Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menerima 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Merespons hal itu, Gibran mengakui bahwa program pemerintah masih banyak kekurangan. Namun dia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Wapres Gibran Rakabuming saat menerima perwakilan mahasiswa.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Orang nomor 2 RI ini turut mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," pungkasnya.

Di samping itu, salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran bersikap terbuka terhadap para mahasiswa.

Abdi menyatakan bahwa Gibran telah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC) telah mengajukan permintaan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut terdapat sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration telah mengajukan permintaan audiensi dengan BEI selaku regulator.

Sejak pembukaan data mengenai HSC, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa.

”Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik. Ada beberapa tanggal dan dari beberapa perusahaan, semuanya kami layani dengan baik,” kata Jeffrey kepada wartawan di BEI, Senin (18/5/2026).

Jeffrey menerangkan, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

Mengenai pemenuhan ketentuan anyar free float secara umum, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). BEI tentunya telah melihat upaya positif yang dijalankan emiten untuk meningkatkan free float.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) datang Istana Negara pada hari ini, Rabu (4/2/2026) untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menjelaskan bahwa maksud kedatangan PKB ke Istana Negara adalah untuk audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia.

"[Unsur yang hadir] Pengurus PKB se-Indonesia," kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

Wakil Ketua Umum DPP Faisol Riza menjelaskan bahwa unsur yang hadir ke Istana Negara adalah seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB.

Dia menjelaskan bahwa PKB diterima Presiden Prabowo untuk menyampaikan beberapa masukan.

"Pandangan mengenai apa yang terjadi di masyarakat dan kami juga menyampaikan dukungan program-program presiden yang sudah berjalan," ujar Faisol di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk membahas hasil terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Sebagai ormas Islam, Gus Yahya menanyakan terkait dengan upaya pemerintah menjaga keselamatan rakyat Palestina yang ada di Gaza saat ini.

"Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).

Gus Yahya menuturkan bahwa Prabowo juga menjelaskan berbagai pertimbangan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian. Gus Yahya menuturkan bahwa pada level kebijakan, terdapat realitas yang harus diperhatikan dan dikalkulasi.

"Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa selain terkait keikutsertaan Indonesia di dalam BoP, Presiden juga menjelaskan terkait Kampung Haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menerima audiensi pekerja seni dan pelaku industri kreatif di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (05/01/2026).

Pertemuan ini dilakukan untuk membahas penguatan koordinasi penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Turut hadir pekerja seni dan pelaku industri kreatif mulai dari dr Tompi, Melaney Ricardo, Iko Uwais, serta para pemain film Timur.

Gibran menyampaikan apresiasi kepada para seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif atas kepedulian serta solidaritas yang ditunjukkan melalui berbagai aksi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera.

Salah satu wujud kepedulian itu nampak pada berbagai inisiatif pekerja seni melalui penggalangan dana, konser amal “100 Musisi Heal Sumatera”, serta donasi dari hasil pendapatan film Timur.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para seniman dan budayawan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang telah melakukan aksi kemanusiaan membantu Saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Sumatera,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2026).

Di lain sisi, Tompi menyarankan agar pemerintah bisa lebih menggalakkan publikasi soal program penanganan bencana. Pasalnya, dia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait penanganan bencana ini.

“Jadi kami kasih masukan, tolong disiarkan supaya tahu, jangan nanti kita pikir, ini negara nggak apa-apa ini, ternyata udah banyak yang dikerjain, nggak diam aja,” tutur Tompi.

Selain itu, audiensi ini juga turut membahas keberlanjutan bantuan, termasuk rencana pengiriman bantuan jangka menengah, dukungan layanan kesehatan, serta program sosial yang direncanakan berjalan hingga bulan Ramadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menjelaskan soal alasan menolak Roy Suryo Cs dalam audiensi di STIK-PTIK, Jakarta, hari ini Rabu (19/11/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan alasan pihaknya menolak Roy dkk diikutkan dalam audiensi tim Reformasi karena berstatus tersangka.

Jimly mengungkap nama yang diajukan oleh Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun berbeda dengan nama yang diajukan dengan nama yang akan mendatangi audiensi.

"Nah, tapi khusus untuk pak Refly dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami," ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dia menceritakan, saat menemukan perbedaan itu dirinya langsung menggelar rapat tim reformasi secara internal. Dalam rapat itu, tim reformasi sepakat bahwa orang yang berstatus tersangka tidak bisa ikut dalam audiensi itu. Setelahnya, Jimly langsung menghubungi Refly agar Roy Suryo Cs tidak perlu diikutsertakan.

Di samping itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengakui bahwa orang yang berstatus tersangka belum terbukti bersalah. Namun, pelibatan tersangka dalam audiensi ini dinilai telah melanggar etika yang ada.

"Kami harus menghargai menghormati proses hukum yang sudah jalan. [Memang] Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika," tutur Jimly.

Senada dengan pernyataan Refly Harun, Jimly juga menyatakan bahwa Roy Suryo Cs juga telah diberikan dua pilihan. Bisa hadir tapi tidak bisa ikut terlibat dalam audiensi atau keluar dari ruang audiensi.

Diberikan pilihan itu, Roy Suryo Cs memilih keluar dari ruangan. Sikap itu pun juga dilakukan oleh Refly Harun Dkk. Dalam hal ini, Jimly menyatakan bahwa dirinya menghargai sikap Refly dkk.

"Saya sebagai ketua komisi menghargai sikap dari Refly Harun. Itu aktivis sejati mesti gitu, dia tegas. Tapi kita juga mesti menghargai juga bahwa forum ini telah sepakat yang tersangka jangan, walaupun aspirasi tetap kita dengar kita bicarakan," pungkasnya.

Sekadar informasi, rombongan Refly Harun yang turut WO dalam audiensi ini diantaranya Roy Suryo; Rismon Sianipar; Tifauzia Tyassuma; M. Said Didu; Edy Mulyadi; Yanuar Aziz; hingga Nur Sam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Dkk walk out (WO) alias keluar saat melakukan audiensi dengan tim reformasi Polri hari ini, Rabu (19/11/2025).

Refly menjelaskan soal kronologi dari WO dalam audiensi ini. Awalnya, Refly mengaku diundang oleh tim reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie ke PTIK.

Setelah itu, Refly mengajukan Roy Suryo Cs untuk dilibatkan dalam audiensi ini. Sebab, dalam undangan kepada Refly ada kata "dan lain-lain". Refly pun mengatakan bahwa Jimly tidak keberatan dengan nama yang diajukan sejak awal.

"Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimly WA saya, mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka," ujar Refly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Setelah itu, Refly mengaku tidak memberikan informasi soal kehadiran Roy Suryo Cs dalam acara audiensi itu. Sebab, menurutnya, audiensi ini bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan kriminalisasi Roy Suryo dkk.

"Ketika datang, tentu kaget Pak Jimly. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimly, saya mohon maaf. Lalu, rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang," imbuhnya.

Refly mengungkap alasan pihaknya memilih WO karena Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Tifauziah (RRT) tidak diperkenankan untuk berdiskusi dalam forum tim Reformasi ini karena berstatus tersangka.

Roy Suryo Cs telah diberikan pilihan untuk hadir dalam audiensi, namun di tempatkan di belakang atau keluar. Setelah itu, Roy Cs dan Refly kompak memilih keluar dari acara audiensi.

"Dan rupanya ada keberatan dati tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut, opsinya keluar, ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar, maka kita keluar," pungkas Refly.

Senada dengan Refly, Roy menyatakan bahwa dirinya tidak diperkenankan berbicara meski ada di dalam. Oleh karena itu, Roy Cs sepakat untuk keluar.

"Maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada," tutur Roy.

Sekadar informasi, rombongan Refly Harun yang turut WO dalam audiensi ini diantaranya Roy Suryo; Rismon Sianipar; Tifauzia Tyassuma; M. Said Didu; Edy Mulyadi; Yanuar Aziz; dan Nur Sam.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

"Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

Pertemuan ini nantinya akan membahas soal rekomendasi atau masukan terhadap tim reformasi Polri untuk nantinya disampaikan kepada Prabowo Subianto.

Sebelumnya, GNB merupakan gerakan yang dipelopori tokoh nasional. Kelompok ini juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pascademonstrasi akhir Agustus 2025.

Pertemuan Presiden dengan GNB ini telah memunculkan wacana reformasi Polri. Wacana itu muncul seiring dengan insiden kematian ojek online Affan Kurniawan.

Adapun para tokoh GNB yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

 2.⁠ ⁠Quraish Shihab;

 3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;

 4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;

 5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

 6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

 7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;

 8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

 9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;

11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.