Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan dapat melesat hingga 20% apabila likuiditas tetap terjaga.

Purbaya beralasan, likuiditas perekonomian saat ini terpantau sangat memadai seperti yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money atau M0) yang mencapai 19,2% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pekan ketiga Maret 2026.

“Kalau kita lihat di sejarahnya, kalau base money tumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi, ini 'minyak-minyak' yang dibutuhkan oleh ekonomi, sudah diinjeksi ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Bendahara negara mengklaim, tingginya pertumbuhan uang primer tersebut tak lepas dari penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke perbankan pada bulan lalu.

Menurutnya, penempatan dana pemerintah tersebut membuahkan hasil positif sehingga kredit perbankan mampu tumbuh 9,4% pada akhir Februari 2026. Pertumbuhan ini, sambungnya, juga ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,2%.

Secara spesifik, Purbaya menyoroti pertumbuhan kredit investasi yang telah menyentuh angka 20,7%. Menurutnya, angka tersebut merupakan indikator kuat bahwa aktivitas dunia usaha saat ini berada dalam kondisi yang sangat kondusif.

“Kalau ini [M0] kita pertahankan di level hampir 19% itu, kredit akan menuju double digit di atas 20%. Tapi kita akan berhati-hati, jangan sampai juga ekonominya kepanasan. Jadi, kita monitor ini dari waktu ke waktu," tegasnya.

Sebagai catatan, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8% hingga 12%. Artinya, optimisme Purbaya jauh di atas target bank sentral.

Mekanisme Transmisi Penempatan Dana

Lebih lanjut, Purbaya membedah mekanisme transmisi dari kebijakan suntikan dana SAL Rp200 triliun pemerintah maupun kebijakan makroprodensial Bank Indonesia ke perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, dana dari bank sentral dan pemerintah menciptakan kondisi di mana perbankan kelebihan likuiditas. Akibatnya, perbankan akan menanggung biaya (cost) apabila dana tersebut hanya mengendap.

Selain itu, dia meyakini ruang penempatan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) maupun terbatas sehingga bank 'dipaksa' untuk segera menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Dalam proses penyaluran tersebut, perbankan akan berkompetisi mencari debitur dengan kualitas kredit terbaik hingga menengah. Kompetisi antarbank yang kini sama-sama memiliki likuiditas berlebih ini pada akhirnya menciptakan perang tarif yang menguntungkan sektor riil.

“Itu yang mendorong bunga-bunga di perbankan turun, bunga pinjaman juga turun, dan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menjawab kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penerbitan surat utang bank sentral alias Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Hal itu disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada saat menghadiri acara Financial Forum yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025). Forum tersebut juga dihadiri oleh Menkeu Purbaya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.

Kritik Purbaya mengenai SRBI kembali disampaikan olehnya di forum tersebut. Awalnya, dia turut menyoroti hal yang sama saat rapat dengan Komisi XI DPR pekan lalu. Dia menyoroti uang investor yang banyak lari ke SRBI kendati telah menginjeksi Rp200 triliun ke sistem keuangan melalui himbara dan Bank Jakarta. Uang itu adalah kas pemerintah di BI yang ditempatkan Purbaya pada September 2025 lalu.

Purbaya menyoroti pertumbuhan uang beredar alias base money (M0) yang sempat tumbuh hingga 13% pada September 2025 dan diyakini berkat keputusannya memindahkan kas pemerintah dari BI ke himbara. Namun, pertumbuhan base money justru melambat ke 7% pada Oktober 2025. Alhasil dia memutuskan untuk menambah Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Jakarta.

"Saya dengar katanya di perbankan agak ketat lagi sedikit sekarang, karena saya lihat yield obligasi saya [SBN pemerintah] naik lagi dari 5,9% ke 6,3% sekarang," ujarnya pada acara tersebut di BEI Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengaku bertanya-tanya ihwal apa yang menyebabkan pertumbuhan uang beredar melambat. Kemudian, dia menyebut adanya penyerapan uang besar ke SRBI, alias surat utang yang diterbitkan BI beberapa waktu lalu.

Purbaya menduga larinya uang di sistem ke SRBI turut memengaruhi pertumbuhan uang beredar yang melambat.

"Di BI itu ada penyerapan uang lebih di SRBI mungkin untuk menjaga nilai tukar, ya? Saya enggak tahu, tetapi yang jelas ada penyerapan uang lebih di sana yang menekan itu [pertumbuhan base money] ke bawah," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Destry Damayanti pun merespons bahwa bank sentral menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas, sedangkan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, Destry menjelaskan bahwa tidak berarti kebijakan moneter bank sentral hanya bersifat kontraksi. Dia menyebut BI pun melakukan ekspansi kebijakan moneter. Salah satunya dengan membeli SBN pemerintah hingga senilai Rp290 triliun sejak awal tahun.

"Mungkin saya juga mengimbangi dengan yang pak Menteri Keuangan sampaikan tadi, bahwa BI tidak hanya kontraksi, tetapi BI juga ada ekspansinya. Yaitu kami membeli SBN sepanjang 2025 sudah sekitar Rp290 triliun," terangnya pada forum tersebut.

Selain pembelian SBN, BI turut menyediakan layanan FX swap maupun repo untuk perbankan. Nilai akumulasinya masing-masing sudah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Adapun mengenai SRBI, Destry menyebut langkah kontraksi yang dilakukan bank sentral adalah dalam rangka manajemen likuiditas sekaligus menjaga stabilitas. Dia menyebut saat terjadi aliran modal asing keluar (outflow) secara besar, SRBI berfungsi sebagai trigger untuk menarik kembali aliran modal investor (inflow).

Caranya, lanjut Deputi Gubernur Senior BI dua periode itu, dengan menaikkan suku bunga SRBI. Hal itu dilakukan setelah suku bunga SRBI turun sangat dalam mengikuti BI rate yang sudah turun 125 basis poin (bps) tahun ini.

"SRBI itu turunnya dalam sekali, jadi suku bunga turun 125 basis poin, SRBI turun sampai 200 basis poin. Kami coba normalisasi rate-nya SRBI, naik sedikit memang dibanding tiga minggu yang lalu, tetapi kami lihat ada inflow yang mulai masuk. Masuk ke SRBI dan masuk ke SBN," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini keputusannya menambah dana ke himbara senilai Rp76 triliun setelah Rp200 triliun pertama akan memperbaiki kondisi ekonomi. Hal itu kendati pertumbuhan kredit Oktober 2025 justru dilaporkan melambat.

Purbaya mengeklaim dampak dari injeksi Rp200 triliun ke sistem perekonomian melalui himbara itu sudah membuahkan hasil. Indeks penjualan ritel dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai membaik utamanya setelah demo di berbagai wilayah akhir Agustus lalu.

"Pertama Rp200 triliun, kemudian saya tambah lagi Rp76 triliun. Saat saya tambah Rp200 triliun, akibatnya apa? Saya pengamat, saya ekonom yang suka campur-campur, fiskal, monitor, saya pakai semuanya, pokoknya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Yang saya mau jalankan adalah supaya fiskal jalan, monitor jalan, real sector jalan," terangnya pada acara Ecoverse 2025 dan Launching Bloomberg Businessweek Indonesia, Kamis (20/11/2025).

Purbaya kembali menyampaikan bahwa salah satu indikator perekonomian yang terus diperhatikan olehnya adalah pertumbuhan uang beredar di masyarakat, atau base money (M0).

Merujuk pada ekonom asal Amerika Serikat (AS) Milton Friedman, dia menilai pertumbuhan uang yang rendah menunjukkan ekonomi sedang ditahan serta sebaliknya.

Kondisi base money, terangnya, sempat tumbuh 13% pada September 2025 atau pada bulan yang sama ketika dia pertama kali menginjeksi kas pemerintah Rp200 triliun ke himbara. Namun, dia menyoroti pertumbuhannya pada Oktober 2025 melambat ke 7%.

"Oktober turun lagi ke 7%, wah saya bilang kalau gitu masih kurang. Makanya saya tambah lagi nih Rp76 triliun ke perekonomian hari Jumat lalu. Jadi ada gas lagi sedikit di ekonomi. Jadi saya pelihara kondisi di perekonomian supaya ada ruang untuk tumbuh terus," terang mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Injeksi Purbaya Tak Mempan

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu per 10 November 2025 lalu kembali memindahkan kas pemerintah di BI senilai Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta.

Injeksi baru ke Mandiri, BNI dan BRI masing-masing sebesar Rp25 triliun, menambah likuiditas dari kas pemerintah yang sudah disuntikkan sebelumnya yakni masing-masing Rp55 triliun pada September lalu.

Kemudian, Kemenkeu juga menyuntikkan kas pemerintah pusat ke Bank Jakarta yang notabenenya adalah bank pembangunan daerah (BPD) senilai Rp1 triliun.

Namun demikian, Bank Indonesia (BI) justru melaporkan bahwa pertumbuhan kredit selama Oktober 2025 hanya 7,35% secara tahunan (yoy) atau melambat dari September 2025 yakni 7,7% (yoy).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Gubernur bank sentral dua periode itu menyebut transmisi kebijakan suku bunga acuan yang sudah rendah belum tinggi ke perbankan.

Sebab, penurunan BI rate oleh bank sentral sudah sebesar 125 basis poin, namun suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

Menurut Perry, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah injeksi likuiditas ke himpunan bank milik negara (Himbara) dengan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI).

Dia menyebut sudah ada dua himbara yang meminta tambahan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Senin (13/10/2025), Purbaya menyebut realisasi penyerapan dana pemerintah di lima himbara sebelumnya senilai Rp200 triliun sudah bagus.

Menkeu yang baru sebulan lebih menjabat itu belum mengestimasi berapa tambahan dana yang siap diinjeksi lagi ke himbara. Dia menyebut semuanya tergantung kesiapan perbankan. Namun, dia memastikan pihaknya masih memiliki kas sekitar Rp250 triliun lagi di BI, setelah sebelumnya Rp200 triliun telah dipindahkan pada September lalu.

"Kalau mau nambah pun kami enggak akan kasih tau anda lagi sekarang, karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes, si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan. Mereka enggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Enggak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya enggak mengubah anggaran sama sekali," terangnya kepada wartawan, dikutip Selasa (14/10/2025).

Menurut Purbaya, dia terbuka dengan peluang menambah injeksi dana itu karena pasokan uang beredar di masyarakat atau dikenal dengan istilah M0, baru tumbuh sebesar 13% setelah penempatan dana Rp200 triliun bulan lalu. Dia menyebut pertumbuhannya harus mencapai 20%.

Oleh sebab itu, dia akan melihat bagaimana realisasi penyerapan Rp200 triliun sebelumnya dan dampaknya ke pertumbuhan base money. Di sisi lain, dia menilai kebijakannya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di atas 5,5% (yoy).

Sudah ada beberapa himbara yang menyatakan keinginan untuk menerima injeksi dana tambahan. Beberapa di antaranya adalah BRI dan BNI, yang sebelumnya masing-masing sudah menerima Rp55 triliun.

"Kita lihat nanti seperti apa, tapi saya pikir sih sementara sudah cukup. Saya tambah juga sekarang nanti ke depan akan diam-diam. Kecuali untuk yang BPD [bank pembangunan daerah]," terangnya.