Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tidak akan membuka metodologi perhitungan emiten dengan high shareholding concentration.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan terdapat satu emiten HSC yang dijadwalkan bertemu BEI hari ini, Kamis (21/5/2026). Namun, Jeffrey enggan menerangkan identitas emiten tersebut.

Meskipun begitu, Jeffrey menerangkan bahwa emiten HSC yang bertemu regulator, membahas langkah-langkah yang dapat dijalankan emiten untuk memperbesar porsi free float asli.

”Makanya mungkin mau berdiskusi bagaimana supaya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan lebih banyak pemegang sahamnya kepada publik,” katanya saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Jeffrey menegaskan, meskipun pertemuan-pertemuan dapat terlaksana, BEI tidak akan membuka metodologi yang digunakan oleh regulator untuk menilai saham HSC.

”Oh tidak [membuka metodologi], yang ditekankan Bursa adalah bagaimana mereka mendistribusikan lebih banyak [kepemilikan saham],” kata Jeffrey.

Sebelumnya Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa mengenai HSC.

Namun, Jeffrey saat itu menyebut, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tidak akan membuka metodologi perhitungan emiten dengan high shareholding concentration.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan terdapat satu emiten HSC yang dijadwalkan bertemu BEI hari ini, Kamis (21/5/2026). Namun, Jeffrey enggan menerangkan identitas emiten tersebut.

Meskipun begitu, Jeffrey menerangkan bahwa emiten HSC yang bertemu regulator, membahas langkah-langkah yang dapat dijalankan emiten untuk memperbesar porsi free float asli.

”Makanya mungkin mau berdiskusi bagaimana supaya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan lebih banyak pemegang sahamnya kepada publik,” katanya saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Jeffrey menegaskan, meskipun pertemuan-pertemuan dapat terlaksana, BEI tidak akan membuka metodologi yang digunakan oleh regulator untuk menilai saham HSC.

”Oh tidak [membuka metodologi], yang ditekankan Bursa adalah bagaimana mereka mendistribusikan lebih banyak [kepemilikan saham],” kata Jeffrey.

Sebelumnya Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa mengenai HSC.

Namun, Jeffrey saat itu menyebut, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC) telah mengajukan permintaan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut terdapat sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration telah mengajukan permintaan audiensi dengan BEI selaku regulator.

Sejak pembukaan data mengenai HSC, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa.

”Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik. Ada beberapa tanggal dan dari beberapa perusahaan, semuanya kami layani dengan baik,” kata Jeffrey kepada wartawan di BEI, Senin (18/5/2026).

Jeffrey menerangkan, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

Mengenai pemenuhan ketentuan anyar free float secara umum, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). BEI tentunya telah melihat upaya positif yang dijalankan emiten untuk meningkatkan free float.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai potensi pasar modal Indonesia turun kelas menjadi frontier market selepas tinjauan yang dilakukan oleh penyedia indeks global MSCI Inc.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan regulator berharap MSCI terus memberikan pengakuan terhadap langkah reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, salah satu poin penting yang selama ini menjadi perhatian penyedia indeks global adalah kecukupan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, termasuk terkait free float hingga konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration (HSC).

“Sebetulnya yang terpenting bagi para index provider, mereka harus memiliki kecukupan informasi untuk memastikan dan menghitung bagian saham-saham yang akan mereka libatkan dalam perhitungan indeksnya,” ujarnya.

Hasan menjelaskan bahwa keterbukaan data terkait kepemilikan saham, tipe investor, hingga konsentrasi kepemilikan kini telah disediakan oleh regulator dan self-regulatory organization (SRO).

Dengan langkah tersebut, OJK berharap MSCI melanjutkan pengakuan terhadap reformasi yang dilakukan Indonesia dan pada akhirnya kembali memperlakukan pasar modal domestik setara dengan negara lain dalam proses penilaian indeks global.

“Pada saatnya tentu kita berharap terjadi pemulihan. Artinya tentu pada saatnya kita diperlakukan sama seperti yang lain. Tentu tidak ada lagi upaya freeze tadi atau pembekuan [saham],” katanya.

Dia menambahkan, reformasi transparansi dan integritas pasar modal yang dilakukan saat ini bukan semata-mata respons jangka pendek terhadap evaluasi MSCI, melainkan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang akan terus dijalankan ke depan.

Dengan begitu, saham-saham yang masuk ke indeks global juga diharapkan merupakan emiten dengan tingkat transparansi dan kredibilitas yang tinggi.

“Jadi kita tidak akan surut. Kalaupun nanti masuk, yang masuk itu adalah yang sudah dinilai kredibel dan terbukti kepemilikannya diakui,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kondisi saat ini merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi yang tengah dijalankan regulator dan pelaku pasar modal domestik.

Adapun, sebelumnya MSCI menyoroti isu transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia, termasuk terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi, yang dinilai memengaruhi efektivitas perhitungan free float sejumlah saham di pasar domestik.

Diberitakan sebelumnya, rebalancing indeks MSCI Inc. hari ini telah membuat IHSG ambles 1,81%. Dalam pengumumannya, terdapat total 18 saham RI yang dikeluarkan dari indeks MSCI hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai merilis daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholder Concentration (HSC) pada Kamis (2/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran MSCI dan FTSE Russell terkait likuiditas pasar.

PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengadopsi best practice yang telah diterapkan bursa Hong Kong. Pengumuman HSC bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

“Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” pungkas Jeffrey dalam paparan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Jeffrey menuturkan bahwa masuknya sebuah saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran aturan pasar modal.

Adapun status tersebut murni merupakan penyediaan informasi bagi investor mengenai struktur kepemilikan yang sangat rapat di suatu emiten.

Penentuan saham yang masuk dalam kategori HSC dilakukan BEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP).

Sementara itu, BEI turut menyediakan mekanisme evaluasi. Perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar tersebut dapat melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan daya tarik investasinya atau investability.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” tutur Jeffrey.

Pengumuman daftar saham HSC perdana akan dipublikasikan melalui situs resmi BEI pada hari ini, tepat setelah sesi perdagangan berakhir.

Sebagaimana diketahui, implementasi HSC merupakan satu dari empat proposal strategis yang dituntaskan Bursa dalam dua bulan terakhir.

Tiga inisiatif lainnya mencakup penguatan keterbukaan informasi pemegang saham di atas 1%, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, serta penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI menjadi 39 sub-tipe.