Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah sepanjang periode perdagangan 18–22 Mei 2026, sejumlah saham justru tampil sebagai top leaders yang menopang pergerakan indeks selama sepekan, di antaranya SMMA, CPIN, hingga MYOR.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) menjadi motor utama penopang indeks komposit sepanjang minggu ini. Saham SMMA menguat 7,07% sepekan dan menopang gerak IHSG sebesar 8,32 poin.

Posisi kedua saham penopang IHSG ada emiten milik Dato Sri Tahir PT. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) yang menguat 7,69% sepekan dan berkontribusi menopang laju IHSG sebesar 4,61 poin. Saham yang menjadi motor IHSG berikutnya PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN). Emiten unggas itu mengalami penguatan 4,57% sepekan dan berkontribusi terhadap IHSG sebesar 2,38 poin.

Sementara itu, saham lainnya yang menjadi penopang IHSG ialah MYOR yang naik 5,98% sepekan dan berkontribusi 0,77 poin dalam pergerakan IHSG. Selanjutnya saham MAPI juga masuk daftar top leaders dengan kontribusi 0,55 poin.

Posisi selanjutnya ada saham AMRT yang menguat 0,71% sepekan dan berkontribusi mendongkrak laju IHSG sebesar 0,38 poin. Emiten perunggasan JPFA juga menopang laju IHSG dengan tambahan 0,32 poin usai sahamnya naik 1,18% sepekan.

Adapun saham UNIC berada di urutan ke-8 dengan lesatan 11,03% sepekan dan berkontribusi mendorong laju IHSG sebesar 0,31 poin. Terakhir diurutan ke-9 dan 10 ada saham BDMN dan BTPN yang menguat masing-masing 2,95% dan 4,85% sepekan dengan kontribusi menopang laju indeks komposit sebesar 0,21 poin dan 0,20 poin.

Berikut Daftar Top Leaders atau Saham Penggerak IHSG Sepekan 18-22 Mei 2026:

Code	Price (%)	MCFF (trillion)	IHSG (points)
SMMA	7.07	56.20	8.32
SRAJ	7.69	28.79	4.61
CPIN	4.57	24.35	2.38
MYOR	5.98	6.05	0.77
MAPI	2.03	12.24	0.55
AMRT	0.71	24.35	0.38
JPFA	1.18	12.37	0.32
UNIC	11.03	1.41	0.31
BDMN	2.95	3.30	0.21
BTPN	4.85	1.98	0.20

IHSG Turun 8,35% Sepekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau anjlok 8,35% sepanjang perdagangan 18—22 Mei 2026 dan parkir di level 6.162,04. Pelemahan itu terjadi di tengah meningkatnya aktivitas transaksi dan aksi jual investor asing.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Kautsar P. Nurahmad mengatakan kapitalisasi pasar turut tergerus 10,07% menjadi Rp10.635 triliun dari posisi Rp11.825 triliun pada pekan sebelumnya. Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar menyusut sekitar Rp1.190 triliun hanya dalam sepekan perdagangan.

"Rata-rata nilai transaksi harian justru meningkat 15,68% menjadi Rp21,77 triliun dibandingkan dengan pekan sebelumnya sebesar Rp18,82 triliun," kata Kautsar dalam keterangannya, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Dia menambahkan peningkatan aktivitas perdagangan juga tecermin dari rata-rata volume transaksi harian yang naik 2,53% menjadi 36,67 miliar lembar saham dari sebelumnya 35,76 miliar lembar saham.

Namun, rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami penurunan 6,5% menjadi 2,37 juta kali transaksi dari 2,53 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya. Kondisi itu menunjukkan transaksi bernilai besar masih mendominasi perdagangan di tengah tekanan pasar.

Di sisi lain, lanjutnya, investor asing masih melanjutkan tren jual bersih di pasar saham domestik. Pada perdagangan Jumat (22/5/2026), investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp309,52 miliar. Sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd) 2026, investor asing telah membukukan jual bersih sebesar Rp41,63 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang pekan 18-22 Mei 2026, saham PT LCK Global Kedaton Tbk. (LCKM) menduduki urutan pertama daftar top gainers alias daftar saham dengan pertumbuhan terbesar. Sedangkan, saham emiten afiliasi Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) berada di puncak daftar top losers sepekan.

Melansir statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham LCKM di akhir perdagangan pekan ini berakhir di posisi Rp141, tumbuh 29,36% dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya di level Rp109.

Berikutnya, setelah LCKM, ada saham PT Asiaplast Industries Tbk. (APLI) yang harganya menguat 12,39% menjadi Rp254, disusul saham PT Dafam Property Indonesia Tbk. (DFAM) dengan kenaikan 12% ke level Rp140.

Kemudian, ada saham PT Unggul Indah Cahaya Tbk. (UNIC) yang pekan ini menguat 11,03% menjadi Rp14.600, lalu saham PT Citra Tubindo Tbk. (CTBN) menguat 10,58% ke posisi Rp5.750.

Top Gainers Sepekan
Ticker	Harga	Perubahan
LCKM	Rp 141	29,36%
APLI	Rp 254	12,39%
DFAM	Rp 140	12,00%
UNIC	Rp 14.600	11,03%
CTBN	Rp 5.750	10,58%
TALF	Rp 780	9,09%
GGRP	Rp 328	8,61%
CITA	Rp 3.790	8,60%
SRAJ	Rp 14.000	7,69%
INTD	Rp 258	7,50%

Di sisi lain, TPIA yang menjadi saham dengan koreksi terbesar pekan ini, mengakhiri perdagangan dengan harga di level Rp2.000. Level harga tersebut mencerminkan koreksi 53,49% dari harga pekan sebelumnya di Rp4.300.

Berikutnya, pada posisi kedua ada saham PT BSA Logistic Indonesia Tbk. (WBSA) yang pekan ini terkoreksi 50,20% dari harga pekan lalu Rp1.265 ke posisi Rp630. WBSA resmi IPO pada Jumat (10/5/2026), dengan harga penawaran Rp168 per saham.

Kemudian di posisi ketiga, ada saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang pekan ini mencatat koreksi 47,34%. Harga saham DSSA turun dari pekan lalu sebesar Rp1.035 menjadi Rp545.

Selanjutnya, setelah DSSA, ada saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang mencatat koreksi sebesar 39,41% dalam sepekan. Koreksi ini membuat harga CUAN turun dari Rp850 menjadi Rp515.

Top Losers Sepekan
Ticker	Harga	Perubahan
TPIA	Rp 2.000	-53,49%
WBSA	Rp 630	-50,20%
DSSA	Rp 545	-47,34%
CUAN	Rp 515	-39,41%
NSSS	Rp 472	-38,30%
BANK	Rp 304	-37,45%
MGNA	Rp 88	-37,14%
RLCO	Rp 2.960	-34,22%
BUKK	Rp 735	-33,78%
YPAS	Rp 595	-32,39%

Adapun, sepanjang pekan ini indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah 8,35% atau 561,27 poin dari level 6.723 ke posisi 6.162.

Equity analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, sebelumnya mengatakan bahwa volatilitas pasar pekan ini tetap tinggi, terutama pada sesi closing auction yang biasanya menjadi titik utama penyesuaian portofolio passive funds global. Fokus pasar juga tertuju pada implementasi MSCI rebalancing menjelang tanggal efektif 29 Mei 2026.

Selain itu, pasar juga mulai mengantisipasi potensi upgrade Korea Selatan dari Emerging Market menjadi Developed Market oleh MSCI, yang dalam jangka menengah dapat membuka peluang reallocation flow ke pasar emerging, termasuk Indonesia.

Menurutnya, tekanan pasar saat ini lebih mencerminkan faktor teknikal dan mekanisme global rebalancing dibandingkan dengan deteriorasi fundamental ekonomi domestik secara struktural.

Dengan pertumbuhan PDB Indonesia kuartal I-2026 yang tetap solid di level 5,61%, pasar domestik sebenarnya masih memiliki fondasi fundamental yang cukup resilien.

“Namun, hingga arus dana asing mulai stabil pasca-effective date MSCI, volatilitas pasar diperkirakan masih akan tetap tinggi dan menuntut investor untuk lebih disiplin dalam mengelola risiko dan posisi trading,” kata Imam.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Indonesia menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, dan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, SDM ditempatkan sebagai prioritas utama dan mendapatkan perhatian yang cukup luas,” ungkapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Program kerjasama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.

Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Kerjasama pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.

Dadan mengapresiasi UNICEF karena menjadi salah satu lembaga yang selama ini selalu perhatikan hak anak di dunia, termasuk Indonesia.

“Dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, ini adalah program pemerintah yang utama dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menjamin hak anak atas gizi. Ini diperhatikan mulai dari anak dalam kandungan sampai anak sampai usia 18 tahun. Jadi, tidak akan ada anak yang terlewatkan haknya,” ujar dia.

“Oleh sebab itu, pemerintah Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional menempatkan anggaran yang menurut saya cukup luar biasa, sehingga seluruh anak diminta dan diharuskan untuk mendapatkan haknya,” ucap Kepala BGN.

Hingga saat ini, sekitar 62 juta anak di Indonesia mendapatkan hak atas gizi seimbang dan untuk menjamin mereka bertumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. BGN menggelontorkan lebih dari Rp60 triliun saja hingga April 2026 untuk intervensi pemenuhan gizi agar seluruh anak memperoleh hak minimum dengan gizi seimbang.

Dia mengharapkan kerja sama strategis dengan UNICEF yang selama ini berlangsung dapat berlangsung dengan baik.

“Mudah-mudahan kerjasama ini tetap dapat dilanjutkan dan kemitraan ini menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, baik untuk pemerintah Indonesia maupun UNICEF,” kata Dadan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi yang akan kami teruskan antara lain adalah mengeksplorasi kekayaan data dan informasi dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), terutama terkait dengan pengukuran perkembangan anak usia dini, Early Childhood Development Index (ECDI),

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya akan mendorong penguatan kolaborasi dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam penyediaan data yang mendukung percepatan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi yang akan kami teruskan antara lain adalah mengeksplorasi kekayaan data dan informasi dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), terutama terkait dengan pengukuran perkembangan anak usia dini, Early Childhood Development Index (ECDI),” ujar dia dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Selama ini, lanjutnya, BPS telah melakukan kemitraan strategis dengan UNICEF yang memberikan kontribusi penting dalam penyediaan data statistik berkualitas, terutama terkait pemenuhan hak dan kesejahteraan anak.

Kerja sama antara BPS dengan UNICEF telah menghasilkan beberapa capaian penting, di antaranya mengembangkan ECDI, hingga melakukan analisis kemiskinan anak multidimensi dan analisis kesehatan dan gizi anak berbasis data Susenas.

Seluruh upaya ini, katanya yang akrab dipanggil Winny, menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPS dengan UNICEF bisa menghasilkan data lebih baik dan bermakna untuk pembangunan lebih tepat sasaran.

“Untuk ke depan, BPS menegaskan komitmen untuk terus mendukung keberlanjutan kerja sama ini antara BPS dengan UNICEF di bawah tentunya koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,” ungkapnya.

Selain dalam penyediaan data, BPS turut akan melanjutkan kolaborasi dalam menghitung indikator makanan pendamping asi hingga level kabupaten/kota dengan metode Small Area Estimation (SAA) untuk memberikan data terpilah.

Hal ini disebabkan UNICEF menginginkan data yang dihasilkan tak hanya di level agregat makro, tetapi juga data terpilah yang dibutuhkan untuk melihat secara terperinci.

BPS juga akan berkolaborasi dengan UNICEF untuk menghadirkan analisis dampak pemberian makan bayi dan anak terhadap stunting, serta penguatan data sosial-ekonomi untuk menghadirkan data yang terkait dengan anak.

“Tentunya kami akan terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan UNICEF untuk terus menghadirkan data-data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan, dan tentunya kami akan terus menghadirkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak,” kata Amalia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Banyak anak, khususnya anak perempuan masih menghadapi kerentanan ganda dan juga membutuhkan perhatian serta akses yang lebih baik..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, upaya perlindungan anak harus hadir secara utuh.

“Bagi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak harus hadir secara utuh,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Beberapa bentuk perlindungan tersebut mencakup kebijakan yang responsif, layanan yang terjangkau, hingga perubahan perspektif di masyarakat untuk mengawal perlindungan anak Indonesia sebagai sebuah gerakan yang harus dilakukan bersama.

Karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan mengingat tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia semakin kompleks dan tak bisa diselesaikan secara sektoral.

Pihaknya juga menilai bahwa perlindungan anak tak dapat dipisahkan dari pemberdayaan perempuan.

“Banyak anak, khususnya anak perempuan masih menghadapi kerentanan ganda dan juga membutuhkan perhatian serta akses yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci agar tidak ada satupun yang tertinggal,” ungkap Arifatul.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan pula Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Program kerja sama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.

Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak tersebut telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Penyusuran CPAP 2026-2030 dilakukan dengan mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030, Konvensi Hak Anak, komitmen internasional, serta rekomendasi terkait dengan pembangunan anak dalam forum strategis nasional.

Kerja sama pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional (PN) ke-2 terkait dengan akses sanitasi aman, indeks kualitas air, dan lingkungan hidup; PN-4 mengenai penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, peningkatan umur harapan hidup, nilai PISA (Programme for International Student Assessment), dan indeks perlindungan anak, serta PN-6 perihal penurunan tingkat kemiskinan.

“Dukungan UNICEF baik melalui penguatan kapasitas, asistensi teknis maupun sumber daya telah memberi dorongan nyata bagi upaya kita bersama,” kata Menteri PPA.

“Ke depan, kami berkomitmen memastikan implementasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Mari kita jaga semangat kolaborasi ini demi perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Karena itulah maka program pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program yang paling mendasar itu adalah memberi makan, memberi makan dalam arti yang sesungguhnya makanan fisik, asupan gizi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, peluncuran Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Peluncuran ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dalam aspek meningkatkan kualitas hidup masyarakat sejak anak dalam kandungan.

“Karena itulah maka program pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program yang paling mendasar itu adalah memberi makan, memberi makan dalam arti yang sesungguhnya makanan fisik, asupan gizi,” ungkap dia dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Program kerja sama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.

Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak tersebut telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Penyusuran CPAP 2026-2030 dilakukan dengan mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030, Konvensi Hak Anak, komitmen internasional, serta rekomendasi terkait dengan pembangunan anak dalam forum strategis nasional.

Lebih lanjut, penyusunan CPAP 2026-2030 dilaksanakan melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan 16 kementerian/lembaga dan UNICEF, dan telah disepakati pada rapat tim pengarah yang dihadiri para pejabat tinggi madya dari 16 kementerian dan lembaga.

Kesepakatan itu diakhiri penandatanganan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, CountryRepresentative UNICEF Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember 2025.

Kerja sama pemerintah RI dan UNICEF mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor,

“Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional (PN) ke-2, terkait dengan akses sanitasi aman, indeks kualitas air, dan lingkungan hidup. PN-4 penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, peningkatan umur harapan hidup, nilai PISA (Programme for International Student Assessment), dan indeks perlindungan anak, serta PN-6 penurunan tingkat kemiskinan,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.

“Setelah peluncuran ini, kita akan segera memfinalisasi pedoman umum pelaksanaan program dan seluruh tim teknis Kementerian/Lembaga kami harapkan untuk segera menyelesaikan penyusunan program dokumen atau produk, serta berbagai kelengkapan dokumen administrasi tata kelola hibah,” ucap Pungkas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi juga harus menjadi perhatian kita, dan percepatan penanganan anak tidak sekolah juga menjadi bagian dari kita,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi juga harus menjadi perhatian.

“Pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi juga harus menjadi perhatian kita, dan percepatan penanganan anak tidak sekolah juga menjadi bagian dari kita,” katanya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) Indonesia-UNICEF untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional yang selaras dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah.

Fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang harus diintervensi sejak masa kehamilan.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut berkali-kali menyampaikan pentingnya asupan gizi melalui program pemberian makan terhadap ibu hamil, anak usia dini, hingga remaja.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, serta berdaya saing, yang memiliki kesehatan jiwa-raga.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pemenuhan gizi ini dikelola secara lintas sektoral, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab memenuhi nutrisi sejumlah kelompok masyarakat, termasuk bagi mereka golongan lansia.

Kolaborasi juga dilakukan bersama UNICEF dengan menyusun indeks modal manusia, sehingga mitra internasional dapat membantu negara yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas warga negara.

“Ketika saya masih anak-anak, UNICEF ini sangat melekat di kami. Tapi saya tadi tanya sama Ibu Manisa Zaman (Representatif UNICEF Indonesia), kenapa kok sekarang tidak? Barangkali Indonesia sudah terlalu luas. Bukan UNICEF-nya yang kurang berperan, Indonesia sudah terlalu luas sehingga UNICEF itu peranannya banyak, tapi kalau menyelesaikan persoalan kita dari Aceh sampai Papua, berat sekali,” ungkap Rachmat Pambudy.

Dalam ekosistem pembangunan ini, pemerintah mengadopsi prinsip tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal (no child left behind), sembari tetap memberikan perhatian khusus kepada para ibu hamil dan kaum lansia agar senantiasa terlindungi dan tak terabaikan dalam proses pembangunan. Karena itu, pemerintah Indonesia memperkuat upaya pembangunan sumber daya manusia melalui CPAP.

Kepala Bappenas mengingatkan, bahwa pemberian makan bergizi tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan optimal, tetapi harus berjalan beriringan dengan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang mumpuni.

“Tiga itulah menjadi dasar utama dari pemerintah kita untuk menjaga supaya pendidikan optimal dari sisi fisik dan juga jiwanya. Karena itu, penguatan skema yang namanya Nationwide Approach melalui penguatan dan perluasan forum Kementerian/Lembaga (K/L). dan Pemda (pemerintah daerah) mendapatkan manfaat yang terbesar bersama-sama dengan UNICEF,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan persoalan perubahan iklim akan semakin berat, sehingga generasi muda harus disiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Persoalan iklim adalah persoalan yang tidak berhenti sekarang. Persoalan iklim adalah persoalan yang nanti ke depan makin lama, makin berat,” ujarnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Menurut dia, perubahan iklim merupakan ancaman sistemik yang akan memberikan dampak seperti efek domino. Peningkatan suhu bumi satu derajat saja dinilai akan memberikan efek luar biasa, mulai dari mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang berimplikasi terhadap naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir seperti kawasan Pantai Utara Jawa.

Jika Pantai Utara Jawa terendam, maka 56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) yang ada di kawasan tersebut akan terancam.

“Persoalan iklim jangan hanya dilihat hanya naiknya panas bumi yang cepat atau lambat meningkatkan suhu, dan suhu akan menyebabkan bukan hanya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang mencair, tapi juga Papua juga akan kehilangan esnya,” ungkap Menteri PPN.

Dampak perubahan iklim juga menyentuh sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan kesehatan. Perubahan suhu yang ekstrem disebut akan mengubah pola tanam dan produktivitas komoditas unggulan, seperti kopi arabika di dataran tinggi yang terancam tak berbuah jika suhu pegunungan terus meningkat. Selain itu, perubahan iklim berpotensi memicu munculnya berbagai jenis penyakit baru yang bakal semakin bertambah.

“Inilah tantangan-tantangan kita ke depan yang harus kita atasi. Bukan hanya persoalan menyiapkan generasi muda, tapi menyiapkan generasi muda kita dengan segala persoalan yang harus dihadapi,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Para Outliers (perusahaan dengan pertumbuhan tinggi) dari Indonesia menjadi pengingat bahwa membangun bisnis berskala besar dari Indonesia bukan hanya mungkin...,

Jakarta (ANTARA) - Endeavor Indonesia merilis daftar Endeavor Outliers 2026 yang menyoroti 13 perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dari Indonesia dan Singapura yang dinilai mampu bertahan dan terus berkembang di tengah dinamika global industri startup.

Managing Director Endeavor Indonesia Monika Rudijono mengatakan, perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut merupakan kelompok dengan kinerja terbaik yang mampu menjaga pertumbuhan sekaligus ketahanan bisnis.

“Para Outliers (perusahaan dengan pertumbuhan tinggi) dari Indonesia menjadi pengingat bahwa membangun bisnis berskala besar dari Indonesia bukan hanya mungkin, bahkan di tengah berbagai tantangan, serta ditentukan oleh keberanian para founder dan koneksi mentor,” kata Monika berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, pengakuan tersebut diberikan kepada sekitar 10 persen perusahaan dengan performa terbaik dari jaringan global Endeavor yang mencakup lebih dari 3.000 wirausaha di lebih dari 50 negara.

Pengakuan itu tidak hanya didasarkan pada skala bisnis, tetapi juga kemampuan para pendiri dalam menghadapi ketidakpastian, mengelola risiko, serta membangun perusahaan yang berkelanjutan.

Secara global, Endeavor mencatat Outliers 2026 mencakup 238 perusahaan, termasuk 93 unicorn (startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar AS) dan lima decacorn (startup dengan valuasi di atas 10 miliar dolar AS) dengan total pendanaan lebih dari 31 miliar dolar AS dalam tiga tahun terakhir.

Hal tersebut menunjukkan kelompok perusahaan dengan pertumbuhan tinggi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital lintas pasar.

Di Indonesia, founder atau pendiri perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Kopi Kenangan yang didirikan Edward Tirtanata dan James Prananto, Kredivo oleh Umang Rustagi dan Akshay Garg, Chickin oleh Tubagus Syailendra dan Ashab Alkahfi, serta DANA oleh Vince Iswara.

Selain itu, Qoala oleh Harshet Lunani, Carro oleh Aaron Tan, Carousell oleh Siu Rui Quek, ASTRO oleh Vincent Tjendra, Jessica Stephanie Jap, dan Marcella Moniaga, Thunes oleh Peter De Caluwe, ShopBack oleh Henry Chan, Advance Intelligence Group oleh Jefferson Lanjie Chen, DurianPay oleh Natasha Ardiani, Bukalapak oleh Achmad Zaky, serta GoPay oleh Aldi Haryopratomo juga masuk dalam daftar tersebut.

Endeavor menyebut perusahaan-perusahaan tersebut terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan skala bisnis, mulai dari Early Breakout (perusahaan dengan pendapatan 30–50 juta dolar AS), Scaling Up (50–100 juta dolar AS), Scaled & Growing (di atas 100 juta dolar AS), hingga Multipliers (perusahaan dengan nilai exit di atas 500 juta dolar AS).

Menurut Monika, ketahanan perusahaan-perusahaan itu menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekosistem startup di tengah tekanan global yang mendorong efisiensi dan profitabilitas.

Ia menilai, tren penyesuaian pendanaan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan pergeseran menuju ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen dan proyeksi yang terus meningkat, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi startup dan bisnis di Indonesia untuk kembali bertumbuh, memperkuat fundamental, dan mempercepat skala mereka,” ujar Monika.

Endeavor mencatat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah startup terbesar di dunia dengan lebih dari 3.100 startup aktif.

Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kelas menengah yang terus berkembang, Indonesia dinilai memiliki fondasi kuat untuk melahirkan perusahaan teknologi berskala global.

Endeavor Indonesia menyatakan akan terus mendukung para wirausaha berdampak tinggi melalui jaringan mentor global dan ekosistem yang telah dibangun di lebih dari 45 negara.

Organisasi tersebut juga menilai penguatan fundamental bisnis dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama bagi startup untuk bertahan dan tumbuh di tengah dinamika ekonomi global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

MALANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekaligus juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan anak di ruang digital.

Dorongan Kemkomdigi itu sejalan dengan pandangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Tri Joko saat menghadiri ajang CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi di Malang, Jawa Timur.

“Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda,” kata Tri Joko dikutip Jumat (13/2/2026).

Tri Joko menjelaskan berbagai kasus seperti perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, hingga pelanggaran UU ITE kerap berawal dari aktivitas di media sosial yang tidak disaring dengan baik. Pasal 27 UU ITE telah diatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan negatif, termasuk konten asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Tri mewanti-wanti agar mahasiswa berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau meneruskan informasi. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri.

Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF Naning Puji Julianingsih menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet. Rata-rata anak mengakses internet selama 5,4 jam per hari, dan 70% di antaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial.

Lihat video: Komdigi Kebut Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak



Karena itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan CommuniAction dengan fokus pada tema pelindungan anak. Apalagi lewat segmentasi perserta generasi muda, diharapkan turut menjadi agen pelindungan anak di dunia digital. "Literasi digital penting agar konten yang dibuat tetap bertanggung jawab sesuai aturan," kata Naning.

Masih di ajang CommuniAction seri Malang, praktisi public relations, Reza A. Maulana, mengingatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, seperti diamanatkan dalam PP Tunas. Kehadiran PP Tunas menjadi fondasi yang penting, mengingat tingginya angka kasus pornografi anak yang mencapai 5,5 juta kasus.

"Pendampingan terhadap anak serta tanggung jawab dari platform digital juga diperlukan supaya anak-anak benar-benar terlindungi di ruang digital," ujarnya.

Di sisi lain, kreator konten Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber serta tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten di media digital. Cara itu bisa terhindar dari konsekuensi hukum jika melanggar karena membuat konten yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat harus peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral. Itulah pentingnya produksi konten yang bertanggung jawab,” kata Hari.

Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi Dwi Santoso atau Anto Motulz menegaskan pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) harus tetap berpegang pada etika serta tanggung jawab kepada publik. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI tidak lantas menghilangkan kewajiban moral kreator untuk menjaga kualitas dan orisinalitas karya.

“AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” kata Motulz.

Motulz mendorong para kreator muda untuk tidak sekadar mengejar popularitas, tetapi juga menghadirkan nilai guna melalui kontennya. Salah satunya dengan mengangkat potensi lokal sebagai bahan utama dalam produksi konten digital. “Ceritakan potensi daerah serta tips yang produktif sehingga dapat memberikan inspirasi,” ujarnya.

Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo saat membuka CommuniAction seri Malangan mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang.

“Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tandas Nursodik.

JAKARTA - UNICEF Indonesia secara resmi mengumumkan penunjukan Cinta Laura Kiehl sebagai Duta Nasional baru melalui acara bersama media yang berlangsung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penunjukan ini menekankan peran penting figur publik dalam menggerakkan dukungan serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan anak di seluruh Indonesia.

Cinta Laura membawa komitmen jangka panjang terhadap isu-isu sosial, khususnya yang berdampak pada anak-anak dan kaum muda. Sebelum penunjukan ini, ia telah mendukung berbagai inisiatif UNICEF, termasuk kampanye pencegahan perkawinan usia anak dan pemenuhan hak atas pendidikan.

Dengan jangkauan publik yang luas serta kemampuannya menginspirasi, ia bertekad menjadikan isu anak bagian dari percakapan sehari-hari sekaligus memperkuat suara anak-anak dan kaum muda di Indonesia. Pada akhir 2025, Cinta Laura bersama UNICEF mengunjungi Asmat, Papua, di mana ia menyaksikan langsung tantangan yang dihadapi anak-anak dan keluarga di komunitas terpencil serta upaya berkelanjutan untuk mengatasinya.



Kunjungan tersebut memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat layanan esensial bagi anak, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, hingga perlindungan anak. “Buat aku, penunjukan sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia ini adalah tanggung jawab moral yang sangat personal. Aku selalu percaya bahwa potensi itu tersebar rata, tapi sayang, kesempatannya seringkali tidak,” ujar Cinta Laura dalam siaran pers dikutip Rabu (11/2/2026).

“Saat aku turun ke Asmat, Papua, aku melihat sendiri betapa cerdas dan tangguhnya anak-anak di sana, meskipun fasilitas mereka sangat terbatas. Momen itu menampar sekaligus membakar semangat aku untuk memastikan hak fundamental mereka terpenuhi: hak untuk tumbuh aman, sehat, dan penuh kasih. Bersama UNICEF, kita harus mempercepat langkah untuk menutup celah ini. Kita perlu membangun ekosistem di mana setiap anak punya garis start yang sama, sehingga tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari masa depan yang layak mereka dapatkan.”

Dalam peluncuran tersebut, Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, menyambut bergabungnya Cinta Laura dalam keluarga besar Duta UNICEF global. Dia mengatakan, figur publik berperan penting untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait hak anak dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat.

“Mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi masyarakat untuk turut serta menjadi pembela hak-hak anak. Cinta membawa ketulusan, rasa ingin tahu, dan keinginan nyata untuk terlibat dengan realita kehidupan anak. UNICEF menantikan kemitraan yang bermakna dengan Duta Nasional baru kami, agar bersama-sama kita dapat menyoroti tantangan, kemajuan, dan solusi yang diperlukan demi terwujudnya hak setiap anak,” kata Maniza Zaman.

Sebagai Duta Nasional, Cinta Laura akan mendukung upaya advokasi UNICEF Indonesia dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu utama hak anak, termasuk pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan aksi iklim. Suaranya akan berperan penting dalam mendorong aksi kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi setiap anak.

Penunjukan ini dilakukan menjelang peringatan 80 tahun UNICEF secara global pada Desember 2026, menegaskan komitmen jangka panjang UNICEF yang terus berlanjut dalam melindungi dan memperjuangkan hak setiap anak.

Kerentanan anak tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga oleh beragam risiko yang muncul dari berbagai aspek kehidupan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa kerentanan anak muncul dari berbagai aspek kehidupan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Bappenas bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) meluncurkan dua laporan baru terkait informasi bagaimana anak-anak di seluruh Indonesia mengalami kemiskinan dan deprivasi sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Publikasi ini berjudul Child Poverty in Indonesia dan Multidimensional Child Right Deprivation in Indonesia disusun bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), The SMERU Research Institute, dan UNICEF.

“Kerentanan anak tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga oleh beragam risiko yang muncul dari berbagai aspek kehidupan,” ucapnya.

Laporan kemiskinan anak menemukan bahwa 11,8 persen anak, atau lebih dari satu dari sembilan anak, hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Sementara itu, analisis multidimensi yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023 menelaah berbagai hambatan yang dihadapi anak-anak yang mungkin tak dianggap miskin berdasarkan definisi konvensional.

Hasilnya, hampir empat dari sepuluh anak (37,4 persen atau 29,8 juta) mengalami multidimensional deprivation atau deprivasi multidimensi.

“Anak-anak ini tidak memiliki akses pada setidaknya dua dari dimensi kesejahteraan dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, perumahan layak, air bersih dan sanitasi, serta akses terhadap informasi,” kata Rachmat Pambudy.

Temuan lainnya antara lain ialah anak-anak di wilayah perdesaan jauh lebih mungkin mengalami deprivasi multidimensi (46,1 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan (30,8 persen).

Di Maluku dan Papua, delapan dari sepuluh anak mengalami deprivasi multidimensi, sementara provinsi-provinsi di Jawa menunjukkan angka lebih rendah, tetapi jumlah absolut anak yang mengalami deprivasi tertinggi berada di wilayah ini karena ukuran populasi yang besar.

Selanjutnya, hampir 40 persen anak menghadapi deprivasi terkait kesehatan. Lalu, hampir sepertiga anak tinggal di rumah tanpa toilet layak, air aman, atau bahan bakar memasak yang memadai.

Terakhir adalah sekitar 40 persen anak usia 5–6 tahun tak mengikuti layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Pendekatan MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) yang dikembangkan bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS (Badan Pusat Statistik), UNICEF, dan Lembaga Penelitian SMERU, ditujukan sebagai dasar intervensi peningkatan kesejahteraan anak secara multidimensi,” ujar Kepala Bappenas.

Perwakilan UNICEF untuk IndonesiaManiza Zaman menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah penting untuk melihat lebih jauh dari ukuran berbasis konsumsi, berupaya memahami bagaimana tumpang tindih berbagai kesulitan membentuk kehidupan dan masa depan seorang anak.

“Laporan baru ini memberikan alat bagi pembuat kebijakan untuk bertindak lebih tepat dan efektif dalam mengidentifikasi serta menjangkau anak-anak yang paling rentan dengan layanan dan program yang dibutuhkan,” ungkap Maniza.

Analisis multidimensi merekomendasikan beberapa upaya strategis, seperti koordinasi antar kementerian yang menyelaraskan perencanaan dan penganggaran antara Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk menghadirkan layanan terintegrasi bagi anak usia dini.

Berikutnya yaitu investasi lintas sektor dengan beralih dari anggaran sektoral menuju pendanaan terkoordinasi dan berkeadilan yang menangani kebutuhan anak yang saling berkaitan, lalu penguatan efektivitas perlindungan sosial dengan lebih meningkatkan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar memiliki keterkaitan lebih kuat antara bantuan tunai dan layanan kesehatan, gizi, serta pendidikan.

Selain itu juga penggunaan data untuk menargetkan yang paling rentan dengan menerapkan analisis deprivasi anak dan memanfaatkan set data nasional guna memastikan sumber daya menjangkau anak-anak paling membutuhkan.

Laporan baru ini disebut mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta berkontribusi langsung pada komitmen nasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 1.2, yaitu mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dalam seluruh dimensi menurut definisi nasional pada tahun 2030.

“Marilah kita jadikan komitmen bersama ini sebagai fondasi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kesempatan, penuh kegembiraan, untuk meraih masa depan terbaiknya,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025