Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi denda senilai Rp5,7 miliar terhadap pelaku manipulasi harga atau goreng saham terkait kasus PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode 2016-2022.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyampaikan terdapat dua kelompok pelaku goreng saham, yakni korporasi dan perorangan.

Pelaku goreng saham tersebut adalah PT Dana Mitra Kencana, serta dua orang berinisial MLN dan UPT dengan memakai puluhan nominee dalam melakukan manipulasi harga saham.

"Kedua kelompok tersebut menggunakan puluhan nominee. Jadi menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham IMPC dimaksud," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

"Adapun total sanksi yang diberikan kepada semua pelaku tadi adalah sebesar Rp 5,7 miliar," tambahnya.

Hasan pun menambahkan terdapat 17 rekening efek yang digunakan Dana Mitra Kencana, sedangkan terdapat 12 rekening efek yang juga digunakan MLN dan UPT untuk menggoreng harga saham IMPC.

Selain itu, mereka juga menggunakan skema patungan saham dalam melakukan aksi goreng saham. Dalam hal ini, MLN dan UPT berperan dalam memberi dana investasi yang kemudian mengambil kembali dana hasil transaksi tersebut.

"Jadi ini skema yang berhasil kita ungkap. Peran signifikan dari pihak yang mengendalikan tersebut adalah sebagai pihak yang pertama memberikan dana untuk memungkinkan dilakukannya transaksi beli, dan selanjutnya pihak tersebut menerima kembali dana hasil penjualan saham tersebut dari belasan rekening efek nasabah yang dikendalikan oleh mereka," terang Hasan.

Hasan mengatakan kedua kelompok tersebut terbukti melanggar Pasal 91 Undang-Undang (UU) Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan pelanggaran atas Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

Penguatan BPJPH bukan sekadar untuk meningkatkan layanan, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki otoritas halal yang kredibel, modern...,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya kelembagaan yang kuat demi memberikan pelayanan halal yang optimal kepada masyarakat.

Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, penguatan kelembagaan merupakan kebutuhan mendesak agar BPJPH mampu menjalankan mandat besar Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara optimal.

“BPJPH harus diperkuat secara kelembagaan, termasuk melalui pembangunan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di setiap daerah, juga melalui penyempurnaan regulasi, termasuk perlunya revisi dan penguatan Undang-Undang JPH. Tanpa kelembagaan yang kuat, kita sulit memastikan pelayanan halal optimal di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Lebih lanjut, Haikal menilai keberadaan UPT di seluruh provinsi akan meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, revisi terhadap UU JPH diperlukan untuk memastikan BPJPH memiliki kewenangan yang memadai, struktur yang lebih kuat, serta kapasitas regulatif yang sejalan dengan dinamika industri halal nasional dan global.

“Penguatan BPJPH bukan sekadar untuk meningkatkan layanan, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki otoritas halal yang kredibel, modern, dan mampu menopang pertumbuhan industri halal yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini,” kata dia.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya bagi penguatan kelembagaan BPJPH melalui pembentukan UPT di seluruh provinsi.

“(Kami) Mendorong penambahan jumlah UPT Jaminan Produk Halal di setiap provinsi,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus juga menyoroti urgensi mempercepat pembentukan UPT BPJPH di daerah.

Menurutnya, keberadaan UPT merupakan faktor krusial untuk memastikan layanan sertifikasi halal yang lebih cepat, terjangkau, dan merata bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Ia menambahkan, pembentukan UPT akan memberi dampak signifikan bagi UMKM sebagai kelompok pelaku usaha yang paling membutuhkan kemudahan layanan halal.

“Dengan kehadiran UPT, program sertifikasi halal diharapkan semakin efisien dan terlaksana secara optimal,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) buka suara terkait penangkapan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru, salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid.

Dalam video yang beredar di media sosial, Ustaz Abdul Somad menyebutkan kalau yang ditangkap tangan oleh KPK adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT. Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid hanya dimintai keterangan saja.

"Berita yang betul itu: Kadis PUPR dan Ka UPT yang di-OTT. Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul,” ujar UAS, Senin (3/11/2025).

Senada dengan Abdul Somad, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan Gubernur Riau Abdul Wahid tidak termasuk pihak yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Teza Darsa, mengatakan Gubernur hanya dimintai keterangan dalam rangkaian operasi yang dilakukan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.

"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa orang penyelenggara negara yang ditangkap tangan siang tadi," katanya.

Menurut Teza, Pemprov Riau menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK," tambahnya.

Sebelumnya, KPK melakukan aksi tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025), termasuk ada Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

Budi menjelaskan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih berada di lokasi operasi senyap itu. Budi menyebut pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau.

Tim penyidik OTT KPK ini juga telah mengamankan beberapa barang bukti salah satunya sejumlah uang. Namun belum bisa merincikan nominal uang tersebut.

"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujarnya. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap.

Jakarta, CNBC Indonesia- Uptime Institute mengungkapkan bahwa serangan siber menjadi risiko yang harus dicegah dan diantisipasi oleh setiap pengembang data center. Dengan begitu, aspek ketahanan (resiliency) pada data center perlu diperkuat.

Sales Director Indonesia, Uptime Institute, Laurensius Susanto mengatakan, dari 3.500 sertifikat data center yang telah diterbitkan oleh Uptime, sebanyak 1.000 sertifikat di antaranya dikeluarkan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya peningkatan signifikan adopsi standar keamanan data center di tengah ancaman serangan siber yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Dalam hal Uptime, ini tentang ketahanan. Tapi kami melampaui itu. Dulu, Uptime benar-benar memperhatikan ketahanan fasilitas," ujar Laurensius dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Digital Ecosystem', Selasa (21/10/2025).

Seiring berjalannya waktu, Uptime memandang ketahanan data center mencakup dari tiga aspek. Di antaranya adalah fasilitas, operasional, dan keamanan siber.

Bila dirinci, Uptime menekankan pentingnya proses perancangan yang komprehensif agar infrastruktur data center yang dibangun benar-benar tangguh. Karena teknologi terus berkembang, pengembang data center juga harus terus mempelajari tata cara mengoperasikan data center secara berkelanjutan dan terhindar dari serangan siber.

Tak ketinggalan, Laurensius menjelaskan, pengembang data center juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut melalui berbagai pelatihan. Hal ini agar para pekerja di data center semakin terampil dan dapat mengantisipasi risiko serangan siber.

"Pada akhirnya, kita perlu meningkatkan keterampilan orang-orang, agar mereka mampu merancang dan mengoperasikannya. Kami juga menyediakan layanan konsultasi, jika mereka membutuhkannya," tandas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Uptime Institute menyatakan bahwa pelaku usaha data center tidak bisa hanya berfokus meraih sertifikasi saja. Sebab, masih ada aspek lain yang cukup penting agar data center dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Sales Director Indonesia, Uptime Institute, Laurensius Susanto mengatakan, Uptime sudah eksis di 118 negara dengan lebih dari 3.500 sertifikat yang telah dikeluarkan oleh mereka. Di Indonesia, Uptime sudah hadir selama 12 tahun dan ada banyak sertifikat yang diberikan mereka kepada data center di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir.

Uptime sendiri menyediakan beberapa sertifikasi data center utama. Di antaranya adalah sertifikasi desain atau Tier Certification of Design Documents (TCDD), sertifikasi konstruksi atau Tier Certification of Constructed Facility (TCCF), dan sertifikasi operasional atau Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS).

Meski suatu data center sudah mengantongi seluruh sertifikat tersebut, hal tersebut belum cukup. Sebab, data center pada dasarnya harus tumbuh dan mampu beroperasi secara berkelanjutan.

"Uptime percaya, kalau Anda ingin membangun data center yang akan bertahan lama, akan beroperasi untuk waktu yang lama, Anda harus berkelanjutan sejak hari pertama," kata dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Digital Ecosystem', Selasa (21/10/2025).

Oleh karena itu, Uptime turut menghadirkan program Sustainability Assessment Awards yang akan menilai suatu data center berdasarkan kemampuan mereka dalam memenuhi praktik berkelanjutan yang adaptif. Laurensius menambahkan, pelaku usaha seharusnya sangat mempertahankan aspek ketahanan data center yang dibangunnya. Sebab, meski dibangun dengan teknologi canggih dan mendapat sertifikat level tertinggi, risiko kerusakan tetap bisa menjadi masalah bagi data center.

"Meskipun mesin-mesin itu dirancang untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap saja buatan manusia, tetap saja elektronik, semuanya masih bisa salah," ujar dia.

Maka dari itu, proses perancangan data center sangat penting. Sebab, dalam proses tersebut, pengembang data center harus memastikan bahwa data center tersebut memiliki sistem utama, sistem redundansi, hingga sistem penangkap. Hal ini demi melindungi seluruh bagian yang ada pada data center tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia-CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Digital Ecosystem" sebagai bentuk apresiasi terhadap industri ekosistem digital yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

CNBC Indonesia dalam Roadl to CNBC Indonesia Awards 2025 dengan bangga menganugerahkan penghargaan kepada Uptime Institute Sebagai "Data Center Resiliency Champion".

Selengkapnya simak dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Digital Ecosystem" sebagai bentuk apresiasi terhadap industri ekosistem digital yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital Tanah Air, sertifikasi dan penguatan standar keandalan dan daya tahan data center di Indonesia menjadi salah satu hal penting yang harus terus didorong di era Artificial Intelligence (AI) saat ini.

Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then menyebutkan standarisasi data center yang dikembangkan Uptime Institute berkontribusi besar terhadap pengembangan digital ekonomi dan industri teknologi informasi.

Melalui klasifikasi tingkat keandalan data center yang dibagi dalam TIER I, TIER II, TIER III dan TIER IV yang dikembangkan oleh Uptime Institute telah menjadi standar data center yang dibangun oleh pemerintah, industri dan swasta.

Sertifikasi data center menjadi hal penting untuk mendorong kepercayaan bagi nasabah maupun investor dalam memilih pusat data yang akan digunakan. Sertifikasi ini juga mampu meningkatkan status Indonesia sebagai pusat data center di kawasan sehingga mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke Tanah Air.

Seperti apa peran Uptime Institute mendorong peningkatan standarisasi data center di Indonesia? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Digital Ecosystem" sebagai bentuk apresiasi terhadap industri ekosistem digital yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then memaparkan strategi dan peran Uptime Institute sebagai lembaga asal Amerika Serikat yang mengeluarkan sertifikasi data center dan infrastruktur Teknologi Informasi.

Uptime Institute membagi tingkat keandalan dan ketersediaan pusat data ke dalam klasifikasi TIER I, TIER II, TIER III dan TIER IV. Sebagai otoritas infrastruktur digital global, sertifikasi Uptime Institute telah menjadi standar bagi kinerja infrastruktur digital terkait design, konstruksi dan operasional ribuan data senter di lebih dari 118 negara.

Seperti apa standar data center yang menjadi fokus sertifikasi Uptime Institute? Selengkapnya simak paparan Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025)