Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Magang Nasional (MagangHub) 2025 Tahap 3.

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengajak seluruh lulusan magang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni magang membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui sertifikasi kompetensi, lulusan magang akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih lembaga sertifikasi profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

"Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten," ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id, dengan mengikuti alur pendaftaran resmi yang tersedia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terbatas atau berkonsolidasi di kisaran 5.600-5.800 pada perdagangan Kamis (2/7/2026), dibayangi pelemahan sejumlah indikator ekonomi domestik.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal ruang pergerakan IHSG masih terbatas.

Sementara itu sentimen memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) masih akan membayangi pergerakan IHSG jangka pendek.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpeluang berkonsolidasi pada kisaran 5.600-5.800," tulis tim riset, Kamis (2/7/2026).

Adapun rilis data aktivitas manufaktur nasional kembali terkontraksi. Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50 pada Mei 2026. Angka tersebut juga menandakan aktivitas industri kembali berada di bawah level ekspansif.

Di sisi lain, tekanan inflasi meningkat. Inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan 3,08% pada Mei 2026 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3,2%.

Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia secara mengejutkan mencatatkan defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi tersebut menjadi defisit perdagangan pertama sejak April 2020 dan menambah kekhawatiran terhadap prospek eksternal perekonomian nasional.

Sentimen negatif juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang ditutup melemah 0,25% ke level Rp17.952 per dolar AS, sejalan dengan pelemahan mayoritas mata uang di kawasan Asia.

IHSG pada perdagangan Rabu (1/7) ditutup menguat 0,92% ke level 5.695,12. Penguatan tersebut dipimpin oleh sektor energi yang naik 2,61%, sementara sektor transportasi menjadi sektor dengan pelemahan terdalam sebesar 0,91%.

Penguatan IHSG terjadi di tengah memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis sepanjang hari Rabu (1/7).

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan kemarin, Rabu (1/7/2026). Sejumlah saham seperti CUAN, MBMA, hinggaa BRPT turut mencatatkan kinerja impresif hingga perdagangan sore hari.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 0,92% ke posisi 5.695,12. Sepanjang hari, indeks bergerak pada level 5.607,45—5.737,74. Sebanyak 391 saham menguat, 263 melemah, dan 305 stagnan.

Dari jajaran saham LQ45, penguatan harga saham dipimpin oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang melesat 16,98% ke Rp620, diikuti PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang menguat 10,39% ke Rp510, dan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menguat 7,39% ke Rp1.380.

Penguatan juga dialami oleh PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang naik 5,10% ke Rp4.330, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang naik 4,96% ke Rp2.540, dan PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) yang naik 4,85% ke Rp540.

Sebaliknya, sejumlah saham yang bergerak lesu antara lain dialami oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang turun 6,76% ke Rp3.170, PT United Tractors Tbk. (UNTR) melemah 4,24% ke Rp22.025, atau PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang turun 2,78% ke Rp875.

Untuk perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026), tim riset MNC Sekuritas mengatakan posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam, sehingga diperkirakan IHSG masih rawan koreksi menguji 5,472-5,540.

"Cermati skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (2/7/2026).

Level support IHSG berada di 5.486 dan 5.317, sedangkan level resistance berada di 6.007 dan 6.286.

Sementara itu, Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan bahwa dalam perdagangan awal semester kedua tahun ini, IHSG masih dalam tren pelemahan.

"Secara teknikal, IHSG masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan cenderung kembali tertekan dengan support 5.560 dan resistance 5.735. Selama belum mampu kembali ke atas area resistance, tekanan jual diperkirakan masih akan mendominasi," tulis analis, Rabu (1/7/2026).

Menilik sentimen yang menyertai pasar, investor hari ini akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi seperti S&P Global Manufacturing PMI Indonesia, inflasi, dan neraca perdagangan yang akan menjadi indikator kondisi ekonomi domestik.

"Dari eksternal, perhatian juga tertuju pada data ketenagakerjaan AS, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed," ujar analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Guru Besar Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Sudarmanta angkat bicara mengenai kesiapan masyarakat dalam penerapan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50, yang mulai berlaku Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan karakteristik biodiesel yang berbeda dari diesel fosil dapat menimbulkan perubahan signifikan, baik pada sifat fisik, kimia, maupun perilaku pembakaran pada mesin kendaraan.

"Hal seperti itu yang secara langsung memengaruhi performa, keandalan, hingga umur sistem mesin," ungkap Bambang, Rabu (1/7/2026).

Karena itu, Bambang menilai pendekatan implementasi B50 tidak dapat hanya berbasis pada kebijakan semata. Menurut dia, penerapan bahan bakar tersebut sepatutnya dilakukan melalui pendekatan berbasis mesin (engineering-driven approach) yang komprehensif.

"Dari sisi fisik mesinnya, biodiesel memiliki densitas [tingkat kepadatan massa] dan viskositas [tingkat kekentalan] yang lebih tinggi dibandingkan diesel fosil," ujarnya.

Ia menyebut densitas yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan massa bahan bakar yang terinjeksi dalam sistem berbasis volumetrik sehingga berpotensi menimbulkan over-fueling (pasokan bahan bakar terlalu pekat/berlebih) dan perubahan karakter pembakaran.

Sementara itu, viskositas yang lebih tinggi juga menyebabkan atomisasi, yakni proses pemecahan cairan bahan bakar menjadi kabut halus, menjadi kurang optimal.

"Hal itu akan menghasilkan ukuran droplet [butiran cair] yang lebih besar dan penyebaran partikel tidak homogen [tidak merata]," katanya.

Secara teknis, kondisi tersebut menurunkan kualitas pencampuran bahan bakar dan udara. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperlambat evaporasi serta meningkatkan kecenderungan terbentuknya rich mixture, yakni kondisi ketika jumlah bahan bakar terlalu banyak dibandingkan pasokan udara.

"Hal tersebut dapat menjadi sumber utama pembentukan deposit kerak dan emisi partikulat [polusi asap]," tambahnya.

Di sisi lain, sifat biodiesel yang higroskopis atau mudah menarik kandungan air dari udara luar juga memicu tantangan baru, yakni pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur.

Bambang menjelaskan mikroorganisme tersebut dapat berkembang pada antarmuka air dan bahan bakar. Fenomena ini menghasilkan biofilm (kumpulan mikroorganisme) dan senyawa asam yang menyebabkan korosi (karat), penyumbatan filter, serta degradasi kualitas bahan bakar.

Dalam jangka panjang, Bambang menyebut fenomena tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem bahan bakar, terutama pada injektor (komponen penyemprot bahan bakar) dan pompa bertekanan tinggi. Oleh sebab itu, ia berpendapat pengendalian kadar air melalui sistem penyimpanan tertutup, penggunaan separator air-bahan bakar, serta pemantauan kadar air menjadi keharusan.

Kemudian, lanjut Bambang, kandungan methyl ester jenuh dalam biodiesel, seperti palmitat dan stearat, dapat memicu pembentukan gumpalan menyerupai kristal lilin pada suhu rendah.

"Kondisi seperti itu dapat menyumbat filter bahan bakar serta mengganggu kinerja mesin secara sistemik," bebernya.

Fenomena cold flow properties atau karakteristik bahan bakar pada suhu rendah menjadi hambatan utama dalam implementasi B50. Bambang mengungkapkan kondisi tersebut berisiko menurunkan efisiensi pembakaran hingga menyebabkan kegagalan start mesin (kendaraan mogok/sulit dinyalakan), terutama saat kendaraan berada di wilayah berudara dingin atau pegunungan.

"Maka, penggunaan cold flow improver [zat aditif antibeku], sistem pemanas bahan bakar, dan penyesuaian desain distribusi menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala operasional tersebut," ungkap Bambang.

Implementasi biodiesel B50 memang menghadapi tantangan teknis yang kompleks akibat karakteristik kimia bahan bakar, terutama kerentanan terhadap oksidasi serta risiko kontaminasi gliserin dan logam yang dapat membentuk deposit pada komponen mesin.

Selain itu, sifat pembakaran biodiesel yang berbeda dari diesel fosil memengaruhi efisiensi atomisasi dan distribusi panas yang, jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi menurunkan kinerja mesin serta meningkatkan emisi.

Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Bambang memaparkan diperlukan strategi mitigasi terintegrasi yang berfokus pada pengendalian kualitas bahan bakar secara ketat melalui penggunaan aditif serta penyesuaian parameter teknis pada sistem injeksi dan ruang bakar.

"Langkah ini bertujuan meminimalisasi risiko injector fouling dan nozzle coking [kondisi lubang injektor tersumbat oleh kerak karbon], sekaligus memastikan bahwa mesin dapat beradaptasi dengan perubahan sifat fisik dan kimia biodiesel," tuturnya.

Lebih lanjut, penerapan sistem pemantauan berbasis sensor dan digital twin (teknologi replika mesin fisik secara real-time) menjadi kunci untuk beralih menuju metode predictive maintenance, yaitu metode perawatan prediktif untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum mesin benar-benar mengalami gangguan.

Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan rekayasa bahan bakar, optimasi desain mesin, dan pengawasan berbasis digital, implementasi B50 diharapkan dapat berjalan secara andal untuk mendukung keberlanjutan sistem energi nasional.

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

"Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 22 Mei 2026 perihal pemanfaatan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," kata Roy.

Ia mengatakan Surat Bersama Pagu Indikatif mengatur pembagian anggaran berdasarkan sumber pendanaan, termasuk belanja wajib yang bersifat mengikat untuk mendukung Proyek/Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN) serta pembayaran wajib.

Berdasarkan pagu indikatif tersebut, alokasi Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp26,70 triliun.

Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas berasal dari rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp12,15 triliun, serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,76 triliun.

Ia mengungkapkan rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun dimanfaatkan untuk dukungan PKPN rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar Rp4,24 triliun dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Berikutnya digunakan untuk proyek multiyears contract (MYC) Rp145 miliar; penggantian dana talangan tanah Rp97 miliar; infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) jembatan gantung Rp1,07 triliun; kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Rp521 miliar.

"Serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional sebesar Rp1,07 triliun. Jadi untuk preservasi sementara dialokasikan hanya Rp1,07 triliun," bebernya.

Untuk MYC commited, alokasi dalam pagu indikatif diprioritaskan pada penuntasan pekerjaan fisik MYC tahun terakhir dan pengawasan kegiatan bersumber dana SBSN, sedangkan pekerjaan fisik MYC commited lainnya belum dapat dialokasikan.

"Selanjutnya, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun di mana sebesar 82 persen atau Rp2,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan sisanya untuk belajar barang operasional," kata Roy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

Jakarta (ANTARA) - Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina siap mendistribusikan Biodiesel 50 (B50) dalam bentuk Biosolar.

“Hari ini, 29 dari 126 terminal Pertamina siap mendistribusikan B50 sesuai ketetapan dari pemerintah,” ujar Kitty ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Kitty mengatakan jumlah terminal tersebut akan terus bertambah secara bertahap selama masa transisi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Kami masih terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar, sampai ke lembaga penyalur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Kitty.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nilai tersebut meningkat 90,3% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun.

Kinerja keuangan ini disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025. Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (Net Profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3% lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 Triliun,” kata Jatmiko Santosa, Direktur Utama PalmCo, dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta, Selasa (30/06/2026).

Di samping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223,-/Kg atau 10,4% di atas 2024, Perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10% di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90% di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025. Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp 13,27 triliun atau naik 46% dibandingkan Rp 9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2%.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan Perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS perhektar pertahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” tutupnya.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah siap dijalankan di seluruh sektor. Kebijakan tersebut tinggal menunggu peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk penerapan B50 telah rampung sehingga implementasi dapat dilakukan secara serentak setelah diresmikan.

"Seluruh sektor sudah siap untuk menerapkan B50. Implementasinya akan dimulai setelah peresmian oleh Presiden," ujar Anggia, Rabu.

Menurut dia, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup sektor transportasi, tetapi juga berbagai sektor industri yang menggunakan mesin diesel. Sebelum diberlakukan secara nasional, campuran biodiesel 50 persen telah melalui serangkaian uji coba pada beragam moda dan alat operasional.

Pengujian dilakukan pada kendaraan berat, kapal, kereta api, alat pertambangan, ekskavator, hingga mesin pertanian. Hasil uji tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi B50 ke seluruh wilayah Indonesia.

Anggia menegaskan distribusi B50 juga telah dipersiapkan secara nasional sehingga seluruh daerah siap menjalankan kebijakan tersebut secara bersamaan.

"Persiapannya sudah matang dan siap diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program Biodiesel B50 akan diluncurkan pada Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden meyakini peningkatan kandungan biodiesel dalam solar akan menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus mempercepat target swasembada energi nasional.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Prabowo.

Ia menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada negara-negara produsen minyak maupun jalur distribusi energi internasional, seperti yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, dinilai menjadi pengingat pentingnya memperkuat pasokan energi dari dalam negeri.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Solar sebesar 50 persen.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM yang masih memiliki stok Biodiesel 40 (B40). Persediaan tersebut masih dapat disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi mandatori B50 akan berlaku penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dari perdagangan digital meningkat hingga Rp24 triliun per tahun setelah pemberlakuan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital selama lima tahun terakhir terus meningkat, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

"Potensi kalau kita melihat kinerja total revenue dari para pelaku atau wajib pajak di sektor perdagangan digital itu memang kita melihat ada banyak potensi yang bisa lebih kami amankan untuk pendanaan pembangunan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, DJP berharap penerimaan pajak dari perdagangan digital dapat meningkat hingga 100 persen.

"Nah mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat, kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100 persen lah. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun sampai Rp24 triliun setahun," ujar Bimo.

Ia mengatakan proyeksi tersebut telah mempertimbangkan hasil pengujian kepatuhan, perbaikan sistem perpajakan, serta masukan dari pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Melalui aturan tersebut, mekanisme pembayaran pajak berubah dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

"Ini bukan pajak baru, ini penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Sekali lagi dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan offline, sekaligus memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pedagang kecil tetap mendapat perlindungan. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Sementara itu, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp10 ribu.

Pajak sebesar Rp10 ribu tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri, melainkan dapat diperhitungkan dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.