JAKARTA - Dharma Pongrekun mengajukan uji materiil terkait sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dharma menyoroti sejumlah pasal termasuk penanganan negara dalam mengatasi kondisi luar biasa atau wabah.

Dharma menyoroti Pasal 400 dalam aturan itu yang pada intinya melarang setiap orang untuk menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah. Menurut mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pasal itu berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang menolak vaksin.

Hal ini, kata Dharma, tak terlepas dari bagaimana pemerintah kerap melakukan kewajiban vaksin dalam melakukan penanggulangan wabah atau penyakit menular.

"Memang itu tujuannya," ujar Dharma saat dimintai keterangan, Jumat (15/5/2026).

Dharma menilai bahwa pasal itu mengancam kerugian konstitusional tentang hak atas rasa aman dan integritas tubuh. Purnawirawan bintang tiga Polri itu meminta pasal itu untuk segera dibatalkan.

"Tubuh merupakan hak absolut yang tidak boleh diintervensi siapa pun," sambung Dharma.

Lebih jauh, Dharma juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang disusun pemerintah khususnya terkait kesehatan. Menurutnya, jangan sampai ada agenda khusus di balik sebuah penetapan kondisi wabah.

"Kondisi darurat alami atau dikondisikan? Seolah-olah darurat atau diskenariokan atau direkayasa atau diciptakan? atau diciptakan manusia-manusia jahat? Saya mau katakan tubuh kita lebih kuat dari apapun di dunia ini," ungkap dia.

Dharma menegaskan dirinya akan menghadiri langsung terkait uji materi ini. Ia menegaskan kepentingannya ialah membela rakyat.

"Saya akan hadir langsung, kepentingan saya membela rakyat," tandas dia.

Pasal 400 yang melarang setiap orang untuk “menghalang-halangi” pelaksanaan penanggulangan KLB dan Wabah dengan frasa yang kabur dan multitafsir, tanpa ada definisi dan batasan yang jelas serta bersifat redundan (mengulang) dengan diaturnya kewajiban untuk mematuhi tindakan penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 394 UU Kesehatan.

Apalagi, pasal tersebut dikaitkan dengan ancaman sanksi pidana berupa denda yang bersifat eksesif dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah menciptakan kondisi yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Dalam Pasal 446, ancaman pidana denda sebanyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang diatur dalam Pasal a quo sebagai bentuk pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 400, tanpa disertai dengan diferensiasi tingkat kesalahan dan tanpa mematuhi asas lex certa.

Keberlakuan norma-norma tersebut secara langsung telah mencederai hak konstitusional Pemohon atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman, termasuk kedaulatan atas tubuh, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Norma-norma tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan overcriminalization, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun otoritas administratif. Maka dari itu, Pemohon berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi atas tindakan yang masih berada dalam wilayah kebebasan individu atau dalam ruang ketidakpastian interpretasi hukum.

Selain Pasal 400, Dharma juga menguji Pasal 353 ayat (2), Pasal 394, Pasal 395 ayat (1) dan Pasal 446 pada Undang-undang itu.

Dharma meminta agar MK Menyatakan Pasal 353 ayat (2) terkait frasa 'kriteria lain yang ditetapkan Menteri' harus dibatalkan dan diubah menjadi 'kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan kajian bersama dengan Konsil dan Kolegium dan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat serta harus diumumkan secara transparan kepada publik'.

Sementara untuk Pasal 394 ia meminta agar diubah menjadi 'Setiap orang memiliki hak dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan KLB dan W abah, dengan tetap menghormati hak atas persetujuan tindakan medis dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian meminta agar Pasal 395 ayat (1) diubah menjadi 'Setiap Orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan/atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan/atau Wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Tingginya kejadian campak di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melaporkan 10 kematian terkait campak secara nasional pada tahun 2026. BPOM juga menyebutkan bahwa sekitar 8% kasus terjadi pada kelompok usia dewasa (>18 tahun).

Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan tidak hanya pada anak, tetapi juga pada kelompok dewasa yang berisiko.3 Meskipun data yang dipublikasikan menunjukkan adanya penurunan dibandingkan puncak awal tahun, otoritas kesehatan tetap menekankan pentingnya kewaspadaan.

Cakupan vaksinasi umumnya harus melebihi 95% agar mencapai kekebalan kelompok dan memutus rantai penularan.4,8 Namun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan cakupan imunisasi campak-rubela (MR) pada tahun 2024 baru sebesar 92% untuk dosis pertama (MR1) dan 82,3% untuk dosis kedua (MR2).

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai sifat dan dampak penyakit campak menjadi semakin penting. Campak disebabkan oleh virus campak (measles virus atau MeV).

Tingkat penularan campak sangat tinggi, sehingga memerlukan kekebalan kelompok yang sangat tinggi (umumnya >95%) untuk menghentikan transmisi.

Infeksi MeV dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, ensefalitis (infeksi yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan otak), subacute sclerosing panencephalitis (SSPE; sebuah komplikasi neurologis jangka panjang), hingga kematian.

Dukungan kuat serta tindakan responsif dari BPOM memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memperoleh akses yang lebih cepat terhadap obat dan vaksin baru. Dalam tiga tahun terakhir, GSK mencatat rata-rata satu registrasi obat atau vaksin baru setiap enam bulan, guna mempercepat akses terhadap terapi inovatif dan upaya pencegahan bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesadaran publik, GSK juga menyediakan informasi mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin melalui kanal media sosial @ayokitavaksin,” ujar dr. Calvin Kwan, Country Medical Director, GSK Indonesia.

Reswita Dery Gisriani, Director of Market Access and CGA, GSK Indonesia mengatakan BPOM menunjukkan kesigapan dan ketelitian tinggi dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional, termasuk melalui proses persetujuan yang tepat waktu, sebagaimana ditunjukkan dalam pemberian izin edar vaksin MMR (measles [campak], mumps [gondongan], rubella).

"Respons yang cepat sangat penting dalam menangani wabah campak yang sedang berlangsung, serta mencerminkan komitmen dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Persetujuan BPOM terhadap vaksin MMR merupakan langkah berbasis ilmiah yang penting untuk membantu melindungi individu sekaligus mendukung terbentuknya kekebalan komunal. Secara global, WHO merekomendasikan pemberian dosis pertama vaksin campak pada usia sekitar 9 bulan di wilayah dengan risiko tinggi.

WHO juga merekomendasikan pemberian dosis kedua untuk memastikan perlindungan optimal, yang umumnya dijadwalkan pada usia 15–18 bulan.

Imunisasi pada orang dewasa juga memiliki peran penting dalam terbentuknya kekebalan komunal.

Sesuai publikasi yang dikeluarkan oleh BPOM, individu dewasa yang tergolong kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, pelaku perjalanan internasional, dan individu yang memiliki kontak erat dengan pasien imunokompromais disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait vaksinasi lanjutan.

Upaya ini menegaskan pentingnya mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi di semua kelompok usia guna membantu menekan penularan dan melindungi populasi rentan.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon membidik 12.221 anak mengikuti vaksinasi campak menyusul penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di empat kecamatan.Hingga Jumat (8/5/2026), capaian imunisasi baru menyentuh 54,72% atau sekira separuh dari target yang ditetapkan.

Bupati CirebonImron Rosyadimengatakan percepatan vaksinasi menjadi langkah utama pemerintah daerah untuk menekan penyebaran campak yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Empat kecamatan yang masuk kategori KLB meliputi Mundu, Sumber, Greged, dan Ciwaringin.

“Saat ini ada empat kecamatan di Kabupaten Cirebon yang masuk kategori KLB campak. Karena itu vaksinasi harus terus digencarkan,” kata Imron, Senin (11/5/2026).

Menurut Imron, pemerintah daerah optimistis target vaksinasi dapat segera tercapai apabila seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam edukasi dan pelaksanaan imunisasi di lapangan.

Pemerintah juga meminta dukungan aparat desa, kader kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk mempercepat cakupan vaksinasi pada anak-anak.

“Target vaksinasi campak mencapai 12.221 anak. Mudah-mudahan target tersebut bisa segera tercapai sehingga Kabupaten Cirebon tetap sehat dan anak-anak kita terlindungi dari campak,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten CirebonEni Suhaenimengatakan pelaksanaan vaksinasi massal berlangsung sejak 4 Mei hingga 9 Mei 2026.

Setelah tahap tersebut selesai, Dinas Kesehatan akan melakukan sweeping untuk menjangkau balita yang belum menerima imunisasi.

Menurut Eni, petugas kesehatan tidak hanya membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan dan pos pelayanan, tetapi juga melakukan penyisiran langsung ke lingkungan warga.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat, termasuk balita yang sebelumnya sakit atau belum sempat hadir saat pelaksanaan vaksinasi massal.

“Setelah pelaksanaan vaksinasi selesai, kami melakukan sweeping untuk menyisir balita yang belum mendapatkan vaksin, termasuk yang sebelumnya sakit atau belum sempat hadir,” kata Eni.

Eni mengatakan keberhasilan pengendalian campak tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga media massa menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap imunisasi.

“Kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk membantu percepatan vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain mengejar target vaksinasi, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan berupa masih adanya penolakan imunisasi dari sebagian orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut, kader kesehatan diminta melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

“Kami berharap para kader dan tokoh masyarakat terus memberikan edukasi secara humanis kepada orang tua yang masih menolak vaksinasi. Imunisasi sangat penting untuk melindungi anak-anak dari risiko penyakit yang lebih berat,” kata Eni.

PT Sun Life Financial Indonesia mencatat pertumbuhan premi bisnis baru sebesar 41 persen pada kuartal I 2026.

Laba bersih perusahaan juga melonjak 236 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang penguatan distribusi melalui kanal kemitraan perbankan dan keagenan.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perusahaan.

"Kinerja ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh dan menjadi tanggung jawab Sun Life Indonesia untuk terus menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat hari ini," ujar Albertus dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Bersamaan dengan pengumuman kinerja kuartal I, Sun Life Indonesia juga meluncurkan Salam Healthier Future Assurance (SHIFA) Signature, produk perlindungan kesehatan berbasis syariah.

Produk tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya risiko penyakit kritis dan inflasi biaya medis yang mencapai 19,8 persen pada 2025.

Albertus mengatakan SHIFA Signature dihadirkan untuk melengkapi perlindungan kesehatan keluarga, termasuk bagi nasabah yang telah memiliki BPJS maupun asuransi dari perusahaan tempat bekerja.

"Melalui SHIFA Signature, Sun Life menghadirkan perlindungan kesehatan berbasis syariah yang menyeluruh, tidak hanya melindungi kebutuhan perawatan yang umum, tetapi juga menjangkau solusi kesehatan modern dan pendekatan tradisional," katanya.

SHIFA Signature menyediakan manfaat rawat inap, pembedahan, rawat jalan terkait rawat inap, layanan ambulans, vaksinasi tertentu, santunan meninggal dunia, hingga manfaat tambahan seperti telehealth, home care, pengobatan tradisional Tiongkok, dan pemeriksaan kesehatan untuk stroke maupun kanker sesuai ketentuan polis.

Produk tersebut menawarkan manfaat kesehatan tahunan hingga Rp15 miliar dengan limit booster mencapai Rp35 miliar, serta fasilitas cashless dan no claim benefit berupa diskon kontribusi hingga 15 persen.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi anak hingga kini tetap menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari berbagai penyakit menular yang berpotensi menimbulkan komplikasi berat.

Namun, di tengah upaya peningkatan cakupan imunisasi, tantangan berupa keraguan orang tua masih muncul akibat maraknya mitos, hoaks, dan informasi yang tidak berbasis ilmiah.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, dr. Rodman Tarigan, menegaskan bahwa vaksinasi memiliki peran krusial dalam mencegah penyakit sekaligus menekan resiko kecacatan hingga kematian pada anak.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi ketersediaan vaksin, melainkan kemampuan masyarakat dalam memilah nformasi yang benar dan keliru.

“Vaksinasi bukan hanya mencegah anak terkena penyakit, tetapi juga menurunkan risiko komplikasi berat, kecacatan, bahkan kematian. Masalahnya, informasi yang salah terus berulang hingga akhirnya dipercaya sebagai kebenaran,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Salah satu mitos yang masih beredar adalah anggapan bahwa pemberian beberapa vaksin sekaligus dapat membebani sistem imun anak.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan sistem imun anak tetap mampu merespons vaksin multipel dengan baik, bahkan paparan kuman harian dari lingkungan jauh lebih besar dibandingkan antigen dalam vaksin.

Selain itu, masih ada keyakinan bahwa pola hidup sehat, nutrisi, dan kebersihan lingkungan sudah cukup untuk melindungi anak dari penyakit menular.

Dr. Rodman menegaskan, faktor tersebut memang penting, namun tidak menggantikan fungsi vaksin yang memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit tertentu.

“Anak yang hidup sehat tetap berisiko tertular penyakit jika tidak memiliki kekebalan spesifik. Karena itu, pola hidup sehat tidak bisa menggantikan vaksin yang memang dirancang untuk mencegah penyakit tertentu,” terangnya.

Isu yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya anggapan bahwa vaksin berkaitan dengan autisme. Pengurus IDAI tersebut menegaskan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan antara vaksin dan autisme, termasuk dari berbagai studi berskala besar di berbagai negara.

Selain itu, muncul pula klaim bahwa vaksin mengandung microchip untuk pelacakan.

Dr. Rodman menepis keras narasi tersebut dan menegaskan bahwa proses produksi vaksin diawasi ketat oleh regulator kesehatan dari hulu hingga hilir.

“Secara teknis itu tidak mungkin. Vaksin melewati proses pengawasan berlapis, sehingga narasi adanya microchip untuk pelacakan sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa risiko kesehatan jauh lebih besar ketika anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap, termasuk potensi komplikasi berat dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus campak yang berkembang menjadi pneumonia pada anak dengan status imunisasi tidak lengkap.

Karena itu, dr. Rodman menghimbau orang tua untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan lebih aktif mencari rujukan medis yang kredibel.

Dia juga menyarankan agar masyarakat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan apabila masih memiliki keraguan terkait imunisasi.

“Jangan sampai kita kehilangan generasi yang sehat hanya karena percaya pada informasi yang tidak benar. Anak-anak hari ini adalah penentu kualitas generasi masa depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan campak merupakan virus paling menular di dunia, bahkan melebihi Covid.

Sebagai perbandingan, kata Budi, jika Covid-19 hanya bisa menularkan kepada satu hingga delapan orang. Namun, virus campak bisa menular dari satu orang ke-18 orang.

"Nah, campak ini satu orang bisa nularin sampai 18, ya. Katanya sih rata-rata 15. Jadi ini penyakit yang di seluruh dunia, penyakit menular yang paling menular, ya, paling menular," ujar Budi dalam rapat di Komisi IX DPR, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, meskipun penularan campak lebih luas. Namun, pengendalian kasus campak lebih mudah lantaran vaksinasi yang eksisting terkait penyakit ini sudah lebih banyak dan efektif.

Kemudian, secara penyebaran penyakit campak ini terjadi secara musiman. Pasalnya, penularan karena tergantung pada mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak.

"Jadi di seluruh dunia itu awal tahun biasanya anak-anak sekolah, mulai sekolah. Di situlah penularan terjadi. Karena penularannya cepat, ya. Itu juga yang terjadi di awal tahun ini. Tapi kita lihat memang selalu naik. Dan tingginya justru di daerah negara dingin," imbuhnya.

Kemudian, Budi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah hal yang menjadi hambatan dalam penanganan campak di RI, salah satunya Covid-19. Sebab, vaksinasi saat pandemi Covid-19 kala itu lebih diutamakan.

Selanjutnya, terkait polemik komposisi campak yang dinilai haram. Namun, Budi menegaskan bahwa komposisi vaksin campak sama dengan vaksin meningitis yang dipakai saat ibadah Haji dan Umrah.

Oleh sebab itu, kendala pemerintah untuk mencegah campak ini yaitu soal edukasi dan meyakinkan agar masyarakat mau untuk menjalani vaksinasi campak.

"Jadi begitu imunisasinya naik, langsung kasusnya menurun di anak-anak. Dan sekali lagi susahnya apa? Susahnya hanya meyakinkan orang tua bahwa anaknya divaksinasi," pungkasnya.

JAKARTA - Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan anak-anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan peringatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menilai meningkatnya kembali kasus campak dan potensi ancaman polio sebagai fenomena re-emerging disease, yakni penyakit yang sebelumnya berhasil dikendalikan namun kini kembali muncul akibat menurunnya cakupan imunisasi.

Anggota Komisi IX DPR Vita Ervina mengungkapkan bahwa berdasarkan data diketahui cakupan imunisasi dasar lengkap sempat mencapai lebih dari 94 persen pada 2022. Namun, kini mengalami penurunan. Pada 2024 berada di kisaran 87 persen, dan pada 2025 belum mencapai target nasional.

Cakupan imunisasi bayi lengkap masih sekitar 68 persen, sementara imunisasi lengkap 14 antigen masih jauh dari ambang aman herd immunity sebesar 95 persen.

Selain itu, Indonesia masih menghadapi hampir satu juta anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali (zero dose), yang menjadi kelompok paling rentan terhadap penularan penyakit. “Kita sedang dihadapkan bukan hanya pada persoalan teknis, tetapi krisis kepercayaan publik yang nyata,” kata Vita di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Mengutip pandangan IDAI, penyakit seperti campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi dengan angka reproduksi dasar (R0) mencapai 12 hingga 18. Artinya, cakupan imunisasi harus berada di atas 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Vita menegaskan bahwa munculnya kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah pada awal 2026, yang tersebar di puluhan kabupaten/kota lintas provinsi merupakan indikator nyata bahwa sistem imunisasi sedang tidak optimal.

“Vaksinasi adalah faktor kunci yang selama ini terbukti mampu menekan penyakit menular. Ketika cakupannya menurun, maka risiko wabah pasti meningkat,” tegas legislator dari PDIP ini.

Dalam konteks ini, ia menilai pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, harus segera melakukan langkah luar biasa dan tidak lagi bekerja secara biasa. Sejalan dengan rekomendasi IDAI, penguatan layanan kesehatan primer juga menjadi kunci, termasuk optimalisasi peran puskesmas dan posyandu dalam upaya promotif dan preventif.

Dia mendorong langkah konkret berupa kampanye nasional pemulihan kepercayaan vaksin berbasis sains dan transparansi, serta respons cepat terhadap hoaks dan disinformasi kesehatan. Selain itu, penguatan layanan kesehatan primer sebagai ujung tombak imunisasi, dan keterbukaan data vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tak kalah penting yaitu pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam edukasi publik

“Negara tidak boleh kalah oleh hoaks dan narasi yang menyesatkan. Jika kepercayaan tidak segera dipulihkan, maka kita membuka kembali pintu bagi wabah yang seharusnya bisa dicegah,” tandasnya.

Vita menegaskan bahwa perlindungan anak melalui imunisasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai kick-off imunisasi campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai langkah menekan penularan. Program ini ditujukan kepada ratusan ribu tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi dan resmi dimulai pada Jumat (10/4/2026).

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan imunisasi ini penting karena tenaga kesehatan merupakan kelompok berisiko tinggi. Dia menegaskan langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan agar penularan tidak semakin meluas.

“Kementerian Kesehatan berupaya melindungi tenaga medis karena mereka adalah kelompok yang sangat berisiko. Imunisasi ini menjadi langkah penting untuk mencegah penularan,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (10/4/2026).

Program imunisasi MR (Measles-Rubella) ini mencakup 39.212 tenaga medis, 223.150 tenaga kesehatan, serta 28.321 dokter umum dan dokter gigi internship. Pelaksanaan dilakukan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja.

Adapun ketentuan vaksin dua dosis tidak perlu tambahan, satu dosis ditambah satu, dan belum imunisasi diberikan dua dosis. Program ini juga melibatkan sejumlah rumah sakit di Indonesia.

Direktur Utama RSUP Adam Malik, dr. Zainal Safri, mengatakan pihaknya telah mulai melaksanakan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Ia menilai langkah ini penting karena kasus campak masih ditemukan.

“Di rumah sakit kami masih ditemukan kasus campak, sehingga imunisasi ini sangat penting. Kami juga sudah mulai melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan hari ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkes mencatat kasus campak mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir. Tren penurunan ini menjadi indikator awal bahwa pengendalian mulai berjalan.

Andi menjelaskan penurunan terlihat konsisten dari minggu ke minggu, meski kewaspadaan tetap diperlukan. Kasus yang semula tinggi di awal tahun kini menurun signifikan hingga pekan ke-13.

“Jika kita lihat pada minggu pertama jumlah kasus masih tinggi, dan pada minggu ke-13 sudah turun menjadi 195 kasus. Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada awal 2026 kasus campak mencapai 2.220 kasus dari 2.932 suspek. Namun, angka tersebut berangsur turun hingga April meski sempat naik kembali pada minggu ke-9.

Memasuki minggu ke-13, jumlah kasus turun drastis menjadi 300 suspek dan 195 kasus. Kondisi ini menunjukkan tren mulai terkendali.

Penurunan juga terjadi di sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatra Utara, hingga Jawa Barat. Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan agar daerah tidak lengah karena kasus masih ada.

“Di Jawa Barat misalnya, kasus sempat tinggi di awal tahun, tetapi sekarang sudah menurun. Namun demikian, kita tetap harus waspada karena kasus masih ada,” tambah Andi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari BPOM untuk kelompok usia dewasa.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.

“Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi,” kata Rizka dilansir dari keterangan resmi.

Selain nakes di daerah prioritas, vaksinasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.

Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.

“Kami menjaga agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak berisiko nanti vaksinnya akan menjadi rusak. Karena kami punya suatu mekanisme pemantauan vaksin yang namanya SMILE melalui Satu Sehat Logistik, sehingga kami dapat memantau ketersediaan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten/kota sampai ke Puskesmas, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara real-time,” ujar Rizka. ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin perluasan indikasi telah diterbitkan untuk vaksin MR, MMR, dan measles tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmithKline (GSK), serta Merck Sharp Dohme (MSD).

“Persetujuan ini merupakan hasil kajian ketat berbasis data ilmiah, sekaligus bentuk komitmen BPOM dalam memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat,” jelas Taruna.

Di akhir keterangannya, Rizka mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi dasar anak (usia 9 bulan, 18 bulan, dan booster SD) tanpa menunggu terjadinya wabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi tetap menjadi cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular seperti campak. Namun, tren penolakan vaksin atau kampanye antivaksin mulai mempengaruhi cakupan imunisasi di masyarakat.

Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam cakupan vaksinasi campak-rubella. Cakupan dosis pertama turun dari 92 persen pada 2025 menjadi 82 persen, sedangkan dosis kedua turun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen.

Angka ini jauh di bawah standar World Health Organization sebesar 95 persen yang dibutuhkan untuk membentuk herd immunity.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi dan Imunologi, Dr. dr. Sukamto Koesnoe, menegaskan bahwa penurunan ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap wabah.

“Cakupan dosis pertama turun dari sekitar 92 persen menjadi 82 persen, sementara dosis kedua juga menurun menjadi 77,6 persen, sehingga masih jauh dari target untuk mencapai kekebalan kelompok.” ujarnya dalam konferensi pers PAPDI Forum, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut dr. Sukamto, salah satu penyebab utama penurunan cakupan adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin akibat misinformasi yang tersebar luas, terutama di media sosial.

Fenomena ini membuat orang ragu atau menunda imunisasi, padahal vaksinasi tetap lebih aman dibandingkan risiko infeksi alami.

“Keraguan terhadap vaksin akibat misinformasi menjadi salah satu faktor yang membuat orang ragu, bahkan menunda untuk divaksin.” tambahnya.

Selain antivaksin, tingginya mobilitas masyarakat juga mempercepat penyebaran penyakit. Perpindahan antar wilayah yang mudah membuat virus lebih cepat menyebar, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah, seperti beberapa daerah di Aceh yang sempat mengalami kasus campak meningkat.

Dr. Sukamto menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam menghadapi antivaksin. Edukasi yang jelas dan komunikasi efektif antara dokter dan pasien bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi hingga lebih dari 70 persen.

“Jika dokter mampu menjelaskan manfaat vaksin dengan baik, tingkat keberhasilan vaksinasi bisa meningkat signifikan, bahkan pasien yang awalnya menolak bisa mau divaksin.” tegasnya.

Dia menambahkan edukasi harus dimulai dari tenaga kesehatan sendiri agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, sehingga cakupan vaksinasi dapat kembali meningkat.

Masyarakat diimbau untuk memeriksa status vaksinasi dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan diri dan orang sekitar, sekaligus mencegah terjadinya wabah yang dapat dihindari.

Vaksinasi PMK merupakan langkah strategis dan krusial untuk menekan penyebaran penyakit. Pemerintah menjamin ketersediaan vaksin yang aman, bermutu, dan tepat waktu sebagai bagian dari peta jalan pengendalian PMK nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mengendalikan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Lampung Timur melalui penguatan vaksinasi dan biosekuriti guna menekan penyebaran penyakit serta melindungi populasi ternak dari risiko penularan.

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa mengatakan, pengendalian PMK diperkuat melalui percepatan vaksinasi yang terencana dan terdistribusi dengan baik.

“Vaksinasi PMK merupakan langkah strategis dan krusial untuk menekan penyebaran penyakit. Pemerintah menjamin ketersediaan vaksin yang aman, bermutu, dan tepat waktu sebagai bagian dari peta jalan pengendalian PMK nasional,” kata Hendra dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia memastikan, penanganan PMK di Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur dalam kondisi terkendali. Intervensi cepat yang dilakukan sejak awal terbukti efektif menekan penyebaran dan mempercepat pemulihan ternak milik peternak rakyat.

"Berdasarkan hasil investigasi terbaru petugas Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur pada Senin, 23 Maret 2026, kasus yang beredar merupakan akumulasi kejadian sejak Februari hingga Maret 2025, bukan kasus baru," ujarnya.

Dari hasil penelusuran lapangan, kata dia, tercatat sebanyak 135 ekor ternak terdampak, dengan 25 ekor kematian. Sebagian besar kematian terjadi pada pedet (anak sapi) yang induknya bergejala PMK, sementara satu kasus pada sapi dewasa terindikasi PMK, dan dua kematian lainnya dipastikan bukan akibat PMK.

Mayoritas kasus ditemukan pada ternak yang belum divaksinasi, meskipun sebelumnya telah dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak.

Meski demikian, langkah cepat pemerintah menunjukkan hasil nyata. Penanganan berupa pelayanan kesehatan hewan, penyemprotan disinfektan, pemberian obat dan vitamin, serta penguatan edukasi telah berdampak pada kesembuhan ternak.

Ia menjelaskan, untuk Provinsi Lampung pada 2026 dialokasikan sebanyak 338.000 dosis vaksin PMK yang dibagi dalam dua periode vaksinasi, yakni Januari-Maret dan Juli-September, masing-masing sebanyak 169.000 dosis.

"Hingga pertengahan Maret 2026, pemerintah telah mendistribusikan 169.000 dosis vaksin ke Provinsi Lampung, terdiri dari 100.000 dosis pada Januari-Februari dan tambahan 69.000 dosis pada pertengahan Maret," katanya.

Khusus untuk Kabupaten Lampung Timur, tambah Hendra, telah disalurkan 6.500 dosis vaksin dengan realisasi penyuntikan mencapai 5.124 dosis atau sekitar 78 persen. Pemerintah juga akan menambah alokasi sebanyak 6.000 dosis untuk mempercepat perlindungan ternak di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala Balai Veteriner Lampung Suryantana menambahkan, pihaknya terus memperkuat investigasi epidemiologis dan dukungan teknis.

Balai Veteriner Lampung telah melakukan penelusuran kasus, wawancara dengan petugas dan peternak, serta pengambilan sampel pada hewan sakit dan bangkai ternak.

"Kami juga memperkuat surveilans dan konfirmasi laboratorium untuk memastikan diagnosis serta mempercepat pengendalian,” kata Suryantana.

Ia juga mengimbau peternak untuk tetap tenang dan disiplin dalam menerapkan langkah pengendalian di kandang serta segera melaporkan bila ada kasus, melakukan isolasi ternak sakit, kemudian membatasi lalu lintas ternak.

"Penerapan biosekuriti secara disiplin menjadi kunci utama,” tegasnya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Lampung, Anwar Bahri, mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan pengendalian secara terkoordinasi.

Anwar mengatakan, tim provinsi bersama kabupaten terus melakukan pendampingan di lapangan, termasuk penguatan biosekuriti, percepatan disinfeksi, serta edukasi kepada peternak.

"Kami juga mendorong percepatan vaksinasi sebagai langkah kunci untuk meningkatkan kekebalan ternak dan mencegah penyebaran lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Lampung Timur, Dwi Giyarti menyampaikan penanganan telah dilakukan sejak awal laporan diterima.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada peternak, penyemprotan disinfektan, serta pengobatan suportif berupa pemberian vitamin dan terapi sesuai petunjuk teknis.

"Tim medis dan paramedis juga sudah diturunkan untuk memperkuat penanganan di lokasi,” ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran, kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti campak kian penting. Pergerakan orang dalam jumlah besar, termasuk perjalanan mudik dan berbagai kegiatan berkumpul, dapat memperbesar risiko penularan penyakit, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Ketua Pengurus Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengatakan campak merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular melalui droplet, seperti percikan batuk atau bersin. Dalam situasi mobilitas tinggi dan interaksi yang intens, virus ini dapat menyebar lebih cepat apabila masih terdapat kelompok masyarakat dengan cakupan vaksinasi rendah.

Oleh karena itu, membangun kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika sebagian besar masyarakat telah terlindungi melalui imunisasi, risiko penularan dapat ditekan sehingga anak-anak yang rentan pun ikut terlindungi.

"Konsep herd immunity itu kan proyek gotong royong. Bagaimana masing-masing kita bisa ikut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia bersama-sama," kata dokter Piprim.

Dokter Piprim pun mengingatkan orang tua untuk mengecek kembali jadwal vaksin campak anak. Untuk imunisasi campak, jadwal vaksin diberikan sebanyak tiga kali, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 15–18 bulan, dan dosis ketiga saat anak berusia 5 tahunan.

Jika jadwal vaksin sudah tiba, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, dan apabila terlambat, imunisasi tetap perlu dikejar sebelum memasuki periode dosis berikutnya.

"Vaksinasi adalah benteng pertahanan terkuat yang bisa kita berikan kepada anak. Langkah paling krusial sebelum mudik adalah memastikan imunisasi anak Anda lengkap, terutama vaksin MR/MMR," imbuhnya.

Menurutnya, vaksinasi dua dosis terbukti menjadi cara paling efektif untuk mencegah penularan campak yang sangat mudah menyebar. Jika imunisasi anak sudah lengkap, dokter Piprim menyebut perlindungan anak saat mudik akan lebih optimal.

Dokter Piprim menyebut saat ini, Indonesia tengah menghadapi kasus campak yang meningkat. Data Kemenkes melaporkan hingga minggu ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 suspek campak dengan 8.372 kasus dan 6 kematian.

Selain itu, terdapat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak di 29 kabupaten/kota pada 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), tiga negara dengan jumlah kasus campak tertinggi pada 2025 adalah Yaman sebanyak 11.288 kasus, diikuti Indonesia dengan 10.744 kasus, dan India yang mencatat 9.666 kasus.

Tak bisa dimungkiri, katanya, sejak pandemi Covid-19, angka vaksinasi di Indonesia masih belum pulih. Masih banyak anak yang mungkin melewatkan vaksin saat periode tersebut. Di sisi lain, dirinya juga melihat adanya fenomena anti vaksin yang kembali naik. Gabungan faktor tersebut membuat angka imunisasi campak dan penyakit lain menurun.

"Campak ini penyakit yang membutuhkan cakupan imunisasi tinggi, harus di atas 95 persen. Dulu kita pernah mencapai itu. Namun, sekarang karena banyak masyarakat yang galau atau ragu, dampaknya signifikan," tegasnya.

Sebab, untuk campak, tidak perlu sampai cakupan imunisasinya nol atau 50 persen baru terjadi KLB. Turun menjadi 80 persen saja sudah bisa memicu wabah karena penyakit ini sangat menular.