Harapan kami 2026 bisa melampaui lagi, paling tidak mendekati 10 persen, bahkan bisa 15 persen

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) membidik pertumbuhan industri logistik nasional di kisaran 10-15 persen pada 2026, meski di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan menilai target tersebut didorong oleh berbagai program stimulus pemerintah yang menopang sektor riil. Artinya, selama aktivitas ekonomi riil tetap tumbuh, industri logistik akan ikut terdongkrak.

“Pertumbuhan (logistik) 2025 cukup baik, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Harapan kami 2026 bisa melampaui lagi, paling tidak mendekati 10 persen, bahkan bisa 15 persen,” ujar Akbar dalam konferensi pers kick off ALFI Convex 2026 di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ALFI mengingatkan prospek 2026 tetap dibayangi tantangan global, terutama akibat konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Akbar menjelaskan disrupsi rantai pasok global telah mendorong kenaikan berbagai komponen biaya logistik, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan kapal, hingga premi asuransi.

Selain itu, perubahan rute pengiriman (reroute) akibat konflik juga turut menambah beban biaya.

Maka dari itu, asosiasi mendorong pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi regulasi guna menekan biaya logistik yang masih tinggi.

Akbar menyoroti sejumlah kebijakan, termasuk regulasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dari BPS yang dinilai bisa merugikan pelaku usaha logistik nasional.

Menurut dia, regulasi seharusnya memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, bukan justru menambah beban ekonomi.

“Kami berharap pemerintah bisa mengharmonisasi regulasi, baik yang akan dibuat maupun yang sudah ada. Tujuannya agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, regulasi KBLI 2025 yang diterbitkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dianggap memberatkan para pengusaha logistik.

Sebab, pada perubahan klasifikasi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), para pelaku usaha JPT kini seolah masuk ke dalam kategori Angkutan Multimoda.

Secara teknis, penggabungan ini banyak dikritik karena JPT dan Multimoda memiliki struktur perizinan dan tanggung jawab hukum yang berbeda di bawah regulasi Kementerian Perhubungan.

Selain itu, terdapat beban administratif untuk mengubah akta dan izin di sistem OSS di mana pengusaha khawatir celah regulasi ini akan melonggarkan batasan investasi asing.

Jika tidak segera direvisi, kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat mematikan ribuan perusahaan logistik lokal dan memberikan karpet merah bagi perusahaan logistik asing untuk mendominasi rantai pasok dalam negeri.

Dalam hal ini, Akbar mengaku ALFI sudah melakukan koordinasi lintas kementerian guna menyampaikan masukan terkait perbaikan kebijakan di sektor logistik.

“Tentu ini menjadi momentum seharusnya bagaimana pemerintah segera melakukan percepatan hilirisasi. Karena logistik tanpa industri, itu juga logistiknya akan lumpuh,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengingatkan usulan pembangunan empat pelabuhan logistik baru di Bali perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi konektivitas dan kesiapan ekosistem industri pendukung.

“Sebenarnya hakikinya itu bukan diukur banyaknya pelabuhan, tetapi bagaimana konektivitas antara pelabuhan existing dengan off-taker kargo atau ekosistem industri yang ada. Sehingga infrastruktur yang dibangun, dalam hal ini kepelabuhanan, ini tidak sia-sia,” kata Akbar dalam konferensi pers kick off ALFI Convex 2026 di Jakarta, Kamis.

Sebab berkaca dari pengalaman sebelumnya, kata dia, sejumlah pelabuhan yang dibangun menggunakan anggaran negara belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian.

Hal tersebut menjadi pelajaran penting agar setiap keputusan investasi di sektor kepelabuhanan benar-benar mempertimbangkan faktor pendukung secara menyeluruh.

“Jadi saran saya bukan soal kita mau ikutan di sana, tetapi harus dilihat lagi faktor-faktor pendukungnya terutama ekosistemnya. Apakah investasi pelabuhan itu tidak 'mubazir' nantinya,” terangnya.

Akbar juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki sekitar 2.700 pelabuhan. Namun, persoalan utama yang masih dihadapi tetap sama, yakni lemahnya konektivitas antarwilayah.

“Makanya dengan existing sekarang pelabuhan kurang lebih 2.700 yang ada, itu belum pelabuhan tikus. Sedangkan isunya yang kita hadapi adalah tidak adanya konektivitas yang proper antara pelabuhan, antara pulau, sehingga tidak salah kalau biaya logistik kita masih tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan pembangunan empat pelabuhan angkutan logistik guna mengurai kepadatan arus penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk.

Empat pelabuhan yang diusulkan masing-masing berlokasi di Celukan Bawang dan Sangsit di Kabupaten Buleleng, Amed di Kabupaten Karangasem, serta Gunaksa di Kabupaten Klungkung.

Koster menjelaskan, peningkatan arus transportasi dari Jawa ke Bali terjadi seiring meningkatnya jumlah penumpang dan wisatawan, terutama setelah jaringan tol di Pulau Jawa semakin mendekati wilayah Banyuwangi.

“Mengapa kami mengusulkan ini? Karena transportasi dari Jawa ke Bali makin meningkat, terutama penumpang umum maupun juga wisatawan yang dari Jawa, karena tol Jawa itu sudah mendekat ke Banyuwangi sehingga makin banyak wisatawan sekarang ini tidak lagi naik angkutan udara, tapi banyak menggunakan kendaraan pribadi,” kata Koster.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta produsen pestisida menahan rencana kenaikan harga meski terjadi kelangkaan bahan baku akibat konflik di Timur Tengah (Timteng).

Ia berencana memanggil asosiasi produsen untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar biaya produksi petani tidak semakin meningkat.

Sudaryono mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait rencana kenaikan harga pestisida tersebut. Namun ia menegaskan pihaknya akan segera meminta klarifikasi kepada asosiasi produsen untuk memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

"Belum, aku belum dapet laporannya. Mungkin nanti asosiasi pestisida saya panggil aja dulu ya. Kan pasti kita selalu ingin dengar masalahnya apa, terus kita telaah solusinya, kan kita mesti cari solusinya kan? Apapun kan pestisida itu kan komponen penting bagi pertanian," ujar Sudaryono di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Ia menilai kenaikan harga pestisida sebaiknya dihindari karena dapat langsung berdampak pada biaya produksi petani. Menurutnya, harga yang sudah terlanjur naik biasanya sulit untuk kembali turun.

"Kalau bisa sih jangan naik harga lah ya, itu kan nambah biaya produksi gitu. Karena kalau udah naik tuh susah turun," ujarnya.

Sudaryono menambahkan dirinya akan terlebih dahulu mendengar penjelasan dari asosiasi produsen sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Isu kenaikan harga pestisida mencuat setelah beredar notulen rapat Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI) tertanggal 9 Maret 2026.

Dalam dokumen tersebut disebutkan para anggota asosiasi sepakat mempertimbangkan kenaikan harga jual sebesar 20 persen - 30 persen untuk seluruh produk.

Rapat itu membahas dampak situasi geopolitik global terhadap industri pestisida. Dalam notulen disebutkan kondisi geopolitik saat ini menyebabkan kelangkaan bahan aktif dan bahan pendukung formulasi pestisida serta diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain rencana penyesuaian harga, rapat tersebut juga mencatat kesepakatan untuk memperpendek waktu pembayaran hingga menjadi pembayaran tunai bagi produk-produk pestisida, termasuk barang dengan perputaran penjualan lambat.

Gangguan pasokan bahan baku industri juga dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan global.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebelumnya memperingatkan konflik di kawasan tersebut berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik global lebih dari 30 persen jika berlangsung dalam waktu lama.

Kenaikan biaya tersebut dipicu oleh melonjaknya harga minyak dunia serta perubahan rute pelayaran akibat meningkatnya risiko keamanan di sejumlah jalur perdagangan penting, termasuk Selat Hormuz.

Selat tersebut merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Sekitar 20 persen konsumsi minyak global atau sekitar 20 juta barel per hari melewati jalur tersebut sehingga gangguan di kawasan ini berpotensi mempengaruhi biaya distribusi berbagai komoditas, termasuk bahan baku industri pertanian seperti pestisida.

kemungkinan lebih dari 30 persen total biaya dibandingkan periode sebelum konflik, tergantung durasi, rute pengalihan dan harga energi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mencermati bahwa penutupan Selat Hormuz sebagai koridor energi paling vital dunia, dapat memicu kenaikan biaya logistik global hingga 30 persen.

“Kalau konflik berkepanjangan, biaya logistik global bisa mengalami kenaikan signifikan secara kumulatif, kemungkinan lebih dari 30 persen total biaya dibandingkan periode sebelum konflik, tergantung durasi, rute pengalihan dan harga energi,” kata Sekretaris Jenderal ALFI Trismawan Sanjaya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Trismawan mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi potensi kenaikan biaya logistik global tersebut.

Pertama, harga minyak dunia sudah meningkat signifikan sekitar 8 hingga 13 persen setelah konflik baru-baru ini.

Lebih lanjut, eskalasi konflik telah membuat banyak jalur pelayaran utama termasuk Selat Hormuz sangat riskan atau ditutup, sehingga banyak kapal harus berputar melalui rute lain seperti Cape of Good Hope.

Langkah ini menambah waktu transit kurang lebih 15–20 hari dan otomatis membuat biaya operasional kapal ikut naik.

“Selain itu, biaya asuransi kargo dan war risk surcharge meningkat tajam, dengan beberapa analis memperkirakan freight,” ujar Trismawan.

Sebelumnya, media Iran pada Sabtu (28/2) melaporkan bahwa Selat Hormuz telah “secara efektif” ditutup menyusul serangan AS-Israel, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Adapun Selat Hormuz menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab.

Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global, atau sekitar 20 juta barel, melintasi koridor tersebut.

Data pelayaran menunjukkan volume transit pada 1 Maret turun 86 persen dibandingkan rata-rata tahun 2026.

United Kingdom Maritime Trade Operations melaporkan sejumlah insiden maritim yang digambarkan sebagai serangan pada Minggu.

Hanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang memiliki jaringan pipa yang dapat menghindari Selat Hormuz, namun kapasitasnya hanya mencakup sebagian kecil dari volume minyak mentah yang biasanya dikirim melalui jalur tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran serta retaliasi lanjutan berpotensi mengganggu jalur distribusi rantai pasok global dan mendorong kenaikan harga komoditas energi. Jika eskalasi meluas dan melibatkan negara-negara besar lainnya, kondisi tersebut dapat mendestabilisasi ekonomi global.

Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan operasi militer besar (major combat operations) yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran mengancam stabilitas politik dan ekonomi dunia. Dari sisi logistik dan rantai pasok global, gangguan dipastikan terjadi jika perdamaian tidak segera terwujud di Timur Tengah.

“Eskalasi konflik ini langsung memicu kekhawatiran akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara. Terlebih, retaliasi Iran saat ini melakukan blokade di Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi utama minyak dan gas dari Timur Tengah ke berbagai negara,” ujar Yukki dalam keterangan tertulis, Ahad (1/3/2026).

Sebagai informasi, dampak langsung serangan militer di Timur Tengah terlihat pada kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing menyentuh 67 dolar AS dan 72,8 dolar AS pada Sabtu (28/2).

Setidaknya terdapat enam negara utama eksportir minyak yang akan terdampak langsung jalur distribusinya apabila Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai bagian dari operasi militer, yakni Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, serta Iran sendiri. Sebaliknya, negara-negara pengimpor seperti India, China, Jepang, dan kawasan Asia Tenggara juga berpotensi terdampak akibat disrupsi pasokan dari negara-negara tersebut.

Yukki menilai eskalasi konflik Timur Tengah akan mendorong inflasi harga energi lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, menahan penurunan suku bunga global, melemahkan kepercayaan pasar, bahkan menggerus ketahanan fiskal berbagai negara.

“Sepanjang 2025 lalu, ekonomi global sudah penuh tekanan, khususnya akibat guncangan tarif dagang AS. Jika konflik ini berkepanjangan, pelemahan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berpotensi terjadi akibat kenaikan harga energi dan ongkos logistik,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjadi fokus utama pemerintah dan dunia usaha sepanjang periode Ramadhan dan Idul Fitri. Momentum musiman ini kerap memicu tekanan inflasi pangan akibat tingginya permintaan pada komoditas volatile food yang menjadi konsumsi utama masyarakat.

Pelaku usaha logistik rantai pasok menilai stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok perlu ditopang reformasi rantai pasok yang terintegrasi.

Ketua Dewan Pembina DPP (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) sekaligus Senior Vice President FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai stabilitas harga bahan pangan pada periode musiman Ramadhan dan Idul Fitri merupakan isu tahunan yang memerlukan pendekatan struktural dan strategis, khususnya dari sisi logistik rantai pasok.

“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting yang sudah dilakukan sebagai bagian intervensi jangka pendek dalam meredam volatilitas harga bahan pokok. Namun secara struktural dan jangka panjang, stabilitas harga juga merupakan hasil dari sistem rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan transparan,” ujarnya melalui keterangan, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Yukki melihat dari perspektif makroekonomi, harga yang stabil menciptakan kepastian usaha, visibilitas permintaan, kepercayaan investor, serta perlindungan daya beli masyarakat. Sementara dari perspektif logistik rantai pasok, volatilitas harga sering dipicu disrupsi arus perdagangan, ketidakseimbangan supply-demand antarwilayah, bottleneck transportasi dan pelabuhan, serta keterbatasan visibilitas data rantai pasok.

“Pengendalian inflasi pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan trade flows, freight cost, port performance, dan governance. Ke depan, penguatan tata kelola rantai pasok harus menjadi agenda bersama pemerintah melalui penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai stakeholder relevan di sektor logistik,” tambah Yukki.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif perawatan kontainer dilaporkan melonjak hingga 300% secara nasional. Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menegaskan kenaikan biaya tersebut bersifat business to business (B2B) antara pengguna dan pemberi jasa.

Terlebih, tak ada aturan maupun ketentuan yang secara khusus mengatur terkait tarif perawatan kontainer.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto pun menyampaikan bahwa tarif tersebut—baik itu berupa biaya pembersihan, perbaikan, ataupun pengawasan—tidak diatur oleh pemerintah dan kesepakatan antara pengguna dan pemberi jasa kontainer.

“Sepanjang yang kami ketahui, bila ada kenaikkan biaya mengenai perawatan kontainer, sepenuhnya business to business antara pengguna dan pemberi jasa. Mengapa terjadi kenaikan, tentu ada alasannya seperti inflasi atau kenaikan upah, dan lainnya,” katanya, dikutip Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar Yodi Nalendra mengkritik kenaikan biaya cleaning dan maintenance/inspeksi kontainer.

Kebijakan yang diinisiasi oleh sebagian besar perusahaan pelayaran domestik tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan berisiko memicu efek domino terhadap kenaikan harga barang di tingkat konsumen akhir.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang beredar, kenaikan tarif tersebut mencapai angka yang signifikan, yakni hingga 300%.

Sebagai ilustrasi, tarif kontainer pendek (20 kaki) yang semula Rp50.000 direncanakan naik menjadi Rp200.000 sementara untuk kontainer panjang (40 kaki) melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp360.000.

"Jika kebijakan ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengadukan ke Aparat Penegak Hukum, KPPU, serta lembaga perlindungan konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum," tutur Yodi.

Yodi menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 59/2021. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap perubahan tarif jasa kepelabuhanan wajib dilakukan secara transparan, wajar, dan memperhatikan kepentingan pengguna jasa.

Seperti yang dibeberkan ALFI, sejumlah perusahaan pelayaran seperti Meratus Line, Tanto, SPIL, PPN Panurjwan Makassar, hingga CTP line kompak menaikkan biaya cleaning dan maintenance/inspection kontainer yang dijadwalkan berlaku mulai 10 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tak sampai wilayah Jawa Timur.

Direktur Eksekutif ALFI Basilio Dias Araujo menyampaikan, asosiasi pada dasarnya mendukung pembatasan angkutan barang tersebut. Namun, pihaknya melihat agar pemerintah mempertimbangkan ruas-ruas jalan tol yang dibatasi.

Secara historis, ALFI melihat kepadatan mudik saat Nataru kerap terjadi di jalur Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta, tetapi tak sampai wilayah Jawa Timur.

“Kami mendukung [SKB] dengan catatan agar pembatasan ini sebaiknya cukup di Jawa tengah sampai di Lampung saja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Basilio tak menampik bahwa pembatasan memang perlu dilakukan karena mempertimbangkan keamanan dan keselamatan lalu lintas selama Nataru. Terlebih, pemerintah juga telah mengatur jenis-jenis angkutan yang boleh dan tidak boleh beroperasi selama libur Nataru.

“Sepanjang angkutan barang kebutuhan pokok tidak dibatasi, maka kami sangat mendukung penerapan SKB ini,” tambahnya.

Sementara untuk layanan logistik internasional, Basilio mendorong agar pemerintah juga mengatur pengiriman barang dialihkan melalui Tanjung Perak selama libur Nataru.

Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, barang yang akan diekspor maupun dikirim ke pulau lain, dapat menggunakan rel kereta api dari Merak ke Tanjung Perak.

Melihat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB), ruas jalan tol yang dibatasi mencakup wilayah Lampung dan Sumatra Selatan, Banteng, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Khusus wilayah Jawa Timur, ruas jalan tol yang dibatasi meliputi Surabaya—Gempol, Gempol—Pandaan—Malang, Surabaya—Gresik, Gempol—Pasuruan—Probolinggo, dan Probolinggo—Banyuwangi segmen SS Gending—Paiton (Fungsional).

Terpisah, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengaku akan berbicara dengan Kementerian Perhubungan terkait larangan operasional selama periode tersebut.

Dalam SKB tertanggal 28 November 2025 tersebut, muatan hantaran pos tidak termasuk dalam angkutan barang yang dikecualikan operasionalnya. Dengan demikian, angkutan barang yang mengangkut hantaran pos dilarang melintas selama waktu yang sudah ditentukan.

“Segera akan dikoordinasikan dengan kementerian karena tahun-tahun lalu di kecualikan untuk kiriman pos,” ujar Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan memprediksi bahwa pada Nataru kali ini akan terjadi peningkatan pergerakan masyarakat. Utamanya pada periode libur sekolah, yakni 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

“Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kedaulatan ekonomi dan tata niaga perdagangan internasional melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu sebagai hal yang penting.

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait wacana pembekuan instansi tersebut jika tidak segera memperbaiki kinerja yang dinilai belum maksimal.

"Ini soal kedaulatan ekonomi, bagaimana kita mengatur kemandirian kita sebagai bangsa terkait dengan tata niaga perdagangan internasional. Apalagi, saat ini sudah era digitalisasi hampir di semua sektor, termasuk di sektor logistik. Intinya kita perlu perkuat pengawasan supaya DJBC bisa memperbaiki kinerjanya," ujar Ketua Umum DPW ALFI Jakarta Adil Karim dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengultimatum Bea Cukai untuk segera memperbaiki kinerja pelayanan karena jika tidak, sistem kepabeanan akan dikembalikan pada skema yang berlaku pada zaman Orde Baru (Orba).

Pada zaman itu, Societe Generale de Surveillance (SGS) merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss yang berpengalaman mengawasi standar mutu perdagangan internasional.

Dengan pelimpahan tugas ini, kata dia, sejumlah pegawai Bea Cukai di zaman itu harus dirumahkan karena fungsi mereka diambilalih oleh PT Surveyor Indonesia bersama SGS.

Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa SGS merupakan langkah cadangan. Jika perbaikan internal tidak berjalan signifikan, pemerintah bukan tidak mungkin mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan seperti era Orde Baru.

Wacana itu, menurut Menkeu, justru membuat jajaran Bea Cukai lebih bersemangat karena menyadari risiko kehilangan kewenangan mereka yang utama.

Lebih jauh, Adil mengatakan pihaknya sepakat agar Bea Cukai membenahi kinerja, terutama yang berkaitan dengan peraturan serta pelibatan dunia usaha dan asosiasi terkait.

Adil pun berpandangan bahwa pernyataan Menkeu Purbaya yang cukup keras dalam rangka membenahi Bea Cukai sebagai peringatan keras terhadap instansi tersebut untuk segera berbenah dan melakukan inovasi.

"Apa yang disampaikan Menkeu itu kami rasa sifatnya masih opsional, makanya semua pihak, khususnya DJBC harus berbenah diri," ujar Adil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dukungan dari anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya peran Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dalam mewujudkan kendaraan zero over dimension over loading (ODOL) 2027, demi terciptanya ekosistem transportasi yang aman dan berkeselamatan.

"Dukungan dari anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan," kata Menhub, saat menutup Forum Indonesia Logistic Outlook 2026 dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Conference & Exhibition 2025, di Tangerang, Banten, sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Menhub menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan zero ODOL pada tahun 2027.

“Pemerintah bersama ALFI telah membahas isu ODOL dan mencari jalan keluarnya selama bertahun-tahun," ujar Dudy.

Menurut Menhub, peran ALFI sangat penting untuk mewujudkan transportasi logistik yang berkeselamatan, karena asosiasi itu menaungi lebih dari 4.000 perusahaan anggota yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Yang mana semuanya terkait langsung dalam pergerakan barang domestik maupun internasional.

"ALFI dengan ribuan anggota yang aktif sangat terkait dengan isu besar ini," ujarnya pula.

Menhub juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan tahun 2026 sebagai percepatan transformasi logistik nasional.

"Misi besar kita akan berada di jalan yang benar. Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi sebagai kekuatan logistik regional yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi," katanya lagi.

Dia berharap kerja sama pemerintah, pelaku industri, dan seluruh asosiasi logistik dapat terus terjalin erat, saling menguatkan dalam mewujudkan ekosistem logistik yang aman dan berkeselamatan, sehingga membawa manfaat besar bagi Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan segera menyusun tim kecil percepatan penanganan kendaraan ODOL guna menciptakan sistem transportasi serta distribusi logistik nasional yang aman dan berkeselamatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pembentukan tim kecil itu juga merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama pimpinan kementerian, Pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, dan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025.

Tujuan dari dibentuknya tim kecil itu untuk merumuskan langkah percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada aspek penegakan hukum dan perlindungan pengemudi, katanya, menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) tidak akan ditunda dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2027 mendatang.

"Kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL, di Jakarta, Senin (6/10).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) setempat agar mendorong kemandirian ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Bumi Cenderawasih.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Papua Cyfrianus Y. Mambay di Jayapura, Selasa, mengatakan penguatan sistem logistik merupakan kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong terwujudnya Papua yang produktif serta berdaya saing tinggi.

"Oleh sebab itu kami Pemprov Papua meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Papua dapat menciptakan program-program terkait kemandirian ekonomi lokal," katanya.

Menurut Cyfrianus, untuk itu ALFI Papua harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mendorong kemandirian daerah dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda Papua.

"Pada Kamis (6/11) Pemprov Papua menghadiri Musyawarah Wilayah Ke-III DPW ALFI Papua di mana kami meminta agar fokus pada kemandirian ekonomi lokal karena dampaknya akan luar biasa," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggara forum tersebut dan menilai sektor logistik memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Papua.

“Tanpa sistem logistik yang efisien, distribusi barang dan hasil produksi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi pun berjalan lambat,” katanya.

Dia menambahkan apalagi hal ini sejalan dengan visi transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, yang menempatkan sektor logistik sebagai bagian dari pilar Papua Produktif.

"Kami pemerintah daerah terus berupaya memperkuat konektivitas antar wilayah melalui perbaikan infrastruktur pelabuhan, jalan, dan bandara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025