Amerika Serikat (AS) mengklaim sekitar 20 juta barel minyak mentah berhasil keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di tengah pemulihan lalu lintas pelayaran pasca-kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan volume tersebut diangkut oleh 72 kapal tanker dan kapal niaga yang melintasi salah satu jalur energi paling penting di dunia.

"Kami memiliki arus (pengiriman minyak) yang normal hari ini," kata Wright dalam Reuters Global Energy Forum di New York, Rabu (24/6), seperti dikutip Anadolu Agency.

Menurut Wright, volume pengiriman tersebut relatif sejalan dengan tingkat lalu lintas sebelum konflik meningkat antara AS dan Iran.

Ia juga mengklaim Iran tidak bisa lagi menutup Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu alat tekan utama Teheran dalam perang.

"Iran tidak akan memiliki kemampuan untuk menutup Selat Hormuz ke depan. Itu adalah pengaruh utama mereka dan kami sedang menghilangkan pengaruh tersebut," ujarnya.

Wright menyebut sebagian kapal masih menghindari jalur pelayaran utama karena risiko ranjau laut. Sejumlah kapal memilih berlayar lebih dekat ke wilayah pesisir Iran atau melalui jalur selatan dekat Oman dengan pengawalan militer.

Meski jumlah kapal yang melintas masih lebih rendah dibandingkan kondisi normal, ukuran kapal yang lebih besar membuat volume pengiriman minyak tetap mendekati tingkat sebelum perang.

Namun demikian, Wright memperkirakan normalisasi penuh lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz masih membutuhkan waktu beberapa pekan karena proses pembersihan ranjau masih berlangsung.

Selat Hormuz merupakan salah satu titik transit energi paling vital di dunia. Jalur sempit tersebut menjadi penghubung utama ekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara produsen di kawasan Teluk.

Data pelayaran terbaru menunjukkan aktivitas kapal tanker dan kapal energi mulai pulih setelah tercapainya kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran. Sejumlah eksportir juga kembali meningkatkan pengiriman kargo energi dari kawasan Teluk Persia.

Membaiknya arus pelayaran melalui Selat Hormuz turut meredakan kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Kondisi itu ikut menekan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir karena premi risiko geopolitik mulai berkurang.

Qatar bersiap meningkatkan produksi gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) secara bertahap setelah Selat Hormuz kembali dibuka untuk pelayaran internasional.

Mengutip Anadolu Agency yang melansir Bloomberg, perusahaan energi milik negara Qatar, QatarEnergy, telah memberi tahu para pembeli bahwa produksi LNG diperkirakan dapat kembali mencapai sekitar 50 persen kapasitas dalam satu bulan setelah jalur pelayaran di Selat Hormuz dinyatakan aman.

"Produksi diperkirakan dapat mencapai sekitar 50 persen kapasitas dalam satu bulan dan meningkat menjadi sekitar 80 persen dalam dua bulan setelah jalur pelayaran kembali aman," ujar sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada Bloomberg, Selasa (16/6).

Namun, hingga kini, pemerintah Qatar maupun QatarEnergy belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana tersebut.

Bloomberg melaporkan sebagian kapasitas produksi yang tersisa diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya akibat kerusakan yang ditimbulkan serangan rudal Iran pada Maret lalu.

Qatar sebelumnya menghentikan operasi kompleks LNG Ras Laffan pada pekan pertama perang setelah serangan Iran. Fasilitas tersebut merupakan kompleks produksi LNG terbesar di dunia.

Penutupan Ras Laffan menyebabkan pembatalan sejumlah pengiriman LNG dan menekan reputasi Qatar sebagai salah satu pemasok LNG paling andal di dunia.

Pada tahun lalu, kompleks Ras Laffan menyumbang hampir seperlima pasokan LNG global. Namun fasilitas tersebut sebagian besar tidak beroperasi selama lebih dari tiga bulan karena penutupan efektif Selat Hormuz menghambat ekspor gas dalam skala besar.

Laporan Bloomberg menyebut QatarEnergy telah mempersiapkan pemulihan operasi sejak April melalui pengujian peralatan dan pemeliharaan fasilitas.

Sejumlah unit produksi juga dilaporkan tetap beroperasi dalam kapasitas terbatas untuk memasok negara-negara tetangga sekaligus menjaga kesiapan fasilitas saat produksi kembali ditingkatkan.

Target pemulihan tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan perkiraan sejumlah analis dan pelaku pasar sebelumnya.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan Selat Hormuz berpotensi dibuka kembali pada Jumat (19/6), bertepatan dengan rencana penandatanganan kesepakatan sementara antara AS dan Iran di Swiss.

Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi. Seorang pejabat senior AS memperingatkan bahwa ranjau yang tersebar di kawasan itu masih harus dibersihkan sebelum jalur pelayaran dapat sepenuhnya dinyatakan aman.

Kembalinya pasokan LNG Qatar diperkirakan dapat membantu meredakan tekanan pasokan global yang selama beberapa bulan terakhir mendorong harga gas di Eropa dan Asia tetap tinggi dibandingkan periode sebelum perang.

Bloomberg juga melaporkan Qatar sempat mengekspor sejumlah kecil LNG ke pembeli di Asia dengan menyamarkan lokasi kapal tanker demi alasan keamanan. Namun volume pengiriman tersebut masih jauh di bawah tingkat normal.

IDXChannel - Kepala International Energy Agency (IEA) Fatih Birol, pada Senin (18/5/2026), mengatakan persediaan minyak komersial menipis dengan cepat dan hanya tersisa untuk beberapa minggu saja. Hal tersebut imbas dari perang Iran dan penutupan Selat Hormuz bagi pelayaran.

Birol, yang menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G7 di Paris, mengatakan kepada wartawan bahwa pelepasan cadangan minyak strategis telah menambah pasokan sekitar 2,5 juta barel per hari ke pasar. Namun, dia menekankan bahwa cadangan tersebut “terbatas”.

Dimulainya musim tanam di musim semi dan musim perjalanan musim panas di belahan bumi utara akan menguras persediaan lebih cepat karena permintaan akan diesel, pupuk, bahan bakar jet, dan bensin meningkat.

Saat ditanya soal komentarnya di pertemuan G7, Birol menggambarkan adanya “kesenjangan persepsi di pasar antara pasar fisik dan pasar keuangan” untuk minyak.

Birol menjelaskan bahwa sebelum Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari, pasar minyak mengalami surplus besar dan persediaan komersial sangat tinggi. Namun, situasinya berubah dengan cepat akibat perang.

Dia mengatakan persediaan komersial akan bertahan beberapa minggu, tetapi harus disadari bahwa jumlahnya terus menurun dengan cepat.

Minggu lalu, IEA menyatakan pasokan minyak global tahun ini akan lebih rendah dari total permintaan, karena konflik Iran mengganggu produksi minyak di Timur Tengah dan stok terkuras dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal, IEA sempat memperkirakan akan terjadi surplus tahun ini.

IEA juga melaporkan persediaan minyak global terpantau turun dengan laju rekor pada Maret dan April, berkurang sebanyak 246 juta barel.

IEA yang beranggotakan 32 negara itu mengoordinasikan pelepasan cadangan terbesar sepanjang sejarah pada Maret, dengan menyepakati penarikan 400 juta barel untuk menenangkan pasar.

Sekitar 164 juta barel telah dilepas hingga 8 Mei, menurut laporan tersebut.

Secara keseluruhan, pasokan minyak global diperkirakan turun sekitar 3,9 juta barel per hari sepanjang 2026 akibat perang, jauh lebih besar dibandingkan proyeksi sebelumnya yang memperkirakan penurunan hanya 1,5 juta barel per hari.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Emisi metana dari pertambangan batu bara Indonesia diperkirakan 13 kali lebih tinggi dari data resmi karena metode penghitungan yang dipakai.

Laporan perdana Ember mengenai metana dalam Global Coal Mine Methane Review memperlihatkan bahwa Indonesia melaporkan emisi metana yang sangat rendah, yakni di angka 200.000 ton pada 2024. Namun estimasi independen mengindikasikan volume emisi metana bisa jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan.

Global Energy Monitor (GEM) mengestimasi emisi metana dari pertambangan batu bara Indonesia 400% lebih tinggi dari yang dilaporkan, sementara International Energy Agency (IEA) memperkirakan estimasi yang lebih besar, yakni 1.300% lebih tinggi.

Laporan ini juga mencatat bahwa Indonesia masih menggunakan faktor emisidefaultglobal dan sama sekali tidak memperhitungkan emisi dari tambang batu bara bawah tanah. Kondisi ini membuat data Indonesia mendapat skor kepercayaan rendah (low confidence) dan masuk dalam kategori data paling tidak andal di antara produsen batu bara terbesar dunia.

Data satelit pun menunjukkan celah dalam pemantauan. Senior Analyst Climate and Energy Ember untuk Indonesia Dody Setiawan mengatakan pemanfaatan satelit untuk mendeteksi emisi metana di Indonesia terkendala tutupan awan yang persisten dan medan yang berbukit.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pengukuran langsung di tambang terbuka dan tambang bawah tanah berskala besar untuk meningkatkan pelaporan emisi," kata Dody dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Temuan ini muncul di tengah stagnannya emisi metana tambang batu bara global sejak peluncuranGlobal Methane Pledge, meski produksi batu bara terus meningkat. Hampir lima tahun setelah komitmen dengan target pemangkasan emisi metana global 30% pada 2030 itu diluncurkan, belum ada kemajuan berarti yang tercatat.

Secara global, Ember mengestimasi tambang batu bara melepaskan sekitar 35 juta ton metana pada 2023. Minimnya pengukuran membuat emisi sesungguhnya berpotensi jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan.

Tercatat hanya 23 dari 73 negara produsen batu bara yang melaporkan data emisi metana tambang pada 2023, sehingga menyisakan sekitar 31 juta ton emisi yang tidak dilaporkan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Metana merupakan gas rumah kaca yang dilepaskan selama dan setelah ekstraksi batu bara, dengan efek pemanasan jangka pendek yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Meski demikian, emisi metana dari tambang batu bara (coal mine methane/CMM) masih minim pemantauan dan hampir absen dari fokus kebijakan global.

Di sisi lain, laporan ini juga mencatat peluang nyata untuk pemangkasan emisi. Lebih dari separuh emisi CMM global berpotensi dipangkas dalam dekade ini menggunakan teknologi yang sudah tersedia, dengan sebagian di antaranya bahkan tidak memerlukan biaya bersih.

Ventilation air methaneyang menyumbang porsi besar emisi dari tambang bawah tanah dapat dikurangi menggunakan teknologi yang sudah terbukti sepertiregenerative thermal oxidizers. Metana yang ditangkap dari sistem drainase juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sekaligus membuka aliran pendapatan tambahan bagi operator.

Coal Mine Methane Data Analyst Ember Rebekah Horner mengatakan emisi metana tambang batu bara sebagian besar tidak dilaporkan sehingga menyembunyikan skala sebenarnya.

"Namun, solusi sudah ada dan siap diimplementasikan secara luas. Ini menciptakan peluang nyata untuk mempercepat kemajuan iklim menggunakan alat yang sudah tersedia," katanya.

Sementara itu, Coal Mine Methane Programme Director Ember Nishant Bhardwaj menambahkan target metana global tidak akan tercapai tanpa penanganan langsung terhadap emisi metana tambang batu bara.

"Ini adalah bagian masalah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, namun telah diabaikan terlalu lama. Mengatasinya sekarang akan memberikan manfaat iklim yang segera dengan kecepatan yang jarang dapat ditandingi oleh langkah lain," katanya.

Lebih dari 80 fasilitas energi di kawasan Teluk dilaporkan rusak akibat eskalasi konflik Iran dalam beberapa pekan terakhir. Kerusakan tersebut menimbulkan kerugian yang ditaksir hingga puluhan miliar dolar AS.

Firma konsultan energi, Rystad Energy memperkirakan total kerusakan infrastruktur energi akibat perang Iran mencapai US$34 miliar hingga US$58 miliar, atau setara Rp582,7 triliun hingga Rp994 triliun (kurs Rp17.140), mengutip CNBC.

Serangan terjadi sejak konflik pecah pada 28 Februari, melibatkan aksi saling serang antara Iran dengan Israel serta Amerika Serikat. Target utama mencakup fasilitas produksi minyak, kilang, hingga jaringan pipa gas di berbagai negara kawasan Teluk.

Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol menyebutkan lebih dari sepertiga dari total fasilitas yang diserang mengalami kerusakan parah.

"Ini menjadi salah satu isu paling krusial dan berbeda dari sebelumnya. Banyak fasilitas mengalami kerusakan berat," kata Birol dalam sebuah forum di Washington.

Ia memperkirakan proses perbaikan hingga pemulihan produksi minyak dan gas ke level sebelum perang bisa memakan waktu hingga dua tahun.

[Gambas:Youtube]

Secara terpisah, analis Rystad Energy menyebut besaran biaya perbaikan masih berpotensi berubah, bergantung pada tingkat kerusakan struktural di masing-masing fasilitas. Selain itu, kebutuhan peralatan dalam jumlah besar juga diperkirakan akan menekan rantai pasok energi global.

Iran disebut menjadi negara yang mengalami kerusakan terbesar, dengan estimasi biaya perbaikan mencapai US$19 miliar. Namun, negara-negara Teluk lainnya juga terdampak signifikan.

Qatar misalnya, menghadapi kerugian besar setelah fasilitas gas alam cair (LNG) utamanya diserang. Perusahaan energi milik negara, QatarEnergy memperkirakan kerusakan tersebut dapat menyebabkan kehilangan pendapatan hingga US$20 miliar dan membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk pemulihan penuh.

Selain Qatar, serangan juga menyasar infrastruktur energi di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, termasuk jaringan pipa, kilang, serta fasilitas produksi minyak dan gas.

Eskalasi serangan meningkat setelah Israel membombardir kompleks gas South Pars di Iran pada pertengahan Maret, yang kemudian dibalas Teheran dengan menyerang fasilitas LNG besar di Qatar.

Konflik ini dinilai memperburuk ketidakpastian pasokan energi global, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap harga minyak dan gas dunia.

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/04).

Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, ini menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan (Korsel), Sri Lanka, hingga lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Merespons krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan "assistance package plan". Inisiatif yang dirancang untuk menyepakati berbagi langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0, serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip "One Goal, Various Pathways" guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026, serta penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut antara lain mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.

IDXChannel - Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) mengatakan perang Timur Tengah telah mengguncang prospek pasokan dan permintaan global.

IEA kini memperkirakan penurunan permintaan sebesar 80 ribu barel per hari (bpd) tahun ini, dibandingkan proyeksi kenaikan 640 ribu bpd dalam laporan Maret.

Dalam laporan Maret dilansir Reuters, Selasa (14/42026), IEA menyebut perang di Timur Tengah menjadi gangguan pasokan minyak terbesar sepanjang sejarah. Namun, EIA saat itu masih memperkirakan adanya pertumbuhan tahunan baik pada pasokan maupun permintaan.

"Penurunan permintaan akan meluas seiring kelangkaan dan harga tinggi yang terus berlanjut," kata IEA, yang juga memberi catatan bahwa penurunan konsumsi minyak terdalam sejauh ini terjadi di Timur Tengah dan Asia-Pasifik, khususnya untuk nafta, LPG, dan bahan bakar jet.

Lembaga tersebut mengatakan penurunan permintaan sebesar 1,5 juta bpd pada kuartal II-2026 akan menjadi kontraksi terdalam sejak pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kelompok produsen minyak OPEC menurunkan proyeksi permintaan minyak dunia untuk kuartal II-2026, namun mempertahankan outlook setahun penuh.

Dari sisi pasokan, IEA memperkirakan produksi global turun rata-rata 1,5 juta bpd tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. Angka ini berbeda dari proyeksi sebelumnya yang memperkirakan kenaikan 1,1 juta bpd.

Serangan terhadap infrastruktur energi regional dan penutupan efektif Selat Hormuz menyebabkan hilangnya pasokan 10,1 juta bpd pada Maret, yang disebut sebagai gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah.

Arus minyak mentah, bahan bakar olahan, dan cairan gas alam hanya mencapai 3,8 juta bpd pada awal April, turun dari 20 juta bpd pada Februari sebelum AS dan Israel melancarkan serangan awal terhadap Iran.

“Pemulihan aliran melalui Selat Hormuz tetap menjadi faktor paling penting untuk meredakan tekanan pada pasokan energi, harga, dan ekonomi global,” kata IEA.

Skenario dasar IEA memperkirakan pengiriman rutin minyak dan gas dari Timur Tengah ke pasar internasional akan kembali normal pada pertengahan tahun, meski masih di bawah level sebelum konflik.

Namun, lembaga tersebut juga menyajikan skenario yang lebih parah dengan gangguan pasokan jangka panjang, yang bisa menguras hampir 2 miliar barel stok minyak dan memaksa permintaan turun rata-rata 5 juta bpd secara tahunan dari kuartal II hingga kuartal IV.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memperkirakan keputusan China menutup sebagian wilayah udaranya selama 40 hari akan berdampak pada berkurangnya arus pariwisata.

"Kita menjaga sedemikian rupa supaya masyarakat Indonesia masih berpergian karena kita juga mengantisipasi kalau terjadinya pengurangan arus wisata dari mana-mana," ucap Dudy dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4) lalu.

Menurut Dudy, penutupan sebagian ruang udara merupakan keputusan masing-masing negara yang harus dihormati. Pasalnya, setiap negara memiliki kondisi berbeda, sehingga Indonesia tidak bisa mencampuri kebijakan yang diambil negara lain.

Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat melarang negara lain untuk mengurangi frekuensi penerbangannya.

Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga agar kenaikan harga tiket pesawat domestik tidak terlalu tinggi di tengah kenaikan harga avtur dunia. Harapannya, masyarakat tetap dapat bepergian.

Dudy mencontohkan saat terjadi krisis maupun pandemi Covid-19, pasar domestik menjadi penopang utama sektor pariwisata nasional. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menjaga mobilitas masyarakat dalam negeri tetap berjalan.

Pemerintah China mendadak merilis pemberitahuan penutupan wilayah udara untuk sebagian wilayah selama 40 hari.

Wall Street Journal pada Minggu (5/4) melaporkan penutupan itu dilakukan sejak 27 Maret hingga 6 Mei mendatang di wilayah lepas pantai, termasuk lepas pantai utara dan selatan Shanghai.

Menurut Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (AS), wilayah yang ditutup membentang dari Laut Kuning yang menghadap Korea Selatan hingga Laut China Timur yang menghadap Jepang. Pemberitahuan ini dirilis tiba-tiba tanpa ada penjelasan apapun.

Dilansir dari Anadolu Agency, pemberitahuan semacam ini pernah dikeluarkan Beijing saat hendak melakukan latihan militer. Biasanya, penutupan wilayah udara untuk latihan militer berlangsung selama beberapa hari saja.

Kali ini, China tidak mengumumkan agenda militer apa pun sehingga menimbulkan misteri penerbangan baru, terutama setelah pesawat militer China berhenti beroperasi tanpa penjelasan di sekitar Taiwan.

Sebelumnya, nyaris setiap hari Taiwan melaporkan aktivitas militer China di sekitar mereka. Pada akhir tahun lalu, Beijing bahkan menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar pulau tersebut. Taipei telah mengecam aktivitas tersebut karena dianggap sebagai tekanan berkelanjutan terhadap pemerintahan Taiwan.

China selama ini menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu, Taipei ingin merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri.

Wilayah udara yang ditutup dalam pemberitahuan China kali ini terletak ratusan mil jauhnya dari Taiwan.

Kendati penerbangan sipil tampaknya tidak terpengaruh, koordinasi tetap diperlukan agar pesawat dapat melintasi wilayah tersebut. Wilayah udara yang diberikan peringatan ini juga tak memiliki batas ketinggian vertikal.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons keputusan China yang menutup sebagian wilayah udaranya selama 40 hari.

Ia menilai kebijakan tersebut merupakan keputusan masing-masing negara yang harus dihormati. Setiap negara memiliki kondisi berbeda, sehingga Indonesia tidak bisa mencampuri kebijakan yang diambil negara lain.

"Kondisi masing-masing negara itu kan berbeda. Kemarin (saat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara) disampaikan bahwa kondisi kita kan lebih baik dari negara-negara lain," kata Dudy dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan penutupan wilayah udara tersebut berpotensi berdampak pada sektor penerbangan dan pariwisata, termasuk kemungkinan berkurangnya arus wisatawan China ke Indonesia.

Indonesia disebut tidak dapat melarang negara lain untuk mengurangi penerbangan karena kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi masing-masing negara.

Selain itu, di tengah kenaikan harga avtur dunia, Dudy menyebut pemerintah berupaya menjaga agar kenaikan harga tiket pesawat domestik tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat tetap dapat bepergian.

Dudy mencontohkan saat terjadi krisis maupun pandemi Covid-19, pasar domestik menjadi penopang utama sektor pariwisata nasional. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menjaga mobilitas masyarakat dalam negeri tetap berjalan.

"Jadi kita menjaga sedemikian rupa supaya masyarakat Indonesia masih berpergian karena kita juga mengantipasi kalau terjadinya pengurangan arus wisata dari mana-mana," ucap Dudy.

Pemerintah China mendadak merilis pemberitahuan penutupan wilayah udara untuk sebagian wilayah selama 40 hari.

Wall Street Journal pada Minggu (5/4) melaporkan penutupan itu dilakukan sejak 27 Maret hingga 6 Mei mendatang di wilayah lepas pantai, termasuk lepas pantai utara dan selatan Shanghai.

Menurut Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (AS), wilayah yang ditutup membentang dari Laut Kuning yang menghadap Korea Selatan hingga Laut China Timur yang menghadap Jepang. Pemberitahuan ini dirilis tiba-tiba tanpa ada penjelasan apapun.

Dilansir dari Anadolu Agency, pemberitahuan semacam ini pernah dikeluarkan Beijing saat hendak melakukan latihan militer. Biasanya, penutupan wilayah udara untuk latihan militer berlangsung selama beberapa hari saja.

Kali ini, China tidak mengumumkan agenda militer apa pun sehingga menimbulkan misteri penerbangan baru, terutama setelah pesawat militer China berhenti beroperasi tanpa penjelasan di sekitar Taiwan.

Sebelumnya, nyaris setiap hari Taiwan melaporkan aktivitas militer China di sekitar mereka. Pada akhir tahun lalu, Beijing bahkan menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar pulau tersebut. Taipei telah mengecam aktivitas tersebut karena dianggap sebagai tekanan berkelanjutan terhadap pemerintahan Taiwan.

China selama ini menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara Taipei ingin merdeka dan telah memiliki pemerintahan sendiri.

Wilayah udara yang ditutup dalam pemberitahuan China kali ini terletak ratusan mil jauhnya dari Taiwan.

Meskipun penerbangan sipil tampaknya tidak terpengaruh, koordinasi tetap diperlukan agar pesawat dapat melintasi wilayah tersebut. Wilayah udara yang diberikan peringatan ini juga tak memiliki batas ketinggian vertikal.

Bisnis.com, JAKARTA — Arab Saudi mencatat langkah baru dalam pengembangan teknologi antariksa setelah berhasil meluncurkan satelit Shams sebagai bagian dari misi Artemis II. Peluncuran ini menandai keterlibatan pertama negara Arab dalam program eksplorasi bulan yang dipimpin oleh NASA.

Satelit tersebut dikembangkan di bawah koordinasi Saudi Space Agency (SSA) sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas penelitian luar angkasa Arab Saudi sekaligus memperluas kolaborasi internasional di bidang eksplorasi antariksa.

Dalam misi ini, satelit Shams diluncurkan menggunakan roket Space Launch System yang membawa wahana antariksa Orion spacecraft. Misi Artemis II sendiri merupakan tahap kedua dari program Artemis yang bertujuan mengirim manusia mengelilingi Bulan.

Dilansir dari situs SSA, Satelit Shams akan ditempatkan pada orbit elips tinggi dengan jarak sekitar 500 kilometer hingga 70.000 kilometer dari Bumi. Orbit ini memungkinkan pengamatan lebih luas terhadap fenomena matahari dan radiasi yang memengaruhi lingkungan antariksa di sekitar Bumi.

Melalui misi tersebut, para peneliti akan mempelajari berbagai aspek cuaca antariksa, termasuk radiasi kosmik, sinar-X dari Matahari, serta partikel energi tinggi yang dihasilkan aktivitas matahari.

Penelitian ini juga mencakup analisis interaksi antara radiasi matahari dengan medan magnet Bumi. Data yang dikumpulkan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang gangguan cuaca antariksa yang dapat memengaruhi sistem teknologi di Bumi.

Informasi dari satelit Shams nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan berbagai sektor penting seperti telekomunikasi, navigasi satelit, hingga penerbangan yang rentan terhadap dampak aktivitas matahari.

Selain itu, misi ini juga menjadi bagian dari strategi Arab Saudi untuk memperkuat pengembangan teknologi luar angkasa nasional. Satelit Shams dikembangkan dengan melibatkan insinyur dan peneliti lokal sebagai bagian dari transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Partisipasi dalam program Artemis juga membuka peluang kolaborasi ilmiah yang lebih luas antara Arab Saudi dan komunitas antariksa global dalam penelitian serta eksplorasi ruang angkasa.

Misi ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi memperluas kapasitas teknologi antariksa sekaligus mempererat kolaborasi penelitian dengan mitra internasional.

Komisaris Energi Uni Eropa Dan Jorgensen mendesak warga untuk bekerja dari rumah (WFH) jika memungkinkan dan mengurangi batas kecepatan sebesar 10 km per jam di jalan raya. Pasalnya, krisis energi di Benua Biru semakin dalam di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Bahkan jika... perdamaian hadir besok, kita tetap tidak akan kembali normal dalam waktu dekat," ujar Jorgensen setelah pertemuan luar biasa para menteri energi Uni Eropa, seperti dikutip Anadolu Agency pada Rabu (1/4).

"Semakin banyak yang dapat Anda lakukan untuk menghemat minyak - terutama solar dan bahan bakar jet - semakin baik keadaan kita," katanya.

Jorgensen juga mendorong mendorong penggunaan transportasi umum, bergantian penggunaan mobil pribadi, meningkatkan berbagi mobil, dan mengadopsi praktik mengemudi yang efisien.

Sejumlah negara menerapkan kebijakan WFH untuk menghemat konsumsi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia hingga menyentuh US$100 per barel.

Harga minyak menggila setelah perang Iran melawan AS-Israel pecah pada 28 Februari yang diikuti oleh pembatasan akses Selat Hormuz yang menjadi jalur angkut 20 juta barel minyak per hari.

Di Indonesia, penerapan WFH berlaku untuk ASN setiap Jumat mulai April ini. Pemerintah juga mengimbau kebijakan serupa diterapkan di sektor swasta.

Pekan ini , Pemerintah Malaysia mengumumkan penerapan kebijakan WFH mulai 15 April 2026. Kebijakan itu berlaku bagi pegawai di kementerian, lembaga pemerintah, serta perusahaan yang terkait dengan negara.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya tidak bergantung pada Selat Hormuz untuk pasokan minyak, di tengah gejolak pasar energi global akibat perang di Timur Tengah.

Dalam pidatonya, Trump menegaskan Amerika hampir tidak mengimpor minyak melalui jalur strategis tersebut dan tidak akan melakukannya di masa depan.

"Amerika Serikat hampir tidak mengimpor minyak melalui Selat Hormuz dan tidak akan melakukannya ke depan. Kami tidak membutuhkannya," ujar Trump dikutip CNN, Kamis (2/4).

Menurutnya, sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia, AS dinilai cukup aman dari gangguan pasokan imbas konflik di Timur Tengah tersebut.

Namun ternyata, bualan Trump itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, di mana harga BBM di AS telah melonjak hingga di atas US$4 per galon, level tertinggi sejak 2022.

Trump juga mendesak negara lain yang bergantung pada Selat Hormuz harus mengambil peran lebih besar dalam menjaga keamanan jalur tersebut. Ia bahkan menyarankan negara-negara yang mengalami kekurangan pasokan energi untuk membeli dari AS.

"Negara-negara yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus menjaga jalur itu. Kami akan membantu, tetapi mereka yang harus memimpin," katanya.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia, menurut International Energy Agency. Sebagian besar pasokan yang melintas di jalur tersebut dikirim ke negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk.

Pernyataan Trump juga dinilai mengabaikan dampak lebih luas dari perang yang dimulai dari agresi AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Invasi dua negara itu serta aksi pembalasan yang dilakukan Teheran telah mengguncang pasar global dan membebani negara-negara sekutu di Asia dan Eropa.

Meski Trump mengklaim harga energi akan segera turun setelah perang berakhir dan Selat Hormuz kembali dibuka, sejumlah ekonom dan analis meragukan hal tersebut.

Mereka memperingatkan kerusakan infrastruktur energi serta gangguan pasokan yang berkepanjangan berpotensi membuat harga minyak global tetap tinggi, bahkan jika perang segera mereda.