JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) merelaksasi layanan karantina di tengah kenaikan biaya logistik akibat konflik geopolitik.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Apindo dengan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Kantor Barantin, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Abdul Kadir mengatakan, Apindo menyampaikan sejumlah masukan untuk mengurangi hambatan ekspor dan impor komoditas perikanan, tumbuhan, dan hewan.

“Tadi banyak masukan yang cukup berharga bagi kami, yang pertama meminta kepada kita memperbaiki, mempersingkat, dan mengefisiensikan layanan. Jadi layanannya cepat,” kata Abdul Kadir.

Menurut dia, eksportir dan importir masih kerap menghadapi perbedaan penafsiran dokumen antara petugas karantina di daerah dan di Jakarta.

Barantin juga sedang menyederhanakan 22 peraturan kepala badan agar proses ekspor dan impor berlangsung lebih cepat.

Selain itu, Barantin berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menerapkan sistem single submission dan single inspection.

“Kalau ini bagus, ini bisa, ini akan mengurangi beban-beban teman-teman misalnya di sektor ekspor, taruhlah anggaplah ekspor ikan,” ujar Abdul Kadir.

Abdul Kadir mengatakan, konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendorong biaya logistik naik hingga 103 persen sampai 109 persen.

Kenaikan tersebut turut meningkatkan biaya produksi yang ditanggung pelaku usaha.

“Belum produksinya. Nah, kalau ini ditambah lagi beban cek ini cek itu terlalu banyak dan banyak tempat pengecekan di mana-mana, itu semakin membebani para pengekspor kita,” tuturnya.

Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Apindo Hendra Sugandhi mengatakan, Apindo dan Barantin sepakat membentuk forum konsultasi yang akan digelar secara berkala.

Forum tersebut bertujuan mencari solusi atas berbagai persoalan karantina dalam kegiatan ekspor dan impor.

Menurut Hendra, kerja sama tersebut penting dilakukan di tengah tekanan yang dihadapi pelaku usaha akibat gejolak geopolitik.

“Kita harus mencoba untuk apa namanya dari pelaku usaha berharap dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kabarantin untuk mendapatkan kemudahan relaksasilah supaya tekanan eksternal ini bisa berkurang,” tutur Hendra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Singapura masih menjadi negara asal utama impor minyak dan gas (migas) Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, nilai impormigas dari Singapura mencapai 5,1 miliar dollar AS atau berkontribusi 29,38 persen terhadap total impor migas Indonesia selama lima bulan pertama tahun ini.

"Negara asal impor migas pada periode Januari sampai dengan Mei 2026 utamanya yang pertama dari Singapura," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Posisi kedua ditempati Malaysia dengan nilai impor migas sebesar 3,6 miliar dollar AS atau menyumbang 20,54 persen dari total impor migas nasional.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) berada di peringkat ketiga dengan nilai impor migas mencapai 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 8,28 persen dari total impor migas Indonesia.

Ateng menambahkan, secara umum tidak terjadi perubahan komposisi negara asal utama impor migas dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Meski demikian, terdapat perubahan pada pemasok minyak mentah dimana Brazil kini naik menjadi negara asal impor minyak mentah terbesar keempat Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026.

"Tidak ada perubahan shifting negara asal utama impor migas jika dibandingkan dengan 2025 yang lalu. Hanya saja, khususnya untuk minyak mentah, Brazil menjadi peringkat keempat pada Januari-Mei tahun 2026," ucapnya.

Sebagai informasi, sepanjang Januari-Mei 2026, nilai impor migas Indonesia mencapai 17,45 miliar dollar AS atau meningkat 27,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara secara kumulatif, nilai impor Indonesia pada Januari-Mei 2026 mencapai 111,33 miliar dollar AS atau meningkat 15,24 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, impor migas menyumbang 17,45 miliar dollar AS, sedangkan impor nonmigas mencapai 93,88 miliar dollar AS.

BPS juga mencatat kenaikan impor terjadi pada seluruh kelompok penggunaan barang. Impor bahan baku dan penolong menjadi yang terbesar dengan nilai 79,40 miliar dollar AS, disusul barang modal sebesar 22,12 miliar dollar AS dan barang konsumsi sebesar 9,81 miliar dollar AS.

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Fasilitas kilang minyak Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, berpotensi ditetapkan sebagai salah satu lokasi strategis untuk penyimpanan Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional.

Wacana tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja dan diskusi antara Dewan Energi Nasional (DEN), SKK Migas, dan jajaran Pertamina Grup di Ruang Strategic Command Centre Kilang Balongan, Sabtu (27/6/2026).

Sekretaris Jenderal DEN, Mohamad Kholid Syaerazi, mengungkapkan implementasi Program CPE merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024.

“Berdasarkan Perpres tersebut, penyediaan CPE yang mencakup minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan elpiji merupakan kewajiban yang harus disediakan Pemerintah Pusat hingga tahun 2035 mendatang,” ujar Syaerazi melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (1/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syaerazi turut memaparkan peta jalan pemenuhan CPE.

Ia menyebutkan, DEN memiliki kewenangan untuk mengatur jenis, jumlah, waktu, serta lokasi CPE, yang nantinya diputuskan resmi dalam Sidang Anggota DEN.

Kawasan Balongan pun dipertimbangkan sebagai salah satu opsi karena dinilai memiliki infrastruktur Pertamina yang paling modern dan terintegrasi lengkap, dari hulu hingga ke hilir.

Fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut mencakup area eksplorasi minyak dan gas (hulu), kilang pengolahan minyak (hilir), hingga terminal penampungan dan distribusi migas berskala nasional.

Selain kelengkapan fasilitas, Balongan juga memegang peran vital dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya sebagai pemasok utama kebutuhan BBM untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.

“Sinergi antara hulu dan hilir Pertamina hari ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas domestik yang solid untuk merealisasikan kemandirian dan ketahanan energi dari hulu ke hilir," tegas Syaerazi.

Menyikapi rencana tersebut, Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia, menyatakan komitmen dan kesiapan infrastruktur di wilayahnya.

“Infrastruktur kilang dan terminal di Balongan senantiasa siap mendukung penuh program-program strategis Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika global,” kata Didik.

Menurutnya, sinergi antara sektor hulu dan hilir Pertamina menjadi modal penting untuk memastikan kesiapan infrastruktur energi nasional.

Senada dengan hal itu, perwakilan SKK Migas, Imam Purwanto, menegaskan komitmennya di sektor hulu untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik negara.

“Kolaborasi aktif ini diharapkan mampu melahirkan solusi integratif yang efisien, sehingga fasilitas yang ada dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi ketahanan energi nasional tanpa mengganggu keberlangsungan operasional produksi migas eksisting,” paparnya.

Sebagai informasi, tata kelola teknis CPE nantinya akan berada di bawah tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan melibatkan BUMN, badan usaha swasta, maupun bentuk usaha tetap di sektor energi.

Skema pendanaannya direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan landasan asesmen lanjutan sebelum rekomendasi penetapan lokasi CPE dibawa ke Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara tertutup pada Rabu (1/7/2026). Rapat dimulai sekitar pukul 15.20 WIB dan berlangsung selama 2 jam.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XIDPR RI Mukhamad Misbakhun itu diagendakan membahas roadmap dan rencana kerja anggaran perusahaan PT Danantara Development Management Fund (DDMF) tahun 2026.

Dari pihak Danantara, rapat diikuti Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Chief Technology Officer (CTO) Danantara sekaligus Direktur Utama PT DDMF Sigit Puji Santosa, serta Managing Directors Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas.

Misbakhun menjelaskan, pembahasan dalam rapat mencakup rencana kerja, anggaran, hingga sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada tahun ini.

Kendati begitu, dia enggan mengungkapkan detailnya karena harus menjaga kredensial dan kerahasiaan rapat yang digelar secara tertutup.

"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait dengan proyek dan banyak pertanyaan dari anggota (DPR), tapi semuanya adalah rapat tertutup," ujar Misbakhun saat ditemui usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

"Saya menjaga kredensial rapat tertutup tersebut, jadi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang disampaikan di dalam rapat tersebut," imbuh dia.

Misbakhun hanya menjelaskan bahwa DDMF nantinya akan difokuskan untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) jangka panjang yang dinilai kurang menarik bagi investor swasta.

"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana. Itu yang utama," kata Misbakhun.

Namun, lagi-lagi dia enggan mengungkapkan proyek apa saja yang berpotensi mendapat pendanaan dari DDMF.

Sementara itu, Direktur Utama DDMF Sigit Puji Santosa mengatakan, salah satu agenda yang dibahas dalam rapat adalah rencana DDMF mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program hilirisasi.

"Program hilirisasi dan lain-lain itu prioritasnya," kata Sigit singkat.

Terkait kebutuhan pendanaan, Sigit juga belum membeberkan nilai investasi yang dibutuhkan. Namun, dia memastikan proyek-proyek tersebut tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oh enggak, enggak ada APBN. Ini semua swasta dan investasi. Enggak ada APBN," kata Sigit.

Managing Directors Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas menambahkan, rapat tersebut merupakan pertemuan berkala Danantara dengan Komisi XI DPR RI terkait perkembangan pelaksanaan program Danantara ke depannya.

Ia menyebut, setiap keputusan investasi akan terus dikonsultasikan dengan Komisi XI sebab harus ditetapkan dengan prinsi kehati-hatian serta memperhitungkan imbal hasil jangka panjangnya.

"Jadi kami menyampaikan apa yang kami akan lakukan dalam waktu berikutnya, bagaimana return-nya, tentunya kami juga harus berkonsultasi (dengan Komisi XI), jadi kita harus hati-hati memilihnya, walaupun return yang jangka panjang itu tetap harus dihitung secara komersialnya bagaimana," kata Rohan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 terutama dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS atau sekitar Rp 28,9 triliun.

Angka tersebut mengakhiri tren surplus selama 72 bulan berturut turut sejak Mei 2020.

Data BPS menunjukkan neraca perdagangan migas mencatat defisit 3,76 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67,5 triliun. Defisit terutama berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah.

Sebaliknya, neraca perdagangan nonmigas masih membukukan surplus sebesar 2,15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 38,6 triliun.

Surplus nonmigas ditopang komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut belum perlu dikhawatirkan karena kinerja perdagangan Indonesia secara kumulatif masih mencatat surplus.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia masih surplus 4,03 miliar dollar AS atau sekitar Rp 72,4 triliun.

Surplus tersebut berasal dari neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dollar AS atau sekitar Rp 293 triliun. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar 12,28 miliar dollar AS atau sekitar Rp 220,6 triliun.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terus menuai sorotan.

Kebijakan yang mewajibkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dibuat seragam tersebut sebelumnya disebut Kemenkes sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari persaingan usaha, industri padat karya, hingga penerimaan negara.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam media briefing, Jumat (22/5/2026).

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kemasan dan desain visual merupakan identitas penting bagi produk konsumen karena menjadi pembeda antar-merek di pasar.

Menurut dia, ketika warna dan tampilan visual diseragamkan, daya pembeda antarproduk akan melemah sehingga persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, melainkan bergeser menjadi perang harga.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga (price-sensitive). Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujar Josua dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dikhawatirkan dorong peredaran produk ilegal

Josua mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta mengadopsi klaim keberhasilan penerapan kemasan polos di negara maju tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok. BPOM menyebut akses terhadap terapi pengganti nikotin yang aman dapat mendukung masyarakat yang ingin berhenti merokok.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut di sejumlah negara didukung oleh ekosistem yang berbeda, seperti penegakan hukum yang lebih kuat, rantai distribusi yang lebih terkendali, serta daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

Australia, yang kerap dijadikan contoh penerapan kebijakan kemasan polos, justru dinilai menunjukkan fenomena berbeda terkait konsumsi produk ilegal.

"Di Australia, data Biro Statistik (ABS) justru menunjukkan konsumsi nikotin dari sumber ilegal melonjak dari 12 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2025. Lonjakan ini dipicu oleh selisih harga produk legal yang naik tiga kali lipat akibat cukai tinggi dibandingkan harga produk ilegal yang stabil. Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa jika hilangnya daya tarik visual justru mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang lebih murah," kata Josua.

Ia juga menilai kemasan yang seragam tanpa identitas visual yang kuat dapat mempermudah pemalsuan produk.

Tanpa diiringi pengawasan pasar yang ketat, menurut Josua, kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak mencapai tujuan pengendalian konsumsi karena produk ilegal yang lebih murah justru semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak di bawah umur.

Berpotensi tekan industri padat karya

Josua mengatakan dampak kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan produsen rokok, tetapi juga seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Menurut dia, efeknya dapat menjalar ke industri percetakan kemasan, distributor, pedagang eceran, hingga petani tembakau dan cengkeh.

"Di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang, ketidakpastian regulasi ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi dengan menahan investasi dan mengurangi produksi. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kalangan usia produktif meningkat tajam," jelas Josua.

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri padat karya perlu dihitung secara hati-hati agar tidak memperlemah daya beli masyarakat.

PEXELS/SETENGAH LIMA SORE Ilustrasi petani tembakau.

Menurut Josua, meskipun Kemenkes telah memiliki program mitigasi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan magang, skema tersebut masih bersifat umum.

"Jika aturan kemasan polos tetap dijalankan tanpa masa transisi operasional yang matang dan bantuan penyesuaian bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini dikhawatirkan akan berubah menjadi guncangan lapangan kerja yang memperlemah momentum sektor riil," tambahnya.

Karena itu, Josua berharap pemerintah tidak langsung mengesahkan aturan tersebut sebelum memenuhi tiga prasyarat.

Ketiga prasyarat itu meliputi penerbitan kajian dampak regulasi yang berimbang, penguatan pengawasan rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta penyediaan masa transisi yang memadai bagi seluruh rantai pasok industri, termasuk pelaku usaha kecil.

Aspek hukum juga dipersoalkan

Selain dari sisi ekonomi, rancangan aturan tersebut juga mendapat sorotan dari perspektif hukum.

Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai rancangan aturan administrasi tersebut berpotensi melampaui kewenangan hukum dan menciptakan benturan norma.

Menurut Gugun, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memuat perintah eksplisit mengenai kewajiban standarisasi kemasan.

"Jika rancangan Peraturan Menteri Kesehatan nantinya memaksakan aturan kemasan polos secara menyeluruh, maka substansinya dinilai telah melampaui norma yang diberikan oleh PP di atasnya. Kebijakan ini juga bertabrakan langsung dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan identitas visualnya," jelas Gugun.

Ia juga menyoroti aspek diskriminatif dalam kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi mencederai kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Gugun, produk lain yang juga memiliki dampak terhadap kesehatan, seperti minuman beralkohol maupun minuman berpemanis, tidak diperlakukan dengan pendekatan represif yang sama.

Gugun menilai lemahnya kepastian hukum tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pendaftaran merek.

Menurut Gugun, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengesahkan aturan tersebut sebelum memiliki peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul.

Ia menilai regulasi yang diterbitkan tanpa kesiapan seluruh elemen pendukung berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari risiko penutupan lini produksi yang dapat meningkatkan pengangguran usia produktif hingga semakin beratnya tugas penegakan hukum akibat potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih berada di angka 3,29 persen dari total tenaga kerja, atau sekitar 4,9 juta wirausaha.

Angka tersebut masih berada di bawah sejumlah negara tetangga, seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Thailand 4,26 persen.

Untuk mendorong perekonomian nasional melalui lahirnya lebih banyak wirausahawan baru, berbagai program pengembangan talenta kewirausahaan dinilai perlu digencarkan di berbagai kalangan, termasuk bagi para alumni penerima beasiswa LPDP.

Hal tersebut menjadi isu dalam National Founders Connect 2026 yang diselenggarakan Mata Garuda LPDP, organisasi resmi alumni penerima beasiswa LPDP.

Kegiatan ini mempertemukan para founder, investor, inovator, pemimpin bisnis, serta awardee LPDP.

Dalam sesi bertajuk “Beyond Profit: Building Impact-Driven Businesses Across B2C & B2B Markets”, Founder dan CEO Privy, Marshall Pribadi, membagikan pengalamannya membangun bisnis identitas dan kepercayaan digital selama lebih dari satu dekade.

Saat ini, Privy telah dipercaya 71 juta pengguna individu terverifikasi serta lebih dari 200.000 institusi dan perusahaan di Indonesia

Marshall menjelaskan, Privy lahir dari upaya menjawab tantangan mendasar, yakni memastikan kepercayaan dan keaslian identitas dalam setiap transaksi digital.

“Menurut saya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang dibangun karena melihat peluang sesaat, melainkan bisnis yang mampu menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Marshall lewat keterangan pers, Rabu (1/7/2026).

“Ketika kita fokus menciptakan solusi yang relevan dan memberikan manfaat nyata, maka kepercayaan akan terbentuk, pengguna akan datang, dan bisnis memiliki fondasi yang kuat untuk terus bertumbuh,” paparnya.

Relevansi solusi tersebut, lanjut dia, semakin terlihat seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Privy mencatat lebih dari 156 juta dokumen telah ditandatangani secara elektronik.

Perusahaan juga berhasil mendeteksi dan mencegah lebih dari 122 juta upaya kecurangan digital, termasuk pemalsuan identitas berbasis kecerdasan buatan (AI), serta memverifikasi 138 juta dokumen melalui fitur Verifikasi Dokumen.

Selain itu, Privy menjadi satu-satunya institusi di Indonesia yang memberikan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar sebagai jaminan atas keaslian sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui platformnya.

Marshall juga menyoroti masih banyak founder yang terlalu cepat berfokus pada pendanaan. Padahal, menurut dia, fondasi bisnis yang kuat justru dimulai dari pemahaman mendalam terhadap persoalan yang ingin diselesaikan.

“Banyak founder yang berpikir bahwa langkah berikutnya adalah mencari investor. Padahal yang lebih penting adalah memastikan bahwa kita memahami masalah yang ingin diselesaikan dan memiliki komitmen untuk membangun solusinya. Ketika fondasi itu sudah kuat, investor biasanya akan datang sebagai partner untuk mempercepat pertumbuhan, bukan menjadi tujuan utama,” jelasnya.

Marshall mengajak para alumni LPDP untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong kewirausahaan di Indonesia melalui kolaborasi.

“Indonesia memiliki banyak talenta hebat dan potensi yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan lebih banyak ruang kolaborasi agar orang-orang dengan latar belakang yang berbeda bisa saling bertemu, bertukar ide, dan membangun solusi bersama. Dari kolaborasi seperti itulah inovasi yang mampu memberikan dampak besar biasanya lahir,” kata Marshall.

Melalui forum tersebut, Marshall berharap semakin banyak alumni LPDP yang memanfaatkan bekal pendidikan dan jaringan yang dimiliki untuk membangun bisnis dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat global.

Pandangan tersebut turut diamini Managing Partner BNI Ventures, Eddi Danusaputro. Menurut dia, investor kini semakin selektif dalam menilai kemampuan startup menciptakan nilai nyata.

“Perusahaan yang mampu menjawab kebutuhan pasar dan menunjukkan arah pertumbuhan yang jelas akan memiliki daya tarik yang lebih kuat di mata investor,” ungkap Eddi.

Privy sendiri telah membuktikan pendekatan tersebut melalui sejumlah pencapaian strategis. Di antaranya, menjadi mitra resmi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sistem Coretax selama dua tahun berturut-turut, meluncurkan fitur Digital Identity untuk memperkuat kepercayaan digital, hingga menyiapkan ekspansi Privy Personal Plan ke pasar global guna mendorong adopsi ekosistem digital trust di tingkat nasional maupun internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Telkomsel bersama perusahaan insurtech Rey meluncurkan Telkomsel Sehat Aktif, paket data yang menggabungkan layanan internet dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan.

Produk ini menawarkan kuota internet, telekonsultasi dokter, hingga perlindungan kecelakaan dalam satu paket.

CEO dan Co-founder Rey Evan Tanotogono mengatakan, produk tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, sederhana, dan mudah diakses.

Menurut dia, kolaborasi Telkomsel dan Rey menghadirkan konsep embedded healthcare, yakni layanan kesehatan yang terintegrasi langsung ke dalam paket data.

"Paket ini melengkapi perlindungan yang telah dimiliki, baik melalui BPJS Kesehatan maupun asuransi lainnya, dengan manfaat seperti telekonsultasi dokter, santunan rawat inap, hingga perlindungan kecelakaan yang dapat diakses secara digital selama masa aktif paket. Melalui solusi ini, kami ingin menghadirkan akses kesehatan yang lebih mudah dijangkau dalam keseharian masyarakat,” kata Evan dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Telkomsel Sehat Aktif tersedia melalui aplikasi MyTelkomsel. Pelanggan cukup memilih paket Sehat Aktif dan menyelesaikan pembayaran.

Setelah paket aktif, layanan kesehatan dapat diakses melalui aplikasi Rey yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

Layanan tersebut meliputi telekonsultasi dokter umum selama 24 jam, layanan tebus dan antar obat, serta pengajuan santunan rawat inap secara digital.

Paket ini juga mencakup perlindungan kecelakaan, santunan kematian, santunan cacat tetap, kompensasi biaya medis, serta fitur wellness untuk memantau kondisi kesehatan harian yang terhubung dengan perangkat wearable.

VP B2B/G2C Business Telkomsel Jockie Heruseon mengatakan, kolaborasi tersebut menggabungkan jaringan Telkomsel dengan layanan kesehatan digital dari Rey.

"Sehingga semudah membeli paket data. Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong inklusivitas layanan kesehatan di Indonesia,” ucap dia.

Telkomsel Sehat Aktif tersedia dalam tiga pilihan paket.

Paket Sehat Aktif Plan 1 dibanderol Rp 65.000 untuk masa aktif 30 hari. Pelanggan memperoleh kuota internet 10 GB, santunan rawat inap hingga Rp 100.000 per hari, serta perlindungan kecelakaan hingga Rp 1.000.000.

Paket Sehat Aktif Plan 2 dijual Rp 95.000 untuk 30 hari. Paket ini menyediakan kuota 18 GB, santunan rawat inap hingga Rp 250.000 per hari, serta perlindungan kecelakaan hingga Rp 2.000.000.

Paket Sehat Aktif Plan 3 dipasarkan seharga Rp 150.000 untuk masa aktif 30 hari. Pelanggan memperoleh kuota 30 GB, santunan rawat inap hingga Rp 500.000 per hari, serta perlindungan kecelakaan hingga Rp 2.000.000.

Peluncuran paket tersebut menjadi bagian dari kerja sama Telkomsel dan Rey untuk memperluas akses layanan kesehatan digital yang terintegrasi dengan layanan telekomunikasi.

KOMPAS.com – Harga BBM Pertamina Dex menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari masyarakat, setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai harga BBM 1 Juli 2026.

Kabar baiknya, Pertamina menurunkan harga tiga produk BBM nonsubsidi, yakni Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo.

Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green 95, serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap.

Bagi pengguna kendaraan diesel, penurunan ini membuat biaya pengisian bahan bakar menjadi lebih hemat dibandingkan bulan sebelumnya.

Berikut rincian harga bensin hari ini dan harga solar nonsubsidi terbaru yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Harga BBM 1 Juli 2026, Pertamina Dex turun hingga Rp 3.650 per liter

Mengacu pada penyesuaian terbaru, Pertamina memangkas harga tiga jenis BBM nonsubsidi sebagai bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan setiap bulan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang menerapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, daftar harga terbaru adalah:

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Biosolar: Rp 6.800 per liter
• Harga Pertamax (RON 92): Rp 16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95: Rp 17.000 per liter (tetap)
• Harga Pertamax Turbo (RON 98): Rp 19.300 per liter, turun dari Rp 20.750
• Dexlite: Rp 19.700 per liter, turun dari Rp 23.000
• Harga BBM Pertamina Dex (CN 53): Rp 21.150 per liter, turun dari Rp 24.800.

Perlu diketahui, harga BBM di setiap daerah tidak selalu sama karena dipengaruhi besaran PBBKB yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing.

Daftar harga Pertamina Dex terbaru di seluruh Indonesia

Berikut harga BBM Pertamina Dex yang berlaku mulai 1 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia:

• Aceh: Rp 21.650
• Sumatera Utara: Rp 21.650
• Sumatera Barat: Rp 22.100
• Riau: Rp 22.100
• Kepulauan Riau: Rp 22.100
• FTZ Batam: Rp 20.100
• Jambi: Rp 21.650
• Bengkulu: Rp 21.650
• Sumatera Selatan: Rp 21.650
• Bangka Belitung: Rp 21.650
• Lampung: Rp 21.650

• DKI Jakarta: Rp 21.150
• Banten: Rp 21.150
• Jawa Barat: Rp 21.150
• Jawa Tengah: Rp 21.150
• DI Yogyakarta: Rp 21.150
• Jawa Timur: Rp 21.150
• Bali: Rp 21.150
• Nusa Tenggara Barat: Rp 21.150
• Nusa Tenggara Timur: Rp 21.150
• Kalimantan Barat: Rp 21.650
• Kalimantan Tengah: Rp 21.650
• Kalimantan Timur: Rp 21.650
• Kalimantan Selatan: Rp 22.100
• Kalimantan Utara: Rp 22.100

• Sulawesi Utara: Rp 21.650
• Gorontalo: Rp 21.650
• Sulawesi Tengah: Rp 21.650
• Sulawesi Tenggara: Rp 21.650
• Sulawesi Selatan: Rp 21.650
• Sulawesi Barat: Rp 21.650
• Papua Barat: Rp 21.650
• Papua Barat Daya: Rp 21.650

Dengan penyesuaian harga BBM 1 Juli 2026 ini, pengguna kendaraan diesel kini dapat menikmati harga BBM Pertamina Dex yang lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya.

Masyarakat juga dapat memantau perubahan harga bensin hari ini, termasuk harga Pertamax dan harga Pertamax Turbo, melalui aplikasi MyPertamina maupun kanal resmi Pertamina agar selalu memperoleh informasi terbaru sebelum mengisi bahan bakar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Serangan siber terhadap industri aset kripto terus meningkat dengan pola yang semakin kompleks.

Sepanjang semester I 2026, nilai aset kripto yang hilang akibat peretasan hampir mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 17,05 triliun (asumsi kurs Rp 18.000 per dollar AS).

Berdasarkan data DeFiLlama, terdapat sedikitnya 127 insiden keamanan yang menyebabkan kerugian sekitar 947 juta dollar AS pada periode Januari hingga Juni 2026.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi serangan siber.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap ekosistem blockchain terus berkembang sehingga sistem keamanan dinilai perlu beradaptasi untuk menghadapi pola serangan yang semakin canggih.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, perubahan yang terjadi saat ini tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah serangan, tetapi juga dari kompleksitas metode yang digunakan pelaku kejahatan siber.

"Yang berubah saat ini bukan hanya jumlah serangan yang terjadi, tetapi juga tingkat kompleksitasnya. Pelaku kejahatan siber semakin terorganisir dan memanfaatkan berbagai metode yang sulit dideteksi dengan pendekatan konvensional," ujar William dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

"Karena itu, sistem keamanan juga harus mampu beradaptasi lebih cepat, dan AI menjadi salah satu teknologi yang memiliki potensi besar untuk mendukung upaya tersebut," imbuh dia.

Peretasan tak lagi hanya menyasar celah kode

Kompleksitas ancaman siber tersebut tercermin dari dua insiden peretasan yang terjadi pada April 2026, yakni terhadap Drift Protocol dan KelpDAO. Kedua kasus tersebut menyebabkan total kerugian sekitar 577 juta dollar AS.

DOK. INDODAX CEO INDODAX William Sutanto.

Laporan TRM Labs mencatat, dua insiden tersebut berkontribusi sekitar 76 persen terhadap total nilai aset kripto yang dicuri hingga April 2026.

Meski menggunakan metode yang berbeda, kedua serangan memperlihatkan bahwa pelaku tidak lagi hanya mengeksploitasi kelemahan pada kode (smart contract).

Serangan juga mulai menyasar infrastruktur blockchain serta memanfaatkan kelengahan manusia melalui praktik social engineering.

Perkembangan tersebut mendorong industri mencari pendekatan baru dalam memperkuat sistem keamanan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

AI dinilai mampu mempercepat deteksi ancaman

William mengatakan, perkembangan AI membuka peluang bagi industri blockchain dan aset kripto untuk membangun sistem keamanan yang lebih proaktif.

Berbeda dengan proses audit tradisional yang dilakukan secara berkala, AI memungkinkan analisis smart contract dan pemantauan risiko (continuous monitoring) dilakukan secara lebih cepat sehingga potensi kerentanan dapat dikenali sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.

Pemanfaatan teknologi tersebut mulai diterapkan oleh sejumlah perusahaan teknologi, seperti Frosty yang dikembangkan Coinbase serta Mythos milik Anthropic.

Selain mempercepat audit internal dan analisis smart contract, teknologi AI juga disebut mampu melakukan on-chain analysis, memantau perubahan perilaku protokol, hingga mengidentifikasi aktivitas transaksi yang tidak wajar secara real time. Dengan demikian, potensi ancaman dapat dideteksi lebih dini.

AI bukan solusi tunggal

Meski memiliki berbagai keunggulan, William menegaskan AI bukan satu-satunya jawaban dalam menghadapi ancaman keamanan di industri aset digital.

F5 Ilustrasi AI.

Menurut dia, keamanan blockchain tetap membutuhkan pendekatan berlapis yang melibatkan teknologi, tata kelola, hingga sumber daya manusia.

William menyebut, AI bertindak sebagai resource multiplier yang mempercepat deteksi teknis. Namun, keamanan blockchain tetaplah ekosistem dengan perlindungan berlapis.

Fondasinya terletak pada tata kelola yang teregulasi, audit independen, manajemen akses yang ketat, peningkatan kesadaran di tingkat pengguna, termasuk KYC dan security hygiene, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengambil keputusan yang tepat.

"Karena, teknologi secanggih apa pun tetap membutuhkan kompetensi, integritas, dan human judgement di belakangnya," kata William.

Ia menambahkan, nilai tambah AI saat ini tidak hanya terletak pada kemampuannya mempercepat proses analisis, tetapi juga pada kemampuannya melakukan pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan pelaku industri mendeteksi potensi ancaman lebih awal sekaligus mempercepat proses mitigasi sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.

"Ke depan, ukuran keamanan blockchain tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa sering sebuah sistem diaudit, tetapi juga oleh seberapa cepat sistem tersebut mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman yang terus berkembang. Di sinilah AI mulai mengambil peran yang semakin penting sebagai pendukung sistem keamanan yang lebih adaptif," tutur William.

Sebagai bursa kripto berlisensi di Indonesia, Indodax menyatakan terus memperkuat standar keamanan melalui penerapan teknologi, tata kelola, serta edukasi keamanan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah menjalin kerja sama dengan Chainalysis untuk memperkuat kemampuan pemantauan aktivitas on-chain, manajemen risiko, serta sistem kepatuhan.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan industri aset kripto nasional sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pengguna.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini dinilai mendorong sebagian investor mulai melakukan diversifikasi investasi ke instrumen berdenominasi dollar AS.

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mencatat, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dari akhir 2025 hingga pertengahan Juni 2026 mengalami pelemahan sekitar 6 persen.

Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menempatkan dana pada reksa dana lokal berdenominasi dollar AS.

SHUTTERSTOCK/A9 STUDIO Ilustrasi reksa dana, investasi reksa dana. Dividen reksa dana dapat dicairkan tunai atau diinvestasikan ulang jadi modal baru.

Secara industri, dana kelolaan reksa dana dollar AS meningkat sebesar 388 juta dollar AS secara year to date (YTD), atau tumbuh sekitar 13 persen.

Direktur Investasi Sucor AM Dimas Yusuf mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai sentimen global maupun domestik.

Menurut dia, sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar antara lain sikap wait and see terhadap pasar negara berkembang, arus keluar dana asing di pasar saham dan obligasi Indonesia, hingga arah kebijakan bank sentral global yang dinilai beberapa pihak masih berpotensi bersikap hawkish.

Dalam jangka panjang, pihaknya memandang investasi pada instrumen berdenominasi dollar AS tetap relevan karena dapat membantu investor meningkatkan diversifikasi portofolio investasinya dari sisi nilai tukar.

"Sehingga ketika salah satu nilai tukar mengalami tekanan, portofolio pada dollar AS berpotensi menjadi penyeimbang risiko," ujar Dimas dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Reksa dana dollar AS dinilai sesuai dengan profil risiko investor

Sucor AM menilai strategi diversifikasi menjadi salah satu pendekatan yang penting di tengah kondisi pasar yang masih dibayangi volatilitas global.

FREEPIK/PVPRODUCTIONS Ilustrasi uang dollar AS.

Untuk investor dengan profil risiko konservatif maupun yang memiliki kebutuhan investasi jangka pendek, perusahaan menilai reksa dana pasar uang berdenominasi dollar AS dapat menjadi pilihan karena menawarkan likuiditas yang relatif tinggi dengan tingkat risiko yang lebih terukur.

Sementara itu, bagi investor dengan profil risiko yang lebih agresif, reksa dana campuran maupun reksa dana saham global dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperoleh potensi pertumbuhan investasi yang lebih optimal.

Dimas mengatakan, volatilitas pasar diperkirakan masih akan membayangi pergerakan berbagai aset global sehingga perusahaan menerapkan strategi pengelolaan investasi secara aktif.

"Ke depannya, volatilitas pasar diperkirakan masih akan membayangi pergerakan aset global. Karena itu, kami menerapkan strategi pengelolaan aktif melalui manajemen durasi, pemilihan underlying asset berkualitas secara selektif, serta menjaga porsi likuiditas yang memadai untuk mengoptimalkan kinerja reksa dana," kata Dimas.

Sucor AM paparkan kinerja reksa dana dollar AS

Strategi pengelolaan aktif tersebut, menurut Sucor AM, tercermin pada kinerja sejumlah produk reksa dana berdenominasi dollar AS yang dikelolanya.

Per 19 Juni 2026, Sucorinvest Global Equity Sharia Fund (SGESU) mencatatkan kinerja year to date sebesar 9,37 persen.

Sementara itu, Sucorinvest Money Market USD (SMMUSD) membukukan kinerja sebesar 1,66 persen pada periode yang sama.

Kedua produk tersebut tersedia melalui sejumlah mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), antara lain BMoney, Makmur, Bibit, Invesnow, Sayakaya, Fides, Bareksa, Trimegah Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trust Sekuritas.

Investor diminta mencermati sejumlah faktor

Meski melihat peluang diversifikasi melalui instrumen berdenominasi dollar AS, Sucor AM menilai investor tetap perlu mencermati berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar ke depan.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain arah kebijakan suku bunga acuan di dalam negeri maupun global, dinamika geopolitik, perkembangan data-data ekonomi, hingga implementasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.

Menurut Sucor AM, berbagai faktor tersebut masih akan menjadi penentu utama dinamika pasar sehingga investor perlu mempertimbangkannya dalam menyusun strategi investasi sesuai profil risiko dan tujuan investasinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,92 persen atau naik 52 poin ke level 5.695 pada perdagangan Rabu (1/7/2026).

Meski berakhir di zona hijau, investor asing masih membukukan jual bersih atau net sell sebesar Rp 548 miliar.

Tekanan jual terbesar terjadi pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan nilai net sell mencapai Rp 352 miliar.

Posisi berikutnya ditempati PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp 247 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 93 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Rp 74 miliar, serta PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Rp 38 miliar.

Meski aksi jual asing masih mendominasi, sejumlah saham juga mencatatkan beli bersih atau net buy.

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi incaran utama investor asing dengan nilai net buy Rp 136 miliar.

Selanjutnya, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar Rp 66 miliar, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Rp 59 miliar, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) Rp 46 miliar, dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) Rp 20 miliar.

IHSG bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan. Indeks sempat menyentuh level terendah 5.607,451 dan tertinggi 5.737,736.

Perdagangan dibuka pada level 5.640,611.

Nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 10,287 triliun. Volume perdagangan tercatat 18,682 miliar saham dengan frekuensi transaksi sebanyak 1.566.407 kali.

Mayoritas saham ditutup menguat. Sebanyak 378 saham naik, 248 saham melemah, dan 157 saham ditutup stagnan.

Kapitalisasi pasar BEI pada akhir perdagangan mencapai Rp 10.033,077 triliun.