JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

Alasannya karena jaringan ladang gas dan pipa di AS terlampau luas untuk bisa mengukur kadar metana secara spesifik per kargo kapal. Ditambah ketidakpastian sanksi denda dari Eropa membuat para pengusaha AS takut dan mulai ogah-ogahan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan pembeli di Eropa.

Ironi Geopolitik

Situasi yang dialami eropa menjadi bentuk ironi terbesar. Pasanya sebelum tahun 2022, pemerintah barat berulang kali menuduh Kremlin menggunakan pasokan gas sebagai alat pemerasan politik (geopolitical weapon).

Kini setelah Eropa 100% bergantung pada LNG Amerika dan dihantam rekor lonjakan tarif listrik tertinggi, justru Washington yang secara terbuka mendikte kebijakan hukum Eropa menggunakan kartu as pasokan gas.

Meskipun ditekan habis-habisan, Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen secara tegas menolak untuk melunakkan undang-undang tersebut. Jorgensen bersikeras bahwa Brussels tidak akan menggadaikan standar kelestarian lingkungan demi tunduk pada tekanan para pemasok.

Perseteruan panas ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan darurat pada pertemuan para menteri energi Uni Eropa di Luxembourg.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali mengguncang panggung perdagangan internasional. Melalui pernyataan keras di akun Truth Social pribadinya, Trump mengancam akan menjatuhkan tarif impor 100% tanpa ampun terhadap negara manapun yang nekat memberlakukan pajak layanan digital (digital services tax) terhadap raksasa teknologi asal Amerika.

Langkah sepihak ini diprediksi akan memicu efek domino yang mengerikan pada stabilitas ekonomi global, mengingat ancaman Trump ini akan langsung membatalkan atau melangkahi seluruh perjanjian dagang internasional yang sudah disepakati sebelumnya.

"Negara mana pun yang memaksakan pajak tersebut akan segera berhadapan dengan Tarif 100% untuk semua jenis barang yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump.

Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian



"Tarif ini akan menggantikan perjanjian dagang yang dibuat dengan negara tersebut, baik yang sudah diterapkan, ditandatangani, maupun yang belum!"

Melindas Kesepakatan Uni Eropa: Raksasa Silicon Valley Jadi Tameng

Gertakan radikal Trump ini muncul hanya sehari setelah Dewan Uni Eropa (UE) menyetujui komitmen penghapusan sisa bea masuk atas barang-barang AS berdasarkan kesepakatan bersama tahun lalu. Bukannya meredam ketegangan, Trump justru menaikkan tensi konflik ke tingkat tertinggi demi melindungi dominasi raksasa Silicon Valley seperti Google, Apple, Microsoft, dan Meta dari incaran pajak Eropa.

Hingga saat ini, beberapa negara Eropa memang sudah dan sedang merencanakan pemungutan pajak atas pendapatan digital raksasa AS yang meraup untung besar di wilayah mereka. Sebut saja Prancis, Italia, dan Spanyol yang masing-masing telah memberlakukan pajak digital sebesar 3%.

Selain itu Inggris menerapkan tarif pajak 2% yang menyasar mesin pencari besar, media sosial, dan platform marketplace. Lalu Turki dan Austria, masing-masing memberlakukan tarif agresif sebesar 7,5% dan 5%.

Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS



Pemerintah AS berulang kali menuduh bahwa aturan regulasi Eropa, termasuk Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act) dan Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act), sengaja dirancang secara tidak adil untuk menjegal korporasi teknologi AS atas nama "Kedaulatan Digital".

Prancis Mulai Tendang Teknologi AS

Narasi perseteruan antara nasionalisme ekonomi Eropa melawan hegemoni teknologi Amerika selalu menjadi sorotan. Prancis menjadi motor penggerak utama yang paling berani menantang AS, di bawah komando Presiden Emmanuel Macron.

Paris secara bertahap mulai memigrasikan sejumlah layanan publiknya agar tidak lagi ketergantungan pada perangkat lunak Microsoft, serta melancarkan aksi regulasi ketat terhadap platform X milik Elon Musk.

Bahkan baru-baru ini, badan intelijen dalam negeri Prancis (DGSI) secara mengejutkan mengumumkan akan mendepak perangkat lunak AI buatan raksasa pertahanan AS, Palantir, untuk digantikan dengan teknologi kecerdasan buatan alternatif buatan domestik sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia kembali memperoleh akses ekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa setelah tercantum dalam regulasi terbaru Uni Eropa yang memuat daftar negara yang diizinkan mengekspor komoditas tersebut ke kawasan itu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengatakan perkembangan tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku usaha perikanan budi daya yang sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran.

“Kabar ini tentu melegakan karena sebelumnya pelaku usaha sempat khawatir karena Indonesia belum tercantum dalam daftar negara yang dapat mengekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa di dalam Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598,” kata Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia kembali masuk dalam daftar negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budi daya ke Uni Eropa melalui Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1189 yang ditetapkan pada 4 Juni 2026.

Menurut Ishartini, keberhasilan tersebut merupakan hasil komunikasi dan negosiasi intensif yang dilakukan KKP sebagai otoritas kompeten dengan Uni Eropa.

KKP, lanjut dia, terus melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk melalui pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan Uni Eropa (DG SANTE) di Brussels, Belgia.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh berbagai pihak, mulai dari Delegasi Uni Eropa di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Perdagangan.

“Sepanjang proses negosiasi, KKP bergerak proaktif dan intensif untuk memastikan kepentingan pelaku usaha budi daya terjaga. Dengan tercantumnya Indonesia dalam daftar tersebut, akses produk perikanan budi daya ke pasar EU tetap terbuka dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ishartini menuturkan Uni Eropa merupakan salah satu pasar potensial bagi produk perikanan dunia. Organisasi yang beranggotakan 27 negara itu memiliki tingkat konsumsi produk perikanan sekitar 24-25 kilogram per kapita per tahun.

Selain itu, rata-rata pendapatan penduduk Uni Eropa yang mencapai sekitar 37.900 euro per tahun menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar yang menjanjikan bagi produk perikanan Indonesia.

KKP mencatat saat ini Uni Eropa menempati posisi kelima sebagai tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas perikanan budi daya yang diekspor ke kawasan tersebut antara lain udang, bandeng, dan kelompok ikan lele (catfish).

Selain itu, ikan nila atau tilapia yang dikenal sebagai aquatic chicken juga disebut menjadi salah satu komoditas andalan baru Indonesia untuk pasar Uni Eropa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BERLIN - Mantan Kepala Angkatan Laut (AL) Jerman, Kay-Achim Schonbach, memperingatkan bahwa Jerman dan Uni Eropa bisa "berjalan tanpa sadar" menuju perang melawan Rusia atau terlibat dalam perang di Ukraina. Alasannya, blok Eropa telah meninggalkan keterlibatan diplomatik dengan Moskow.

Schonbach mengundurkan diri pada awal tahun 2022 setelah memicu kegemparan politik dengan berargumen bahwa Rusia bertindak untuk melindungi kepentingan keamanannya daripada mencari konfrontasi dengan Barat.

Dalam wawancara dengan Berliner Zeitung, Schonbach mengatakan dia tidak akan mengubah substansi komentar yang membuatnya mengundurkan diri itu, dengan alasan bahwa Eropa melewatkan kesempatan untuk mencegah eskalasi konflik Ukraina. "Dengan gagal menghormati hak Federasi Rusia atas visinya sendiri tentang arsitektur keamanan di perbatasan baratnya," katanya.

Schonbach menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas di Eropa hanya mungkin terjadi dengan, dan bukan melawan, Rusia.

Dia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa mengingat arah mereka saat ini, Jerman dan Uni Eropa dapat melampaui dukungan yang sah untuk Ukraina. "Dan berjalan tanpa sadar dalam peran sebagai pihak yang berperang," katanya.

"Hanya di Ukraina diplomasi ditolak secara kategoris," ujarnya, yang dikutip Russia Today, Jumat (12/6/2026). "Jerman telah menyia-nyiakan puluhan tahun rekonsiliasi pascaperang dengan Moskow melalui moralisasi dan kemarahan yang benar," paparnya.

Schonbach juga mengatakan kontak antara Angkatan Laut Jerman dan Rusia sekarang "benar-benar terputus", sesuatu yang menurutnya tidak terjadi bahkan pada puncak Perang Dingin.

Peringatannya muncul ketika anggota NATO Eropa terus memperluas pengeluaran militer dan memperkeras retorika mereka terhadap Moskow.

Presiden Ceko Petr Pavel baru-baru ini mendesak NATO untuk "menunjukkan taringnya" kepada Rusia, sementara para komandan senior Barat menyerukan agar Eropa bersiap untuk kemungkinan perang tahun 2030 dengan Moskow.

Di Jerman, tokoh oposisi dari sayap kanan AfD dan BSW pimpinan Sahra Wagenknecht juga secara konsisten mengkritik kebijakan Berlin terhadap Ukraina, menyerukan dialog baru dengan Rusia, penghentian pengiriman senjata ke Kyiv, dan peninjauan kembali sanksi yang menurut mereka telah menghancurkan ekonomi Jerman sendiri.

Moskow berulang kali membantah klaim bahwa mereka berencana untuk menyerang NATO atau Uni Eropa, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutnya sebagai "omong kosong" dan "provokasi" yang digunakan untuk membenarkan militerisasi.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menekankan bahwa Rusia tidak berniat menyerang Eropa kecuali diserang terlebih dahulu, dan menuduh kepemimpinan Jerman dan Uni Eropa mengubah blok tersebut menjadi "Reich Keempat".

YEREVAN - Partai pro-Barat yang berkuasa di Armenia telah memenangkan pemilu parlemen. Ini sekaligus menjadi konfirmasi pergeseran negara tersebut menuju Uni Eropa dan menjauh dari sekutu tradisionalnya, Rusia.

Hasil akhir pemilu parlemen di negara kecil Kaukasus Selatan ini menunjukkan partai Kontrak Sipil (Civil Contract) pimpinan Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengamankan mayoritas kursi parlemen. Sedangkan aliansi Strong Armenia (Armenia yang Kuat), yang dipimpin oleh miliarder Rusia-Armenia Samvel Karapetyan, memenangkan 25% kursi parlemen.

Hasil ini disambut baik di Brussels, tetapi menjadi pukulan telak bagi Rusia yang berupaya keras mempertahankan pengaruh di negara sekutunya. Kemenangan partai Kontrak Sipil akan memperkuat posisi Pashinyan saat dia mengejar tujuan utamanya yang sensitif secara politik: perjanjian perdamaian dengan musuh lama Armenia; Azerbaijan, dan normalisasi hubungan dengan Turki.

“Rakyat Armenia memilih perdamaian, kemakmuran regional, dan kerja sama regional, dan saya berharap ini akan disambut dengan respons positif dari Turki dan Azerbaijan,” kata Pashinyan di markas kampanyenya saat hasil pemilu mulai masuk, sebagaimana dikutip The Guardian, Selasa (9/6/2026).

Pashinyan menambahkan bahwa Armenia akan terus memperdalam hubungan dengan Barat sambil mempertahankan keanggotaannya di Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), blok ekonomi yang dipimpin Rusia.

Mantan jurnalis yang meraih kekuasaan selama Revolusi Beludru 2018 dengan janji untuk membongkar sistem oligarki Armenia, Pashinyan telah berkampanye dengan platform perdamaian, dengan alasan bahwa mengakhiri konfrontasi negara itu selama beberapa dekade dengan negara-negara tetangganya akan membuka peluang ekonomi, meningkatkan keamanan, dan mengurangi ketergantungannya pada Rusia.

Perdana menteri tersebut, yang dikenal karena retorika populisnya dan terkadang memecah belah, telah berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Eropa, menunjukkan bahwa masa depan Armenia terletak pada integrasi yang lebih dalam dengan Barat dan menyatakan harapan bahwa negara itu suatu hari nanti dapat bergabung dengan Uni Eropa.

Para pemimpin Eropa dengan cepat mengucapkan selamat kepada Pashinyan. Dalam sebuah pesan di X, presiden komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memuji kemenangannya sebagai bukti "Armenia yang demokratis" yang "semakin dekat dengan Eropa". Dia menambahkan: "Armenia dapat mengandalkan kami."

Pashinyan juga menerima dukungan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menggambarkannya sebagai "teman dan pemimpin yang hebat". AS telah mengambil peran yang semakin menonjol dalam upaya untuk menengahi perjanjian perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan.

Pemungutan suara yang digelar hari Minggu tersebut adalah pemilu parlemen nasional pertama sejak Armenia kehilangan Nagorno-Karabakh dalam konflik dengan Azerbaijan pada tahun 2023. Itu menjadi kekalahan traumatis yang mengakhiri lebih dari tiga dekade kendali Armenia atas wilayah sengketa tersebut.

Reaksi Kecewa Rusia

Rusia menyuarakan kekecewaan setelah partainya PM Pashinyan yang pro-Barat menang pemilu Armenia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Pashinyan tidak boleh salah mengartikan kemenangan itu sebagai izin untuk secara sepihak mengubah arah strategis negaranya.

Rusia adalah mitra dagang terpenting bagi Armenia dan menampung komunitas diaspora Armenia terbesar.

"Pemilu tersebut dilakukan dengan latar belakang tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap oposisi dan campur tangan Barat, terutama oleh Uni Eropa," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

“Seluruh kampanye pemilu dan pemungutan suara diwarnai oleh represi berat oleh otoritas Armenia terhadap partai dan gerakan oposisi, aktivis dan pendukung mereka,” lanjut kementerian tersebut.

“Gereja Apostolik Armenia, yang sangat dihormati di negara itu, juga ‘dihancurkan’ oleh kampanye penganiayaan," imbuhnya.

Kementerian itu mengatakan dukungan signifikan untuk partai-partai oposisi yang tidak sependapat dengan proposal Pashinyan guna menyelaraskan Armenia dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa partai Kontrak Sipil tidak memiliki monopoli kekuasaan dan harus mempertimbangkan risiko penolakan kebijakan yang dinyatakannya oleh masyarakat yang terpolarisasi.

Para pejabat Rusia sebelumnya menyarankan agar Yerevan mengadakan referendum tentang arah masa depan Armenia, memperingatkan bahwa klaim Pashinyan bahwa negara itu dapat memiliki hubungan dekat dengan Uni Eropa dan Rusia hanyalah angan-angan.

Menurut Moskow, Brussels berusaha melemahkan Rusia, sementara zona perdagangan bebas Uni Eropa memiliki standar yang tidak sesuai dengan Ruang Ekonomi Eurasia, zona perdagangan bebas tempat Rusia berada.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan selesai pada semester II tahun ini, sehingga dapat diimplementasikan pada awal 2027.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” kata Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pada Jumat (5/6), Menko Airlangga dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA agar dapat diselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

Pembahasan tersebut diselenggarakan dalam pertemuan bilateral di tengah rangkaian agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal.

Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

IEU-CEPA dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Salah satu manfaat utama yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA yakni penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif.

Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Dalam pertemuan pada Jumat (5/6), Menko Airlangga dan Komisioner Maros tidak hanya membahas IEU-CEPA melainkan juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” kata Airlangga.

Kerja sama pada sektor tersebut dinilai memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.

“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, yang mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.

Menko Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.

Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan tenis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss.

Lebih lanjut, kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan juga diwujudkan melalui program magang staf Kemenko Perekonomian di Sekretariat OECD yang saat ini memasuki gelombang kedua dan akan berlanjut ke gelombang ketiga. Langkah ini juga diperkuat dengan rencana penguatan jejaring bersama diaspora Indonesia yang saat ini berkarir di lingkungan OECD.

Selain membahas agenda aksesi, pertemuan bilateral itu turut mendiskusikan respons global terhadap eskalasi konflik internasional yang berdampak pada stabilitas harga minyak dunia dan inflasi.

Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency (IEA) sebagai badan afiliasi OECD untuk mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis demi meredam gejolak harga komoditas global.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengancam Armenia, sekutu lama Moskow. Ancamannya adalah negara itu tak akan lagi mendapat pasokan minyak dan gas murah dari Rusia jika tetap ingin bergabung dengan Uni Eropa (UE).

Ancaman Putin muncul menjelang pemilu parlemen di Armenia, yang akan digelar pada hari Minggu. Menurut jajak pendapat, Civil Contract—partainya Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan yang condong ke Barat—berpotensi menang.

Ancaman Putin bukanlah ancaman kosong. Armenia, negara terkurung daratan dengan 3 juta penduduk dan memiliki hubungan berabad-abad dengan Rusia, sangat bergantung pada Moskow. Sebelumnya, Rusia telah memberlakukan larangan sementara terhadap ekspor penting Armenia menjelang pemungutan suara pemilu.

Kata-kata Putin mencerminkan kebenaran yang tidak nyaman bagi Moskow. Setelah lebih dari empat tahun berperang di Ukraina tanpa ada tanda-tanda berakhir, Rusia melancarkan aksi pertahanan yang semakin intensif dan kompleks di seluruh dunia untuk mencoba mempertahankan pengaruh geopolitiknya.

Sementara Moskow mencurahkan sumber daya ke dalam perang di Ukraina, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah menekan sekutu dan kepentingan tradisional Rusia, baik di wilayah yang dianggap Moskow sebagai halaman belakangnya sendiri maupun di tempat yang lebih jauh.

Dari Havana dan Caracas, dari Beograd hingga stepa Asia Tengah, dan bahkan di Afrika Barat, di mana pasukan Moskow membantu memerangi kelompok Islamis, pengaruh Rusia berada di bawah tekanan.

Armenia, penerima bantuan Rusia sejak lama dan rumah bagi pangkalan militer Rusia, menandatangani perjanjian kemitraan dengan AS bulan lalu dan Pashinyan mendapat dukungan penuh dari Presiden AS Donald Trump.

Armenia mengesahkan undang-undang tahun lalu yang menetapkan dasar hukum untuk bergabung dengan Uni Eropa.

“Tentu saja kami sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah Armenia yang berupaya mendekatkan diri dengan komunitas Euro-Atlantik yang kebijakan intinya diarahkan melawan Moskow,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang dilansir Reuters, Kamis (4/6/2026).

“Anglo-Saxon secara terbuka membual tentang ‘melepaskan’ Armenia, seperti yang mereka katakan, dari pelukan ‘Rusia yang otoriter'," lanjut dia.

Para blogger dan analis perang Rusia mengatakan Moskow menghadapi upaya terkoordinasi dan sebagian besar dari Barat untuk menyingkirkannya dari wilayah Kaukasus Selatan yang lebih luas.

“Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan tentang adaptasi strategi Rusia (untuk merangkul kekuatan lunak dan pengaruh ekonomi) menjadi kunci,” kata saluran Telegram Rusia “The Secret Chancery,” yang memiliki lebih dari 400.000 pengikut.

Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Rusia mengatakan Moskow dapat melihat bahwa negara-negara seperti Armenia “semuanya menunggu untuk melihat bagaimana perang [di Ukraina] berakhir” dan beberapa sudah membangun hubungan baru sementara Moskow sebagian besar teralihkan perhatiannya ke tempat lain.

Bagi Moskow, penyelenggaraan pertemuan para pemimpin Eropa oleh Armenia, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bulan lalu, adalah puncaknya.

Sejak saat itu, Rusia telah melarang sementara impor banyak barang Armenia, memperingatkan bahwa mereka mungkin akan memutus ekspor minyak, gas, dan berlian mentah yang murah, menyarankan Armenia dapat dikeluarkan dari Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), blok perdagangan yang dipimpin Rusia, dan memanggil pulang duta besarnya ke Armenia untuk konsultasi.

Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia yang berpengaruh dan blakblakan, mengisyaratkan bahwa PM Armenia Nikol Pashinyan, jika tidak berhati-hati, dapat mengalami nasib yang sama dengan revolusioner Bolshevik Leon Trotsky yang dibunuh Josef Stalin dengan kapak es.

Sementara itu, Trump, yang diharapkan Moskow akan memaksa Ukraina untuk mengajukan perdamaian, telah menargetkan tiga negara yang secara tradisional bersahabat dengan Rusia: Iran, Venezuela, dan Kuba.

Tindakannya telah menaikkan harga minyak, memberikan sedikit keringanan bagi perekonomian Rusia yang terpuruk, tetapi telah mengungkap ketidakmampuan Moskow untuk secara berarti membantu teman-teman lamanya. Havana baru menerima satu pengiriman minyak Rusia sejauh ini.

Di Eropa, Moskow mengeluh menghadapi benua yang semakin bermusuhan dan mempersenjatai diri kembali sambil menawarkan prospek keanggotaan Uni Eropa kepada negara-negara tempat Rusia pernah berkuasa.

Sekutu Putin, Viktor Orban, kehilangan kekuasaan di Hongaria pada bulan April, membebaskan miliaran euro dana Uni Eropa untuk Budapest.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic, sekutu Rusia lainnya, berada di bawah tekanan, dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menghapus kebijakan bebas visa bagi warga Rusia karena Beograd berupaya menjadi anggota Uni Eropa.

Rusia merasakan tekanan di Transnistria, sebuah enklave separatis pro-Rusia yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Moldova, yang kepemimpinan politiknya ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Rusia khawatir tentang apa yang dianggapnya sebagai pengaruh Barat yang semakin meluas di Asia Tengah, sementara di Kaukasus Selatan, Putin mencoba untuk melewati masa sulit dalam hubungan dengan Azerbaijan yang kaya minyak, yang telah memperkuat hubungan dengan Barat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia untuk melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026, dengan misi utama untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 2026 di Paris.

“Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD.

Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi.

OECD bahkan mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut. Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia.

Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Menko Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Setelah dari Paris, perjalanan akan dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026 mendatang.

Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU.

Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PARIS - Uni Eropa secara resmi bergabung dengan Pax Silica, sebuah inisiatif yang dipimpin AS yang mengoordinasikan rantai pasokan chip AI dan kontrol ekspor untuk melawan China. Keputusan ini menyusul diskusi internal selama beberapa minggu karena kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat membahayakan otonomi regulasi Uni Eropa.

Apa Itu Pax Silica? Aliansi UE dan AS untuk Melawan Dominasi AI China

1. Koordinasi Ekspor dan Investasi dalam Chip Canggih

Melansir Euro News, Uni Eropa akan bergabung dengan Pax Silica, sebuah inisiatif yang dipimpin Washington untuk mengoordinasikan kontrol ekspor dan investasi bersama dalam chip canggih yang bertujuan untuk mengekang kebangkitan teknologi China, khususnya di bidang AI.

Dalam beberapa minggu terakhir, Brussel telah memperdebatkan apakah akan bergabung dengan inisiatif yang diluncurkan AS Desember lalu untuk mengamankan rantai pasokan global untuk chip AI, mineral penting, dan teknologi canggih.

Inggris, Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia telah bergabung, begitu pula tiga negara anggota Uni Eropa — Yunani, Finlandia, dan Swedia.

2. Diprotes Prancis karena Dianggap Menjajah Kedaulatan Teknologi UE

Namun, inisiatif ini tidak luput dari kritik. Prancis termasuk di antara para skeptis yang paling vokal, menganggapnya sebagai upaya untuk menjajah Eropa dan bertentangan dengan agenda kedaulatan teknologi Uni Eropa, yang berupaya mengurangi ketergantungan strategis pada pemasok asing, termasuk pemasok Amerika.

Meskipun demikian, para duta besar Uni Eropa dijadwalkan untuk menyetujui inisiatif tersebut pada hari Rabu. Pada hari yang sama, Brussel dijadwalkan untuk mempresentasikan paket langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian teknologinya, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan chip buatan Eropa dan memastikan bahwa aplikasi cloud sektor publik yang paling sensitif tetap dihosting di Eropa.

Perusahaan-perusahaan AS — khususnya Nvidia — mendominasi desain chip AI canggih yang mendukung generasi terbaru sistem AI. Eropa, di sisi lain, memegang kendali penting dalam rantai pasokan melalui perusahaan Belanda ASML, yang mendominasi produksi mesin yang digunakan untuk memproduksi chip.

3. Mengamankan Rantai Pasokan Teknologi

Komisi Eropa mendorong pemerintah Uni Eropa untuk bergabung dengan Pax Silica sebagai sebuah blok, dengan alasan bahwa hal itu akan membantu berkoordinasi dengan mitra yang berpikiran sama dalam rantai pasokan teknologi dan menciptakan peluang bagi bisnis Eropa.

Tekanan pada Brussel untuk bergabung secara kolektif meningkat dalam beberapa minggu terakhir, setelah beberapa ibu kota Uni Eropa bergerak maju sendiri-sendiri. Berdasarkan perjanjian perdagangan Uni Eropa-AS, blok tersebut juga akan membeli "setidaknya chip AI AS senilai USD40 miliar (€37 miliar)," menurut pernyataan bersama.

Paris dan beberapa ibu kota lainnya meminta klarifikasi tentang tata kelola inisiatif tersebut, hubungannya dengan G7, dan apakah hal itu dapat mengganggu otonomi regulasi Uni Eropa, terutama pada kontrol ekspor dan penyaringan investasi asing langsung.

Sebaliknya, Jerman, Italia, dan Belanda sangat mendukung, menekankan perlunya Uni Eropa untuk menunjukkan persatuan di hadapan Washington.

4. Tidak Mengikat secara Hukum

Setelah berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri AS, Komisi Eropa mengkonfirmasi bahwa Deklarasi Pax Silica tidak mengikat secara hukum; itu adalah pernyataan politik yang tidak akan mengganggu pengambilan keputusan internal Uni Eropa.

Persetujuan dari para duta besar pada hari Rabu akan menjadi langkah formal pertama menuju bergabungnya Uni Eropa dengan Pax Silica. Dukungan menteri masih diperlukan, dan bisa datang paling cepat minggu depan, menurut informasi Euronews.

MOSKOW - Uni Ekonomi Eur-Asia (EAEU), sebuah blok ekonomi pimpinan Rusia, telah menekan anggotanya; Armenia, untuk mengadakan referendum nasional guna memilih tetap berada di EAUE atau beralih ke Uni Eropa (UE). Tekanan ini muncul setelah perseteruan antara Rusia dan Armenia semakin meruncing.

Pada pertemuan Supreme Eurasian Economic Council di Astana pada 29 Mei, presiden dari empat negara anggota EAEU—Rusia, Kazakhstan, Belarusia, dan Kyrgyzstan—mengadopsi pernyataan mengenai Armenia.

“Kami sepakat bahwa Republik Armenia harus mengadakan referendum nasional sesegera mungkin mengenai bergabung dengan Uni Eropa atau tetap menjadi anggota Uni Ekonomi Eur-Asia,” bunyi pernyataan tersebut.

Para penandatangan mengatakan posisi mereka mencerminkan langkah-langkah yang telah diambil Armenia menuju keanggotaan Uni Eropa.

Dokumen tersebut secara khusus menyebutkan pengesahan undang-undang “Tentang Peluncuran Proses Aksesi Armenia ke Uni Eropa” oleh parlemen Armenia pada tahun 2025, dan dukungan Uni Eropa terhadap aspirasi Eropa Armenia dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan setelah KTT Armenia–UE pertama pada 5 Mei 2026.

Para pemimpin negara anggota EAEU mengatakan persiapan Armenia untuk kemungkinan aksesi Uni Eropa menciptakan risiko signifikan terhadap keamanan ekonomi negara-negara anggota EAEU.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia telah memutuskan untuk menyiapkan laporan tentang penangguhan penerapan Perjanjian EAEU terhadap Armenia. Mereka berencana untuk mempresentasikan laporan tersebut pada Desember 2026.

Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan telah menolak seruan agar segera mengadakan referendum tentang keluar Armenia dari EAEU untuk bergabung dengan UE.

Penolakan dari Pashinyan terjadi pada hari Senin ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon, yang dilaporkan media setempat, untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya.

Putin menegaskan bahwa keanggotaan UE dan EAEU sekaligus tidak mungkin bagi Armenia. Putin juga memberikan ancaman terselubung, memperingatkan Armenia agar tidak mengejar ambisi Baratnya, dan mencatat bahwa "skenario Ukraina" telah dimulai dengan aspirasi Kyiv untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Dalam pidato video yang disiarkan di media sosial, Pashinyan menyatakan bahwa pemerintah di ibu kota Yerevan akan terus bekerja dalam kerangka EAEU hingga pilihan antara kedua blok tersebut "menjadi tak terhindarkan", dan mencatat bahwa referendum apa pun sebelum Armenia secara resmi mengajukan status kandidat Uni Eropa tetap murni teoretis.

"Mengadakan referendum untuk pilihan teoretis tentu saja tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan," kata Pashinyan, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (2/6/2026), menggambarkan hubungan dengan Rusia berada dalam "fase transformasi".

Baik Kremlin maupun Yerevan mengatakan bahwa Putin telah menelepon Pashinyan untuk membahas hasil KTT, dan untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya.

Namun, Rusia telah meningkatkan tekanan pada Armenia secara signifikan menjelang pemilihan parlemen di negara Kaukasus tersebut pada 7 Juni.

Pada akhir pekan, Moskow memanggil pulang duta besarnya untuk Armenia untuk konsultasi.

Pada hari Senin, badan pengawas pertanian Rusia menangguhkan impor ikan dan makanan laut dari Armenia, dengan alasan pelanggaran kesehatan.

Embargo tersebut menghantam sektor vital yang mengirimkan 30 persen ekspornya ke Rusia, dan menyusul larangan perdagangan terhadap produk pertanian Armenia, bunga, air mineral, dan alkohol—taktik umum yang digunakan Moskow yang tidak senang dengan bekas koloninya.

Di sisi lain, Uni Eropa menuduh Moskow mencoba melumpuhkan ekonomi Armenia.