19 pejabat dari BTN, dan 18 pejabat dari BSI. Para peserta yang diundang mencakup komisaris utama, komisaris independen, komisaris, direktur utama, wakil direktur utama, hingga seluruh direktur yang membidangi bisnis, risiko, keuangan, teknologi informasi, dan kepatuhan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bertemu 30 pemimpin perusahaan sekuritas. Pertemuan itu membahas kinerja emiten bank-bank BUMN.

Dalam pertemuan dengan 30 pemimpin sekuritas, Dony menjelaskan kondisi fundamental emiten bank BUMN yang masih sangat kuat. Ia juga memaparkan berbagai program pemerintah.

"Kemarin saya juga ketemu sendiri dengan 30 pemimpin sekuritas. Kita menjelaskan program-program pemerintah dan mereka baru memahami," kata Dony di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

"Fundamentalnya bank-bank kita itu dalam posisi yang terbaik hari ini. Bisa dilihat kok (kinerjanya) kan mereka bank terbuka, bisa dilihat bukunya. Mereka dalam posisi yang sangat luar biasa bagus," imbuhnya.

Soal buyback saham-saham Himbara, Dony mengatakan buyback merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan ketika harga saham di pasar tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.

"Itu yang terjadi bahwa memang banyak saham-saham kita yang fundamentalnya sangat bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Putrama Wahju Setyawan buka-bukaan kondisi bank-bank BUMN di tengah rontoknya harga saham perbankan milik negara.

Putrama mengungkap fundamental bank-bank BUMN tetap kuat di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik. Kinerja operasional dan keuangan bank-bank Himbara justru berada dalam kondisi yang solid.

Pernyataan itu disampaikan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak di kisaran level 5.000-an, meski saham-saham perbankan mulai menghijau pada perdagangan Selasa (9/6).

"Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara," kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menyampaikan laporan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Menurutnya, sejumlah indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat, mulai dari pertumbuhan kredit, penghimpunan dana masyarakat, hingga kualitas aset.

Putrama menjelaskan rata-rata pertumbuhan kredit bank-bank Himbara saat ini berada di kisaran 20 persen. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat berada pada rentang 20 hingga 30 persen.

Selain itu, likuiditas perbankan juga disebut tetap terjaga. Rasio loan to deposit ratio (LDR) bank-bank Himbara berada di kisaran 88 persen hingga 90 persen.

"Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2 persen," ujarnya.

Menurut Putrama, indikator tersebut menunjukkan kondisi fundamental emiten perbankan BUMN masih kuat meski pasar saham tengah menghadapi volatilitas atau gejolak.

"Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa," katanya.

Pernyataan Putrama disampaikan usai pertemuan pimpinan DPR dengan jajaran Himbara, BP BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dan pemerintah untuk membahas kondisi pasar saham yang masih bergejolak dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada pergerakan saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan.

Menurut Dasco, saham bank-bank pelat merah sebenarnya ditopang fundamental dan kinerja yang baik, namun tetap terdampak gejolak pasar global yang menekan pasar keuangan domestik.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga mengungkapkan adanya pembahasan terkait peluang pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) pada waktu yang dianggap tepat untuk mendukung stabilitas pasar.

[Gambas:Youtube]

Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Putrama Wahju Setyawan buka-bukaan kondisi bank-bank BUMN di tengah rontoknya harga saham perbankan milik negara.

Putrama mengungkap fundamental bank-bank BUMN tetap kuat di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik. Kinerja operasional dan keuangan bank-bank Himbara justru berada dalam kondisi yang solid.

Pernyataan itu disampaikan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak di kisaran level 5.000-an, meski saham-saham perbankan mulai menghijau pada perdagangan Selasa (9/6).

"Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara," kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menyampaikan laporan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Menurutnya, sejumlah indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat, mulai dari pertumbuhan kredit, penghimpunan dana masyarakat, hingga kualitas aset.

Putrama menjelaskan rata-rata pertumbuhan kredit bank-bank Himbara saat ini berada di kisaran 20 persen. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat berada pada rentang 20 hingga 30 persen.

Selain itu, likuiditas perbankan juga disebut tetap terjaga. Rasio loan to deposit ratio (LDR) bank-bank Himbara berada di kisaran 88 persen hingga 90 persen.

"Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2 persen," ujarnya.

Menurut Putrama, indikator tersebut menunjukkan kondisi fundamental emiten perbankan BUMN masih kuat meski pasar saham tengah menghadapi volatilitas atau gejolak.

"Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa," katanya.

Pernyataan Putrama disampaikan usai pertemuan pimpinan DPR dengan jajaran Himbara, BP BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dan pemerintah untuk membahas kondisi pasar saham yang masih bergejolak dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada pergerakan saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan.

Menurut Dasco, saham bank-bank pelat merah sebenarnya ditopang fundamental dan kinerja yang baik, namun tetap terdampak gejolak pasar global yang menekan pasar keuangan domestik.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga mengungkapkan adanya pembahasan terkait peluang pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) pada waktu yang dianggap tepat untuk mendukung stabilitas pasar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dikhawatirkan akan memunculkan efek ketidakpatuhan pada aturan secara keseluruhan karena sifatnya dinilai sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasi dan bukan mandatoris atau wajib untuk dilaksanakan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ketentuan pemutihan dalam Pasal II huruf b dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard.

"Kekhawatiran tersebut (moral hazard) memang memiliki dasar yang kuat," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika eksportir yang masih berada dalam proses pengawasan dianggap telah memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan ketentuan transisi, muncul risiko pelaku usaha menafsirkan aturan sebagai sesuatu yang masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari.

Kepatuhan pada dasarnya dibangun di atas keyakinan, aturan akan diterapkan secara konsisten.

"Jika pelaku pasar berulang kali melihat adanya penyesuaian terhadap kewajiban yang sudah berjalan, sebagian dari mereka dapat mulai berpikir bahwa menunda kepatuhan mungkin lebih menguntungkan karena selalu ada kemungkinan aturan akan direvisi atau dilonggarkan pada tahap berikutnya," terang dia.

Meski demikian, Yusuf menilai, melihat ketentuan tersebut semata-mata sebagai bentuk pemutihan juga kurang tepat.

Dasar utama aturan transisi adalah prinsip hukum bahwa ketentuan baru tidak boleh diberlakukan secara surut terhadap transaksi yang dilakukan ketika aturan lama masih berlaku.

Dengan kata lain, yang disesuaikan bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada saat itu, melainkan posisi transaksi lama yang menjadi tidak sesuai setelah muncul aturan baru.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Yusuf bilang, pendekatan ini justru dapat dianggap wajar.

Sebagian devisa mungkin telah ditempatkan atau dikonversi sesuai mekanisme yang sah menurut aturan sebelumnya.

"Jika kemudian eksportir dipaksa memenuhi standar baru secara retroaktif, maka pihak yang sebenarnya telah mematuhi aturan lama justru akan dirugikan," ungkap dia.

Namun demikian, Yusuf menuturkan, inti kekhawatiran mengenai moral hazard tetap relevan.

Persoalannya bukan terletak pada satu pasal transisi secara terpisah, melainkan pada akumulasi sinyal yang diterima pasar dari perubahan kebijakan yang berulang.

Tiap-tiap perubahan mungkin dapat dijelaskan dan dibenarkan secara teknis, tetapi ketika perubahan terjadi terlalu sering, pelaku usaha mulai melihat bahwa aturan dapat disesuaikan kembali seiring waktu.

"Ketidakpastian inilah yang kemudian memengaruhi perilaku mereka," terang dia.

Eksportir besar yang memiliki tim hukum dan keuangan yang kuat biasanya paling mampu memanfaatkan kondisi tersebut karena biaya menunggu, melakukan penyesuaian strategi, atau bahkan melakukan lobi sering kali lebih rendah dibandingkan biaya untuk langsung memenuhi seluruh kewajiban secara maksimal.

"Oleh karena itu, solusi utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya ketentuan pemutihan. Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kecepatan dan kepastian penegakan aturan," tutup dia.

Sebagai informasi, pasal II huruf b tersebut berbunyi, untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya

Sementara itu, secara umum poin utama dari PP 21 Tahun 2026 mengatur, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke rekening Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara.

Penempatan dana berlaku minimal tiga bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Pemerintah juga mengubah aturan konversi valuta asing ke rupiah.

Dalam aturan terbaru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026 akan memperkuat perbankan nasional, terutama bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri akan membuat likuiditas valuta asing perbankan meningkat karena dana hasil ekspor tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri.

"Dampaknya ke Himbara sudah jelas. Mereka akan memiliki dollar lebih banyak dan kas yang lebih besar. Dalam sektor keuangan dikenal istilah cash is king. Dengan likuiditas yang lebih kuat, posisi bank-bank Himbara akan semakin kokoh," kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menorehkan pengakuan internasional di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi talenta digital. BNI menjadi satu-satunya bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meraih penghargaan kategori Talent Insight Pioneer pada ajang LinkedIn Talent Awards 2025.

Tak hanya itu, BNI juga masuk sebagai finalis untuk kategori Best Employer Branding on LinkedIn serta AI Pioneer Learning Champion, menegaskan komitmen perseroan dalam memperkuat strategi human capital berbasis teknologi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Kamis (7/5). Capaian ini melanjutkan torehan positif BNI setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Employer Brand on LinkedIn Talent Awards Indonesia 2024 untuk kategori perusahaan dengan jumlah pegawai di atas 10 ribu orang.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi BNI dalam membangun strategi human capital yang adaptif, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan bisnis masa depan.

"Pengakuan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus memperkuat transformasi human capital melalui pendekatan digital berbasis data. Kami percaya bahwa pengelolaan talenta yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Munadi dalam keterangan tertulis.

Dalam beberapa tahun terakhir, BNI terus mengoptimalkan pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan talenta, mulai dari pemetaan kebutuhan kompetensi, strategi sourcing, hingga penguatan employer branding perusahaan.

Pendekatan tersebut memungkinkan BNI memahami dinamika pasar tenaga kerja, tren skill masa depan, serta meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dan engagement kandidat. Melalui strategi tersebut, BNI juga berhasil memperkuat positioning sebagai salah satu employer of choice di industri perbankan nasional.

Nilai budaya BNI diwujudkan melalui empat nilai utama yakni profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan penyempurnaan tiada henti, yang kemudian diterjemahkan dalam enam semangat kerja atau 6 Karsa seperti agility, growth mindset, kolaborasi, hingga excellence in execution. Budaya tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang future-ready dan mampu bersaing di era digital.

Selain mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang, transformasi human capital yang dijalankan BNI juga selaras dengan upaya perusahaan dalam menyiapkan talenta unggul yang mampu menjawab tantangan era digital, analytics, dan sustainability.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem pembelajaran

dan pengembangan talenta yang agile, future-ready, serta mampu mendorong daya saing BNI di tingkat nasional maupun global," tutup Munadi.

Ke depan, BNI akan terus memperluas implementasi strategi human capital berbasis teknologi dan data analytics guna menciptakan organisasi yang semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan talenta berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 100 triliun.

Namun dana ini berpotensi disalurkan ke Surat Berharga Negara (SBN), bukan untuk kredit.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai tujuan pemerintah menambah penempatan dana salah satunya agar perbankan menyalurkan ke SBN.

Sebab pada penambahan penempatan dana SAL kali ini pemerintah tidak melarang perbankan menyalurkan dana ke SBN seperti yang sebelumnya dilakukan pada penempatan dana SAL Rp 200 triliun pada September 2025.

"Apakah ada potensi untuk disalurkan atau dimaksudkan dengan membeli SBN? Menurut saya ada saja," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2026).

Selain itu, menurutnya, perbankan akan cenderung menyalurkan tambahan penempatan dana itu ke SBN ketimbang kredit karena permintaan kredit saat ini juga masih lesu.

"Permintaan kredit ini kan juga masih belum membaik, untuk ekspansi kredit sendiri juga akan bergantung terhadap permintaan kredit itu sendiri dan permintaan kredit tentu akan bergantung juga pada daya beli sehingga pengusaha akan melakukan ekspansi," jelasnya.

Dengan penambahan likuiditas dari dana SAL tambahan ini perbankan dapat memborong SBN sehingga surat utang yang diterbitkan pemerintah ini permintaannya akan meningkat.

Hal ini, lanjutnya, akan berdampak pada tertahannya kenaikan imbal hasil (yield) SBN di tengah kondisi pasar yang tengah volatil akibat konflik Iran dan Israel.

"Itu juga dapat membantu agar yield kenaikan SBN itu sendiri dapat tidak begitu cepat naiknya. Itu yang perlu menjadi perhatian terkait dengan tujuan dari penempatan dana itu," ucapnya.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono juga mengungkapkan pendapat serupa.

Perbankan akan cenderung menyalurkan dana Rp 100 triliun ke SBN ketimbang kredit karena tidak ada larangan dari pemerintah.

Terlebih saat ini likuiditas perbankan berlimpah setelah pemerintah mengucurkan dana SAL dengan nilai total mencapai Rp 300 triliun sampai dengan saat ini.

Hal itu tecermin dari rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/NCD) sebesar 121,23 persen per Januari 2026 di atas ambang batas 50 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) 27,54 persen di atas ambang batas 10 persen.

"Suntikan dana SAL Rp 100 triliun itu patut diapresiasi. Karena dana itu boleh untuk membeli SBN, maka bank penerima dana akan senang memanfaatkannya untuk membeli SBN daripada untuk mengucurkan berupa kredit ke nasabah," ungkapnya kepada Kompas.com, Rabu.

Dia melanjutkan, penempatan dana SAL kali ini dapat mencegah peningkatan yield SBN yang dalam beberapa hari terakhir telah meningkat sekitar 0,4 persen.

"Dengan demikian, bank umum terutama yang menerima dana SAL tahap ketiga itu akan memiliki SBN lebih besar daripada bank umum lainnya," ujar Paul.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah di Himbara senilai Rp 100 triliun.

Dana dari SAL itu ditempatkan di Himbara sebelum Lebaran. "Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun masukin ke sistem perekonomian," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menjelaskan, penempatan dana tersebut dimaksud melonggarkan likuiditas perbankan yang mulai mengetat.

Menurutnya, kondisi ini tecermin dari kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga.

"Kalau bond yield naik 0,1 persen, saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4 persen, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem," jelas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber dana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India. 

Menurut Purbaya, dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Nantinya, ratusan ribu pikap itu digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelaurahan merah Putih (KDMP).

Purbaya menjelaskan pendanaan KDMP diperoleh melalui pinjaman ke bank-bank Himbara, termasuk pengadaan pikap untuk operasionalnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut setiap tahun.

"Komposisi dana (Koperasi) Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari bank Himbara. Kewajiban saya di Kemenkeu adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama enam tahun ke depan," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/2).

Namun, ia memastikan skema tersebut tidak akan menambah beban fiskal baru. Pasalnya, pembayaran cicilan dilakukan melalui realokasi anggaran yang sebelumnya sudah ada, termasuk dari Dana Desa.

"Untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan dari sisi fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah," jelasnya.

Purbaya memang telah mematok pengalokasian anggaran Dana Desa 2026 sebanyak 58,03 persen untuk pembangunan KDMP atau Kopdes Merah Putih.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari lalu.

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah mendukung implementasi KDMP. Di mana, angka penyesuaian tersebut dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa, atau senilai Rp34,57 triliun," menurut pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026.

Aturan itu menyebut pengalokasian Dana Desa akan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, serta peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 1-31 Januari 2026 mencapai 7.312 unit secara nasional, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari total tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 4.160 unit, melampaui capaian bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, penyaluran FLPP pada Januari 2026 diikuti Bank Syariah Nasional sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) 616 unit, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) 587 unit.

Namun, berdasarkan data internal BTN, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP perseroan hingga akhir Januari 2026 tercatat lebih tinggi, yakni 6.749 unit. Perbedaan angka tersebut terjadi karena sebagian kredit yang telah diakadkan masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, di mana perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

"Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah," ujar Nixon.

Pada 2026, lanjut Nixon, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari jumlah tersebut, BTN memperoleh alokasi sebanyak 172.000 unit.

Karena itu, Nixon menegaskan, BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

"Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran," tutur Nixon.

Dengan konsistensi kinerja sejak 2025 hingga awal 2026, BTN menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan perumahan rakyat serta institusi perbankan dengan kapasitas terbesar dalam mendukung pemerataan akses hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, PALEMBANG — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel tahun 2026 menyetujui pengusulan satu nama calon direktur utama (dirut) untuk mengisi posisi yang selama sekitar delapan bulan dijabat oleh pelaksana tugas.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan pengajuan nama baru tersebut dilakukan setelah calon sebelumnya tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Agenda RUPSLB yang paling esensial adalah mengisi kekosongan dirut. Tadi sudah disepakati satu nama untuk diajukan ke OJK, karena calon sebelumnya tidak lolos dan pengajuannya telah dibatalkan,” ujar Deru dalam konferensi pers usai RUPSLB, Kamis (12/2/2026).

Sebagai perwakilan pemegang saham, Deru belum bersedia mengungkap identitas calon tersebut. Dia hanya memberi petunjuk bahwa sosok yang diusulkan berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).“Inisialnya M.S. dan merupakan putra daerah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berharap calon dirut yang telah diusulkan dapat lolos uji OJK sehingga kepemimpinan definitif di bank pembangunan daerah tersebut segera terwujud.

Arsani menegaskan, dirut baru diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi Bank Sumsel Babel, termasuk dalam menetapkan suku bunga kredit yang tidak terlalu tinggi.

“Harapan kita, dirut baru nanti bisa menghadirkan kebijakan suku bunga yang tidak termasuk tertinggi di Indonesia. Bagaimana PNS pinjam di bank daerah sendiri tapi bunganya tinggi, padahal bupati dan wali kota juga pemegang saham. Ini yang ingin kita turunkan secara bertahap,” ujarnya.

Dia juga mendorong Bank Sumsel Babel bertransformasi menjadi bank yang lebih kompetitif dan berkelas nasional dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan profesional.

“Kita ingin Bank Sumsel Babel ke depan bisa menjadi bank yang go nasional, didukung SDM yang hebat, profesional, dan sejahtera. Dengan manajemen yang kuat dan tim yang solid, saya yakin perubahan itu bisa diwujudkan,” pungkasnya.