JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pedagang kecil yang berjualan di marketplace atau lokapasar tidak akan dikenai pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

Bimo menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pungutan PPh Pasal 22 hanya berlaku bagi pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun.

"Pedagang kecil, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace," kata Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, pedagang yang ingin memperoleh pengecualian tersebut wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.

"Ini menjadi sinyal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh marketplace bukan merupakan jenis pajak baru. Pungutan tersebut merupakan pembayaran pajak yang nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final apabila penghasilan pedagang dikenai skema PPh final.

"Artinya ini menjadi bagian dari pelunasan PPh Final apabila penghasilan pedagang tersebut dikenai PPh Final. Jadi ini bisa dikatakan memudahkan ketika nanti di akhir diperhitungkan kembali sudah ada bagian yang dipungut. Jadi tidak perlu lagi dibayar, bagian yang sudah dipungut tadi menjadi kredit pajak,” tutur dia.

Efektif 1 Agustus 2026

Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

Dalam mekanismenya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual yang telah memenuhi kriteria omzet.

Proses pemungutan dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, platform akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pajak ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta tetap mendapatkan pengecualian dari pungutan PPh Pasal 22.

Menurut Bimo, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan atau level playing field antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan luring, sekaligus mempermudah pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," kata Bimo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui e commerce mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, seluruh persiapan teknis telah diselesaikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi dengan penyelenggara e commerce juga sudah dilakukan.

"Kemarin Pak Menteri sudah menjelaskan lagi, bahkan menekankan bahwa ini akan berlaku 1 Juli, dari kami terus akan persiapan," ujar Inge di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Inge menjelaskan, DJP telah berkomunikasi secara intensif dengan penyelenggara e commerce sejak bulan lalu. DJP juga menggelar pertemuan langsung atau one on one meeting dengan sejumlah penyelenggara e commerce untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.

Menurut Inge, sistem DJP telah siap diintegrasikan dengan sistem milik masing masing penyelenggara e commerce.

"Kalau soal kesiapan, kami siap. Mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana dan prasarana di DJP sudah siap semuanya," kata dia.

Inge menambahkan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) akan diterbitkan pada Rabu bersamaan dengan penunjukan penyelenggara e commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pedagang online.

Kepdirjen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang terbit pada 14 Juli 2025.

"Kalau tidak ada perubahan, Kepdirjen penunjukan juga akan terbit besok," ucap Inge.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penyelenggara e commerce yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas penghasilan yang diterima pedagang dengan omzet tertentu.

Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi di e commerce melalui sistem yang terintegrasi.

Jika diinginkan, artikel ini juga dapat dibuat lebih tajam dengan angle dampak kebijakan bagi pedagang online atau kesiapan marketplace.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang daring (online) di platform marketplace bakal resmi digulirkan per tanggal 1 Juli 2026. Meski begitu Purbaya menegaskan, bahwa dirinya masih akan melakukan koordinasi matang serta pengecekan final bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum mengumumkan tanggal kepastian eksekusinya di pasar.

Langkah ini diambil menyusul kesiapan otoritas pajak yang menyatakan bahwa draf hukum administrasi tersebut telah rampung dan tinggal menunggu instruksi tertulis menteri.

"Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP). Tapi rasanya akan seperti itu, tapi itu bukan pajak tambahan," jelas Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Saat dipertegas kembali mengenai kepastian pemberlakuan per 1 Juli 2026, Menkeu menjawab singkat, "Sepertinya itu."

Purbaya meluruskan, kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa kebijakan anyar ini sama sekali bukan dirancang untuk menambah persentase beban pajak baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital.

Sebaliknya intervensi regulasi ini murni diambil guna menciptakan ekosistem kompetisi usaha yang lebih sehat, adil, dan transparan antara pedagang berbasis digital dengan pelaku usaha konvensional (offline). Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, selama ini Kementerian Keuangan kerap menerima gelombang keberatan dan protes dari para pedagang fisik di pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern.

Mereka mengeluhkan ketimpangan operasional di mana pedagang konvensional diwajibkan patuh menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara aktivitas dagang di marketplace dinilai belum tersentuh oleh mekanisme pengawasan perpajakan yang setara.

"Anglenya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kok online enggak bayar. Gara-gara hanya itu, supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," imbuh Purbaya.

Senada dengan penjelasan Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah mengedukasi pasar bahwa sistem pemungutan lewat pihak ketiga ini bukanlah objek pajak baru.

Melalui skema ini, perusahaan penyedia platform marketplace yang ditunjuk pemerintah hanya akan bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen atas setiap transaksi penjualan pedagang.

Ketentuan pemotongan langsung ini mengacu secara berkala pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Otoritas menjamin dana PPh yang dipotong di marketplace tersebut nantinya tetap dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pengurang dalam laporan kewajiban SPT tahunan sang penjual, sehingga dipastikan tidak akan memicu risiko pungutan berganda (double taxation).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengeklaim mendapat protes dari pengusaha offline yang mengeluhkan toko online selama ini transaksinya tidak dipungut pajak.

Informasi tersebut Purbaya sampaikan saat dimintai penjelasan terkait pemberlakuan pungutan pajak kepada pedagang online melalui platform marketplace.

“Banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN (pajak pertambahan nilai), kok yang onlineenggak bayar?” kata Purbaya saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Purbaya mengatakan, pungutan pajak untuk toko online ditetapkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang.

Ia menekankan, pungutan terhadap pedagang online itu bukanlah pajak tambahan bagi pelaku usaha.

“Marketplaceenggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa enggak bayar, sekarang bayar,” tutur Purbaya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti juga menegaskan pemungutan pajak melalui e-commerce itu tidak membuat pedagang membayar dobel.

Menurut Inge, pungutan terhadap toko online justru membantu mereka dalam membayar pajak.

“Tidak ada pemotongan double. Bahkan sebetulnya maksudnya itu platform membantu para seller, kamu enggak usah repot-repot lagi bayar pajak sendiri,” kata Inge dalam Talk Show di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Selama ini, toko online membayar pajak mereka sendiri.

Namun, mulai 1 Juli besok pajak akan dikutip oleh platform marketplace.

Meski teknis pemungutan pajak ini baru, pengusaha tetap hanya membayar pajak sesuai ketentuan yang selama ini berjalan.

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar tetap hanya dibebani Pajak Penghasilan Nilai (PPn) 0,5 persen.

Ketentuan itu berlaku secara kumulatif dengan menghitung seluruh omzet di berbagai marketplace tempat pelaku UMKM berjualan.

“Misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” kata Inge.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan menegaskan, kewajiban pedagang di e-commerce memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak ada kaitannya dengan pajak.

Adapun pemerintah mewajibkan pedagang toko online memiliki NIB melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 tahun 2026 tentang tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“NIB tidak ada hubungannya dengan pajak,” kata Busan saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Busan menjelaskan, NIB hanya berkaitan dengan legalitas suatu kegiatan usaha baik perorangan maupun badan.

Pemerintah mendorong para pelaku usaha mengurus NIB agar mereka mudah mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembiayaan dari bank.

Selain akses terhadap fasilitas, kepemilikan NIB juga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dari suatu kegiatan usaha.

“Kalau konsumen nggak percaya, ya kan enggak bisa jualan," ujar Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menekankan masyarakat yang mengurus NIB tidak perlu mengekuarkan sepeserpun biaya.

Proses pengurusan NIB saat ini sepenuhnya bisa dilakukan secara daring dan selesai dalam waktu kurang dari satu jam.

Pemerintah memberikan tenggat waktu 6 bulan bagi pedagang online yang baru membuka usahanya untuk mengurus NIB.

Sementara, toko online yang sudah beroperasi diberi tenggat waktu 18 bulan.

“Ngurus NIB gratis dan gampang, semua cukup online. Itu kan sebentar saja selesai, 30 menit ya kalau sudah ini juga selesai,” tutur Busan.

Menurutnya, saat ini sudah terdapat banyak tutorial yang bisa membantu pedagang marketplace mengurus NIB.

Selain itu, pedagang yang merasa kesulitan juga bisa meminta pendampingan Kementerian Perdagangan.

“Jadi itu untuk mengembangkan bisnis teman-teman semua, UMKM khususnya, biar bisa berkembang lebih bagus,” kata Busan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) atau MR. D.I.Y mengungkap alasan perusahaan belum membuka toko online di platform e-commerce hingga saat ini.

Padahal, di tengah tren digitalisasi, banyak peritel mulai mengandalkan penjualan daring. Sebaliknya, MR. D.I.Y terus memperluas jaringan toko fisik yang kini telah mencapai sekitar 1.300 gerai di seluruh Indonesia.

Chief Financial Officer (CFO) MR. D.I.Y Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan seluruh pendapatan perusahaan saat ini masih berasal dari toko fisik.

"Kita 100 persen toko fisik. Kita enggak ada online, kita enggak punya (toko) online," ujar Rika saat wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, salah satu tantangan terbesar untuk masuk ke e-commerce adalah jumlah produk yang sangat banyak. MR. D.I.Y menjual sekitar 18.000 stock keeping unit (SKU) dari 10 kategori, mulai dari perlengkapan rumah tangga, alat tulis, mainan, hingga perkakas.

"Kalau kita, produknya 18.000 SKU dan semua itu produk yang menarik. Untuk memasukkan 18.000 produk ke e-commerce itu agak challenging," kata Rika.

Selain faktor teknis, perusahaan juga menilai pengalaman berbelanja langsung di toko menjadi nilai tambah yang sulit digantikan platform daring.

Menurut Rika, banyak pelanggan menemukan barang yang sebelumnya tidak mereka cari saat berkeliling di dalam toko.

"Itu juga kayak treasure hunt. Mungkin kalau bapak ibu ke toko kita, kalau ditelusurin satu-satu ini pasti akan ada yang 'eh ternyata DIY ada ya?' 'Oh ternyata barang seperti ini ada ya?' Itu yang customer experience seperti itu yang nggak akan ada kalau itu di e-commerce. Itu hanya bisa dinikmati kalau customer datang ke tokonya kita," ujarnya.

Rika menambahkan, strategi toko fisik juga sejalan dengan tiga nilai utama perusahaan, yakni hemat, lengkap, dan dekat dengan pelanggan.

Karena itu, MR. D.I.Y memilih memperluas jaringan gerai agar konsumen dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cepat tanpa menunggu proses pengiriman.

Ekspansi dilakukan hingga ke kota kecil dan wilayah yang belum banyak terjangkau ritel modern. Tahun ini, perusahaan menargetkan membuka sedikitnya 270 toko baru.

Meski demikian, Rika menegaskan perusahaan tidak menutup kemungkinan masuk ke bisnis e-commerce pada masa mendatang.

Saat ini, berbagai skema penjualan daring masih dipelajari, mulai dari model e-commerce penuh hingga konsep pemesanan online dan pengambilan barang di toko.

"So far, kita masih eksplor terus. Kita paham bahwa e-commerce ini memang tuntutan zaman. Ada possibility atau tidak, itu terus kita pelajari," katanya.

Namun hingga kini, perusahaan belum mengambil keputusan untuk membuka toko online.

"So far sih kita masih eksplor terus. Jadi kita paham bahwa e-commerce ini kan memang tuntutan zaman lah ya. Jadi kita masih eksplor. Tiap tahun kita tetap eksplor ada possibility nggak e-commerce dimulai dari yang benar-benar truly e-commerce sampai seperti yang Klik Indomaret. Itu kita selalu eksplor. So far kita belum make any decision untuk merambah ke e-commerce," tutur Rika.

Dengan strategi tersebut, MR. D.I.Y optimistis masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar di Indonesia, terutama di daerah yang belum banyak tersentuh jaringan ritel modern.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah beberapa ide jualan di garasi rumah dengan modal kecil yang bisa Anda tiru.

Membuka usaha kecil-kecilan menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di era sekarang.

Daripada harus menyewa ruko atau tempat dengan biaya mahal. Alangkah baiknya, Anda memanfaatkan garasi rumah untuk tempat usaha.

Akan tetapi, tidak semua usaha bisa dijalankan di garasi rumah. Inilah beberapa ide usaha di garasi rumah yang bisa Anda tiru.

12 Ide Jualan di Garasi Rumah

1. Warung Sembako Mini

Garasi bisa disulap menjadi warung sembako sederhana. Modalnya relatif kecil dan pelanggannya sudah tersedia dari tetangga sekitar.

2. Laundry Kiloan

Usaha laundry kiloan cocok dijalankan dari garasi. Cukup siapkan mesin cuci, pengering, dan setrika untuk memulai.

3. Kedai Kopi atau Minuman Kekinian

Tren minuman kekinian tidak pernah mati. Buka kedai kopi atau es kekinian di garasi bisa menarik pelanggan dari lingkungan sekitar maupun melalui media sosial.

4. Bengkel Motor Kecil

Jika kamu memiliki keahlian mekanik, garasi adalah tempat ideal untuk membuka bengkel motor kecil dengan biaya operasional rendah.

5. Usaha Makanan Rumahan

Jualan nasi bungkus, kue, atau katering harian sangat cocok dijalankan dari garasi yang berfungsi sebagai dapur produksi.

6. Toko Online dengan Gudang Garasi

Manfaatkan garasi sebagai gudang stok barang untuk usaha toko online di marketplace. Praktis dan hemat biaya sewa.

7. Jasa Servis Elektronik

Keahlian memperbaiki gadget atau elektronik rumah tangga bisa dimonetisasi dari garasi dengan peralatan sederhana.

8. Studio Foto Mini

Garasi yang ditata dengan baik bisa menjadi studio foto mini untuk sesi foto produk UMKM atau foto keluarga.

9. Salon atau Barbershop

Dengan investasi peralatan dasar, garasi bisa diubah menjadi salon kecantikan atau barbershop yang menjangkau warga sekitar.

10. Rental Alat atau Kendaraan

Sewakan perlengkapan pesta, alat berkebun, atau kendaraan dari garasi sebagai sumber penghasilan pasif.

11. Kelas atau Les Privat

Jadikan garasi sebagai ruang belajar untuk kelas les privat, bimbingan belajar, atau kursus keterampilan.

12. Toko Preloved dan Thrift Shop

Jual barang bekas berkualitas dari garasi. Tren thrifting sedang booming dan bisa menghasilkan keuntungan besar.

Itulah beberapa ide usaha yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan garasi rumah.

Bisnis.com, JAKARTA - Bicara tentang awal-awal e-commerce muncul, dalam benak kita pasti terbayang nama Alibaba yang merupakan sebuah perusahaan toko online raksasa asal China saat ini.

Nama Alibaba sebelum besar seperti sekarang, jauh sebelum itu, diciptakan oleh seorang miliarder jenius, Jack Ma yang dirintis dari nol bahkan sering ditolak oleh berbagai investor saat baru saja dirintis.

Alibaba nama yang identik dengan ciri khas Timur Tengah. Pemilihan nama tersebut oleh Jack Ma bukan tanpa alasan, ide nama Alibaba muncul dalam pikiran Ma saat dirinya berkunjung ke sebuah kafe di San Francisco, Amerika Serikat.

Jack Ma yang saat itu masih muda terinspirasi oleh tokoh bernama Alibaba dalam kisah legendaris 1001 Malam.

Alibaba merupakan tokoh fiksi yang diceritakan sebagai seorang yang dermawan dan hidup dalam kesederhanaan, namun tetap mengutamakan untuk berbagi terhadap sesama.

Filosofi kedermawanan tersebut yang diambil oleh Jack Ma dalam membangun sebuah bisnis toko online dengan menargetkan usaha kecil dan menengah.

Perjalanan Alibaba Sejak Berdiri

Pendiri Alibaba, Jack Ma/jackmafoundation

Jack Ma merintis Alibaba pada tahun 1999 bersama dengan 17 karyawannya dengan membangun situs bernama Alibaba.com yang bermarkas di apartemen milik Ma di Lakeside Gardens, Hangzhou, China.

Jack Ma membangun Alibaba dengan mengambil sudut pandang sebagai wadah dan mengibaratkan orang pintar yang membantu orang-orang di desa mengembangkan bisnis kecil hingga menengah mereka untuk membuka pintu dalam menggaet pelanggan ke luar negeri.

Dalam pengembangannya, melansir dari sejumlah sumber, Alibaba sering kali ditolak oleh berbagai investor saat Ma menawarkan konsep e-commerce tersebut ke Silicon Valley, Amerika Serikat sebagai pusat teknologi.

Dengan berbagai penolakan tersebut, Jack Ma tidak menyerah begitu saja, akhirnya dalam ratusan penawaran konsep e-commerce Alibaba mendapat pendanaan awal mereka dari Goldman Sachs sebesar US$5 juta dan US$20 juta dari SoftBank.

Tiga tahun berjalan sejak dirilis sebagai platform atau wadah UMKM China untuk menembus pasar global, pada tahun 2002 akhirnya Alibaba mulai memperoleh keuntungan.

Melihat peluang dan perkembangan tersebut, Ma memutuskan untuk melebarkan sayap Alibaba ke luar China pada tahun 2003. Ma membuat platform yang sama dengan nama berbeda yakni, Taobao atau sekarang dikenal sebagai Tmall.

Selain itu, Jack Ma juga meluncurkan usaha turunan Alibaba berupa platform pembayaran daring bernama Alipay, Alimama.com, dan Lynx.

Seiring berjalannya waktu, Alibaba menunjukkan perkembangan yang luar biasa sehingga menarik minat banyak investor.

Perusahaan teknologi mesin pencari raksasa saat itu, Yahoo menyuntikkan dana sebesar US$1 miliar melalui jaringan Variable Interest Entity (VIE), sekaligus membuat Yahoo memiliki saham kepemilikan Alibaba sebesar 40 persen.

Alibaba mencapai puncak kejayaan di era 2010-an dengan mendirikan layanan komputasi Alibaba Cloud dan mengadakan acara 11.11 bertajuk Global Online Shopping Festival untuk pertama kalinya. Acara tersebut juga menginspirasi diadakannya Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di Indonesia.

Hingga di tahun 2014, Alibaba berhasil mencetak sejarah mereka pada bulan September. Alibaba Group akhirnya berselancar pada bursa saham dengan penawaran perdana (IPO) di New York Stock Exchange dengan kode (BABA). Saat itu, saham Alibaba dibuka dengan penawaran harga US$90,72 per lembarnya.

Pada IPO tersebut, Alibaba sukses meraup untung US$25 miliar yang menjadikannya salah satu penawaran yang terbesar dalam sejarah.

Pengunduran diri Jack Ma dan Sorotan Otoritas China di tahun 2019

Jack Ma mengundurkan diri sebagai CEO dan Chairman Alibaba Group di tahun 2019 saat ulang tahunnya yang ke-55 dengan alasan ingin berfokus dan mengabdi di dunia pendidikan, mengingat latar belakangnya sebagai seorang guru Bahasa Inggris sebelum merintis Alibaba.

Namun, banyak sumber yang menyebut karena kritik terhadap pemerintah China terkait regulasi finansial dan perbankan yang menurut Ma menghambat inovasi membuat dirinya dan perusahaannya diinvestigasi bersama dengan perusahaan raksasa teknologi lainnya.

Pemerintah China melakukan investigasi terhadap Alibaba dengan dugaan kasus monopoli. Namun, banyak konspirasi yang menyebut bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk menasionalisasi Alibaba Group.

Valuasi Perusahaan Alibaba Saat Ini

Sejak didirikan pada akhir 90 hingga awal tahun 2000-an, dengan berbagai badai dan tantangan yang dihadapi oleh Jack Ma dalam mendirikan Alibaba, saat ini perusahaan tersebut masih menjadi simbol sekaligus pelopor e-commerce di China.

Menurut data dari Yahoo Finance, Alibaba memiliki kapitalisasi pasar mencapai US$332,65 miliar dengan valuasi sebesar US$311,62 miliar di tahun 2026.

Angka tersebut menunjukkan adanya perkembangan dan stabilitas yang baik dari Alibaba Group meskipun telah berganti kepemimpinan dari Jack Ma sang pendiri.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana pengenaan pajak pada marketplace , bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, bahwa aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja online (daring) justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu. Dia minta di treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapetin income aja karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak,” ungkap Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Menkeu memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya menyatakan akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal kedua tahun ini. Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi bahwa penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat. “Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga gak mati, gitu. Jadi saya gak akan cekek. Lu suka beli online gak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menjawab keraguan mengenai komitmennya yang sempat menyatakan tidak akan menaikkan beban pajak sebelum ekonomi tumbuh di level 6%. Ia menjelaskan bahwa langkah "perluasan" saat ini lebih dititikberatkan pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran, bukan sekadar menambah beban pajak baru bagi rakyat.

Purbaya: Pajak Naik Terus Menerus Bisa Bunuh Ekonomi



“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main jadi nggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” pungkasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan administrasi perpajakan guna memastikan setiap kewajiban disetorkan dengan benar ke kas negara tanpa harus mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAWA TENGAH — Sejumlah pedagang di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, mengaku bingung mencari pelanggan di tengah momentum libur Lebaran 2026. Kondisi pembeli saat ini disebut jauh lebih sepi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sri Wasiyadi (73), menjadi salah satu pedagang yang setia menanti kehadiran pembelinya di Pasar Beringharjo. Selama berjam-jam lamanya, perempuan yang kini berdagang seorang diri ini setia menyapa seluruh calon pembelinya.

Rutinitas Sri sejak 1995 di pasar ini selalu sama. Dia setia berdagang sejak pagi hingga pukul 17.00 WIB dalam kondisi pasar ramai maupun sepi pembeli.

"Saya percaya rezeki sudah diatur sama Tuhan," katanya kepadaBisnismengawali pembicaraan, Minggu (22/3/2026).

Sri sekaligus menjadi pedagang yang merasakan sepinya pembeli di pasar ini. Dia bercerita, momentum Lebaran biasanya memberikan peningkatan pendapatan hingga lebih dari 70%. Namun kondisinya berbeda sekarang.

Dari sisi jumlah pengunjung, Sri merasa bahwa total pengunjung yang hadir pada momentum Lebaran 2026, tidak lebih dari separuh realisasi Lebaran 2025. Meskipun begitu, lonjakan pengunjung tetap terjadi jika dibandingkan hari biasanya.

"Lebaran tahun ini turun drastis, enggak seperti Lebaran tahun lalu," katanya.

Bahkan, selama periode puasa sebelum Idulfitri, pakaiannya hanya laku 1–3 potong per harinya. Dia memprediksi, sejumlah kejadian dalam dan luar negeri telah mempengaruhi minat belanja masyarakat.

Beberapa di antaranya seperti bencana Sumatra hingga perang yang terjadi antara AS-Israel dengan Iran belakangan.

Suminah (59) juga merasakan hal serupa. Selama setengah bulan puasa tahun ini, dia hanya mencatatkan penjualan Rp100.000. Kondisinya jauh berbeda ketika tahun lalu dia membukukan pendapatan senilai Rp200.000–Rp300.000 per harinya.

Sementara pada momentum libur Lebaran, yang diharapkan dapat mendorong pendapatan lebih tinggi, justru tidak jauh berbeda.

Penjualan yang biasanya dapat dibukukan senilai Rp1–Rp2 juta per hari pada momentum yang sama tahun lalu, kini kondisinya jauh menyusut menjadi hanya Rp300.000–Rp400.000 per harinya. Artinya, terdapat penurunan hingga 70%–80% dibandingkan tahun lalu.

"Iya kalau tahun ini sering kaliblong. Jualannyaenggaklaku," katanya, Minggu (22/3/2026).

Dia menilai bahwa kehadiran tokoonlinetelah menjadi salah satu faktor lesunya penjualan pada momentum Lebaran. Selain itu, perang Iran hingga bencana Sumatra turut dinilai menjadi faktor lainnya.

"Mungkin juga enggak ada orang yang ke sini. Jadi cuma orang sini [lokal], ya enggak beli lah. Harga apa-apa mahal, buat makan sehari-hari mahal," katanya.

Meskipun begitu, Suminah tidak putus asa. Dia mengaku akan terus menanti kehadiran pelanggan demi dapat melanjutkan hidup di kota pelajar ini. Selain itu, tidak ada pilihan lain baginya.

"Ya harapannya semoga laku ke depannya," tegasnya.

Padahal, data Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per 21 Maret 2026, mencatat jumlah kendaraan yang masuk ke kota ini mencapai 156.985 unit. Sementara itu, hanya 103.029 kendaraan yang keluar dari Yogyakarta.

Bila diperinci, sebanyak 103.874 kendaraan roda dua masuk ke Yogyakarta pada periode ini, sementara hanya 39.232 kendaraan roda empat yang masuk ke kota ini. Sisanya merupakan bus dan truk.

JAKARTA - Pertumbuhan e-commerce dalam satu dekade terakhir telah mengubah banyak hal. Cara orang mencari informasi, membandingkan harga, hingga melakukan transaksi kini semakin bergeser ke ranah digital dengan frekuensi yang cukup masif.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pernah menggelar survei tentang aktivitas masyarakat Indonesia di e-commerce pada 2025. Hasilnya, sebanyak 48,4% responden melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui aplikasi e-commerce minimal sekali dalam sebulan.

Dalam narasi e-commerce, efisiensi sering menjadi kata kunci. Belanja bisa dilakukan kapan saja, tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Produk dikirim ke rumah, prosesnya cepat, dan pilihan semakin beragam. Akan tetapi, belanja tidak selalu berhenti pada urusan transaksi. Purbaya Ungkap Rencana Pajak Toko Online Tunggu Ekonomi 6%

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meski transaksi online meningkat, tingkat kehati-hatian konsumen juga ikut tumbuh, terutama terkait kualitas produk dan keandalan penjual. E-commerce tidak selalu menjadi pilihan utama karena masih banyak konsumen Indonesia yang lebih memilih membeli secara langsung di toko fisik, terutama untuk produk elektronik misalnya ponsel.

Temuan survei Kurious dari Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, masih banyak konsumen Indonesia yang membeli handphone di toko fisik resmi ketimbang di e-commerce. Persentasenya mencapai 59,3%.

Jika dulu toko fisik identik dengan rak-rak penuh produk, hari ini perannya jauh lebih beragam. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan toko fisik sebagai lokasi di mana konsumen dapat memastikan pilihan mereka setelah berinteraksi secara digital serta menggunakan toko fisik sebagai ruang konfirmasi sebelum menyelesaikan transaksi. Pendekatan ini mencerminkan perubahan cara pandang: offline tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari satu sistem yang lebih besar.

Ketika Offline dan Online Tidak Dipisahkan

Sebelum istilah omnichannel dan hybrid commerce ramai digunakan, sejumlah bisnis lokal di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan pendekatan ini secara intuitif. Mereka tidak memandang online dan offline sebagai dua kanal yang saling bersaing, melainkan sebagai satu alur yang saling melengkapi.

JakartaNotebook (Jaknot), yang berdiri sejak 1999, menjadi salah satu contoh menarik dari pendekatan tersebut. Di saat e-commerce belum berkembang seperti sekarang, Jaknot membangun sistem belanja yang menjadikan platform digital sebagai titik awal transaksi, bahkan ketika konsumen datang langsung ke toko.

Dalam praktiknya, toko fisik tidak difungsikan sebagai etalase konvensional, melainkan sebagai ruang untuk memastikan keputusan belanja. Konsumen memulai proses secara digital, lalu menggunakan toko sebagai tempat untuk mengecek dan meyakinkan diri sebelum melanjutkan transaksi. Model ini menunjukkan bahwa fungsi utama toko fisik bukan lagi sekadar menjual, tetapi memberi rasa aman dalam mengambil keputusan.

Metode “Click and Collect” hingga “Pick-up In Store” yang Kian Ramai

Laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company (seperti edisi 2022-2024) menyoroti bahwa dalam tiga hingga empat tahun terakhir (terutama pasca-pandemi), konsumen Asia Tenggara semakin menuntut fleksibilitas belanja. Konsumen kini mengadopsi pendekatan hybrid atau omnichannel yang menyatukan pengalaman online dan offline (O2O) secara mulus. Meski tergolong pendekatan baru, dalam praktik e-commerce sendiri model hybdrid justru telah lama dijalankan oleh Jaknot.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa model seperti ini membantu mengurangi friksi, baik dari sisi waktu tunggu maupun ketidakpastian produk. Oleh karena itu semakin terlihat meningkatnya minat terhadap opsi seperti click-and-collect atau pick-up in store, konsumen memesan secara online dan mengambil barang secara langsung, seperti yang dilakukan di Jaknot. Konsumen diberikan kebebasan untuk belanja dan melihat langsung produk yang dibeli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pedagang online di marketplace. Pemerintah juga menunda kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah itu bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikin tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus pajak yang minuman manis juga saya tunda, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh pemerintah bukan mencekik ekonomi,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Penyesuaian fiskal dilakukan agar sejalan dengan target pemulihan ekonomi. Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia melambat sejak pertengahan 2024.

Perlambatan itu membuat pemerintah menahan penambahan pungutan baru. Tambahan beban dinilai berisiko menekan daya beli dan aktivitas usaha.

Purbaya menyebut situasi bisnis pada pertengahan tahun lalu sempat merosot. Kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia mendekati ambang resesi jika tidak direspons cepat.

“Saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus. Saya ngasih stimulus masih terbatas lho, yang saya lakukan adalah tidak ada kenaikan pajak dan lain-lain. Yang penting bagi saya adalah ekonomi berbalik dengan seluruh instrumen yang ada,” katanya.

Sejak akhir 2025, pemerintah menggelontorkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Langkah itu meliputi suntikan dana ke sektor perbankan, percepatan belanja negara, serta penundaan beberapa kebijakan fiskal.

Purbaya menyatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun ini.

Ia menambahkan, jika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi terjaga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi menyempit.

Pemerintah berharap keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan fiskal tetap terjaga. Pendekatan itu ditempuh agar pelaku usaha dan masyarakat tidak terbebani di tengah proses pemulihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang