Lembaga nonprofit bidang lingkungan Walhi menyatakan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh berkaitan erat dengan kerusakan hutan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Jambo Aye.

Koordinator Bidang Bencana Walhi wilayah Sumatera untuk Aceh Wahdan menyatakan, temuan ini menunjukkan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. “Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga,” kata dia melalui keterangan tertulis, dirilis Senin (12/1).

Berdasarkan pantauan tim bencana Walhi Sumatra, seluas 1.100 hektare hutan di DAS tersebut rusak pada 2024. Penyebabnya, pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan di sekitar areal HGU, termasuk HGU Tualang Raya.

Dari hasil pemantauan citra satelit Januari sampai Mei 2025, bukaan lahan terjadi masif di kawasan curam yang terhubung langsung dengan anak sungai menuju Sungai Jambo Aye.

Wahdan menambahkan, selama kepentingan investasi ditempatkan di atas perlindungan ekosistem dan hak rakyat, bencana ekologis akan terus berulang. Pemulihan harus dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan serta pemulihan menyeluruh DAS Jambo Aye.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh Afifuddin Acal. Dia menegaskan bahwa banjir bukan-lah musibah alam, melainkan bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit.

“Kami menegaskan perlunya restorasi ekologis dan pemulihan kawasan hulu secara serius, disertai audit menyeluruh terhadap perizinan yang merusak lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola, seraya mengingatkan bahwa tanpa penyelamatan wilayah hulu, Aceh berisiko menghadapi banjir besar secara berulang dan bahkan menjadi bencana bulanan,” ujar Afif.

Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional Melva Harahap mengatakan sistem tata kelola lingkungan yang eksploitatif dan pemberian izin masif memicu bencana ekologis. Audit perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pemulihan DAS Jambo Aye harus dilakukan cepat, terbuka, dan holistik.

“Selain itu, reformasi tata ruang berbasis peta rawan bencana harus dilakukan sebagai basis utama rekonstruksi dan pemulihan oleh satgas yang telah dibentuk. Hak rakyat atas kebutuhan dasar, hak atas tanah dan akses terhadap pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas utama,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Desk Disaster Walhi Region Sumatra bersama Walhi Aceh dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KOPPEDULI) mengungkap bahwa bencana ekologis yang melanda Aceh berkaitan erat dengan kerusakan hutan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Jambo Aye. Hutan seluas 1.100 hektare di DAS tersebut tercatat rusak pada 2024.

Walhi juga menemukan bahwa pembukaan lahan dan dugaan aktivitas pembalakan kayu (logging) perseorangan di sekitar areal Hak Guna Usaha (HGU), termasuk HGU Tualang Raya, memperparah kondisi. Pemantauan citra satelit Januari–Mei 2025 mengungkap bukaan lahan masif di kawasan curam yang terhubung langsung dengan anak sungai menuju Sungai Jambo Aye.

Tim Desk Disaster Walhi Region Sumatra bersama Walhi menegaskan bahwa banjir di DAS Jambo Aye merupakan bencana ekologis akibat akumulasi perusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, serta kegagalan negara melindungi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat, yang ditandai oleh pembiaran ekspansi perkebunan, aktivitas logging, dan lemahnya pengawasan HGU.

Hal ini ditegaskan oleh Wahdan, Koordinator Desk Disaster Walhi Region Sumatra untuk Aceh, yang menyatakan bahwa banjir besar di Desa Sejudo dan sejumlah desa di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, pada akhir November 2025 adalah bencana ekologis yang tidak terpisahkan dari kerusakan wilayah hulu DAS Jambo Aye dan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi.

“Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga. Selama kepentingan investasi ditempatkan di atas perlindungan ekosistem dan hak rakyat, bencana ekologis akan terus berulang, dan pemulihan harus dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan serta pemulihan menyeluruh DAS Jambo Aye,” kata Wahdan dalam siaran pers, Senin (12/1/2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Afifuddin Acal, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Eksekutif Daerah Walhi Aceh. Dia mengemukakan bahwa banjir bukanlah musibah alam, melainkan bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit.

“Kami menegaskan perlunya restorasi ekologis dan pemulihan kawasan hulu secara serius, disertai audit menyeluruh terhadap perizinan yang merusak lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola, seraya mengingatkan bahwa tanpa penyelamatan wilayah hulu, Aceh berisiko menghadapi banjir besar secara berulang dan bahkan menjadi bencana bulanan,” papar Afif.

Melva Harahap, Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional mengatakan bahwa sistem tata kelola lingkungan yang eksploitatif dan pemberian izin masif memicu bencana ekologis, sehingga audit perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pemulihan DAS Jambo Aye harus dilakukan cepat, terbuka, dan holistik.

“Selain itu, reformasi tata ruang berbasis peta rawan bencana harus dilakukan sebagai basis utama rekonstruksi dan pemulihan oleh satgas yang telah dibentuk. Hak rakyat atas kebutuhan dasar, hak atas tanah dan akses terhadap pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas utama,” kata Melva.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mempercepat pemulihan infrastruktur Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye pascabencana di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan irigasi, terutama di daerah sentra produksi pangan.

"Pemulihan fungsi irigasi menjadi prioritas karena menyangkut ketahanan pangan dan penghidupan petani," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..

Ia menegaskan bahwa irigasi adalah tulang punggung pertanian sehingga ketika terjadi gangguan maka harus segera cepat ditangani agar saluran kembali berfungsi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan suplai air irigasi kembali optimal guna mendukung aktivitas pertanian masyarakat agar cepat berangsur pulih pascabencana.

Dijelaskan, penanganan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 berupa perapian jalan putus dan pembersihan jalan akses untuk masuk logistik, pembersihan gelondong kayu di bendung Jambo Aye, merehabilitasi tiga bangunan sadap, pembangunan pintu air, pembangunan pengendali banjir serta perkuatan tebing dan normalisasi sungai.

Daerah Irigasi Jambo Aye merupakan penyuplai air pada daerah pertanian di Provinsi Aceh Utara dan Timur dengan luas layanan 19.473 hektare (Ha) pada "intake" kiri dan 3.028 Ha pada "intake" kanan.

Melalui percepatan ini, pihaknya berharap aktivitas pertanian masyarakat dapat berjalan normal kembali dan produktivitas pertanian tetap terjaga.

Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan serta penanganan lanjutan untuk memastikan infrastruktur sumber daya air tetap andal menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait rehabilitasi irigasi yang terdampak bencana di Sumatera.

Terkait rehabilitasi irigasi yang tertimbun lumpur, Kementerian PU bekerja sama dengan Kementan karena data sementara adalah di tiga provinsi dan ini adalah data sementara karena dari waktu ke waktu dengan semakin terbukanya konektivitas, pasti akan bertambah.

Selain irigasi, aliran sungainya pun juga ada yang tertutup kayu atau bahkan ada yang sudah hilang akibat dampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan Posko Kesehatan sebagai bagian dari Posko Relawan BNI guna mendukung penanganan dan pemulihan warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Aceh.

Kehadiran posko tersebut merupakan bagian dari aksi kemanusiaan BNI dalam fase tanggap darurat dan pemulihan awal pascabencana.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan posko kesehatan tersebut menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak sebagai upaya deteksi dini kondisi kesehatan serta dasar penanganan lanjutan apabila diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan.

"Melalui posko kesehatan ini, BNI berupaya memastikan kondisi kesehatan masyarakat terdampak tetap terpantau, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Menurut Okki, layanan kesehatan ini melengkapi berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui Posko Relawan BNI sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam sinergi Keluarga Besar BUMN melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

Posko Relawan BNI beroperasi di Desa Leuser, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara sejak 19 Desember 2025. Selain itu posko juga terdapat di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara sejak 22 Desember 2025, yang mencakup wilayah Alue Ie Mierah, Lhok Reudeup, dan Jrat Manyang.

Selama masa operasional, BNI bersama Relawan BNI telah memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada ratusan warga terdampak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keluhan yang ditemui umumnya bersifat ringan dan lazim pascabencana, seperti demam, diare, luka ringan, serta hipertensi pada lansia.

Penanganan dilakukan melalui pemeriksaan medis, perawatan luka, pemberian obat dan vitamin, serta rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan.

Kehadiran posko dan relawan BNI di tengah masyarakat terdampak diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemulihan, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan.

"BNI akan terus berkontribusi dalam upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, agar proses pemulihan dapat berjalan secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata," ucap Okki.

Melalui program BNI Berbagi dan sinergi BUMN Peduli, BNI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal, sebagai bagian dari peran BUMN dalam mendukung ketahanan sosial dan kemanusiaan.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui situs resmi BNI, yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap penyebab utama krisis yang dialami sejumlah wilayah di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Menurutnya, perubahan kondisi sungai yang melebar dan mendangkal secara signifikan membuat banyak instalasi pengolahan air tidak lagi berfungsi.

"Karena di di Pidie Jaya memang betul, bukan hanya di Pidie, hampir di semua kabupaten itu sungai-sungainya itu melebar dan mendangkal," ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12)

Ia menjelaskan pelebaran dan pendangkalan sungai terjadi hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi normal. Dampaknya, banyak water treatment plant (WTP) yang berada di tepi sungai tertutup lumpur sehingga tidak bisa beroperasi.

"Rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula, sehingga banyak kemudian water treatment plant yang selama ini berada memang di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua. Sehingga memang kemudian menyebabkan bapak-ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang yang terdampak," katanya.

Dody menyampaikan pihaknya tengah melakukan percepatan pemulihan agar layanan air bersih bisa segera kembali dinikmati masyarakat. Dalam kondisi tanggap darurat, sejumlah langkah dilakukan agar pembangunan dan perbaikan dapat segera berjalan.

"Kami memang sedang bekerja keras, agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya. Banyak sudah kita lakukan penunjukan langsung, karena masih tahap tanggap darurat di beberapa tempat," ujarnya.

Ia menargetkan dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan sejumlah WTP baru dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat mulai beroperasi di beberapa titik terdampak.

"Harapan kami dalam tempo tiga sampai empat bulan ke depan beberapa water treatment plant yang yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik," kata Dody.

Selain pemulihan jangka pendek, pemerintah juga mulai mengkaji solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.

Di Pidie Jaya, misalnya, Kementerian PU telah mengirim tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai sekaligus kemungkinan pembangunan bendungan.

"Kemudian khusus untuk di Pidie Jaya, kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga karena tadi ada saran untuk mungkin bendungan sekalian kami akan kaji tentang bendungan tersebut," ujarnya.

Kajian serupa juga akan dilakukan di wilayah lain seperti Gayo Lues, termasuk kemungkinan pembangunan sabo dam atau bendungan sebagai langkah mitigasi.

Sementara itu, untuk wilayah Aceh Utara, Dody memastikan pemerintah telah bergerak membersihkan bendungan dari material kayu yang menumpuk agar aliran sungai kembali lancar dan WTP di sekitarnya dapat diaktifkan. Upaya serupa juga dilakukan di Bendungan Keureuto.

"Misalnya Bendung Jambo Aye, kita sudah mulai membersihkan dari kayu-kayu yang menumpuk di situ sehingga harapannya apa aliran sungai bisa mengalir lancar," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan dampak banjir bandang dan longsor masih melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hingga kini masih terdapat sekitar 19 kabupaten/kota yang belum pulih sepenuhnya.

Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang sempat lumpuh, masih tersisa 11 wilayah yang pemulihannya belum tuntas, dengan beberapa di antaranya memerlukan perhatian serius seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Berdasarkan perhitungan BNPB, total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp59,25 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur dasar hingga fasilitas layanan publik.