KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Ilustrasi tarif listrik Juli 2026. Tarif listrik per kWh. Harga listrik. Tarif listrik 2026. Harga per kWh. Tarif listrik Juli 2026 semua golongan pelanggan PLN. Tarif listrik per kWh terbaru. Tarif listrik terbaru.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com – Pertamina kembali membuka lowongan magang bagi lulusan baru (fresh graduate) yang ingin memulai karier di perusahaan energi milik negara.

Melalui program Internship Pertamina Group, tersedia lebih dari 400 posisi magang yang tersebar di 21 perusahaan di bawah naungan Pertamina Group.

Pendaftaran recruitment Pertamina dibuka hingga Minggu, 5 Juli 2026. Dengan waktu pendaftaran yang terbatas, calon pelamar disarankan segera melengkapi dokumen dan mengirim lamaran sebelum periode pendaftaran ditutup.

Melalui akun Instagram @pertaminacareer, Pertamina mengajak para fresh graduate untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi profesional.

"Woww bangett 400+ posisi tersebar di 21+ entitas Pertamina Grup. Inilah saatnya Sobat untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina!," tulis akun @pertaminacareer.

Program Internship Pertamina Group dirancang agar peserta mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung di lingkungan Pertamina Group sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Lowongan magang Pertamina tersedia di berbagai bidang

Program magang ini membuka peluang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Tersedia beragam posisi yang dapat dipilih sesuai minat dan kualifikasi pelamar.

Beberapa bidang yang dibuka dalam rekrutmen Pertamina meliputi:

• Keuangan
• Audit
• Executive
• Legal Counsel
• Human Capital
• Corporate Secretary
• HSSE
• Pertamina Digital Hub
• Enterprise IT
• SPPU
• Logistik & Infrastruktur
• Asset Management
• Manajemen Risiko
• Shared Services dan berbagai posisi lainnya.

Banyaknya pilihan posisi tersebut menjadikan program magang Pertamina sebagai salah satu rekrutmen magang BUMN terbesar yang dibuka pada pertengahan 2026.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pertamina Career (@pertaminacareer)

Daftar perusahaan yang membuka lowongan magang

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai perusahaan yang tergabung dalam Pertamina Group, yaitu:

• Pertamina
• Pertamina Patra Niaga
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina Hulu Rokan
• Pertamina Internasional EP
• Pertamina EP Cepu
• Pertamina Gas
• Pertamina Perta Arun Gas
• PGN MAS
• PGN Gagas
• Pertamina International Shipping
• Pertamina Marine Engineering
• Pertamina Trans Kontinental
• Pertamina Port and Logistics
• Pertamina Geothermal Energy
• Pertamina New & Renewable Energy
• Tugu Insurance
• Pertamina Nusantara Regas
• Pertamina Foundation
• Pertamina Training & Consulting (PTC)
• Patra Jasa

Cara daftar rekrutmen Pertamina

Bagi fresh graduate yang ingin mengikuti program magang Pertamina ini, berikut cara daftar rekrutmen Pertamina:

• Buat akun di situs recruitment.pertamina.com, https://recruitment.pertamina.com
• Lengkapi profil dan data diri hingga mencapai 100 persen
• Masuk ke menu Lowongan Kerja
• Pilih kategori Internship
• Tentukan posisi yang sesuai dengan minat dan kualifikasi, lalu kirim lamaran.

Sebelum mengirim lamaran, pastikan seluruh data serta dokumen yang diunggah sudah benar agar proses seleksi berjalan lancar.

Rekrutmen Pertamina gratis, jangan percaya penipuan

Pertamina menegaskan bahwa seluruh tahapan recruitment Pertamina dilakukan tanpa dipungut biaya. Pelamar diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Pertamina dan meminta sejumlah uang dengan alasan proses seleksi.

"Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya bebas biaya. Waspadalah terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi," ujar pihak Pertamina.

Informasi resmi hanya diumumkan melalui situs recruitment.pertamina.com dan akun Instagram @pertaminacareer. Sementara itu, seluruh komunikasi terkait proses seleksi hanya dikirim melalui alamat email resmi recruitment@pertamina.com.

Itulah ulasan mengenai recruitment Pertamina terbaru. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus keluar dana investor asing dari pasar saham Indonesia terus berlanjut.

Sepanjang 2026, nilai net sell asing mencapai Rp 88,02 triliun.

Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi 34,14 persen secara year to date (YTD).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mencatat investor asing kembali membukukan net sell sebesar Rp 548,44 miliar pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Dengan demikian, total net sell asing sejak awal tahun ini menyentuh Rp 88,02 triliun.

Secara teknikal, IHSG telah mengalami rebound, namun belum menunjukkan penguatan yang meyakinkan meskipun pola wave (b) dan wave (b) alt. telah terdeteksi.

Sentimen IHSG diperkirakan cenderung variatif dan berpotensi terkonsolidasi setelah sempat rebound 0,92 persen pada perdagangan Rabu.

“Berdasarkan indikator, Stochastics K-D dan Relative Strength Index (RSI) menunjukkan sinyal negatif yang didukung oleh penurunan volume transaksi,” ujar Nafan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, sejumlah data ekonomi pada awal Juli 2026 memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap fundamental pasar domestik.

Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia per Juni turun menjadi 46,9 dari level 50 pada bulan sebelumnya sehingga kembali masuk ke zona kontraksi.

Selain itu, inflasi tahunan meningkat menjadi 3,34 persen secara year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen YoY dan melampaui konsensus pasar sebesar 3,2 persen.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS.

Defisit tersebut merupakan yang pertama sejak April 2020.

Sementara itu, nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi sebesar 0,25 persen menjadi Rp 17.952 per dollar AS.

Kondisi tersebut dipicu oleh tren penguatan dollar AS secara global dan berlanjutnya arus modal keluar dari pasar domestik yang membuat para investor cenderung lebih berhati-hati (prudent).

Lebih lanjut, Fitch Ratings menyampaikan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat meskipun fundamental ekonomi nasional secara umum masih cukup kuat.

“Fitch menyampaikan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat, meskipun fundamental ekonomi secara umum masih cukup kuat,” paparnya.

Oleh karena itu, lembaga pemeringkat tersebut tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB atau investment grade, tetapi menurunkan prospek (outlook) menjadi Negative.

Selama peringkat BBB masih dipertahankan, konsekuensi yang ditimbulkan diperkirakan relatif lebih terbatas dibandingkan apabila terjadi penurunan peringkat kredit (downgrade).

Di sisi eksternal, pidato Ketua The Fed Kevin Warsh juga menjadi perhatian pelaku pasar.

Menurut Nafan, Warsh menyampaikan nada yang cukup hawkish dengan menegaskan komitmen penuh The Fed terhadap independensi kebijakan moneter dan target inflasi.

Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan Presiden Donald Trump akan adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Meski demikian, pernyataan Warsh bahwa “risiko inflasi mulai mereda” justru direspons pasar sebagai sinyal dovish relief. Sebelumnya, pelaku pasar terlalu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dalam waktu dekat.

Ke depan, investor akan mencermati rilis data US Nonfarm Payrolls yang menjadi acuan tambahan dalam membentuk ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed.

Untuk sementara, pasar memperkirakan terdapat peluang kenaikan Fed Rate paling cepat pada Oktober 2026.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

NEW YORK, KOMPAS.com- Harga Bitcoin kembali menembus level 60.000 dollar AS pada Rabu (2/7/2026) waktu setempat, setelah Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh menyatakan risiko inflasi telah mereda, sembari menegaskan komitmen bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan inflasi ke target 2 persen.

Dalam diskusi panel pada forum tahunan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) di Sintra, Portugal, Warsh menolak memberikan petunjuk mengenai keputusan suku bunga The Fed berikutnya.

Menurutnya, para pembuat kebijakan masih akan membahas berbagai data ekonomi yang masuk pada pertemuan The Fed empat pekan mendatang.

Sebaliknya, Warsh menekankan bahwa fokus utama bank sentral AS tetap menjaga stabilitas harga.

“Risiko inflasi telah menurun. Jika ada rumah tangga, pelaku usaha, maupun pelaku pasar keuangan yang mengira bank sentral akan merasa nyaman dengan target inflasi di atas 2 persen, maka mereka akan kecewa. Kami akan mewujudkan stabilitas harga di Amerika Serikat,” ujar Warsh dikutip dari CoinDesk, Kamis (2/7/2026).

Pernyataan tersebut mendorong Bitcoin memangkas pelemahan yang sempat terjadi sebelumnya dan kembali diperdagangkan di atas level 60.000 dollar AS.

Berdasarkan data CoinDesk, harga aset kripto tersebut menguat lebih dari 2 persen dalam 24 jam terakhir.

Warsh juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai faktor yang berpotensi mengubah struktur perekonomian Amerika Serikat.

Ia memandang, ledakan investasi pada sektor AI saat ini mendorong peningkatan belanja modal (capital expenditure/capex) yang masih tecermin dari sisi permintaan, namun pada akhirnya diperkirakan akan memperbesar kapasitas sisi penawaran ekonomi.

Berbeda dengan periode sebelumnya ketika banyak perusahaan lebih mengandalkan rekayasa keuangan, seperti pembelian kembali saham (share buyback), kini perusahaan mulai meningkatkan investasi karena meyakini AI mampu meningkatkan kapasitas produksi.

Apabila investasi tersebut benar-benar memperluas sisi penawaran ekonomi, hal itu akan membawa implikasi yang sangat besar terhadap kebijakan moneter, meski menurut Warsh masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tersebut.

Forum tersebut juga dihadiri Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde, Gubernur Bank Sentral Inggris (Bank of England/BoE) Andrew Bailey, dan Gubernur Bank Sentral Kanada (Bank of Canada/BoC) Tiff Macklem.

Secara umum, para pejabat bank sentral sepakat bahwa sudah saatnya bank sentral mengurangi penggunaan panduan kebijakan (forward guidance) yang terlalu eksplisit.

Lagarde mengatakan dirinya menyesali pernah merasa “terikat dan terdorong” oleh pendekatan forward guidance. Ia kini lebih memilih konsep yang disebutnya sebagai “framework guidance”, yaitu pendekatan di mana ECB menjelaskan kerangka dan pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan tanpa memberikan sinyal mengenai arah suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

Warsh menyampaikan pandangan serupa.

Menurut dia, prioritas utama Federal Reserve adalah menghasilkan kebijakan yang tepat.

Karena itu, apabila suatu instrumen komunikasi justru menghambat proses pengambilan keputusan terbaik, maka instrumen tersebut sebaiknya ditinggalkan.

NEW YORK, KOMPAS.com- Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah tipis pada perdagangan Rabu (2/7/2026) waktu setempat.

Mengutip Reuters, Kamis (2/7/2026), indeks S&P 500 turun 14,34 poin atau 0,19 persen menjadi 7.485,02.

Sementara, indeks Nasdaq Composite terkoreksi 169,56 poin atau 0,65 persen ke level 26.044,16.

Adapun indeks Dow Jones Industrial Average turun tipis 3,62 poin atau 0,01 persen menjadi 52.315,58.

Pelemahan saham-saham teknologi menekan pergerakan indeks utama Wall Street, meski kenaikan saham Meta Platforms membantu membatasi penurunan, setelah pernyataan Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh yang menyebut risiko inflasi mulai mereda dalam beberapa waktu terakhir.

Warsh juga menegaskan bahwa bank sentral Amerika Serikat akan tetap berpegang teguh pada target inflasi sebesar 2 persen.

Ia mengatakan tidak akan memenuhi harapan pihak-pihak yang menginginkan kebijakan moneter longgar, meskipun Presiden Donald Trump kembali menyerukan agar suku bunga diturunkan.

Setelah Warsh menyampaikan pernyataannya, pelaku pasar sedikit mengurangi ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun LSEG, pasar masih memperkirakan setidaknya akan ada satu kali kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat pada tahun ini.

Saham Meta Platforms (META) menguat setelah Bloomberg News melaporkan perusahaan tersebut tengah membangun bisnis layanan komputasi awan (cloud) untuk menjual kapasitas komputasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang tidak terpakai.

“Hal ini tampaknya akan terus menjadi faktor yang mendukung pergerakan saham Meta,” kata Senior Portfolio Strategist Ingalls & Snyder di New York, Tim Ghriskey.

Menurutnya, selama ini kinerja saham Meta masih tertinggal dibandingkan kelompok “Magnificent Seven” atau tujuh saham berkapitalisasi besar di sektor teknologi.

Meski demikian, saham Meta masih mencatatkan kinerja negatif sejak awal tahun.

Ghriskey mengatakan investor juga terus mencermati perkembangan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut dia, pelaku pasar masih bersikap hati-hati, terutama menjelang libur panjang di Amerika Serikat pada akhir pekan ini.

Pelaku pasar kini menantikan laporan ketenagakerjaan bulanan Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis (3/7/2026) waktu setempat.

Bursa saham AS juga akan ditutup pada Jumat (4/7/2026) untuk memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat (Fourth of July).

Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan pembahasan antara Amerika Serikat dan Iran berjalan dengan baik.

Kedua negara menggelar pembicaraan teknis tidak langsung di Qatar pada Rabu terkait Selat Hormuz.

Vance menambahkan, Washington tidak akan kembali melancarkan operasi militer secara penuh kecuali jika memang diperlukan.

Amerika Serikat dan Iran juga telah menandatangani kesepakatan sementara pada bulan lalu.

Investor juga mencermati data dari Institute for Supply Management (ISM) yang menunjukkan aktivitas manufaktur Amerika Serikat melambat pada Juni, meski masih berada pada tingkat yang dinilai cukup solid.

Pergerakan yang relatif lesu pada perdagangan Rabu terjadi setelah Wall Street membukukan kinerja yang sangat kuat sepanjang kuartal II-2026.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencatat kenaikan kuartalan terbesar sejak 2020, sedangkan Dow Jones membukukan performa kuartalan terbaik sejak 2022.

Di jajaran saham yang melemah, saham Alcoa turun setelah perusahaan tambang asal Australia, South32, menyepakati penjualan sebagian besar aset aluminiumnya kepada Alcoa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pedagang kecil yang berjualan di marketplace atau lokapasar tidak akan dikenai pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

Bimo menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pungutan PPh Pasal 22 hanya berlaku bagi pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun.

"Pedagang kecil, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace," kata Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, pedagang yang ingin memperoleh pengecualian tersebut wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.

"Ini menjadi sinyal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh marketplace bukan merupakan jenis pajak baru. Pungutan tersebut merupakan pembayaran pajak yang nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final apabila penghasilan pedagang dikenai skema PPh final.

"Artinya ini menjadi bagian dari pelunasan PPh Final apabila penghasilan pedagang tersebut dikenai PPh Final. Jadi ini bisa dikatakan memudahkan ketika nanti di akhir diperhitungkan kembali sudah ada bagian yang dipungut. Jadi tidak perlu lagi dibayar, bagian yang sudah dipungut tadi menjadi kredit pajak,” tutur dia.

Efektif 1 Agustus 2026

Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

Dalam mekanismenya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual yang telah memenuhi kriteria omzet.

Proses pemungutan dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, platform akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pajak ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta tetap mendapatkan pengecualian dari pungutan PPh Pasal 22.

Menurut Bimo, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan atau level playing field antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan luring, sekaligus mempermudah pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," kata Bimo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009.

Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT tidak dikenai pajak saat dipotong dari gaji pekerja.

Hasil pengembangan dana JHT selama dikelola lembaga keuangan juga tidak dipajaki.

Pajak baru dikenakan ketika dana tersebut dicairkan.

Namun apabila dalam pengimplementasiannya terdapat perkembangan yang mengharuskan aturan tersebut ditinjau kembali, DJP siap melaksanakannya.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus direview ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, Bimo menegaskan skema perpajakan JHT saat ini pada dasarnya sudah memberikan pembebasan pajak bagi sebagian besar penerima manfaat.

Pasalnya, pajak baru akan dikenakan kepada klaim JHT dengan nominal di atas Rp 50 juta dengan besaran tarif pajak progresif sekitar 5-35 persen.

Itu artinya, mayoritas pencairan JHT saat ini sudah tidak dikenai pajak.

"Berdasarkan koordinasi kami dengan BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen pencairan JHT nilainya di bawah Rp 50 juta sehingga tidak dipotong pajak. Jadi hanya sekitar 5 persen yang dikenai pajak," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Bimo, tuntutan agar seluruh pencairan JHT dibebaskan dari pajak perlu melihat kondisi di lapangan, mengingat sebagian besar peserta memang telah menikmati tarif pajak 0 persen.

"Sekarang justru sudah nihil datanya. Nanti BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyampaikan data," kata Bimo.

Kendati demikian, Bimo tetap membuka peluang untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan perwakilan buruh dalam proses pembahasan kebijakan pengenaan pajak untuk klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan.

"Welcome (jika aliansi buruh mengajak diskusi), kemarin kan juga diskusinya ada meaningful participation kan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menerapkan kemasan polos (plain packaging) pada produk rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, mulai dari konsumen, akademisi, petani tembakau, buruh, hingga aparat penegak hukum.

Di tengah pembahasan aturan tersebut, Pakta Konsumen merilis hasil survei terhadap 1.760 responden yang menunjukkan sebanyak 91 persen responden mengaku tidak pernah diajak berdiskusi maupun dimintai pendapat dalam proses penyusunan regulasi terkait produk tembakau.

Selain itu, 78,6 persen responden menyatakan hak mereka sebagai konsumen belum terpenuhi.

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok. Maladewa Jadi Satu-satunya Negara yang Melarang Rokok untuk Generasi 2007 ke Atas

Ketua Pakta Konsumen Ary Fatanen mengatakan hasil survei tersebut menjadi masukan agar pemerintah melibatkan kelompok konsumen dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka.

Menurut Ary, konsumen rokok di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 69 juta orang, sehingga aspirasi mereka juga perlu menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi.

"Kami ingin aspirasi dan suara konsumen rokok didengarkan oleh pemerintah. Selama ini konsumen memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, tetapi merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka," ujar Ary dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Ary juga menyampaikan pandangannya mengenai rencana kemasan polos rokok. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi membuat konsumen lebih sulit membedakan produk legal dan ilegal.

"Konsumen tidak bisa membedakan produk yang dibeli legal atau ilegal, sehingga memilih yang paling murah saja. Ini berpotensi berbahaya bagi konsumen karena komposisi produknya tidak jelas," katanya.

Akademisi: pelibatan masyarakat merupakan prinsip pembentukan regulasi

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

Ahli Hukum Universitas Sebelas Maret Ayub Torry Satrio Kusumo mengatakan pelibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama apabila kebijakan tersebut berdampak terhadap masyarakat.

Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam penyusunan regulasi.

"Pemerintah harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Regulasi memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengabaikan kelompok yang terdampak langsung," ujarnya.

Ayub juga mengingatkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan kemasan polos tetap memperhatikan hak konsumen untuk mengenali produk yang digunakan.

Petani tembakau khawatir penyerapan hasil panen terdampak

Di sisi lain, rencana penerapan kemasan polos juga mendapat tanggapan dari kalangan petani tembakau.

Di Temanggung, ratusan petani menggelar doa bersama dalam rangkaian tradisi Khoul Ki Ageng Makukuhan dan Kirab Pikukuh Syuro sebagai bentuk aspirasi agar pemerintah meninjau kembali aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan petani mengkhawatirkan sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut, termasuk penyeragaman kemasan rokok, dapat memengaruhi penyerapan hasil panen oleh industri.

"Hasilnya tentu akan berdampak sosial terhadap kalangan petani dan pekerja. Saat diberlakukan penyeragaman bungkus rokok, sama artinya akan mematikan hak kreativitas berproduksi. Pastinya juga kian melambatkan penyerapan hasil panen," katanya.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

Menurut Agus, apabila penyerapan hasil tembakau menurun, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan petani serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.

Buruh minta dampak terhadap tenaga kerja diperhitungkan

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan penyusunan RPMK perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja di industri hasil tembakau.

Menurut dia, apabila kebijakan tersebut memengaruhi industri hasil tembakau legal, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi yang berdampak pada tenaga kerja, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT).

"Kami menolak dengan tegas rencana penerapan penyeragaman kemasan yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kesehatan tersebut," ujar Waljid.

Ia menambahkan, mayoritas pekerja di sektor tersebut memiliki tingkat pendidikan yang terbatas sehingga mitigasi terhadap potensi dampak kebijakan menjadi penting sebelum aturan diberlakukan.

Bea Cukai soroti aspek pengawasan

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta Soma Baskoro mengatakan identitas produk selama ini menjadi salah satu unsur yang membantu proses identifikasi rokok legal dan ilegal.

Menurut Soma, apabila kemasan polos diterapkan, pemerintah perlu memastikan informasi dasar seperti merek, identitas pabrik, dan pita cukai tetap tercantum pada kemasan.

"Kalau identitasnya berkurang, tentu akan menyulitkan proses identifikasi. Ini bisa mengurangi kekuatan kami dalam menertibkan peredaran rokok ilegal," kata Soma.

Ia menambahkan, meningkatnya peredaran rokok ilegal juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai inflasi Indonesia pada Juni 2026 terutama dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah komoditas pangan yang bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut diperkirakan hanya bersifat sementara sehingga tekanan inflasi akan mereda.

“Tapi kan sama ada cabai, dan lain-lain gitu kan, barang-barang itu. Itu kan (komoditas) musiman. Saya harapkan sih nanti setelah harga minyak ini kan udah turun, harga pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya menilai laju inflasi saat ini belum mencerminkan lonjakan permintaan masyarakat. Indikasinya terlihat dari inflasi inti yang masih berada pada level terkendali.

“Basically gitu, kita liat core inflation-nya 2,76 persen. Core inflation-nya kan masih relatif terkendali,” ujarnya.

“Jadi itu karena harga yang fluktuatif saja, minyak, BBM, dan tadi harga pangan. Itu harusnya akan hilang dalam waktu beberapa bulan ke depan, karena core-nya masih stabil. Jadi kenaikannya bukan karena demand yang terlalu cepat,” kata Purbaya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Secara bulanan atau month to month (mtm), inflasi tercatat sebesar 0,44 persen.

Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar. Kelompok ini mencatat inflasi 2,29 persen dengan andil 0,28 persen terhadap inflasi nasional.

Komoditas bensin menjadi penyumbang terbesar inflasi kelompok transportasi dengan andil 0,21 persen. Berikutnya tarif angkutan udara sebesar 0,05 persen dan pelumas atau oli mesin sebesar 0,01 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi 0,20 persen dengan andil 0,06 persen.

Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi pada kelompok tersebut ialah bawang merah dengan andil 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, serta beras sebesar 0,02 persen.

Sementara itu, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan dan 2,76 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meminta ketahanan pangan tidak dibenturkan dengan harga pangan impor yang lebih murah.

Pernyataan itu disampaikan Hanif usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Medan.

Hanif mengatakan, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor karena kondisi tersebut berisiko melemahkan kedaulatan pangan nasional.

“Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita. Kita jangan kemudian membentur-benturkan antara murahnya harga di luar dengan tidak murahnya harga di kita,” kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, pembahasan mengenai ketahanan pangan kerap dibandingkan dengan harga komoditas impor yang lebih murah dan efisien.

Akibatnya, upaya membangun kapasitas produksi di dalam negeri menjadi terabaikan karena kebutuhan lebih banyak dipenuhi dari luar negeri.

Hanif mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berupaya membangun basis produksi berbagai komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

“Mahal harganya, iya, tetapi ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini,” ujar Hanif.

Menurut dia, pembangunan ketahanan pangan harus disertai perlindungan terhadap seluruh mata rantai produksi, termasuk petani.

Pemerintah, kata Hanif, perlu menjamin kesejahteraan petani melalui kebijakan harga pembelian yang layak agar mereka tetap terdorong meningkatkan produksi.

Saat ini Perum Bulog telah menaikkan harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Rp 6.500 per kilogram dan jagung menjadi Rp 5.500 per kilogram dengan kadar air 14 persen.

“Mohon maaf, kalau petaninya tidak kemudian mengusahakan pertaniannya, terus ketahanan pangan kita bagaimana membangunnya?” tutur Hanif.

Selain menjaga harga hasil panen, pemerintah juga memberikan insentif pada sektor produksi pertanian.

Salah satunya melalui pemberian diskon 20 persen untuk pupuk bersubsidi.

“Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita,” ucap Hanif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax kembali berjalan normal setelah sejumlah kendala teknis berhasil diatasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, gangguan yang sempat menyebabkan sistem melambat pada akhir pekan lalu telah diselesaikan oleh tim internal DJP.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem, itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Jadi hari ini udah mulai oke lagi," ujar Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, penyempurnaan sistem akan terus dilakukan. Hasil perbaikan tersebut akan diuji langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan depan.

Hasil pengujian itu akan menjadi dasar penyampaian perkembangan terbaru Coretax kepada publik.

"Insya Allah Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri, jadi kami persiapkan betul," kata Bimo.

Bimo menjelaskan, DJP terus membenahi Coretax sejak sistem itu diserahterimakan sepenuhnya dari vendor pada awal 2026.

Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang selama ini menangani implementasi Coretax akan dilebur ke dalam Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan dan penyempurnaan sistem sepenuhnya ditangani tim internal DJP.

"Jadi ada dua direktorat yang akan mengampu dan akan memperbaiki," ucapnya.

Salah satu fokus pembenahan ialah meningkatkan efisiensi algoritma aplikasi yang sebelumnya dikembangkan vendor.

"Ini kan algoritma apps yang dulunya dibangun full oleh vendor. Nah ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop," ucapnya.

DJP juga mulai mengintegrasikan sejumlah proses yang sebelumnya masih menggunakan solusi sementara di luar sistem ke dalam Coretax.

Integrasi tersebut diharapkan mempercepat proses administrasi sekaligus mempermudah pekerjaan petugas pajak dan layanan bagi wajib pajak.

"Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal," ungkapnya.

Selain itu, DJP menyederhanakan tampilan antarmuka atau user interface (UI) Coretax agar lebih mudah digunakan.

Bimo mengakui perubahan tampilan membutuhkan masa penyesuaian bagi pengguna. Meski demikian, penyederhanaan antarmuka dinilai penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

"Tentu ini membutuhkan masa penyesuaian. Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk mempermenyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan," tuturnya.

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penegakan hukum dalam satu platform.

Sejak diterapkan pada awal 2025, sistem tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Wajib pajak dan konsultan pajak sempat mengeluhkan lambatnya akses sistem, gangguan pada sejumlah fitur, serta proses administrasi yang belum berjalan optimal.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan secara bertahap untuk meningkatkan stabilitas sistem dan kualitas layanan perpajakan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) menghimpun dana segar sekitar Rp 29,9 miliar melalui aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapasitas usaha, termasuk ekspansi laboratorium dan pengembangan bisnis karbon.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, MUTU menerbitkan 309.278.300 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 97 per saham. Dengan aksi korporasi tersebut, perseroan memperoleh dana sebesar Rp 29.999.995.100.

Investor Strategis Masuk

PT Samala Serasi Utama menjadi investor dengan porsi terbesar setelah mengambil 103.092.700 saham. Adapun PT Bumi Hijau Sedaya menyerap 41.237.100 saham.

Selain itu, Interra Resources Limited, perusahaan energi dan sumber daya yang tercatat di Bursa Singapura (SGX), ikut berpartisipasi melalui anak usahanya di Indonesia.

Perseroan menyebut investasi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan platform keberlanjutan (renewables) MUTU.

Investor lainnya yang turut berpartisipasi adalah Andreas Tjahjadi, Leonard Tanubrata, serta Ridzki Kramadibrata, wirausahawan di bidang climate-tech sekaligus mantan Presiden Grab Indonesia.

PT Samala Serasi Utama merupakan perusahaan yang dimiliki Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

Sandiaga dikenal sebagai investor dan wirausahawan dengan rekam jejak investasi di berbagai sektor, sedangkan Roestandi memiliki pengalaman di bidang teknologi dan pusat data melalui PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT).

Perseroan menyatakan Andreas Tjahjadi dan Leonard Tanubrata telah lama menjadi bagian dari perjalanan MUTU melalui berbagai skema investasi.

Sementara itu, keikutsertaan Ridzki Kramadibrata dinilai mencerminkan keyakinan terhadap prospek bisnis verifikasi karbon yang dikembangkan perusahaan.

Manajemen MUTU juga menegaskan seluruh investor yang mengikuti aksi private placement tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam kepengurusan maupun kepemilikan saham, dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, Direksi, maupun Dewan Komisaris perseroan.

Dana untuk Ekspansi dan Bisnis Karbon

Direktur Keuangan PT Mutuagung Lestari Tbk, Sumarna mengatakan masuknya sejumlah investor strategis memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus menjadi dukungan bagi pengembangan bisnis ke depan.

Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh para investor strategis ini terhadap fundamental dan prospek bisnis MUTU.

"Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat. Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat," ujar Sumarna.

Salah satu investor, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan investasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap percepatan transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Menurut dia, layanan sertifikasi, pengujian, validasi, dan verifikasi yang dimiliki MUTU berperan dalam mendukung penerapan standar keberlanjutan di berbagai sektor industri.

Perseroan menyebut dana hasil private placement akan difokuskan untuk memperluas kapasitas laboratorium di sektor halal dan layanan Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat pengembangan bisnis karbon sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda dekarbonisasi nasional.

MUTU menilai penguatan modal tersebut menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan dua lini usaha tersebut.

Perseroan juga menyoroti penerapan perdagangan karbon mulai 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Dalam ketentuan itu, setiap pengurangan emisi harus melalui proses validasi dan verifikasi oleh lembaga yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebelum diterbitkan sebagai Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Menurut perseroan, posisi tersebut membuka peluang bagi MUTU untuk berperan sebagai lembaga verifikasi dalam implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

Modal Bertambah, Dilusi Capai 8,96 Persen

Setelah aksi private placement selesai dilaksanakan, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh MUTU akan meningkat menjadi 3.452.228.885 saham. Nilai nominal modal disetor bertambah dari Rp 78,5 miliar menjadi Rp 86,3 miliar.

Perseroan memperkirakan tingkat dilusi kepemilikan bagi pemegang saham lama mencapai 8,96 persen.

Adapun jadwal pelaksanaan PMTHMETD meliputi pengumuman rencana pada 19 Juni 2026, pembayaran atau penyetoran saham pada 25 Juni 2026.

Lalu, penerbitan dan distribusi saham pada 26 Juni 2026, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 29 Juni 2026, serta pengumuman hasil pelaksanaan pada 30 Juni 2026.