Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab (UEA), sepakat menjajaki penguatan kerja sama investasi, pariwisata, hingga bidang-bidang lainnya dalam kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan.

Hal tersebut mengemuka saat Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha menemui Pemimpin Ras Al Khaimah dan Anggota Dewan Federal Tertinggi UEA Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi di Ras Al Khaimah, UEA, Senin (29/6/2026).

"Duta Besar Judha Nugraha menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Ras Al Khaimah serta menegaskan kesiapan Indonesia memperluas kolaborasi yang saling menguntungkan," sebut keterangan tertulis KBRI Abu Dhabi, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak setuju meningkatkan kerja sama di bidang investasi, pengembangan hubungan antarkomunitas bisnis dan antarpelaku usaha, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Dubes Judha secara khusus menyampaikan kesiapan Indonesia menyalurkan sumber daya manusia profesional guna mendukung pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Ras Al Khaimah dalam pertemuan bersama Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi tersebut.

Indonesia turut menyambut baik peluang kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, kata KBRI Abu Dhabi.

Disampaikan KBRI Abu Dhabi, pertemuan tersebut adalah bagian dari upaya pihaknya mempererat hubungan antara Indonesia dan UEA yang pada tahun 2026 ini sudah terjalin selama 50 tahun.

Penguatan kerja sama dengan Ras Al Khaimah juga dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama produktif antara Indonesia dengan seluruh 7 negara bagian di UEA.

"KBRI Abu Dhabi akan terus mendorong berbagai tindak lanjut konkret guna memperluas kemitraan Indonesia dengan seluruh emirat di UEA," sebut KBRI Abu Dhabi.

Menurut KBRI Abu Dhabi, Ras Al Khaimah merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di UEA, dengan kekuatan pada sektor manufaktur, pariwisata, properti, serta kawasan industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ras Al Khaimah berkembang pesat sebagai destinasi investasi dan pariwisata internasional yang menawarkan iklim usaha yang kompetitif dan ramah bagi investor asing.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah sering memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dampak pergerakan kurs terhadap sektor perbankan tidak selalu terjadi secara langsung karena industri perbankan memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan menghadapi gejolak pasar.

Nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp 17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk melalui stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan terhadap berbagai skenario risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini pelemahan rupiah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan. Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan," ujar Dian.

Posisi Devisa Neto merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar eksposur bank terhadap risiko perubahan nilai tukar. Per April 2026, PDN perbankan tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimal 20 persen yang ditetapkan regulator.

Selain risiko nilai tukar, kualitas kredit perbankan juga menjadi perhatian ketika rupiah melemah. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang atau kebutuhan impor dalam dolar AS. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, kemampuan bayar debitur dapat tertekan dan berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,17 persen. Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga masih tergolong kuat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) masih berada di atas ketentuan minimum yang berlaku.

Menurut Dian, OJK secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah untuk mengukur ketahanan industri perbankan. Hasil pengujian menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi tekanan yang berasal dari pergerakan kurs.

Pelemahan rupiah juga memiliki dampak yang berbeda antara bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Karena fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam rupiah, BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap transaksi valuta asing.

Meski begitu, BPR tetap dapat terdampak secara tidak langsung. Risiko tersebut muncul apabila debitur UMKM mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor atau menghadapi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi.

Karena itu, OJK meminta perbankan dan BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit lebih cepat.

Di tengah ketidakpastian global, OJK menilai permodalan perbankan masih menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Per April 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97 persen, menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam menyerap risiko masih berada pada level yang kuat.

Bisnis.com, SACHEON – Korea Aerospace Industry Ltd. (KAI) selaku pengembang jet tempur KF-21 Boramae mengungkapkan sudah ada beberapa negara yang melakukan inquiry untuk pesawat jet tempur hasil kolaborasi dengan Indonesia tersebut.

Seonghee Park, Senior Manager & Team Leader International Business Development KAI mengatakana sejauh ini sudah banyak potensi pelanggan untuk jet tempur KF-21 yang baru saja selesai dirampungkan.

"Beberapa negara sudah bertanya dan berdiskusi tentang program ini, tapi kami yakin Indonesia akan menjadi yang pertama karena merupakan mitra pengembang (co-developer) dalam program ini," kata Park dalam pertemuan Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Senin (15/6/2026)

Adapun, fase pengembangan jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX akan rampung pada akhir Juni 2026.

Park menambahkan bahwa saat ini kedua pemerintah sudah sepakat untuk mengirimkan satu prototype KF-21 ke Indonesia. Dia pun berharap Indonesia dan Korea Selatan dapat memperdalam kerjasama di bidang procurement dalam proyek KFX/IFX ini.

Adapun, pengembangan KF-21 ini disebut akan turut menggairahkan sektor riil di Indonesia karena banyak komponen dan suku cadang yang akan diproduksi di Indonesia.

Junhyun Jo, Directr & Head International Business Development KAI.m menambahkan saat ini pihaknya tengah melaksanakan program tambahan yang sebagian besar akan diharap oleh mitra dari Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Kami sangat ingin untuk melanjutkan kemitraan kita. Untuk program KF-21, kami berencana untuk memindahkan lini produksinya di Indonesia, jadi kita bisa menggunakan lini produksi di Indonesia untuk kebutuhan ekspor," ujar Jo.

Adapun, spesifikasi jet tempur yang disepakati kedua negara, yaitu pesawat tempur generasi 4,5 dengan kemampuan, antara lain semi-stealth, smart avionics with sensor fusion, beyond and within visual range weapon system, highly manuverable, dan interoperability concept.

Bisnis.com, SEOUL – Indonesia akan segera menerima prototype pesawat jet tempur KF-21 dari Korea Selatan. Adapun, fase pengembangan jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX akan rampung pada akhir Juni 2026.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengungkapkan proyek jet tempur KF-21 yang merupakan kerjasama antara RI dan Korsel akan difinalisasi bulan ini.

"Bulan Juni ini kan fase pengembangan bersama proyek KF-21 selesai. Prototype-nya kan dari enam disepakati satu akan diserahkan ke Indonesia," kata Cecep dalam pertemuan Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Senin (15/6/2026).

Cecep mengatakan pengembangan ke depannya masih menunggu keputusan dari para regulator di Indonesia. Dia menegaskan saat ini masih ada pembahasan di level tinggi untuk kelanjutan proyek KF-21 terutama untuk sisi pemanfaatan hasil produksi KF-21.

Adapun, waktu pengiriman prototype KF-21 untuk Indonesia sejauh ini belum diputuskan.

"Mudah-mudahan di akhir bulan Juni ini sudah selesai semua," ujar Cecep.

Seonghee Park, Senior Manager & Team Leader International Business Development Korea Aerospace Industry Ltd. menambahkan bahwa saat ini kedua pemerintah sudah sepakat untuk mengirimkan satu prototype KF-21 ke Indonesia.

"Kedua pemerintah saat ini sedang berdiskusi tentang cara mengirimkan, termasuk soal teknologi dan waktunya. Untuk memfasilitasi transfer dan operasional prototype KF-21 ke Indonesia, saat ini modifikasi tertentu masih dibutuhkan," ujar Park di Sacheon, Korea Selatan, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Park menegaskan kedua negara sudah sepakat untuk sebagian besar persyaratan kerja sama maupun pengiriman prototype.

Adapun, pengembangan KF-21 ini disebut akan turut menggairahkan sektor riil di Indonesia karena banyak komponen dan suku cadang yang akan diproduksi di Indonesia.

Ke depannya, dia berharap Indonesia dan Korea Selatan dapat memperdalam kerjasama di bidang procurement dalam proyek KFX/IFX ini. Indonesia diharapkan bakal menjadi salah satu rantai pasok pengembangan pesawat Korea Selatan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, total investasi kerjasama RI dan Korsel dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae mencapai 8,1 triliun won atau Rp93 triliun (asumsi kurs Rp11,5 per won).

Dalam kontrak kerja sama pembuatan KFX/IFX, pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata (cost share) antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20%. Dengan demikian, jumlah cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia berkisar Rp24,8 triliun.

Namun, informasi terbaru menyebutkan porsi Indonesia telah dikurangi menjadi sekitar 600 miliar won atau setara Rp7,02 triliun (asumsi kurs Rp11,7 per won). Walaupun kontribusi itu menyusut jadi 6% dari sebelumnya 20%, kedua negara tetap melanjutkan pengembangan jet tempur KF-21 hingga rampung.

Adapun, spesifikasi jet tempur yang disepakati kedua negara, yaitu pesawat tempur generasi 4,5 dengan kemampuan, antara lain semi-stealth, smart avionics with sensor fusion, beyond and within visual range weapon system, highly manuverable, dan interoperability concept.

KENDALA TEKNIS PENGIRIMAN

Gi-hyeon Kim, Ketua Komite Persahabatan Majelis Nasional Korea–Indonesia, menambahkan terkait dengan pembelian dan proses pengiriman jet tempur KF-21 masih mengalami kendala.

"Pada awalnya, ada pembicaraan mengenai alih teknologi serta kontrak investasi dan pembelian. Namun, di tengah jalan, proses tersebut tidak berjalan sesuai rencana," kata Kim.

Dia mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan di Indonesia maupun di Korea Selatan turut membuat diskusi mengenai program jet tempur KF-21 ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya.

Namun demikian, dia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang dalam kunjungannya ke Korea Selatan baru-baru ini telah menghasilkan nota kesepahaman (MoU) dengan kondisi paling optimal akhirnya dapaat terwujud.

Dia tetap menyayangkan keputusan Indonesia yang justru membeli pesawat tempur Eropa ketimbang jet tempur KF-21 hasil kerjasama dengan Korea Selatan.

"Setelah dilakukan evaluasi, Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur dari Eropa. Hal tersebut membuat proyek kerja sama KF-21 tidak berada pada jalur yang sangat menjanjikan," kata Kim.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang bergulirnya FIFA World Cup 2026, FIFA resmi memperkenalkan lagu anthem turnamen bertajuk DNA.

Lagu tersebut langsung mencuri perhatian karena mempertemukan sederet musisi dari latar belakang genre yang sangat berbeda, mulai dari penyanyi tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik elektronik David Guetta, rapper Megan Thee Stallion, hingga penyanyi Korea Selatan EJAE.

Kehadiran empat nama besar tersebut menjadi salah satu daya tarik utama anthem resmi Piala Dunia tahun ini. FIFA tampaknya ingin menghadirkan karya musik yang mampu merepresentasikan keberagaman budaya dan identitas global yang akan berkumpul dalam turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Tak hanya menjadi lagu promosi biasa, DNA diposisikan sebagai anthem resmi FIFA World Cup 2026. Lagu tersebut kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik dan menjadi bagian dari kampanye resmi menjelang kick-off turnamen.

Salah satu hal yang membuat DNA terasa berbeda adalah komposisi musisinya. Andrea Bocelli membawa sentuhan opera klasik yang telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun, sementara David Guetta menghadirkan warna electronic dance music (EDM) yang identik dengan panggung festival dunia.

Di sisi lain, Megan Thee Stallion menyumbangkan energi hip-hop modern melalui gaya rap yang kuat, sedangkan EJAE melengkapi komposisi lagu dengan nuansa pop kontemporer yang dikenal luas di pasar internasional.

Perpaduan empat genre tersebut membuat DNA tampil sebagai anthem yang tidak hanya mewakili sepak bola, tetapi juga keberagaman musik dari berbagai belahan dunia.

Pemilihan konsep tersebut sejalan dengan penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 yang untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta melibatkan 16 kota tuan rumah.

Melalui DNA, FIFA ingin menghadirkan simbol persatuan lintas budaya yang menjadi semangat utama turnamen. Bahkan, judul lagu ini dinilai selaras dengan gagasan bahwa sepak bola telah menjadi bagian dari "DNA" atau identitas masyarakat di berbagai negara.

Dengan menggabungkan unsur opera, EDM, pop, dan rap dalam satu komposisi, FIFA mencoba menghadirkan anthem yang mampu menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus mencerminkan wajah baru Piala Dunia yang semakin inklusif dan global.

Bagi yang penasaran dengan perpaduan suara Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, dan EJAE, video resmi DNA sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube FIFA World Cup. Lewat video tersebut, FIFA turut memperlihatkan konsep visual yang menjadi bagian dari identitas turnamen edisi 2026.

Batam (ANTARA) - Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut bahwa Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tengah disiapkan menjadi salah satu pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau perawatan pesawat nasional di Indonesia.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rustam Efendi mengatakan konsep hub MRO bertujuan untuk memperkuat industri aviasi dan mendukung konektivitas.

“Prioritasnya menjadikan beberapa tempat sebagai hub MRO. Di antaranya Batam, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk membangun hub itu konektivitas menjadi penting, bagaimana mengintegrasikan pelabuhan laut dengan pelabuhan udara dan pusat-pusat industri termasuk MRO,” ujarnya dalam "Indonesia MRO Summit" (IMROS) di Batam, Selasa.

Ia menjelaskan, Kementerian Koordinator Infrastruktur berperan mengkoordinasikan berbagai kebijakan lintas sektor guna memastikan arus barang dan logistik berjalan lebih efisien.

Salah satunya melalui penguatan National Logistics Ecosystem (NLE), digitalisasi pelabuhan, hingga optimalisasi layanan di bandara.

“Kalau di Kepri, tugas Kemenko Infra yakni mendukung upaya yang sudah dilakukan Kementerian dan Lembaga teknis, agar menciptakan aksesibilitas dan konektivitas yang efektif dan efisien,” kata Rustam.

Sementara itu, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rokhman mengatakan penguatan industri MRO dalam negeri bertujuan meningkatkan keselamatan penerbangan sekaligus menjaga daya saing industri aviasi nasional.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menekan biaya perawatan pesawat, termasuk membebaskan sejumlah pembatasan impor komponen pesawat dan mendorong kebijakan bea masuk nol persen untuk komponen tertentu.

“Biaya maintenance saat ini bisa mencapai 16 hingga 20 persen dari biaya operasional. Karena itu kami berupaya menekan biaya tersebut tanpa mengurangi kualitas dan keselamatan penerbangan,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas MRO domestik diharapkan dapat membantu menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Di sisi lain, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP (Badan Pengusahaan) Batam Fary Djemy Francis mengatakan Bandara Hang Nadim memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat industri MRO dan aerospace nasional.

Menurutnya, saat ini pengembangan kawasan MRO telah dilakukan melalui Batam Aero Technic (BAT) yang berada di kawasan ekonomi khusus dengan target investasi mencapai sekitar Rp16 triliun.

“Bandara Hang Nadim Batam memiliki potensi untuk menjadi pusat aerospace dan maintenance. Kami masih memiliki sekitar 100 hektare lahan yang dapat dikembangkan untuk mendukung industri MRO dan sektor aerospace lainnya,” ujarnya.

Fary mengatakan BP Batam terus memberikan kemudahan perizinan dan kepastian regulasi guna menarik lebih banyak investasi di sektor aviasi.

“Batam sedang didorong menjadi model pertumbuhan ekonomi. Karena itu kami terus memberikan kepastian regulasi dan mempercepat pelayanan investasi agar pelaku usaha semakin percaya untuk berinvestasi di Batam,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengapresiasi dukungan para tokoh nasional yang mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dia terharu atas dukungan yang diberikan sejumlah tokoh masyarakat.

Menurut dia, suara yang disampaikan para pengaju amicus curiae bukan untuk membela dirinya secara pribadi melainkan membela keadilan dan kebenaran.

"Saya terharu dan ingin mengucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bersuara. Bukan untuk membela saya ya, tapi untuk membela keadilan dan kebenaran di negeri ini," ujar Nadiem sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda replik Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Nadiem, dukungan yang datang dari kalangan aktivis antikorupsi maupun pakar hukum menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak yang dapat ditimbulkan apabila dirinya dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut.

"Ini akan punya efek yang begitu negatif, preseden yang begitu negatif terhadap berbagai macam pengadaan, investasi, pelaporan pajak, dan pelaporan kekayaan yang jujur," katanya.

Nadiem secara khusus menyoroti pelaporan kekayaan yang menurutnya dilakukan secara terbuka dan jujur. "Bisa bayangin gak? Kalau pelaporan kekayaan saya yang jujur digunakan sebagai senjata hukum untuk uang pengganti, ya sudah, berakhir, nggak akan ada yang melaporkan kekayaannya lagi setelah kasus ini," ujarnya.

"Jadi kepada amicus curiae dan tokoh-tokoh yang menyuarakan kebenaran, saya ingin apresiasi sebesar-besarnya. Dan ini semoga majelis hakim terbuka ya hati nurani dan juga terbuka pemikirannya mengikuti fakta persidangan, betapa janggalnya bahwa hampir seluruh komunitas antikorupsi sangat cemas dengan kasus ini dan menyuarakan," sambungnya.

Karena itu, Nadiem berharap majelis hakim menjatuhkan putusan bebas murni. Putusan tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

"Saya harap keputusan bebas murni bisa tercapai bukan untuk saya, tapi untuk negeri ini, untuk kepastian hukum, untuk keadilan dan kebenaran di negeri ini. Pesannya kepada generasi muda, profesional, pejabat jelas negara Indonesia masih berbasis keadilan, masih berbasis kebenaran," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 21 tokoh nasional mengajukan amicus curiae dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat Nadiem. Dokumen sahabat peradilan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu pengaju amicus curiae, ekonom sekaligus mantan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi mengatakan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak terdapat indikasi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau money rush di tengah anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp18 ribu per dolar AS.

Amblasnya rupiah juga disebut memicu ramainya aktivitas penukaran valuta asing (valas) di sejumlah money changer.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan kondisi sistem perbankan nasional masih stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda rush yang biasanya dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

"Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush (money rush) karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurut Dian, bank rush pada umumnya terjadi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang penting dilakukan oleh industri perbankan.

"Bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," tutur dia.

"Sehingga upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu harus senantiasa dilakukan oleh management bank antara lain dengan menjaga kinerja bank tetap baik, implementasi prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta melaksanakan manajemen risiko secara aktif dalam setiap lini bisnisnya," lanjut Dian.

Pernyataan OJK muncul di tengah ramainya perhatian publik terhadap pelemahan rupiah. Aktivitas penukaran valuta asing di beberapa gerai money changer di Jakarta terlihat meningkat setelah nilai tukar rupiah menyentuh level Rp18 ribuan per dolar AS pada beberapa hari terakhir.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk melakukan transaksi valas. Pelemahan tersebut membuat rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penurunan terdalam di Asia sejak awal tahun.

Dian mengakui pelemahan rupiah secara teori dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan biaya produksi yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Kami juga menyadari bahwa secara teoritis pelemahan nilai rupiah berdampak pada naiknya harga-harga barang impor atau import inflations, menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan membebani fiskal antara lain karena subsidi pemerintah masih cukup besar," katanya.

Menurut dia, sektor yang berpotensi terdampak antara lain bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, bahan baku impor, hingga barang modal yang memiliki kandungan impor tinggi.

Namun demikian, Dian menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

"Di sisi lain juga pelemahan rupiah bisa membuat produk ekspor di Indonesia lebih murah dan lebih bersaing di pasar global serta membuat Indonesia menjadi semakin menarik sebagai salah satu tujuan bagi wisatawan mancanegara," ujarnya.

OJK menyebut eksposur perbankan terhadap risiko nilai tukar masih berada pada level yang aman. Hal itu tercermin dari rasio posisi devisa neti (PDN) yang jauh di bawah ambang batas maksimum.

"Pada April 2026, PDN tercatat sebesar 1,63 persen dengan posisi long. Ini menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar itu relatif terjaga dan terkendali," kata Dian.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat dampak langsung pelemahan rupiah terhadap stabilitas sektor perbankan masih relatif terbatas.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai risiko lanjutan apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi itu berpotensi menekan kemampuan bayar debitur yang memiliki kewajiban dalam valuta asing dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan.

Karena itu, OJK meminta bank memastikan kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan menjaga ketahanan modal agar tetap kuat menghadapi berbagai potensi risiko.

Dian mengatakan OJK terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pergerakan nilai tukar serta dampaknya terhadap industri perbankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK juga meningkatkan fokus pengawasan individual terhadap bank-bank yang dinilai memiliki kerentanan tertentu.

Selain itu, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai skenario tekanan makroekonomi, termasuk pelemahan rupiah.

"Berdasarkan hasil stress test tersebut sektor perbankan dinilai masih mampu untuk menghadapi potensi tegangan yang timbul dari pelemahan rupiah," ujarnya.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global dan domestik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap kurang lebih sebesar 33.836 rekening yang terindikasi judi online," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 33.252 rekening.

Selain meminta pemblokiran rekening, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk melakukan EDD atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Di tengah upaya pemberantasan judi online, OJK mencatat kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif pada April 2026.

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.755 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang mencapai 9,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,48 persen. Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi yakni 15,51 persen.

Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 0,16 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada Maret 2026.

Ditinjau dari kepemilikan bank, kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 persen.

OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp10.077 triliun pada April 2026 atau tumbuh 11,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99 persen, deposito 8,65 persen, dan tabungan 9 persen secara tahunan.

Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan dinilai masih memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 111,13 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39 persen.

Kedua rasio tersebut masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada di level 192,37 persen. Menurut Dian, kualitas kredit perbankan hingga April 2026 masih terjaga.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, sementara NPL net berada di level 0,84 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) turun menjadi 8,82 persen dari sebelumnya 8,94 persen pada Maret 2026.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,46 persen. Adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 23,97 persen setelah memperhitungkan pembagian dividen.

"Menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sebanyak 57 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mendapat lampu hijau untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas hingga akhir April 2026.

Langkah itu ditempuh untuk memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan ekonomi dan persaingan sektor perbankan yang semakin ketat.

Dalam keterangan resminya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsolidasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat struktur industri BPR dan BPRS agar mampu menghadapi dinamika ekonomi serta tuntutan industri jasa keuangan.

"Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK," ujar Dian, Selasa (2/6).

Selain konsolidasi, OJK juga terus mendorong pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar bagi BPR dan BPRS.

Menurut Dian, sebagian besar pelaku industri telah memenuhi ketentuan tersebut, sementara sisanya melakukan berbagai aksi korporasi, mulai dari penambahan modal hingga merger.

Dian menilai penguatan permodalan dan konsolidasi diperlukan agar industri BPR dan BPRS memiliki daya tahan lebih baik menghadapi gejolak ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM.

Hingga Maret 2026, total aset industri BPR dan BPRS tercatat Rp236,69 triliun atau tumbuh 3,70 persen secara tahunan. Penyaluran kredit dan pembiayaan naik 2,83 persen menjadi Rp176,96 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 3,16 persen menjadi Rp165,49 triliun.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) agregat industri tercatat sebesar 27,20 persen atau jauh di atas ketentuan minimum regulator.

Lebih lanjut, OJK mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya untuk BPR dan BPRS milik pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sektor mikro dan meningkatkan kualitas tata kelola industri perbankan daerah.

JAKARTA - Pengamat hukum pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan seorang terdakwa tidak dapat bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya sendiri. Menurut Edi, konsep amicus curiae diperuntukkan bagi pihak di luar para pihak yang berperkara untuk memberikan pandangan atau pendapat hukum kepada majelis hakim guna membantu proses pemeriksaan perkara.

“Kami melihat status amicus curiae untuk terdakwa Nadiem Makarim kurang tepat. Alasannya, terdakwa tidak bisa menjadi amicus curiae dalam perkara yang sedang dijalaninya. Sesuai ketentuan hukum, sahabat pengadilan harus berasal dari pihak luar yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dosen Pascasarjana tersebut menjelaskan, sebagai terdakwa, Nadiem Makarim tetap memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembelaan diri selama proses persidangan berlangsung.

“Sesuai ketentuan hukum, hak terdakwa adalah memberikan keterangan sebagai terdakwa, menghadirkan saksi yang meringankan, menyampaikan pledoi atau nota pembelaan, serta menggunakan seluruh hak pembelaan yang diatur dalam KUHAP. Semua hak tersebut merupakan mekanisme yang benar dan dijamin dalam proses peradilan pidana,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu menambahkan, praktik amicus curiae selama ini bertujuan membantu hakim memperoleh perspektif tambahan dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, pakar, maupun lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu hukum yang sedang diperiksa.

Karena itu, kata Edi, kedudukan terdakwa dan amicus curiae memiliki peran yang sangat berbeda. Terdakwa merupakan pihak yang sedang diadili, sedangkan amicus curiae adalah pihak luar yang memberikan pandangan hukum secara independen kepada pengadilan.

“Kami meminta para penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai konsep ini. Kita menghormati hak setiap terdakwa untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal dalam persidangan. Namun, terdakwa tidak dapat menempatkan dirinya sebagai sahabat pengadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya,” tegas mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

JAKARTA - Istilah amicus curiae mendadak menjadi perhatian publik setelah muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Sedikitnya 21 tokoh nasional diketahui mengajukan diri sebagai amicus curiae atau “sahabat pengadilan” dalam perkara tersebut.

Secara sederhana, amicus curiae adalah pihak di luar perkara yang memberikan pandangan, pendapat, atau kajian hukum kepada majelis hakim. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau sahabat pengadilan.

Dalam praktik hukum, pihak yang mengajukan amicus curiae bukanlah terdakwa, jaksa, penggugat, maupun tergugat. Mereka biasanya berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pegiat antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh publik yang merasa suatu perkara memiliki dampak luas bagi kepentingan masyarakat atau perkembangan hukum di Indonesia.

Pendapat yang disampaikan melalui amicus curiae memang tidak mengikat hakim. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam kasus Chromebook, dokumen amicus curiae diajukan menjelang sidang pleidoi atau nota pembelaan Nadiem Makarim. Sejumlah tokoh seperti Basuki Tjahaja Purnama, Goenawan Mohamad, hingga Todung Mulya Lubis disebut ikut menandatangani dokumen tersebut.

Mereka menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut individu Nadiem Makarim. Tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan publik.

Dalam kajian yang disampaikan ke pengadilan, para pengaju amicus curiae menyoroti pentingnya membedakan antara kebijakan publik yang dianggap gagal dengan tindakan pidana korupsi.

Kasus Chromebook sendiri bermula dari proyek pengadaan laptop berbasis Chrome OS di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019-2023 dengan nilai anggaran mencapai hampir Rp10 triliun.

Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut, termasuk dugaan pemaksaan penggunaan Chromebook meski sebelumnya disebut tidak efektif untuk sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Jaksa diketahui menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti triliunan rupiah. Di sisi lain, tim kuasa hukum dan sejumlah pihak yang mengajukan amicus curiae menilai dakwaan tersebut masih menyisakan perdebatan hukum terkait unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur memperkaya diri sendiri.

Meski begitu, keberadaan amicus curiae tidak otomatis membuat terdakwa dibebaskan. Majelis hakim tetap akan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim dalam proses peradilan.