Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, sebanyak enam mobil yang ditumpangi penyidik tiba pukul 13.47 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam membawa koper dan tas untuk melaksanakan penggeledahan.

Tak hanya itu, penggeledahan dikawal oleh puluhan brimob bersenjata lengkap. Mereka tampak datang menggunakan truk bertuliskan "Korps Brimob".

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengerahkan 8.633 petugas pemantau hewan kurban secara nasional untuk memastikan kesehatan, keamanan, kelayakan, dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sehingga berjalan sesuai standar.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ribuan petugas tersebut terdiri atas tenaga medik dan paramedik veteriner yang diterjunkan di berbagai daerah.

"Alhamdulillah kami sudah menerjunkan dan menugaskan tim pemantau hewan kurban secara nasional sebanyak 8.633 orang terdiri dari tenaga medik dan paramedik," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Jakarta, Rabu.

Agung menyampaikan hal itu saat ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta.

Menurut dia, pemerintah memastikan hewan kurban yang dipotong di tanah air memenuhi standar kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kehalalan.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah pusat maupun daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota juga telah menerbitkan edaran dan melaksanakan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada panitia kurban.

Adapun upaya itu dilakukan agar seluruh proses kurban dipastikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kementan menegaskan pengawasan dilakukan secara ketat agar seluruh pelaksanaan penyembelihan hewan kurban termasuk yang dilakukan di luar rumah potong hewan (RPH) tetap memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan pangan.

Selain tenaga medik dan paramedik di tingkat pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menerjunkan petugas pemantau hewan kurban di wilayah masing-masing.

Pengawasan tersebut turut melibatkan berbagai asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), organisasi peternak, serta juru sembelih halal.

Selain itu, Agung mengatakan bahwa Kementan juga melibatkan perguruan tinggi dalam pengawasan pelaksanaan kurban melalui keterlibatan mahasiswa dari 14 fakultas kedokteran hewan di Indonesia.

Mahasiswa diterjunkan untuk membantu pemantauan kesehatan hewan kurban sekaligus mendukung edukasi pelaksanaan penyembelihan yang aman, higienis, dan sesuai standar veteriner.

"Insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini berjalan lancar dan khidmat," kata Agung.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pengawasan program pembibitan hingga hilirisasi perkebunan diperketat untuk menjaga kualitas bantuan pemerintah sekaligus melindungi kepentingan petani di berbagai daerah Indonesia.

Pengawasan tersebut dilakukan setelah Kementerian Pertanian menemukan sejumlah pelaksanaan program hilirisasi perkebunan di lapangan yang dinilai belum sesuai standar pemerintah dalam beberapa inspeksi mendadak terakhir.

"Niatnya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sangat baik yaitu hilirisasi, kemudian penanaman tanaman yang strategis di seluruh Indonesia dengan luasan 870.000 hektare. Tetapi, kami cek lapangan beberapa tempat itu tidak sesuai standar yang kami inginkan," kata Mentan di Jakarta, Selasa.

Amran mengatakan program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor perkebunan nasional melalui pengembangan komoditas unggulan di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut mencakup pembibitan dan penanaman komoditas strategis seperti kelapa, kakao, dan kopi dengan total luasan pengembangan mencapai sekitar 870 ribu hektare secara nasional.

Namun, dalam kunjungan ke Manado, Sulut, dan sejumlah daerah lain, Kementerian Pertanian menemukan beberapa proyek pembibitan yang realisasinya tidak sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akibat temuan tersebut, Amran mengaku telah melakukan mutasi terhadap salah satu pihak yang dianggap ahli di internal kementerian karena dinilai belum memiliki kemampuan teknis yang memadai.

Kementerian Pertanian juga meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat Jenderal Kementan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembibitan dan hilirisasi perkebunan di seluruh Indonesia.

Dalam pemeriksaan awal, ditemukan dugaan perbedaan data antara surat perintah pelaksanaan dengan kondisi realisasi di lapangan dengan nilai potensi penyimpangan mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Amran menegaskan seluruh dugaan penyimpangan tersebut harus diperiksa secara serius dan apabila terbukti mengandung unsur pidana maka pihak terkait wajib diproses hukum tanpa pandang bulu.

Ia menyebut beberapa wilayah yang masuk dalam pemeriksaan antara lain Lebak, Manado, Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program pembibitan perkebunan.

Menurut Amran, program hilirisasi dan pembibitan tidak boleh dipermainkan karena berkaitan langsung dengan masa depan petani serta keberhasilan pengembangan tanaman perkebunan jangka panjang.

Ia menjelaskan bibit yang tidak sesuai standar berpotensi merugikan petani karena tanaman yang telah ditanam meskipun gratis dapat menghasilkan produksi rendah dan menurunkan pendapatan masyarakat perkebunan.

"Kalaupun itu gratis, sudah tanam tetapi hasilnya tidak baik. Itu bisa bayangkan apa jadinya bagaimana kecewanya petani kita. Petani harus kita lindungi," tambah Amran

Dalam pemeriksaan lapangan, Kementerian Pertanian menemukan jumlah bibit tanaman di sejumlah lokasi tidak sesuai dengan data pengajuan maupun laporan pelaksanaan program yang sebelumnya telah disampaikan.

Meski demikian, Amran menilai potensi kerugian tersebut masih dapat diperbaiki apabila pihak terkait segera mengganti kekurangan bibit sesuai ketentuan sebelum kasus berkembang menjadi pelanggaran pidana.

Ia memastikan pengawasan program pembibitan hingga hilirisasi perkebunan akan terus diperketat agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi petani dan pembangunan ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Capaian stok beras nasional yang diproyeksikan menembus 5 juta ton harus diiringi dengan peran aktif kampus dalam mendorong inovasi dan hilirisasi teknologi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak perguruan tinggi menjadi motor inovasi dalam mengawal hilirisasi pertanian guna meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, serta memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Capaian stok beras nasional yang diproyeksikan menembus 5 juta ton harus diiringi dengan peran aktif kampus dalam mendorong inovasi dan hilirisasi teknologi pertanian," kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan hal itu saat menghadiri kegiatan Idul Fitri FunFest 2026 yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) di Jakarta.

Ia menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada sembilan pangan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ditopang capaian produksi pangan nasional yang signifikan.

“Sekarang, bulan ini, insya Allah, 5 juta ton beras kita. Ini tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” ujarnya.

Amran menjelaskan peningkatan produksi beras dalam negeri membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor, bahkan memberikan dampak terhadap pasar global.

“Dulu kita impor 7 juta ton beras. Sekarang kita tidak impor. Dampaknya, harga pangan dunia turun,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

Namun demikian, Amran mengingatkan tantangan ke depan bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemanfaatan inovasi yang melibatkan kampus secara nyata, bukan sekadar seremoni.

“Kampus harus hadir dengan aksi nyata, bukan seremoni,” tuturnya.

Ia menilai, selama ini kekuatan riset di kampus sudah sangat baik, tetapi masih lemah pada aspek hilirisasi dan pemasaran inovasi.

Karena itu, ia mendorong ITS untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan teknologi yang benar-benar digunakan oleh masyarakat, termasuk alat mesin pertanian, kendaraan listrik, dan berbagai inovasi berbasis kebutuhan lapangan.

“Kita ingin ke depan, yang mensuplai, traktor, alat pertanian, itu dari ITS. Pasti bisa,” tegasnya.

Sebagai contoh konkret, ia menyinggung pengembangan alat mesin pertanian ITS berupa traktor perahu yang perlu terus disempurnakan dan diproduksi secara massal.

“Traktor, apa namanya itu? Oh ini sudah jadi ya? Nah ini traktor perahu. Sudah, diperbaiki terus, rekayasa kita adakan,” katanya.

Mentan bahkan menekankan pemerintah siap mendukung dan menyerap inovasi dalam negeri, selama kampus berani memproduksi dalam skala besar dan bertanggung jawab atas kualitasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam membangun kemandirian nasional.

“Kita sama-sama, gandengan tangan. Enggak ada istilah Unhas, IPB, ITS. kita harus kolaborasi, demi Merah Putih,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh kampus dan alumni untuk bergerak bersama dalam hilirisasi berbasis kebutuhan nasional.

Adapun Kementerian Pertanian mencatat sembilan komoditas pangan strategis yang telah mencapai swasembada meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semua ini dilakukan melalui koordinasi aktif bersama stakeholder, termasuk dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyiapkan ribuan personel, tim reaksi cepat, serta pos pelayanan terpadu untuk memperkuat pengamanan dan keselamatan masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah di berbagai wilayah.

"Jasa Raharja telah menyiapkan berbagai langkah operasional dalam program Siaga Lebaran 2026," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan, hal itu dalam forum diskusi bertajuk Ngobrol Santai Bersama Pakar Transportasi yang mempertemukan para pakar transportasi, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk membahas kesiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Awaluddin menyampaikan, pihaknya siap mendukung kesuksesan arus mudik dan balik Lebaran. Jasa Raharja menyiapkan mobilisasi sekitar 2.000 personel di 29 kantor wilayah, 63 cabang, dan 38 kantor pelayanan di seluruh Indonesia.

Kemudian penguatan 29 Tim Jasa Raharja Reaksi Cepat yang terdiri dari lima tim terpusat dan 24 tim yang tersebar di berbagai daerah.

Selain itu, Jasa Raharja juga berkontribusi dalam 25 Pos Pelayanan Terpadu di sejumlah wilayah strategis jalur mudik, serta memberikan dukungan operasional melalui 15 hibah tenda taktis untuk mendukung pelayanan selama Operasi Ketupat.

Selanjutnya memperkuat sistem monitoring digital melalui integrasi data kecelakaan secara online dengan rumah sakit, serta menjalankan kegiatan edukasi dan imbauan keselamatan di sekitar 1.700 titik lokasi.

"Semua ini dilakukan melalui koordinasi aktif bersama stakeholder, termasuk dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujar Awaluddin.

Lebih lanjut, dia mengatakan, diskusi bersama para pakar transportasi menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.

“Dalam pertemuan ini kami menerima banyak masukan dari para pakar transportasi. Banyak hal yang saling bersambut, termasuk penjelasan dari Bapak Kakorlantas mengenai kesiapan Operasi Ketupat Lebaran," katanya.

"Bagi kami di Jasa Raharja, momen ini sangat penting karena menyangkut keselamatan jutaan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian kesiapan mudik.

"Harapan kami sederhana, masyarakat berangkat mudik dengan selamat dan kembali juga dengan selamat. Karena itu, keselamatan bertransportasi harus menjadi prioritas bersama seluruh pihak,” beber Awaluddin.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi atas inisiatif Jasa Raharja yang menghadirkan forum diskusi bersama para pakar transportasi dan akademisi.

"Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Negara hadir bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga memastikan momentum sosial dan spiritual selama Ramadhan hingga Idul Fitri berjalan aman,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan seluruh rangkaian skenario pengamanan mudik telah disiapkan secara kolaboratif oleh berbagai pihak demi mewujudkan arus mudik dan balik yang nyaman dan berkeselamatan.

"Skenario pengamanan di jalan tol, arteri, penyeberangan, tempat wisata, hingga tempat ibadah telah dikolaborasikan. Kata kunci dari Operasi Ketupat adalah keselamatan, kolaborasi, dan sinergitas,” kata Agus.

Menurutnya dengan sinergi antara pemerintah, aparat, akademisi, dan para pemangku kepentingan transportasi, arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berjalan lebih aman, tertib, dan lancar bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mewaspadai lonjakan harga minyak dunia yang sempat melampaui level US$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Purbaya menyatakan pemerintah akan terus mengawal dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap postur APBN 2026. Otoritas fiskal, sambungnya, akan berupaya untuk menyerap guncangan agar tidak merusak fundamental fiskal.

"Hitungan kita kan setahun penuh. Rata-rata setahun berapa? Kalau rata-rata setahun US$100 [per barel], berarti kan naik terus ke atas. Jadi, kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," ujarnya saat ditemui Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Bendahara negara menyatakan akan lakukan evaluasi komprehensif dalam waktu dekat untuk merespons fluktuasi pasar energi global. Dia juga memastikan bahwa langkah-langkah fiskal yang akan diambil nantinya tidak akan mengorbankan tren pemulihan ekonomi nasional.

Purbaya menilai, geliat ekonomi domestik saat ini masih berada pada fase ekspansi seperti yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurutnya, lonjakan harga energi yang baru terjadi belum berpengaruh ke domestik.

"Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar. Tapi yang jelas, kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," kata Purbaya.

Oleh karena itu, dia meminta berbagai pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa harga minyak akan terus bertahan di level US$100 atau bahkan menyentuh US$150 per barel yang dinilai dapat membuat APBN jebol.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi kenaikan harga minyak dunia. "Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Sebagai informasi, melansir Bloomberg, pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, harga minyak mentah Brent meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada pembukaan perdagangan. Jenis West Texas Intermediate (WTI) juga melambung hingga 25,2% ke level US$116,1 per barel.

Lonjakan ini membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Adapun, APBN 2026 mematok asumsi ICP di level US$70 per barel. Artinya, jika tren lonjakan harga minyak global ini bertahan maka selisih asumsi dan realisasi ICP berisiko membebani ruang fiskal pemerintah tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi hingga ke pelosok negeri dengan semangat kebersamaan di momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

"Bulan suci dimaknai sebagai momentum mempererat kolaborasi sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan, peran regulator tidak berhenti pada fungsi pengawasan, tetapi juga membangun sinergi antar pemangku kepentingan agar distribusi BBM dan gas bumi berlangsung lancar dan berkesinambungan.

“BPH Migas berkomitmen untuk terus memainkan peran strategis dalam ketahanan energi nasional dan keberlanjutan, serta membangun harmonisasi antar kelembagaan melalui komunikasi publik yang efektif dan kolaboratif bersama seluruh badan usaha dan stakeholder,” ujar Wahyudi dalam kegiatan Koordinasi Persiapan Monitoring Ramadan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi dan Buka Bersama di Jakarta, Jumat (27/2).

Mengusung tema “Sinergi Mengawal Energi, Harmoni dalam Kebersamaan di Bulan Ramadhan”, Wahyudi menyampaikan bahwa Ramadhan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan waktu terbaik untuk memperkuat sinergi antar sesama.

Di tengah ibadah puasa yang melatih kesabaran dan keikhlasan, amanah besar dalam menjaga kedaulatan energi nasional tetap menjadi prioritas utama.

“Begitu pula dalam mengawal distribusi energi nasional, tidak ada keberhasilan yang diraih sendirian, melainkan melalui sinergi yang kokoh antara regulator, badan usaha, dan seluruh stakeholder,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Wahyudi menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komite BPH Migas periode sebelumnya atas kontribusinya membangun fondasi regulasi yang kuat.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada badan usaha serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga kelancaran distribusi energi bagi masyarakat.

Wahyudi juga mengajak seluruh jajaran BPH Migas menjadikan Ramadhan sebagai penguat tanggung jawab menjaga ketersediaan energi sebagai wujud dedikasi pelayan publik yang amanah.

"Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang, ditopang pasokan energi yang andal dan merata di berbagai wilayah," tuturnya.

Rangkaian kegiatan turut diisi pemberian santunan kepada anak yatim serta tausiah Ramadan oleh Ustad Muhammad Yahya mengenai keutamaan berpuasa.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory.

Hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM Soerjaningsih, Direktur Gas Bumi Muhiddin dan Anggota Komite BPH Migas periode sebelumnya.

Selain itu jajaran direksi dan perwakilan Badan Usaha sektor migas, seperti PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo Tbk, PT Shell Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, PT Pertagas Niaga, PT Perta Daya Gas, PT Transportasi Gas Indonesia, dan PT Energasindo Heksa Karya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kesiapan perusahaan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pra-mudik, masa arus mudik, hingga arus balik Idul Fitri 1447 H

Jakarta (ANTARA) - Jasa Raharja mendukung kesiapan sistem transportasi nasional serta menegaskan kesiapan penuh mengawal perlindungan masyarakat selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026.

"Kami hadir untuk memastikan kesiapan dukungan perlindungan dasar bagi masyarakat sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pelayanan publik," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan kehadiran Jasa Raharja dalam forum lintas sektor itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan sebagai BUMN untuk mendukung kesiapan sistem transportasi nasional.

"Serta memastikan perlindungan bagi masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran," ujarnya.

Lebih lanjut Awaluddin menyampaikan kesiapan perusahaan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pra-mudik, masa arus mudik, hingga arus balik Idul Fitri 1447 H.

Ia mengaku pihaknya bersama Korlantas Polri dan pemangku kepentingan terkait lainnya telah melakukan survei jalur serta pemetaan titik rawan kecelakaan.

"Petugas Jasa Raharja di 63 cabang dan 29 kantor wilayah juga ikut melakukan ramp check bersama Ditlantas di masing-masing Polda, dan kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini,” paparnya.

Dalam mendukung pengamanan Lebaran, Jasa Raharja juga mengoperasikan 25 pos pelayanan terpadu. Salah satu titik yang dipersiapkan adalah KM 81 yang akan difungsikan sebagai check point untuk pengecekan kesehatan dan layanan pendukung lainnya di luar rest area.

Selain penguatan di lapangan, perusahaan juga mengoptimalkan kolaborasi dengan rumah sakit guna memastikan proses penjaminan korban kecelakaan berjalan cepat dan tepat.

“Tahun ini kami mengoptimalkan proses zero pending claim, sehingga masyarakat yang menjadi korban kecelakaan dapat kami layani dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin," katanya.

"Ini bagian dari komitmen kami dalam memberikan asuransi kecelakaan secara cepat dan transparan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari ekosistem BUMN yang mendukung transformasi layanan di bawah koordinasi Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus memperkuat digitalisasi sistem santunan, integrasi data dengan kepolisian dan rumah sakit, serta peningkatan standar pelayanan publik.

Seluruh langkah itu dilakukan untuk memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, tambah Awaluddin, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan prima dengan prinsip melayani sepenuh hati, sekaligus mendukung terwujudnya keselamatan berkendara selama angkutan Lebaran 2026 berlangsung.

Diketahui, rapat itu dipimpin langsung Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI/Polri, pemerintah daerah, operator transportasi, serta jajaran pimpinan BUMN sektor transportasi dan infrastruktur.

Menhub menekankan pentingnya memastikan kesiapan teknis seluruh moda transportasi sebelum periode angkutan Lebaran dimulai sehingga dapat berjalan aman dan lancar.

"Saya ingin kita memperhatikan bersama aspek-aspek teknis dari moda transportasi yang akan digunakan. Kita pastikan tidak ada yang terlewat berkaitan dengan persiapan teknis, sehingga seluruh moda transportasi benar-benar berkeselamatan,” ujar Menhub.

Ia juga memberi masukan kepada para pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk angkutan Lebaran 2026.

Masukan itu di antaranya maskapai penerbangan diminta mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyiapkan penerbangan ekstra apabila diperlukan, mengingat tren pemesanan tiket yang sudah cukup ramai.

Selain itu, kepada Pelindo, Dudy mengingatkan agar kemacetan pasca-Lebaran seperti yang terjadi pada Natal dan Tahun Baru 2025/2026 tidak kembali terulang, khususnya di pengelolaan area penampungan kendaraan.

"Koordinasi dan kepatuhan seluruh pihak menjadi faktor penting agar tidak terjadi gangguan yang berdampak pada kelancaran dan keselamatan masyarakat," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawal secara ketat distribusi bahan bakar minyak dan elpiji di Aceh pascabencana agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Pengawasan bersama ini merupakan bagian memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terlayani dengan baik," kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi di Banda Aceh, Kamis.

Dalam memenuhi kebutuhan elpiji menyusul terputusnya transportasi darat karena banjir dan longsor, Pertamina mengirim elpiji menggunakan mobil tangki elpiji (skid tank) melalui jalur laut dari Lhokseumawe ke Banda Aceh menggunakan kapal Ro-Ro.

"Pengawasan dan kunjungan langsung ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah proses pemulihan pascabencana," katanya.

Untuk memastikan distribusi BBM dan elpiji tetap berjalan aman dan lancar, Pertamina terus mengoptimalkan distribusi melalui jalur laut dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh agar pasokan tetap terjaga meskipun akses darat masih dalam tahap pemulihan.

Ia menjelaskan pemanfaatan kapal Ro-Ro memungkinkan mobil tangki elpiji diseberangkan secara berkelanjutan sehingga distribusi ke masyarakat Aceh dapat terus berjalan.

“Skema ini kami jalankan secara berkelanjutan agar kebutuhan elpiji masyarakat di Banda Aceh, Sigli, dan Pidie Jaya tetap terpenuhi,” katanya.

Manajemen Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU di Banda Aceh, Sigli, dan Pidie Jaya untuk memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat berjalan normal dan sesuai ketentuan.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan BPH Migas memastikan penyaluran BBM di Aceh tetap berjalan lancar meskipun terdapat tantangan akses pascabencana.

“BPH Migas mendukung langkah Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Dia menjelaskan pengawasan langsung di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi energi tetap terkendali dan tepat sasaran selama masa pemulihan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog membentuk tim khusus untuk mengawal harga beras di 51 daerah.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Mentan/Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya akan fokus mengawal 51 kabupaten/kota yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harga berasnya masih mahal, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Kita lihat. Operasi pasar, alhamdulillah berhasil, karena tadi kata BPS, harga turun dan bahkan beras deflasi. Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," ungkap Amran saat dijumpai awak media di Tangerang, Banten, Senin (3/11).

"Tetapi tidak boleh puas sampai di sini. Kami buat lagi program, kawal per kabupaten. Nah, ini menarik. Kami bentuk tim untuk mengawal tiap kabupaten dan untuk mengawal harga komoditas pangan, khususnya beras. Bapanas tandem dengan Bulog. Harga di 51 daerah yang masih di atas HET. Kami minta kawal 51 kabupaten kota itu," tambahnya.

Adapun 51 kabupaten/kota yang akan ditingkatkan pengawasan harga beras tersebar di 22 provinsi.

Adapun 51 daerah itu di antaranya Kabupaten Intan Jaya yang per Oktober 2025 harga berasnya paling berfluktuasi di angka 7,68 persen. Lalu, Kabupaten Puncak Jaya dengan 4,77 persen, Kabupaten Pulang Pisau 3,48 persen, dan Kabupaten Barito Timur 3,35 persen. Selebihnya berada di bawah 3 persen.

Berdasarkan data BPS per Oktober 2025, harga beras turun di 225 kabupaten/kota. Jumlah daerah yang harga berasnya turun ini meningkat dibandingkan minggu pertama Oktober, yang saat itu hanya 179 kabupaten/kota saja.

BPS melaporkan secara nasional penurunan rata-rata harga beras terjadi untuk jenis beras medium dan premium. Harga beras medium rata-rata turun 0,46 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Beras premium pun juga menurun 0,71 persen. Beras pun mengalami deflasi kembali secara bulanan di level 0,27 persen.

Program Magang Nasional akan dimulai pada 20 Oktober dengan diikuti 20 ribu peserta. Program ini diperuntukkan bagi para lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, baik sarjana maupun diploma.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah nantinya akan memperluas jumlah peserta magang hingga ratusan ribu.

"Jadi bulan Oktober sebagai awal, gombang pertama 20 ribu, tentunya segera, segera kita buka lagi, bisa 20 ribu, 30 ribu, sampai ratusan," ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretaris Kabinet, Minggu (12/10)

Ia mengatakan Kemenaker sudah bekerja sama dengan ribuan perusahaan untuk tempat magang para lulusan perguruan tinggi yang ikut program tersebut.

"Manfaatnya apa? Satu, bisa langsung bekerja, di tanggal 20, anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau-beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. anggal 20 Oktober nanti langsung bekerja, yang kedua, dapat pengalaman," ujarnya.

Teddy mengatakan para peserta juga mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di tempat magang.

"Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu, dan tentunya nanti di daerah lain, sesuai dengan upah minimum dari kota dan daerah tersebut," ujar dia.

[Gambas:Instagram]

Ia mengatakan pemerintah akan mengawal pelaksanaan program magang tersebut.

"Tinggal kita kawal, kita cek betul nanti bagaimana pelaksanaannya. Sejauh ini sangat baik dan tentunya ini berkat teman-teman pegawai Kemnaker semua," ucapnya.