Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mendampingi setidaknya 104 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 30 kelurahan di 11 kecamatan untuk memperluas pangsa pasar dan "naik kelas".

Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho, Ph.D, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pendampingan dilakukan selama dua bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Expo, Talkshow, dan Workshop Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Kuliah Kerja Sinergis (KKS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unika Soegijapranata.

'Sebagai bagian dari Kota Semarang, kami juga bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomiannya," katanya.

Mahasiswa peserta KKU telah mendampingi para pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, khususnya pengembangan branding melalui platform media sosial dan marketplace guna membangun identitas usaha, sekaligus perbaikan kemasan produk.

Untuk mahasiswa KKS juga turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT maupun RW.

"Kami mengembangkan KKU/KKS bersama Pemkot Semarang, sehingga mahasiswa dapat mendampingi UMKM, PKK, hingga komunitas sosial di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 810 mahasiswa yang diterjunkan mendampingi 104 UMKM dan PKK di 27 RT dan 5 RW yang tersebar di 30 kelurahan dan 11 kecamatan, serta empat sekolah di Kota Semarang.

Selain itu, ada pula mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) Unika Soegijapranata peserta KKN Tematik “Back to School” yang mendampingi SMA/SMK Karangturi, Tritunggal, Theresiana, dan Sedes Sapientiae Semarang.

Pendampingan itu dilakukan untuk menguatkan branding internasional melalui platform media sosial, penyesuaian kurikulum pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, hingga penguatan kerja sama internasional.

"Mahasiswa tidak hanya datang untuk memberi, tetapi juga belajar dari masyarakat. Mereka belajar memahami tantangan nyata yang dihadapi mitra dampingan, sekaligus mengasah kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan mencari solusi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang peserta KKU/KKS/KKS tematik.

Menurut dia, hasil pendampingan mahasiswa telah dirasakan langsung, terkhusus bagi pelaku UMKM, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan permintaan setelah memperoleh pendampingan.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pendampingan ini. Ke depan, pendampingan tidak cukup pada aspek pemasaran, tetapi juga perlu diperluas pada pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi agar UMKM benar-benar bisa 'naik kelas',” katanya.

Lebih lanjut, ja juga mendorong agar kerja sama antara Unika Soegijapranata dan Pemkot Semarang terus diperluas, termasuk melalui pelaksanaan KKN di kawasan penyangga Kota Semarang.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar Kota Semarang penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga berkembang secara merata di daerah sekitarnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah.

Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Ia menjelaskan salah satu syarat utama penerima pembiayaan PNM Mekaar adalah perempuan, dengan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan nasabah yang membutuhkan pembiayaan di atas Rp15 juta akan diarahkan ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan jumlah nasabah PNM Mekaar sekaligus mendorong debitur yang usahanya telah berkembang untuk naik kelas ke program KUR.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha ultramikro.

Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untuk bangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai bagian dari ekosistem Danantara, memperluas pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultramikro, sehingga menjangkau 23,1 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, jangkauan layanan kepada puluhan juta nasabah ultramikro ini menjadikan PNM sebagai lembaga pemberdayaan dan pembiayaan perempuan prasejahtera terbesar di dunia.

“Bagi kami, pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untuk bangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya,” kata Kindaris dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Kindaris menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan juga disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan bertumbuh bagi masyarakat prasejahtera.

“Kami juga menjaga kualitas layanan dan penyaluran agar tepat sasaran, terukur, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha nasabah,” kata dia lagi.

Menurutnya, beberapa hal yang terus dilakukan, di antaranya peningkatan kapasitas usaha, pendampingan kelompok, hingga membangun kepercayaan diri perempuan prasejahtera agar dapat terus bertumbuh bersama keluarganya.

“Kami ingin memastikan manfaat pemberdayaan hadir dengan tata kelola yang lebih baik, penyaluran yang lebih berkualitas, dan semangat yang tetap dekat dengan masyarakat. Agar tidak ada lagi gap akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan maupun di ujung Indonesia,” kata Kindaris.

Sementara itu, COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengapresiasi peningkatan kinerja BUMN, termasuk di dalamnya PNM, karena dinilai sukses melampaui target.

Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semangat transparansi informasi yang terus ditekankan Danantara dan BP BUMN.

Ia berharap perluasan akses pembiayaan bisa menjadi solusi bagi perempuan kelompok subsisten yang menjalankan usaha ultramikro, sehingga dampaknya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah rural.

Perluasan layanan hingga ke daerah pelosok Indonesia, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), merupakan bagian dari wujud komitmen Danantara untuk meningkatkan akses pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Program ini dapat membantu entrepreneur meningkatkan kapasitas bisnis, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan solusi digital perbankan untuk mendorong usaha naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) bersama Komunitas Tangan Di Atas (TDA) melalui program GEN TDA Raya, bersinergi melakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha muda dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan usaha supaya bertumbuh dan naik kelas.

Pelaku usaha muda dan UMKM mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bisnis, serta pemanfaatan solusi digital dari Bank Raya untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha yang lebih optimal.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu, mengatakan perseroan ingin mendukung pelaku usaha muda dan UMKM supaya dapat tumbuh lebih kuat, adaptif, serta berdaya saing.

“Kami berharap program ini dapat membantu entrepreneur meningkatkan kapasitas bisnis, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan solusi digital perbankan untuk mendorong usaha naik kelas,” ujar Kicky.

Melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnis melalui proses kurasi, pendampingan, Business & Finance Bootcamp, serta pemanfaatan berbagai solusi digital yang dapat mendukung pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, peserta akan didorong untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai layanan digital perbankan perseroan yang relevan dengan kebutuhan bisnis, seperti Saku Bisnis, QRIS, serta Kartu Digital Debit Visa Bank Raya.

“Kami berharap dapat terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan entrepreneur dan UMKM Indonesia. Ke depan, kami akan terus menghadirkan solusi perbankan digital yang relevan dan mudah diakses agar pelaku usaha dapat mengelola bisnisnya secara lebih optimal, memperkuat daya saing, dan tumbuh berkelanjutan.” ujar Kicky.

Komunitas TDA merupakan kumpulan pengusaha di Indonesia yang saat ini memiliki total sekitar 55.000 anggota, tersebar di 119 daerah di Indonesia, serta memiliki perwakilan di 5 negara di dunia.

Adapun, anggota TDA berasal dari berbagai latar belakang usaha dan level bisnis yang beragam, mulai dari wirausahawan pemula yang sedang membangun bisnis pada tahap fondasi, hingga pengusaha berpengalaman yang telah mencapai level korporasi dengan skala usaha yang lebih besar.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri penjaminan tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian (prudent), meski ada rencana penurunan bunga kredit untuk pelaku usaha mikro menjadi 8 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, langkah prudent ini dapat dilakukan melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“Rencana penurunan bunga kredit mikro berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), namun industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian,” kata Ogi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Secara umum, OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat.

“Karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun demikian, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung,” kata Ogi.

Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ogi menambahkan bahwa target penyaluran KUR sebesar Rp320 triliun pada tahun ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi industri penjaminan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP).

Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur.

Terkait profil risiko, Ogi mengatakan bahwa penjaminan produktif pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan segmen konsumtif karena sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha dan kondisi ekonomi.

Meskipun terdapat kecenderungan sebagian perusahaan melakukan diversifikasi ke segmen konsumtif untuk menjaga kualitas portofolio, fokus utama industri tetap diarahkan pada dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM sesuai peran strategis industri penjaminan.

Sebelumnya pada Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Selanjutnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi 8 persen dengan menggelar rapat bersama jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta Direksi dan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.

Pada Senin (22/6), Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penurunan suku bunga layanan pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi 8 persen akan segera ditindaklanjuti oleh Danantara Indonesia selaku holding BUMN.

“Alhamdulillah, ini tadi sudah diputuskan (suku bunga PNM Mekaar turun menjadi 8 persen) dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara. Tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya,” kata Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Maman mengatakan bahwa pemerintah akan mensubsidi penurunan suku bunga pinjaman dari 18-25 persen menjadi 8 persen tersebut bagi sekitar 10-15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) bersama Fairatmos menggelar Seri Diskusi Perdagangan Karbon bertajuk Permenhut Nomor 6 Tahun 2026: Mempercepat Pengembangan Proyek dan Perdagangan Karbon di Areal Kerja PBPH, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mengembangkan proyek karbon sesuai regulasi terbaru pemerintah.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan terbitnya Perpres No 110/2025 yang ditindaklanjuti dengan Permenhut No 6/2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan menjadi momentum penting bagi pengembangan perdagangan karbon nasional. “Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian usaha yang lebih baik, tetapi juga menegaskan pengakuan bahwa hutan tidak hanya menghasilkan komoditas kayu, melainkan juga jasa lingkungan, khususnya karbon yang memiliki nilai ekonomi,” kata Soewarso.

Menurut dia, perkembangan kebijakan tersebut membuka peluang bagi pemegang PBPH untuk mengembangkan model bisnis multiusaha kehutanan yang berkelanjutan. Sekaligus memperoleh nilai tambah dari upaya menjaga tutupan hutan dan mengelola kawasan secara bertanggung jawab.

Meski demikian, Soewarso mengingatkan perdagangan karbon bukan kegiatan yang sederhana. Pengembangan proyek karbon membutuhkan pemahaman regulasi, data yang kredibel, metodologi yang tepat, kesiapan kelembagaan, serta sumber daya manusia yang memadai.

“Masih terdapat berbagai tantangan terkait biaya pengembangan proyek karbon yang tidak murah, kepastian pasar, harga karbon yang sangat bervariasi, akses terhadap pembiayaan, dan daya saing Indonesia di pasar karbon global,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan pemegang PBPH, APHI menilai anggotanya akan menjadi pelaku utama dalam pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota menjadi kebutuhan yang mendesak agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Soewarso menjelaskan kegiatan diskusi ini merupakan program pertama dalam rangkaian peningkatan kapasitas anggota APHI melalui kerja sama dengan Fairatmos. Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak akan mendukung pemahaman, pemetaan kesiapan, serta penguatan kapasitas anggota APHI dalam mengembangkan proyek karbon yang kredibel dan sesuai peraturan.

“APHI berharap implementasi Permenhut No 6/2026 dapat berlangsung secara efektif, sederhana, dan memberikan kepastian usaha. Dukungan pemerintah sangat diperlukan, khususnya dalam penguatan kapasitas pelaku usaha serta penyediaan sistem pendukung yang andal dan akses terhadap pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Ilham menjelaskan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pencapaian target iklim Indonesia karena kemampuan pembiayaan pemerintah masih terbatas.

“Kemampuan APBN dan APBD hanya sekitar 3% dari total kebutuhan biaya untuk mencapai target NDC Indonesia. Karena itu mau tidak mau kita harus mencari sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui perdagangan karbon,” ujar Ilham.

Ia mengatakan Indonesia juga memiliki target besar di sektor kehutanan, yakni melakukan carbon removal pada 12 juta hektare lahan dan menjaga 50 juta hektare kawasan hutan dari deforestasi, degradasi, maupun kebakaran hutan.

Ilham menegaskan Permenhut No 6/2026 dirancang untuk mendukung pencapaian target iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi. Regulasi tersebut menekankan prinsip integritas tinggi, perlindungan masyarakat lokal, tata kelola yang baik, mekanisme pengaduan, serta mitigasi risiko dalam pengembangan proyek karbon.

“Tujuannya untuk menghasilkan kredit karbon yang memiliki integritas dan kualitas tinggi karena itulah yang saat ini dibutuhkan pasar karbon global,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam skema perdagangan karbon sektor kehutanan, pemegang PBPH menjadi pihak yang berhak melakukan perdagangan karbon di areal konsesinya. “Permenhut sudah menyatakan bahwa untuk PBPH, pelaku perdagangan karbon adalah pemegang PBPH. Project developer tetap dapat bermitra, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemegang izin,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan bagi proyek-proyek karbon yang telah masuk kategori pipeline. Proyek yang telah melalui proses validasi dan verifikasi dapat memperoleh percepatan dalam tahapan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Chief Commercial and Operating Officer (CCOO) Fairatmos Aruna Pradipta menyampaikan Indonesia memiliki peluang besar dalam pasar karbon global karena merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. “Potensi kredit karbon Indonesia hingga tahun 2030 diperkirakan mencapai satu gigaton. Jika dimonetisasi, nilainya berpotensi mencapai sekitar USD12 miliar,” ujarnya.

Menurut Aruna, permintaan kredit karbon dunia terus meningkat, terutama pada pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market (VCM). Ia menyebut sektor kehutanan dan penggunaan lahan berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap pasar tersebut.

“Ini mengindikasikan bahwa secara global permintaan kredit karbon terus meningkat, baik dari korporasi maupun pembeli lainnya. Indonesia memiliki potensi pasokan yang sangat besar sehingga perlu mempersiapkan diri agar dapat berpartisipasi ketika pasar semakin berkembang,” katanya.

Meski memiliki potensi besar, Aruna mengatakan pengembangan proyek karbon masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain memastikan status lahan yang bersih dan jelas, ketersediaan data dasar (baseline) yang akurat, kepastian aspek ekonomi proyek, serta akses terhadap pasar dan informasi harga karbon.

“Salah satu prinsip paling penting dalam proyek karbon adalah memastikan lahan yang digunakan benar-benar clean and clear serta tidak memiliki potensi konflik atau tumpang tindih hak pengelolaan,” jelasnya.

Ia menambahkan pengembangan proyek karbon juga membutuhkan berbagai survei teknis, mulai dari survei keanekaragaman hayati, stok karbon, lanskap hingga sosial. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan proyek.

“Komunitas yang berada di sekitar area proyek harus memahami dan berpartisipasi aktif dalam proyek karbon. Karena itu membangun kepercayaan dan memastikan tidak terjadi kesalahpahaman menjadi hal yang sangat penting,” tandasnya. Penampakan Tumpukan Uang Rp10,2 Triliun yang Bakal Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah

Menurut dia, pengembang proyek karbon berperan dalam melakukan kajian teknis, menyusun dokumen proyek, mendampingi proses sertifikasi, mengembangkan program sosial dan lingkungan, serta membantu pengelolaan keuangan dan pemasaran kredit karbon. Namun, pengembang proyek tidak menggantikan posisi pemegang izin sebagai pemilik dan pengelola kawasan.

“Kami bermitra dengan pemegang izin sebagai perpanjangan tangan dalam pengembangan proyek karbon. Pemegang izin tetap menjadi pihak utama dalam proyek tersebut,” ujarnya.

Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.

Ia mengatakan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM.

“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman Abdurrahman.

Ia pun meminta agar PT PLN (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Menteri Maman.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan yang berbeda saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri ESDM Bahlill Lahadalia menyatakan bahwa persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi.

Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.

Ia menuturkan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sedangkan penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue," ujar Bahlill Lahadalia.

Selain karena pasokan batu bara, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6) bahwa dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Ia menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP) menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pihaknya pun segera menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan.

“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan Prasodjo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Subang (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan target sensus ekonomi di Jawa Barat minimal bisa mendata 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga.

"Jumlahnya sangat banyak ya, pelaku usaha mencapai jutaan, karena Jawa Barat ini penduduknya memang cukup banyak," kata Sonny, usai peluncuran sensus ekonomi 2026 bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan Subang, Minggu (21/6).

Ia mengatakan, untuk menjangkau sasaran yang cukup banyak itu, dalam sensus ekonomi tahun ini, BPS menerjunkan sebanyak 40.573 petugas yang melakukan "door to door".

Selain itu juga diterjunkan pegawai organik BPS untuk mendukung kegiatan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut dia, kegiatan sensus ekonomi di Jawa Barat telah mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, bahkan ada satu aplikasi sensus yang hanya ada di Jawa Barat.

"Ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Jadi di Jawa Barat ada namanya 'Jabar Eco Tech' (aplikasi). Pak gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan eco tagging, pecatatan koordinat di tempat-tempat usaha," katanya

Disebutkan, aplikasi itu akan menunjukkan saat petugas mendapati warung di lingkup RT RW. Selain itu akan terpantau juga toko atau usaha apapun yang ada di Eco Tech.

Hal tersebut dinilai memudahkan BPS. Ditambah lagi pada Minggu, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota dan stakeholder, pimpinan BI, pimpinan Apindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan untuk menandatangani komitmen demi kelancaran sensus ekonomi.

"Jadi, mekanismenya saja nanti yang harus dibahas, karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya," kata dia.

Dalam kegiatan sensus ekonomi, Sonny menekankan agar petugas masuk ke rumah-rumah, karena ternyata cukup banyak usaha yang dijalankan pelaku usaha tanpa memasang plang. Hal itu juga untuk mengetahui usaha digital yang dijalankan masyarakat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan kegiatan sensus ekonomi pada dasarnya membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Karena itu pihaknya mendukung kegiatan sensus ekonomi yang kini digulirkan.

Dedi bahkan menyarankan agar di Jawa Barat dilakukan sensus ekonomi setahun sekali, dan sensus penduduk bisa dilakukan setahun sekali atau setahun dua kali.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha kuliner di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan melalui kegiatan Food Safety Class yang digelar Intisari Purwokerto sebagai upaya memperkuat penerapan standar keamanan pangan di sektor makanan dan minuman.

Pendiri Intisari Purwokerto, Eddy Setio di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas usaha sekaligus kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan keamanan pangan secara konsisten.

"Ketika pelaku usaha memahami prinsip food safety (keamanan pangan) dan menerapkannya secara konsisten, maka risiko komplain, produk rusak, retur, hingga potensi keracunan makanan dapat ditekan, sementara kepercayaan pelanggan dan daya saing usaha dapat meningkat," katanya.

Menurut dia, keamanan pangan kini menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh pelaku usaha pangan, mulai dari hotel, restoran, kafe, katering, bakery hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan pakar kuliner nasional Stefu Santoso yang memiliki pengalaman panjang di industri perhotelan dan restoran serta tercatat sebagai Worldchefs Certified Continental Judge.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi kami dengan Association of Culinary Professionals (ACP) dalam mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor kuliner,” katanya.

Sejak berdiri pada 1981, pihaknya tidak hanya berperan sebagai toko bahan kue dan mitra usaha boga, tapi juga mengembangkan fungsi edukasi bagi pelaku usaha kuliner lokal melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Sementara itu, pakar kuliner nasional Stefu Santoso mengatakan kegiatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan dalam operasional bisnis makanan dan minuman.

"Hari ini kami mengadakan workshop tentang food safety bersama Intisari untuk memberikan pemahaman mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha di Purwokerto dan sekitarnya, sehingga dapat membantu mereka menjalankan bisnis F&B (Food and Beverage) dengan lebih baik," katanya.

Menurut dia, keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan usaha di sektor makanan dan minuman.

"Food safety atau keamanan pangan merupakan salah satu kunci bagi kelangsungan bisnis F&B. Ketika pelaku usaha menerapkannya secara konsisten, risiko komplain, produk rusak hingga potensi keracunan makanan dapat ditekan, sementara kepercayaan pelanggan dan daya saing usaha meningkat," kata Stefu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersalurkan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 5 Juni 2026 telah mencapai Rp113,84 triliun atau setara 43,54 persen dari total realisasi pengadaan yang mencapai Rp261,45 triliun.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting dalam sebuah diskusi di Tangerang Selatan, Jumat, mengatakan meski capaian tersebut melampaui target minimal 40 persen yang ditetapkan pemerintah, peluang pasar pengadaan pemerintah masih sangat besar untuk dimanfaatkan pelaku UMKM.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga pada 2026 mencapai Rp405,5 triliun dengan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp380,38 triliun.

Meski demikian, Loto menilai masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan legalitas usaha, minimnya informasi, hingga akses pemasaran yang masih terbatas.

"Keterbatasan tersebut membuat UMKM belum sepenuhnya dipercaya oleh calon pembeli dan sulit memasuki pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

Ia menjelaskan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan.

Selain mengalokasikan minimal 40 persen belanja pengadaan bagi UMKM melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah juga menyediakan paket pengadaan khusus untuk usaha mikro dan kecil.

Menurut Loto, UMKM yang berusia di bawah tiga tahun dan belum memiliki pengalaman pengadaan juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, tersedia fasilitas pembayaran uang muka guna membantu kelancaran usaha.

Untuk memperluas akses UMKM terhadap berbagai peluang pasar, Loto menyebut Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan integrasi informasi layanan e-purchasing milik LKPP ke dalam aplikasi Sapa UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, ia menyebut Sapa UMKM juga akan diintegrasikan dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap kebutuhan pengadaan perusahaan BUMN maupun berbagai platform perdagangan digital lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

UMKM perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk membangun visibilitas produk, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan secara berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pelatihan strategi pemasaran digital di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika di Balikpapan, Kamis, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

“UMKM perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk membangun visibilitas produk, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan secara berkelanjutan,” kata Ari dalam keterangan pers.

Pelatihan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan TikTok Shop by Tokopedia di Galeri Dekranasda dan UKM Center Balikpapan pada Rabu (17/6). Pelatihan diikuti sekitar 70 pelaku UMKM dari Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Menurut Ari, program tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus praktik langsung mengenai pemasaran digital agar pelaku usaha mampu menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan perilaku konsumen.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari transformasi digital dan perubahan perilaku pasar (market shift), strategi meningkatkan penjualan melalui konten (content-driven sales).

Peserta juga mendapatkan teknik membuat video pemasaran yang efektif, hingga praktik memproduksi konten menggunakan telepon genggam yang siap dipublikasikan di berbagai platform digital.

Ari mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung Program Pro-Kesra 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja melalui penguatan kapasitas usaha mikro serta perluasan akses pemasaran berbasis digital.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai mitra strategis akan terus dilakukan untuk menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Senior Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Vonny Susamto menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui edukasi dan pemanfaatan teknologi digital yang dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Selain pelatihan pemasaran digital, peserta juga memperoleh informasi mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal guna memperkuat legalitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro yang bertujuan memperluas akses usaha, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan membangun kemitraan bagi pelaku usaha mikro.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026