Presiden AS Donald Trump mengatakan AS ingin membantu China usai ketok palu kenaikan tarif sebesar 100 persen terhadap produk China.

Trump pada Minggu (12/10) berkata ingin membantu China, bukan membuat Negeri Tirai Bambu ini merugi.

"AS ingin membantu Tiongkok, bukan merugikannya!!! Presiden Xi (Jinping) yang terhormat... tidak menginginkan Depresi Besar bagi negaranya," kata Trump dalam unggahannya di Truth Social seperti dikutip dari AFP.

Perang tarif kedua negara kembali panas usai Trump memutuskan untuk menambah tarif dari 30 persen jadi 130 persen terhadap China. Tarif diberlakukan mulai 1 November 2025.

Kenaikan tarif diputuskan setelah China memperketat aturan ekspor logam tanah jarang atau rare earth materials. Material tersebut jadi bagian penting dalam banyak industri teknologi dan elektronik AS.

Padahal, China merupakan pemasok dominan di pasar logam tanah jarang, sedangkan AS jadi pasar terbesar komoditas tersebut.

Barang-barang China saat ini dikenakan tarif 30 persen berdasar pungutan yang diberlakukan Trump. Sementara China memberlakukan tarif sebesar 10 persen.

Sebelumnya pada Jumat, Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Xi akhir bulan ini. Tak pelak saham-saham Wall Street jatuh ke wilayah negatif karena kekhawatiran perang dagang AS vs China dapat kembali berkobar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pencopotan Arief Prasetyo dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Prasetyo menjelaskan Arief akan ditugaskan di tempat lain. Menurutnya, karena fungsi dari Bapanas sebelumnya ada di Kementerian Pertanian, jabatan Kepala Bapanas kini dijabat Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian dan karena mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian," kata Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

"Tidak ada masalah karena selama ini juga menteri pertanian dengan Bapanas berjalan beriringan.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional. Prabowo menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas yang baru.

Kebijakan itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala badan Pangan Nasional.

"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," dikutip dari keppres yang ditandatangani Prabowo pada 9 Oktober 2025.

Arief Prasetyo Adi menjabat Kepala Bapanas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia dilantik pada 21 Februari 2022.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat itu membahas sistem keuangan dan sistem perbankan, termasuk membahas hasil dari peraturan pemerintah terkait dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE).

"Sudah (PP) kan sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan hasil dari penerapan PP belum maksimal. Ia menyebut Prabowo meminta jajarannya untuk mempelajari kembali terkait devisa hasil ekspor itu.

"Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) "diparkir" di bank dalam negeri. Kebijakan itu dituang ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Prabowo ingin hasil ekspor dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat. Dia memprediksi devisa hasil ekspor bisa tembus US$100 miliar per tahun dengan kebijakan ini.

"Pemerintah menetapkan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan jadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA dalam bank-bank nasional," kata Prabowo Februari lalu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan keyakinan bahwa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan solusi atas permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Untuk itu, Yassierli mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama menggerakkan program TKM. Hal tersebut disampaikan dalam Pembekalan TKM Lanjutan Angkatan IV dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) serta Badan Narkotika Nasional (BNN) di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Kemnaker di Bandung Barat, Jakarta, Sabtu (11/10).

"TKM adalah solusi bangsa karena mereka memiliki semangat wirausaha. Saya apresiasi TKM yang buka bengkel, usaha menjahit maupun usaha roti atau kue," kata Yassierli.

Ia menilai, penandatanganan kerja sama antarlembaga ini sangat strategis. Pasalnya, Kemnaker ingin memastikan setiap program TKM menjadi bagian dari ekosistem besar yang mengintegrasikan pelatihan teknis, konseling usaha, akses pasar, dan dukungan pembiayaan.

"Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas lokal, serta seluruh peserta TKM, untuk terus memperkuat kolaborasi ini," katanya.

Adapun kerja sama ini merupakan wujud nyata dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Yassierli mengakui, masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam mengakses dunia kerja. Termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan klien rehabilitasi narkotika.

"Kita siap memfasilitasi memberikan mereka yang membutuhkan dukungan, bimbingan, serta akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja maupun kewirausahaan, " ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Darmawansyah optimistis bahwa pembekalan TKM lanjutan ini akan berdampak bukan hanya pengentasan pengangguran.

"Tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan daya saing usaha, serta penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan dan inklusif," pungkas Darmawansyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan nasional.

Ia menilai, transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Yassierli dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10).

"Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau," ujar Yassierli.

Keberhasilan transisi hijau diyakini bergantung terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Kemnaker mempercepat pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling yang difokuskan pada pengembangan keterampilan hijau.

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi internasional. Melalui kolaborasi ini, pelatihan hijau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

"Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan," papar Yassierli.

Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berpusat pada manusia, dengan memastikan setiap pekerja terlindungi dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini.

"Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan," pungkas Yassierli.

Program Magang Nasional akan dimulai pada 20 Oktober dengan diikuti 20 ribu peserta. Program ini diperuntukkan bagi para lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, baik sarjana maupun diploma.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah nantinya akan memperluas jumlah peserta magang hingga ratusan ribu.

"Jadi bulan Oktober sebagai awal, gombang pertama 20 ribu, tentunya segera, segera kita buka lagi, bisa 20 ribu, 30 ribu, sampai ratusan," ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretaris Kabinet, Minggu (12/10)

Ia mengatakan Kemenaker sudah bekerja sama dengan ribuan perusahaan untuk tempat magang para lulusan perguruan tinggi yang ikut program tersebut.

"Manfaatnya apa? Satu, bisa langsung bekerja, di tanggal 20, anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau-beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. anggal 20 Oktober nanti langsung bekerja, yang kedua, dapat pengalaman," ujarnya.

Teddy mengatakan para peserta juga mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di tempat magang.

"Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu, dan tentunya nanti di daerah lain, sesuai dengan upah minimum dari kota dan daerah tersebut," ujar dia.

[Gambas:Instagram]

Ia mengatakan pemerintah akan mengawal pelaksanaan program magang tersebut.

"Tinggal kita kawal, kita cek betul nanti bagaimana pelaksanaannya. Sejauh ini sangat baik dan tentunya ini berkat teman-teman pegawai Kemnaker semua," ucapnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berang kepada China, sampai-sampai menetapkan tarif 130 persen untuk negara pimpinan Xi Jinping itu.

Ini terjadi usai tambahan tarif awal yang hanya 30 persen. Tarif baru tersebut akan mulai berlaku pada 1 November 2025 untuk seluruh produk China yang masuk ke AS.

"Amerika Serikat akan menerapkan (tambahan) tarif 100 persen kepada China, melampaui dan di atas semua tarif yang selama ini mereka bayar," kata Trump di Truth Social, Jumat (10/10), dikutip dari CNN.

Alasannya adalah karena China memperketat aturan ekspor logam tanah jarang alias rare earth elements (REE). Padahal, material itu menjadi bagian penting dari banyak industri teknologi dan elektronik di Negeri Paman Sam.

Perdagangan logam tanah jarang memang menjadi salah satu sorotan utama kesepakatan AS dan China. Terlebih, China berstatus pemasok paling dominan di pasar logam tanah jarang. Sedangkan AS adalah pasar terbesar komoditas tersebut.

Kebijakan tarif tinggi AS itu bukan lahir tiba-tiba. Donald Trump sedari awal memang berupaya menekan China agar terus mengekspor logam tanah jarang.

Tekanan Trump tampak dari sejumlah poin pembahasan, seperti larangan penjualan teknologi AS ke China. Kemudian, AS menerapkan biaya untuk barang hasil pemindahan kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan orang China.

Memasuki tahun ke-12, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai tidak hanya menjadi penjamin biaya pengobatan masyarakat, tetapi juga simbol gotong royong bangsa dalam memastikan hak pelayanan kesehatan yang layak.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan keberhasilan JKN selama lebih dari satu dekade merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, sektor swasta, hingga masyarakat.

"Implementasi Program JKN tidak hanya dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Ada begitu banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun di balik layar. Semua bergerak dalam satu tujuan yaitu memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan," ujar Rizzky dikutip Minggu (12/10).

Dari hulu hingga hilir, penyelenggaraan Program JKN melibatkan banyak instansi dengan peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi.Dari sisi kepesertaan misalnya, kata dia, ada Kementerian Sosial (Kemensos) yang berperan mendata masyarakat tidak mampu untuk ditetapkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Data tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang mendaftarkan dan menyalurkan pembayaran iuran peserta ke BPJS Kesehatan. Setelah terdaftar, masyarakat miskin dan rentan dapat langsung memanfaatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

"Sementara itu, bagi kelompok pekerja, ada peran penting dari pemberi kerja. Mereka bertugas mendata, mendaftarkan, dan membayarkan iuran para pekerjanya ke BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa sektor dunia kerja juga menjadi bagian dari keberlangsungan Program JKN," kata Rizzky.

Dari sisi pendanaan, peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam menjaga sistem JKN tetap berjalan. Pemerintah pusat menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), sementara pemerintah daerah turut berkontribusi dengan membayarkan iuran bagi peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).

Untuk aparatur negara seperti ASN, anggota TNI, dan Polri, iurannya ditanggung oleh instansi masing-masing sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).

Di tingkat daerah, peran teknis juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dinas kesehatan, yang bersama-sama memastikan pengelolaan iuran, data kepesertaan, dan pelayanan di wilayahnya tetap berjalan efektif.

"Selain instansi pemerintah, BPJS Kesehatan juga menggandeng banyak mitra keuangan seperti perbankan, jaringan minimarket, hingga lembaga keuangan lainnya. Sudah banyak pilihan bagi peserta untuk melakukan pembayaran iuran JKN. Dengan beragam pilihan tersebut, Kami ingin memastikan peserta bisa bayar iuran semudah mereka mengakses layanan kesehatan," tambah Rizzky.

Rizzky juga menyampaikan, keberhasilan JKN juga sangat bergantung pada fasilitas kesehatan. Mulai dari Puskesmas, klinik hingga rumah sakit, semuanya memiliki peran vital dalam memberikan layanan kepada peserta.

Dokter, perawat, dan bidan juga turut ambil peran guna memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Dukungan dari industri farmasi dan alat kesehatan juga tak kalah vital untuk menjamin ketersediaan obat dan perlengkapan medis bagi masyarakat.

Tak berhenti sampai di situ, untuk menjaga agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, berbagai lembaga pengawas juga ikut berperan aktif.

Diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil yang turut mengawasi pelaksanaan program. Kolaborasi ini memastikan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.

Di sisi lain, ekosistem JKN juga mencakup aspek evaluasi dan perumusan kebijakan. Pemerintah melibatkan peran akademisi, praktisi, pakar, asosiasi profesi, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem layanan kesehatan.

Kolaborasi ini menjadi fondasi agar Program JKN terus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam hal digitalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurut Rizzky, luasnya ekosistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program JKN bukan semata hasil kerja BPJS Kesehatan, melainkan kerja kolektif seluruh komponen bangsa.

"Program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Prinsip saling membantu inilah yang membuat program ini terus berjalan dan memberi manfaat bagi jutaan penduduk. Terima kasih telah menjadi bagian dari ekosistem JKN. Setiap langkah kecil dan kontribusi yang diberikan membuat program ini terus berkesinambungan. Gotong royong inilah yang membuat JKN terus tumbuh bersama masyarakat," tutupnya.

InJourney lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai turut ambil peran mendukung Pulau Bali yang dinobatkan sebagai pulau terindah di Asia untuk tahun 2025 oleh Conde Nast Traveller baru-baru ini, melalui peningkatan standar pelayanan dan penguatan konektivitas penerbangan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada Januari-September 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani sekitar 18,23 juta penumpang pesawat atau meningkat 1 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2024. Khusus rute internasional, jumlah penumpang pesawat sepanjang 9 bulan pertama 2025 mencapai 11,53 juta atau naik 9 persen.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab menyampaikan bahwa pertumbuhan penumpang di rute internasional ini sejalan dengan rute-rute baru yang dibuka pada 2025.

"PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) dan maskapai terus memperkuat konektivitas penerbangan di Bali, sebagai upaya bersama untuk terus mendukung pariwisata Bali. Sejumlah rute baru internasional di buka di Bali pada tahun ini, yang terbaru diantaranya adalah pada September 2025 yakni dari dan ke Chengdu (China) serta Cheongju (Korea Selatan)," ujar Ahmad Syaugi Shahab.

Sebelumnya, pada 7 Oktober lalu, Conde Nast Traveller mengumumkan bahwa Bali meraih skor tertinggi 96.86, dan berhak menyandang predikat nomor 1 pada kategori The Best Island in Asia dalam The Best Island in The World 2025: Readers' Choice Awards.

"Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama stakeholder lainnya mendorong konektivitas penerbangan untuk dapat terus menunjukkan keindahan Bali kepada dunia. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh Bali sebagai destinasi pariwisata dunia melalui pelayanan terbaik kepada para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sejak mereka tiba di bandara," tutur Ahmad Syaugi.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan transformasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, berupa bangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagai penghubung gedung terminal dengan gedung parkir kendaraan bermotor di pilar Premises (infrastruktur kelas dunia).

Di area bangunan JPO itu, terdapat titik penjemputan yang memprioritaskan kenyamanan. Terminal penumpang juga ditata ulang dan dipercantik dengan menambahkan nuansa hijau dan corak arsitek khas Bali.

Pada area terminal, dilakukan penataan ulang guna mengoptimalkan kapasitas bandara menjadi 32 juta penumpang/tahun dari sebelumnya 24 juta penumpang/tahun. Sementara di area luar terminal sisi darat dilakukan perluasan akses jalan dan penataan alur kendaraan.

"Transformasi ini memperkuat Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai Tourism Gateway di Indonesia," pungkas Ahmad Syaugi.