JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan anggaran pertahanan tahun 2027 mendapatkan pemangkasan yang sangat besar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas. Pemangkasan anggaran ini jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah.

Dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2027, Menhan menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengajukan sebanyak Rp667 triliun.

"Dalam tahun 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak 667 triliun," kata Menhan usai rapat bersama Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Pengajuan konsep rencana anggaran ini, kata dia, dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kemhan dan TNI sebagai instrumen dari pertahanan Negara.

"Akan tetapi, kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp139 triliun," ujarnya.

Menhan menekankan kembali bahwa kebutuhan anggaran terkait Pertahanan Negara itu bersifat dinamis. Hal ini sekaligus menjelaskan kembali usulan pagu indikatif sebesar Rp667 triliun.

"Kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.

Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

Secara total sebelumnya sekitar Rp2,1 triliun, kemudian ada penambahan kurang lebih Rp600 miliar,

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menambah alokasi anggaran pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp600 miliar sehingga total nilai proyek strategis nasional (PSN) tersebut meningkat menjadi sekitar Rp2,7 triliun dari sebelumnya Rp2,1 triliun.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bagong, Senna Ananggadipa Adhitama mengatakan, penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proyek yang telah berjalan sejak 2021.

“Secara total sebelumnya sekitar Rp2,1 triliun, kemudian ada penambahan kurang lebih Rp600 miliar,” ujarnya.

Ia memastikan pembangunan bendungan tetap berlanjut dengan progres fisik saat ini telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah juga membuka peluang percepatan penyelesaian dari target awal 2029 apabila dukungan anggaran dan teknis memungkinkan.

Menurut dia, fokus pengerjaan saat ini berada pada struktur utama bendungan (main dam) dan pelimpah (spillway). Hingga kini, serapan anggaran dari pagu awal telah mencapai sekitar 80 persen.

Senna menjelaskan, kendala utama proyek terjadi pada tahap awal, terutama terkait pembebasan lahan yang sempat menghambat pekerjaan sejak kontrak ditandatangani pada 2018 dan baru efektif berjalan pada 2021–2022.

“Untuk lahan saat ini tinggal sekitar 2 persen, terutama pada tanah kas desa dan lahan wakaf yang masih dalam proses,” katanya.

Selain faktor lahan, keterbatasan anggaran pada periode sebelumnya juga sempat mempengaruhi laju pembangunan. Namun, ia menegaskan secara teknis tidak terdapat kendala signifikan, termasuk pada kondisi longsoran yang terjadi di area tertentu.

“Longsoran itu karena karakter tanah, tetapi bukan kendala utama karena tidak berdampak pada struktur utama bendungan,” ujarnya.

Bendungan Bagong dirancang memiliki kapasitas tampung sekitar 17 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 200 hektare. Infrastruktur ini diharapkan mendukung ketahanan air dan pertanian di wilayah Trenggalek dan sekitarnya.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan Bendungan Bagong dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

CIKACAP - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan . Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Apalagi pendidikan merupakan kunci utama bagi kebangkitan bangsa Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo seusai meninjau hasil revitalisasi sekolah dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

"Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya," tegas Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan terbaik agar siap bersaing di dunia kerja setelah lulus sekolah.

"Ya, kita akan memperbaiki terus. Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya."

Prabowo pun berharap renovasi sekolah di Indonesia bisa rampung tahun 2028. Dia juga mengatakan sebanyak 17.000 sekolah sudah direnovasi pada 2025 lalu. Di tahun ini, Prabowo menargetkan ada sekitar 70.000 renovasi sekolah.

"Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun, Berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 (di tahun) 2027, 100.000 (di tahun) 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki."

Selain renovasi, Prabowo juga ingin memperbaiki kualitas sekolah di Tanah Air. "Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya, ya," ujarnya.

Prabowo ingin semua ruang kelas di sekolah punya layar digital atau smartboard. Dengan demikian, smartboard ini dapat membuat pembelajaran semakin interaktif dan membantu siswa jika ingin mengulang suatu pelajaran.

"Ya smart classroom. Sekarang baru satu per sekolah ya? Ada yang dua. Ini hebat, sudah dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin empat, tiga, empat lagi. Tahun ini kita perjuangkan tiga tambahan ke seluruh Indonesia," tuturnya.

Prabowo juga akan menyiapkan studio pusat di Jakarta agar guru-guru terbaik di bidangnya. Ia ingin anak-anak Indonesia mendapat pembelajaran terbaik.

"Bahasa Inggris, ya kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu. Bahasa Mandarin begitu. Kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa Bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing mulai dari SD, ya," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. “Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menuturkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” ujarnya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Qodari mengatakan, target awal revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Namun, seiring komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, jumlah sekolah yang akan direnovasi direncanakan meningkat secara signifikan.

"Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000," ungkap Qodari.

Untuk mendukung peningkatan target tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. “Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah untuk tidak memangkas dana pendidikan dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi.

"Kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Terlebih lagi, amanat UUD 1945 telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Lalu menilai tak ideal bila anggaran pendidikan terpangkas. Baginya, pendidikan bukan sekadar pos belanja, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.

"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."

Legislator dari Fraksi PKB ini pun meyakini, ada dampak besar baik jangka pendek dan panjang bila anggaran pendidikan dipangkas. Dampak waktu dekat, kata dia, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Dalam jangka panjang pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Lalu juga meminta pemerintah untuk menemukan alternatif efisiensi lain, seperti memperbaiki efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. "Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok persentase pemangkasan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah efisiensi ini diambil sebagai strategi utama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyusul tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Hingga saat ini, pihak kementerian masih melakukan pembahasan intensif untuk menentukan angka pasti penghematan tersebut tanpa mengganggu stabilitas operasional pemerintahan. "Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya kepada awak media di Masjid Salahuddin DJP, Jakarta, dikutip Selasa (24/3/2026).

Opsi pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026). Purbaya menegaskan bahwa jika harga BBM terus merangkak naik, efisiensi belanja negara menjadi instrumen prioritas yang harus segera diterapkan.

"Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti," ucap Purbaya.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pengembangan kakao dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

"Pada Kamis (12/3/2026) kemarin sudah audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan salah satu poin usulan kerja sama yaitu pengembangan kakao," kata dia.

Dia menyebut estimasi anggaran pengembangan kakao melalui program peremajaan tanaman, perluasan lahan baru, dan peningkatan produksi mencapai Rp357,52 miliar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang," kata Dominggus.

Pada tahap awal, kata Dominggus, pengembangan perkebunan kakao difokuskan di dua wilayah yaitu Kabupaten Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Kabupaten Manokwari Selatan 4.530 hektare kebun.

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang juga masuk dalam daftar usulan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertanian yaitu pengembangan komoditas pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas 30.778 hektare.

"Untuk kakao, pada tahap awal, pemerintah provinsi target penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare. Komoditas pala juga kami usulkan masuk program kerja sama," ujarnya.

Dia mengatakan sektor perkebunan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah perkampungan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan tetap aman dan tak berkurang karena program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“[Anggaran pendidikan] Tetap aman,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri yang tidak mengganggu belanja rutin program pendidikan.

Pagu pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap teralokasi sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.

“Anggaran (MBG) cuma beli makanan saja gitu, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, disertai penguatan akses melalui Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.

Ia juga menyampaikan pemerintah menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 serta tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025 sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria juga menjelaskan anggaran pendidikan di tahun 2026 mencapai Rp769,8 triliun, yang di dalamnya terdapat komponen alokasi anggaran sebesar Rp223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola Program MBG.

Ia menegaskan, MBG justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan karena gizi merupakan fondasi bagi proses belajar siswa. Selain itu, berbagai program pendidikan lain tidak mengalami pengurangan anggaran, bahkan beberapa di antaranya meningkat, seperti tunjangan guru dan bantuan pendidikan.

Hariqo juga meluruskan informasi yang beredar tentang sekolah terbengkalai karena MBG. Hal itu tidak benar karena sepanjang tahun 2025, 16 ribu sekolah sudah diperbaiki, bahkan di tahun 2026, ditargetkan sebanyak 71 ribu sekolah akan kembali dilengkapi fasilitasnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026 sebesar Rp769 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2024 sebesar Rp724 triliun. Dari total tersebut, termasuk alokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223,5 triliun.

Direktur Garuda Institute Irvan Mahmud, menegaskan penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.

“Anggaran pendidikan 2026 justru meningkat. Narasi yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan sangat tidak sesuai fakta,” ujarnya, Selasa (2/3/2026).

Irvan menjelaskan tunjungan guru ASN daerah 2024 hanya Rp70 triliun, sekarang menjadi Rp74,7 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dan revitalisasi sekolah naik dari Rp21,24 triliun pada 2024 menjadi Rp23,06 triliun pada 2026. “Kalau ada yang mengatakan guru-guru tidak diperhatikan, itu hoaks sebab anggaran justru bertambah,” tegasnya.

Irvan melanjutkan kewenangan guru honorer ada di pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat mengambil peran aktif melalui pemberian tambahan insentif. “Sejak 2005 sampai 2025 insentif guru honorer stagnan, baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400.000,” jelasnya.

Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta pada 2025 naik menjadi Rp2 juta di 2026. Pemerintah juga mereformasi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya pencairan di transfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan dan ini lebih tepat waktu dan akuntabel.

Lihat video: Polemik Penerima LPDP Anaknya Punya Paspor Asing, Kemenkumham Buka Suara



“Dari angka-angka tersebut, sangat jelas anggaran MBG tidak mengganggu pendidikan. Pemerintah tidak menyetop program pendidikan di era sebelumnya, justru memperkuatnya,” ujar Irvan.

Irvan menambahkan program digitalisasi pembelajaran dan pelatihan guru terus berjalan. “Kemdikdasmen telah menegaskan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa (SD, SMP, SMA hingga SLB) tidak dikurangi.



Bahkan pemerintah memperluas cakupan PIP bagi murid taman kanak-kanak dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun untuk 888.000 murid di seluruh Indonesia. Irvan menilai kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo semakin diperkuat dengan pendekatan yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sekolah, serta tenaga pendidik.

Program MBG menurutnya merupakan bagian dari intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta peningkatan kuota beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Karena komponen rutin pendidikan relatif kaku, yang terdampak justru belanja peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan tinggi, pelatihan, dan inovasi..,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyatakan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu berjalan bersamaan dengan penguatan kualitas pendidikan agar memberikan manfaat yang optimal.

Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin mengatakan, secara administratif anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tetap terjaga sebesar 20 persen dari belanja negara, sehingga tidak ada pemotongan secara nominal.

Namun, kata dia, kehadiran program MBG mendorong terjadinya penyesuaian pos belanja pendidikan. Dengan mempertimbangkan belanja wajib (mandatory spending) tak bisa direalokasi, maka belanja peningkatan mutu dikhawatirkan menjadi yang terdampak.

“Karena komponen rutin pendidikan relatif kaku, yang terdampak justru belanja peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan tinggi, pelatihan, dan inovasi. Dengan kata lain, secara administratif anggaran pendidikan tetap, tetapi secara efektif, kontribusinya terhadap pembentukan SDM berkurang,” jelas dia.

Sementara itu, dalam jangka pendek, MBG dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memperbaiki asupan gizi anak. Efek ini bisa bersifat ganda terhadap ekonomi lokal, khususnya sektor pangan dan distribusi.

Maka dari itu, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk memastikan MBG berkontribusi pada perbaikan kesehatan anak sekaligus penguatan kualitas pendidikan secara paralel.

Dengan begitu, risiko stagnasi produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya ruang pertumbuhan ekonomi nasional dapat dihindari.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, disertai penguatan akses melalui Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.

Ia juga menyampaikan pemerintah menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 serta tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025 sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perdebatan mengenai sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah muncul tudingan bahwa program tersebut mengambil atau menggerus anggaran pendidikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai polemik tersebut seharusnya dibedah secara menyeluruh.

Baik dari sisi desain kebijakan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun proses legislasi yang telah berlangsung di DPR. Menurut Trubus, menempatkan Program MBG dalam fungsi pendidikan merupakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual.

Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah, yang merupakan subjek utama dalam sistem pendidikan nasional.“Kalau sasaran program adalah peserta didik, maka secara logika kebijakan publik memang relevan apabila dikelompokkan dalam fungsi pendidikan. Anak yang sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya memiliki kesiapan belajar yang lebih baik. Itu bagian dari investasi pendidikan jangka panjang,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Trubus menilai pandangan yang memisahkan secara tegas antara program makan bergizi dan sektor pendidikan sebagai cara berpikir yang terlalu sempit. Dalam pendekatan pembangunan sumber daya manusia, intervensi gizi terhadap peserta didik dinilai sebagai bagian dari ekosistem pendidikan itu sendiri.

Trubus juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bukanlah produk sepihak pemerintah. Dokumen anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif.

Rancangan ABPN Tahun Anggaran 2026 dibahas di komisi-komisi terkait serta di Badan Anggaran DPR, sebelum akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Pengesahan tersebut dilakukan secara aklamasi dan dipimpin oleh pimpinan DPR yang berasal dari PDIP.

Anggaran tersebut kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, serta dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. “Sepanjang proses pembahasan hingga pengesahan, tidak ada catatan resmi berupa penolakan atau pendapat berbeda yang tercatat secara formal terhadap penempatan Program Makan Bergizi Gratis dalam fungsi pendidikan. Tidak ada mekanisme pemungutan suara yang menunjukkan keberatan,” kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini.

Ia mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang kini menggugat sumber pendanaan program tersebut. Menurutnya, apabila memang terdapat keberatan mendasar, forum pembahasan APBN adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan sikap tersebut.

“Kalau keberatan itu ada, seharusnya disampaikan pada saat pembahasan sebelum pengesahan. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah undang-undang. Artinya, ia merupakan produk politik kolektif yang mengikat semua pihak,” ujarnya.

Trubus menilai tudingan bahwa Program MBG mengurangi anggaran pendidikan perlu diuji melalui data konkret. Ia merujuk pada penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang menegaskan bahwa anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mengalami pemotongan akibat program tersebut.

Sejumlah program prioritas pendidikan tetap berjalan pada Tahun Anggaran 2026. Anggaran revitalisasi satuan pendidikan tetap dialokasikan dalam jumlah signifikan untuk ribuan sekolah di berbagai daerah. Program Indonesia Pintar tidak mengalami pengurangan, bahkan diperluas dengan tambahan bantuan untuk murid taman kanak-kanak.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami peningkatan alokasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tunjangan bagi guru honorer disebut mengalami kenaikan signifikan. “Kalau memang terjadi penggerusan anggaran pendidikan, logikanya kita akan melihat pemotongan pada program-program utama tersebut. Namun yang terjadi justru sejumlah program tetap berjalan bahkan mengalami peningkatan,” kata Akademisi Universitas Trisakti ini.

Ia menjelaskan bahwa dalam klasifikasi APBN, fungsi pendidikan tidak identik semata-mata dengan belanja kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Fungsi pendidikan mencakup berbagai komponen lintas kementerian yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Trubus menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Evaluasi terhadap efektivitas Program MBG, termasuk aspek tata kelola dan pengawasan, adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan.

Namun ia mengingatkan agar perdebatan tidak terjebak pada penggunaan istilah yang provokatif dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik. “Menyebut kebijakan yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai tindakan perampokan anggaran tentu memiliki implikasi serius. Itu seolah mempertanyakan legitimasi proses legislasi yang melibatkan DPR sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan, konsistensi sikap politik menjadi penting dalam konteks tersebut. Ketika sebuah kebijakan telah disetujui melalui mekanisme resmi, tanggung jawab politik atas kebijakan itu juga melekat pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Trubus mengajak publik melihat tujuan dasar program tersebut. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki niat kebijakan yang positif, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ia mengisahkan pengalamannya saat bersekolah di kampung dalam kondisi keterbatasan pangan. Pada masa itu, tidak sedikit anak yang mengikuti pelajaran dalam keadaan lapar karena sulitnya akses terhadap bahan makanan. “Kalau sekarang negara hadir memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, tentu itu patut diapresiasi. Terutama bagi wilayah tertinggal, program seperti ini bisa sangat berarti,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi atau penyimpangan anggaran di berbagai lini birokrasi.

“Programnya memiliki tujuan yang baik. Tantangannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan bersih dan tepat sasaran,” tandas Trubus.