Bisnis.com, BATAM — BPJS Kesehatan mengajak masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan kapan saja saat dibutuhkan.

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan keaktifan kepesertaan menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal di sela Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data per 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Kepri mencapai 2.276.949 jiwa atau 97,53% dari total penduduk sebanyak 2.334.574 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% tercatat aktif.

Menurut Jaenal, status kepesertaan yang aktif akan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administrasi ketika membutuhkan pengobatan maupun perawatan.

Ia menuturkan capaian kepesertaan JKN di Kepri menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58% dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat menjadi 97,53% atau bertambah 57,95%.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," ujarnya.

Jaenal mengatakan keberhasilan perluasan cakupan kepesertaan JKN merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan juga terus melakukan berbagai inovasi layanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses peserta terhadap layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan.

Melalui berbagai upaya tersebut, BPJS Kesehatan berharap masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga menjaga status kepesertaannya tetap aktif sehingga manfaat program dapat digunakan secara optimal saat diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi kesehatan sedang berada pada situasi yang cukup menantang. Tantangan itu datang dari meningkatnya inflasi biaya kesehatan, kondisi ekonomi yang masih sangat dinamis, hingga perubahan kebutuhan masyarakat.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai kondisi tersebut sering kali berpengaruh pada penyesuaian atau kenaikan premi asuransi kesehatan. Menurutnya, kenaikan menjadi konsekuensi dari meningkatnya biaya kesehatan di Indonesia.

“Ketika biaya rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan klaim kesehatan terus naik, perusahaan asuransi perlu menyesuaikan premi agar tetap dapat membayar manfaat kepada nasabah secara berkelanjutan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (16/5/2026).

Namun, lanjutnya, kenaikan premi tidak selalu menjadi satu-satunya solusi pengendalian biaya kesehatan. Justru, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta pencegahan fraud juga dapat membantu menekan kebutuhan kenaikan premi.

“Singkatnya, semakin tinggi biaya kesehatan, semakin besar tekanan terhadap premi asuransi, meskipun masih dapat diimbangi dengan upaya efisiensi dan pengendalian risiko,” jelasnya.

Walau demikian, Dedi menilai asuransi kesehatan komersial tetap memiliki prospek yang baik karena kebutuhan perlindungan kesehatan terus meningkat. Meskipun, tingginya inflasi medis menjadi tantangan utama yang dapat menekan profitabilitas.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis, dia mendorong perusahaan asuransi untuk menyesuaikan premi secara wajar, mengendalikan biaya klaim, memperkuat pencegahan fraud, dan berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan.

“Dengan demikian, keberlanjutan bisnis ke depan akan bergantung pada kemampuan industri mengelola kenaikan biaya kesehatan secara efektif,” tutupnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai di tengah tingginya inflasi medis, industri asuransi kesehatan kini menghadapi peningkatan biaya layanan kesehatan yang berpotensi menekan beban klaim.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi lini usaha kesehatan pada industri asuransi jiwa sebesar Rp14,73 triliun per April 2026.

Nilai tersebut, kata Ogi, mengalami pertumbuhan sebesar 7,20% secara tahunan. Sementara itu, nilai klaim mencapai Rp8,51 triliun. Sebab demikian, dia menilai rasio klaim asuransi kesehatan kini mulai terkendali.

“Jadi cukup terkendali ya setelah di tahun-tahun sebelumnya rasio klaim cukup tinggi, sekarang di-maintain di level 57,78%,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan pada Maret 2026 naik 15,3% (year on year/YoY) menjadi Rp6,72 triliun dari sebelumnya Rp5,83 triliun.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen mengatakan tren itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi kesehatan dan refleksi dari inflasi medis yang terjadi.

“Kemudian, peningkatan ini juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan meningkatnya kesadaran tentang proteksi kesehatan,” ucapnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, lanjut Wianto, angka tersebut menunjukkan bahwa manfaat asuransi kesehatan semakin dirasakan dengan tingginya permintaan terhadap permintaan asuransi kesehatan itu sendiri.

Wianto merinci, klaim asuransi kesehatan pada segmen perorangan dan kumpulan kompak mengalami kenaikan. Untuk segmen perorangan, klaim naik 12,1% YoY menjadi Rp4,20 triliun, sedangkan untuk segmen kumpulan naik 20,9% YoY menjadi Rp2,52 triliun.

Secara lebih dalam, jumlah penerima manfaat klaim kesehatan pada kuartal I/2026 sebanyak 1,35 juta orang. Untuk klaim kesehatan perorangan, nilai klaimnya sebesar Rp4,20 triliun dan jumlah penerima manfaat 0,10 juta orang. Sementara itu, klaim kesehatan kumpulan nilainya mencapai Rp2,52 triliun dan jumlah penerima manfaatnya 1,26 juta orang pada Maret 2026.

“Karena itu keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan ini menjadi fokus utama yang sangat penting dan industri kita terus beradaptasi melalui transformasi yang sejalan dengan regulator agar perlindungan kesehatan ini tetap memberikan manfaat yang optimal jangka panjang dan berkelanjutan,” tegas Wianto.

Lebih jauh, Wianto turut membeberkan mengacu survei Wills Tower Watson, inflasi medis di Indonesia diperkirakan akan bergerak di level 15,1%. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong inflasi medis ini sampai menjadi double digit.

“Kalau dari sisi permintaan itu memang kita tahu bahwa dari data permintaan asuransi kesehatan itu terus naik. Kedua, tentunya kita juga tahu dari pola penyakit severe seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya sekarang itu naik tinggi. Juga ada faktor di mana penggunaan manfaat pendidikan asuransi kesehatan itu melebihi daripada yang diperlukan,” bebernya.

Selain itu dari sisi penyedia layanan kesehatan atau supply, terlihat bahwa tarif rumah sakit belum memiliki standar yang beragam. Kondisi ini tercermin dari kenaikan tarif yang relatif tinggi setiap tahun untuk obat-obatan, jasa dokter, perawatan, dan lainnya.

Selain itu, tekanan biaya juga berpotensi meningkat akibat faktor inflasi impor yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dolar AS. Pasalnya, sebagian besar instrumen medis masih bergantung pada produk impor.

“Sehingga rumah sakit, perusahaan penyelenggara, fasilitas kesehatan, BPJS itu perlu lebih koordinasi lagi supaya kita bisa me-manage peningkatan klaim ini yang ujung-ujungnya akan membawa soal premi. Karena premi itu akan menyesuaikan dengan inflasi medis,” jelas Wianto.

Sebab demikian, Wianto menilai POJK 36/2025 adalah langkah transformatif untuk menekan inefisiensi dalam proses klaim asuransi kesehatan.

“Kalau klaimnya efisien, terkoordinasi, tidak membayar berlebih-lebih, tidak double, tentunya premi ini bisa kita stabilkan. Jadi saya pikir fundamentalnya sudah benar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan besaran premi iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga saat ini masih tetap dan belum mengalami perubahan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial dan berbagai platform digital yang menyebut adanya iuran terbaru BPJS, sehingga memunculkan persepsi adanya kenaikan iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan besaran iuran yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, iuran kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan, kelas II Rp100.000, dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan.

Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per bulan.

"Iuran JKN sampai saat ini masih tetap dan tidak ada perubahan. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang tidak utuh atau judul yang menyesatkan seolah-olah ada kenaikan iuran, padahal faktanya tidak demikian," kata Rizzky dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, dengan besaran iuran yang relatif terjangkau tersebut, peserta tetap memperoleh perlindungan kesehatan untuk berbagai jenis pelayanan medis, termasuk penyakit katastropik yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan biaya besar.

Rizzky mencontohkan biaya operasi pemasangan ring jantung yang dapat mencapai sekitar Rp150 juta per pasien. Menurutnya, biaya sebesar itu akan sulit dipenuhi apabila hanya mengandalkan tabungan pribadi dengan nominal setara iuran JKN.

Ia menjelaskan, apabila seseorang menabung Rp35.000 per bulan seperti besaran iuran peserta kelas III, maka diperlukan waktu ratusan tahun untuk mengumpulkan dana yang cukup guna membiayai tindakan medis tersebut. Karena itu, prinsip gotong royong dalam Program JKN menjadi mekanisme yang memungkinkan pembiayaan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi dapat ditanggung bersama.

BPJS Kesehatan juga mengingatkan bahwa biaya layanan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Inflasi sektor kesehatan, perkembangan teknologi medis, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta meningkatnya biaya pelayanan rumah sakit menjadi tantangan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Meski demikian, Rizzky menilai Program JKN tetap mampu menjaga keterjangkauan iuran bagi masyarakat sekaligus memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan tetap tersedia ketika dibutuhkan.

"Di tengah biaya kesehatan yang terus meningkat, iuran JKN masih tetap sama selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa Program JKN dijaga agar tetap terjangkau sehingga masyarakat tetap memiliki perlindungan kesehatan," ujarnya.

BPJS Kesehatan juga mengingatkan pentingnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran untuk menjaga keberlangsungan program dan memastikan status kepesertaan tetap aktif. Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah promotif dan preventif guna menekan risiko penyakit dan kebutuhan pembiayaan kesehatan di masa depan.

"Gotong royong adalah fondasi utama Program JKN. Karena itu, penting bagi seluruh peserta untuk menjaga kepesertaan tetap aktif sekaligus menjaga kesehatan agar manfaat program ini dapat terus dirasakan bersama," kata Rizzky.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan besaran premi iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga saat ini masih tetap dan belum mengalami perubahan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial dan berbagai platform digital yang menyebut adanya iuran terbaru BPJS, sehingga memunculkan persepsi adanya kenaikan iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan besaran iuran yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, iuran kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan, kelas II Rp100.000, dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan.

Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per bulan.

"Iuran JKN sampai saat ini masih tetap dan tidak ada perubahan. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang tidak utuh atau judul yang menyesatkan seolah-olah ada kenaikan iuran, padahal faktanya tidak demikian," kata Rizzky dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, dengan besaran iuran yang relatif terjangkau tersebut, peserta tetap memperoleh perlindungan kesehatan untuk berbagai jenis pelayanan medis, termasuk penyakit katastropik yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan biaya besar.

Rizzky mencontohkan biaya operasi pemasangan ring jantung yang dapat mencapai sekitar Rp150 juta per pasien. Menurutnya, biaya sebesar itu akan sulit dipenuhi apabila hanya mengandalkan tabungan pribadi dengan nominal setara iuran JKN.

Ia menjelaskan, apabila seseorang menabung Rp35.000 per bulan seperti besaran iuran peserta kelas III, maka diperlukan waktu ratusan tahun untuk mengumpulkan dana yang cukup guna membiayai tindakan medis tersebut. Karena itu, prinsip gotong royong dalam Program JKN menjadi mekanisme yang memungkinkan pembiayaan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi dapat ditanggung bersama.

BPJS Kesehatan juga mengingatkan bahwa biaya layanan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Inflasi sektor kesehatan, perkembangan teknologi medis, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta meningkatnya biaya pelayanan rumah sakit menjadi tantangan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Meski demikian, Rizzky menilai Program JKN tetap mampu menjaga keterjangkauan iuran bagi masyarakat sekaligus memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan tetap tersedia ketika dibutuhkan.

"Di tengah biaya kesehatan yang terus meningkat, iuran JKN masih tetap sama selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa Program JKN dijaga agar tetap terjangkau sehingga masyarakat tetap memiliki perlindungan kesehatan," ujarnya.

BPJS Kesehatan juga mengingatkan pentingnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran untuk menjaga keberlangsungan program dan memastikan status kepesertaan tetap aktif. Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah promotif dan preventif guna menekan risiko penyakit dan kebutuhan pembiayaan kesehatan di masa depan.

"Gotong royong adalah fondasi utama Program JKN. Karena itu, penting bagi seluruh peserta untuk menjaga kepesertaan tetap aktif sekaligus menjaga kesehatan agar manfaat program ini dapat terus dirasakan bersama," kata Rizzky.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) melihat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemunculan virus, mulai dari Covid-19 hingga Hantavirus dapat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.

Bahkan, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan kondisi saat pandemi Covid-19 terjadi turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis asuransi kesehatan syariah di perusahaannya.

Iskandar menuturkan sepanjang 2025 Prudential Syariah mencatat pertumbuhan kontribusi bisnis baru sebesar 31% atau Rp1 triliun. Padahal, secaramarketpertumbuhan keseluruhan hanya 13%.

“Dan sebagian besar pertumbuhan itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan medis karena Covid, juga karena ketidakpastian seputar layanan medis. Kita berbicara tentang Covid, tentang Hantavirus, tetapi seringkali sekarang orang merasa bahwa situasinya sedikit lebih mengkhawatirkan. Jadi, ada kebutuhan akan semacam perlindungan,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Dia menyampaikan, Prudential Syariah optimistis menghadapi hal itu karena memiliki rangkaian produk asuransi syariah yang lengkap dan termasuk sebagai perusahaan asuransi syariah yang terbesar di Indonesia.

Kendati demikian, Iskandar tidak menampik bahwa inovasi berkelanjutan adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan perusahaan, mengingat kebutuhan banyak orang yang juga terus meningkat.

“Namun salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di industri ini adalah, dengan meningkatnya permintaan akan masalah medis, inflasi medis juga meningkat secara signifikan. Saya pikir mengelola inflasi medis akan menjadi kunci bagi industri ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Prudential Syariah akan ikut berkontribusi membuat industri ini berkelanjutan ke depannya. Sebab itu, pihaknya sangat mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan perubahan arah pengembangan produk kesehatan demi memperkuat industri asuransi nasional.

“Saya pikir itulah mengapa kami sepenuhnya mendukung langkah OJK dalam melakukan beberapa perubahan tentang bagaimana produk asuransi seharusnya dipasarkan ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus hantavirus ramai disorot usai adanya laporan infeksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Kepulauan Canary, dengan persinggahan di Antartika, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, Pulau Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension, dan Cape Verde pada (1/5/2026).

Dalam kapal yang membawa sekitar 150 penumpang ini, terdapat satu orang penumpang pertama asal Belanda yang diyakini terinfeksi hantavirus dan meninggal dunia pada 11 April 2026.

Hantavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, yang menular ke manusia melalui penghirupan partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang telah mengering. Virus ini disebut dapat hidup secara alami di tubuh hewan tanpa menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius saat menginfeksi manusia.

Hantavirus di Indonesia

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia justru merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Namun demikian, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar Andi Saguni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiagakan 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi penularan virus hanta atau hantavirus di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni ditemui usai konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta pada Rabu mengemukakan, fungsi utama 51 lembaga tersebut yakni mencegah dan menangkal ancaman penyakit menular dari luar negeri.

"Ketika terjadi peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menjadi wabah di negara lain, kantor kekarantinaan bertugas melakukan pengamatan dan perlindungan agar penyakit tersebut tidak masuk ke Indonesia," katanya.

Ia menegaskan, sistem tersebut digunakan untuk mengantisipasi penyebaran virus yang berasal dari luar negeri, termasuk memantau pergerakan penumpang dari negara tertentu yang dianggap berisiko.

Andi menambahkan, pemerintah terus mengawasi penumpang pesawat maupun kapal laut yang masuk ke Indonesia dengan lebih ketat, khususnya dari negara-negara yang telah diidentifikasi memiliki risiko tertentu.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner dan pemantauan gejala kesehatan.

"Contohnya untuk negara-negara tertentu yang sudah diidentifikasi, kita lakukan cek suhu tubuh melalui dengan thermal scanner. Kemudian jika ada gejala, kita mengisi, kan? Orang-orang yang masuk ke Indonesia ada All Indonesia, kalau dulu pakai kertas, sekarang itu sudah pakai barcode digital," paparnya.

Andi menegaskan, data yang dimasukkan menjadi bagian dari proses perlindungan kesehatan di pintu masuk Indonesia, karena jika ditemukan gejala yang mencurigakan, penumpang dapat segera dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah.

Ia juga menjelaskan, hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius merupakan tipe Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang berbeda dengan kasus hantavirus di Indonesia.

"HPS banyak ditemukan di Amerika Selatan dan belum pernah dilaporkan di Indonesia, baik pada manusia maupun tikus. Sementara itu, kasus hantavirus di Indonesia merupakan tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang telah ditemukan sejak 1991 dengan strain Seoul virus," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan HPS di kapal pesiar MV Hondius disebabkan strain Andes virus yang dalam penelitian tertentu dapat menular antar-manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan, namun, untuk tipe HFRS yang ada di Asia dan Indonesia, hingga kini belum ada bukti penularan antar-manusia.

PT Sun Life Financial Indonesia mencatat pertumbuhan premi bisnis baru sebesar 41 persen pada kuartal I 2026.

Laba bersih perusahaan juga melonjak 236 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang penguatan distribusi melalui kanal kemitraan perbankan dan keagenan.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perusahaan.

"Kinerja ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh dan menjadi tanggung jawab Sun Life Indonesia untuk terus menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat hari ini," ujar Albertus Jumat (8/5).

Bersamaan dengan pengumuman kinerja kuartal I, Sun Life Indonesia juga meluncurkan Salam Healthier Future Assurance (SHIFA) Signature, produk perlindungan kesehatan berbasis syariah.

Produk tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya risiko penyakit kritis dan inflasi biaya medis yang mencapai 19,8 persen pada 2025.

Albertus mengatakan SHIFA Signature dihadirkan untuk melengkapi perlindungan kesehatan keluarga, termasuk bagi nasabah yang telah memiliki BPJS maupun asuransi dari perusahaan tempat bekerja.

"Melalui SHIFA Signature, Sun Life menghadirkan perlindungan kesehatan berbasis syariah yang menyeluruh, tidak hanya melindungi kebutuhan perawatan yang umum, tetapi juga menjangkau solusi kesehatan modern dan pendekatan tradisional," katanya.

SHIFA Signature menyediakan manfaat rawat inap, pembedahan, rawat jalan terkait rawat inap, layanan ambulans, vaksinasi tertentu, santunan meninggal dunia, hingga manfaat tambahan seperti telehealth, home care, pengobatan tradisional Tiongkok, dan pemeriksaan kesehatan untuk stroke maupun kanker sesuai ketentuan polis.

Produk tersebut menawarkan manfaat kesehatan tahunan hingga Rp15 miliar dengan limit booster mencapai Rp35 miliar, serta fasilitas cashless dan no claim benefit berupa diskon kontribusi hingga 15 persen.

[Gambas:Youtube]

PT Sun Life Financial Indonesia mencatat pertumbuhan premi bisnis baru sebesar 41 persen pada kuartal I 2026.

Laba bersih perusahaan juga melonjak 236 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang penguatan distribusi melalui kanal kemitraan perbankan dan keagenan.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perusahaan.

"Kinerja ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh dan menjadi tanggung jawab Sun Life Indonesia untuk terus menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat hari ini," ujar Albertus dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Bersamaan dengan pengumuman kinerja kuartal I, Sun Life Indonesia juga meluncurkan Salam Healthier Future Assurance (SHIFA) Signature, produk perlindungan kesehatan berbasis syariah.

Produk tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya risiko penyakit kritis dan inflasi biaya medis yang mencapai 19,8 persen pada 2025.

Albertus mengatakan SHIFA Signature dihadirkan untuk melengkapi perlindungan kesehatan keluarga, termasuk bagi nasabah yang telah memiliki BPJS maupun asuransi dari perusahaan tempat bekerja.

"Melalui SHIFA Signature, Sun Life menghadirkan perlindungan kesehatan berbasis syariah yang menyeluruh, tidak hanya melindungi kebutuhan perawatan yang umum, tetapi juga menjangkau solusi kesehatan modern dan pendekatan tradisional," katanya.

SHIFA Signature menyediakan manfaat rawat inap, pembedahan, rawat jalan terkait rawat inap, layanan ambulans, vaksinasi tertentu, santunan meninggal dunia, hingga manfaat tambahan seperti telehealth, home care, pengobatan tradisional Tiongkok, dan pemeriksaan kesehatan untuk stroke maupun kanker sesuai ketentuan polis.

Produk tersebut menawarkan manfaat kesehatan tahunan hingga Rp15 miliar dengan limit booster mencapai Rp35 miliar, serta fasilitas cashless dan no claim benefit berupa diskon kontribusi hingga 15 persen.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel—PT Sun Life Financial Indonesia mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 236 persen secara tahunan pada kuartal I-2026, ditopang oleh kenaikan penjualan bisnis baru sekitar 40 persen secara tahunan pada periode yang sama.

“Jadi kalau tumbuh penjualannya itu bagus, tapi lebih bagus lagi perusahaannya juga laba bersihnya tumbuh luar biasa, di atas 200 persen, lebih tepatnya 236 persen,” ucap Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus pada Press Conference Menyambut 31 Tahun Sun Life di Indonesia: Kinerja Solid dan Peluncuran SHIFA Signature di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut perseroan, pertumbuhan tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan perencanaan keuangan terus meningkat, terutama di tengah kenaikan biaya medis dan risiko kesehatan yang semakin tinggi.

Sun Life menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap biaya pengobatan menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya permintaan asuransi kesehatan. Perusahaan mengungkapkan bahwa inflasi biaya medis di Indonesia mencapai 20 persen pada 2025, jauh di atas inflasi umum.

Selain itu, penyakit kritis disebut mulai banyak menyerang kelompok usia muda, bahkan di bawah 40 tahun. Meski demikian, penetrasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah.

Data menyatakan bahwa tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia telah mencapai sekitar 45 persen, tetapi tingkat kepemilikan asuransi baru sebesar 28,5 persen dan masyarakat Indonesia yang membeli asuransi hanya berada pada 6,6 persen.

Sun Life melihat kondisi tersebut sebagai peluang pertumbuhan industri asuransi jiwa nasional dalam jangka panjang.

Untuk menangkap peluang tersebut, perusahaan memperluas akses layanan melalui sekitar 1.400 tenaga pemasaran di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat portofolio produk kesehatan dan syariah.

Pada kesempatan yang sama, Sun Life meluncurkan produk asuransi kesehatan syariah terbaru bernama Shifa Signature.

Produk tersebut menawarkan perlindungan kesehatan hingga Rp15 miliar per tahun dengan tambahan limit booster hingga Rp35 miliar, termasuk akses perawatan di luar negeri dan manfaat no-claim benefit bagi nasabah yang tidak melakukan klaim.

Sun Life menilai produk berbasis syariah kini semakin diminati dengan pangsa pasar muslim Indonesia sebanyak 87 persen, dan juga oleh masyarakat non-muslim, karena dinilai bahwa masyarakat mengedepankan prinsip transparansi dan pembagian surplus underwriting kepada nasabah.

(Eugenia Siregar)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih besarnya porsi belanja kesehatan masyarakat yang dibayar langsung dari kantong pribadi atau out of pocket.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan porsi tersebut mencapai 28,8% dari total belanja kesehatan nasional atau sekitar Rp175 triliun.

Dari data tersebut juga menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan, baik melalui program BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan milik komersial.

“Nah itu [nilai out of pocket] yang kami mau turunkan, kami bersama-sama dengan kementerian lembaga kami turunkan dan mereka bisa ikut serta dari program asuransi komersial,” ucapnya seusai acara PDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia meneruskan, saat ini kontribusi asuransi kesehatan komersial terhadap total belanja kesehatan nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 5%. Sebab itu, OJK menilai porsi tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Di lain sisi, Ogi menyebut OJK juga akan mendiskusikan perlindungan risiko untuk program 3 juta rumah. Program ini berjangka panjang bahkan lebih dari 15—20 tahun, sehingga sangat mungkin akan ada risiko yang terjadi.

“Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Risiko terhadap property risk menyangkut masalah kerusakan terhadap property rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, masalah teknis termasuk skema pembiayaan premi untuk program itu masih dalam tahap diskusi.

“Apakah itu premi itu ditanggung oleh pemerintah memberikan subsidi atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat. Itu adalah dua yang mungkin menjadi concern kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” tegas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia menyampaikan produk asuransi kesehatannya saat ini banyak dimiliki segmen usia produktif di akhir 30-an hingga 40 tahun ke atas.

SVP Marketing & Corporate Planning Tokio Marine Life Alexander Mahendrawan menjelaskan kelompok tersebut umumnya memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi.

“Serta kondisi finansial yang relatif lebih mapan, sehingga lebih siap memiliki perlindungan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/2/2026).

Adapun, secara umum Alexander menyebut tren klaim asuransi kesehatan di perusahaan masih berada dalam batas wajar dan sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, khususnya pada portofolio asuransi kesehatan kumpulan.

Berdasarkan data internal perusahaan, imbuhnya, jenis klaim yang paling banyak diajukan adalah layanan rawat inap (inpatient) dan diikuti oleh klaim rawat jalan (outpatient).

Untuk menjaga keseimbangan rasio klaim asuransi kesehatan, Tokio Marine Life konsisten mengevaluasi portofolio secara berkala untuk menjaga keberlanjutan produk, termasuk penyesuaian harga (repricing) yang dilakukan secara selektif dan dalam batas kewajaran, dengan tetap memperhatikan hak nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan polis yang berlaku.

“Selain itu, perusahaan mengembangkan produk dengan struktur manfaat yang lebih seimbang melalui penerapan mekanisme co-sharing, deductible, serta no-claim discount, yang dirancang untuk mendorong penggunaan manfaat secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas perlindungan dan pelayanan kepada nasabah,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, perusahaan turut aktif meningkatkan literasi kesehatan melalui kerja sama dengan 11 grup rumah sakit. Dari sisi layanan, perusahaan bekerja sama dengan lebih dari 8.000 institusi layanan kesehatan rekanan untuk memastikan efisiensi biaya perawatan dan kemudahan akses layanan.

Lebih jauh, Alexander membeberkan tantangan utama yang dihadapi dalam memasarkan produk asuransi kesehatan. Di antaranya kecenderungan overutilization layanan kesehatan serta tingginya inflasi medis (medical inflation), yang berdampak langsung pada peningkatan rasio klaim.

“Tantangan ini menuntut perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan produk, keterjangkauan premi, serta pemenuhan hak nasabah sesuai ketentuan polis,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (year on year/YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.