Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan sejumlah saham yang masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Terbaru, pada awal bulan Juni ini terdapat dua saham baru yang masuk daftar.

Dengan masuknya dua saham tersebut, total saham yang masuk di dalam daftar HSC sepanjang tahun ini hingga 2 Juni 2026 mencapai 12 saham, dari yang paling awal diumumkan BEI, yakni LUCY sampai terbaru ada MGRO dan TCPI.

Melansir pengumuman dalam keterbukaan informasi, BEI menyatakan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) mencapai 93,76% dari total saham beredar.

"Berdasarkan metodologi penentuan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per tanggal 26 Mei 2026, saham perseroan dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat MGRO," tulis BEI, dikutip Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan telah terdapat sejumlah emiten dalam daftar HSC yang mengajukan permintaan audiensi dengan pihaknya selaku regulator.

Kala ditemui di Kantor BEI Jakarta pada 18 Mei 2026, Jeffrey menerangkan bahwa per tanggal tersebut belum ada emiten dalam daftar HSC yang melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat.. Emiten juga belum ada yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Berikut adalah daftar terbaru saham yang masuk dalam kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau HSC:

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham emiten CPO PT Mahkota Grup Tbk. (MGRO) menjadi salah satu saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, menyusul saham BREN dan lainnya.

Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia Eqy Essiqy menuturkan sebanyak 93,76% dari total saham MGRO dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham, dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

“Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal,” tulis Kristian dan Eqy dalam pengumumannya, Selasa (2/6/2026).

Masuknya saham MGRO ini menambah daftar saham-saham dengan kepemilikan tinggi. Sebelumnya, Bursa juga menuturkan saham saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI), dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) menyusul masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC).

Saham-saham ini menyusul sejumlah saham yang sebelumnya telah masuk dalam daftar HSC pada 2 April 2026. Saham-saham tersebut seperti BREN yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Lalu saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Kemudian RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Lembaga indeks global FTSE Russell memutuskan bakal mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada tinjauan indeks Juni 2026.

Langkah tersebut menyusul evaluasi berkelanjutan FTSE Russell terhadap perkembangan pasar modal Indonesia yang bergulir sejak Februari 2026.

Meski mengapresiasi reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari pengungkapan kepemilikan di atas 1% dan publikasi daftar HSC, FTSE menyatakan bakal tetap bersikap konservatif.

“FTSE Russell akan menghapus sekuritas yang terdampak [HSC] dengan harga nol pada tinjauan Juni 2026, yang akan efektif pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026,” tulis FTSE dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy, status HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, dikutip Senin (1/6/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 25 Mei 2026, saham TCPI dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 94,10% dari total saham perseroan.

Di lantai Bursa, saham TCPI terpantau turun 1,59% atau 1175 poin ke level Rp10.850 per lembar pada penutupan perdagangan Jumat (29/5/2026). Meski begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, emiten pelayaran itu masih menguat 25,07%.

Susul MSCI, FTSE Russell Bakal Depak Saham HSC

Sebelumnya, Lembaga indeks global FTSE Russell memutuskan bakal mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada tinjauan indeks Juni 2026.

Langkah tersebut menyusul evaluasi berkelanjutan FTSE Russell terhadap perkembangan pasar modal Indonesia yang bergulir sejak Februari 2026.

Meski mengapresiasi reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari pengungkapan kepemilikan di atas 1% dan publikasi daftar HSC, FTSE menyatakan bakal tetap bersikap konservatif.

“FTSE Russell akan menghapus sekuritas yang terdampak [HSC] dengan harga nol pada tinjauan Juni 2026, yang akan efektif pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026,” tulis FTSE dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Keputusan menghapus saham dengan harga nol diambil guna menjamin integritas indeks. Pasalnya, FTSE menerima masukan bahwa likuiditas pada saham-saham yang terkena peringatan HSC diperkirakan bakal merosot tajam, sehingga menyulitkan investor pasif untuk melakukan exit secara wajar.

Selain penghapusan saham bermasalah, FTSE Russell juga memutuskan untuk tetap menangguhkan penambahan anggota baru dan peningkatan bobot free float bagi emiten Indonesia. Kebijakan tersebut akan berlaku setidaknya hingga tinjauan indeks September 2026 mendatang.

Penangguhan itu mencakup penundaan masuknya emiten hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maupun emiten yang seharusnya mengalami kenaikan peringkat atau re-ranking berdasarkan kapitalisasi pasar.

“FTSE Russell akan terus menunda re-ranking indeks secara penuh, kenaikan free float, dan penambahan emiten baru hingga setidaknya tinjauan indeks September 2026, guna memberikan periode pemantauan yang lebih panjang.”

Sepanjang periode tinjauan Juni 2026, penyesuaian yang tetap dilakukan hanya mencakup pembaruan klasifikasi industri, jumlah saham kuartalan, serta pemutakhiran daftar emiten berdasarkan kriteria ESG dan syariah.

FTSE menyatakan akan terus memantau efektivitas reformasi transparansi yang dijalankan otoritas Indonesia sebelum memutuskan untuk memulihkan kembali proses pemeringkatan indeks secara penuh di masa mendatang.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tidak akan membuka metodologi perhitungan emiten dengan high shareholding concentration.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan terdapat satu emiten HSC yang dijadwalkan bertemu BEI hari ini, Kamis (21/5/2026). Namun, Jeffrey enggan menerangkan identitas emiten tersebut.

Meskipun begitu, Jeffrey menerangkan bahwa emiten HSC yang bertemu regulator, membahas langkah-langkah yang dapat dijalankan emiten untuk memperbesar porsi free float asli.

”Makanya mungkin mau berdiskusi bagaimana supaya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan lebih banyak pemegang sahamnya kepada publik,” katanya saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Jeffrey menegaskan, meskipun pertemuan-pertemuan dapat terlaksana, BEI tidak akan membuka metodologi yang digunakan oleh regulator untuk menilai saham HSC.

”Oh tidak [membuka metodologi], yang ditekankan Bursa adalah bagaimana mereka mendistribusikan lebih banyak [kepemilikan saham],” kata Jeffrey.

Sebelumnya Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa mengenai HSC.

Namun, Jeffrey saat itu menyebut, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tidak akan membuka metodologi perhitungan emiten dengan high shareholding concentration.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan terdapat satu emiten HSC yang dijadwalkan bertemu BEI hari ini, Kamis (21/5/2026). Namun, Jeffrey enggan menerangkan identitas emiten tersebut.

Meskipun begitu, Jeffrey menerangkan bahwa emiten HSC yang bertemu regulator, membahas langkah-langkah yang dapat dijalankan emiten untuk memperbesar porsi free float asli.

”Makanya mungkin mau berdiskusi bagaimana supaya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan lebih banyak pemegang sahamnya kepada publik,” katanya saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Jeffrey menegaskan, meskipun pertemuan-pertemuan dapat terlaksana, BEI tidak akan membuka metodologi yang digunakan oleh regulator untuk menilai saham HSC.

”Oh tidak [membuka metodologi], yang ditekankan Bursa adalah bagaimana mereka mendistribusikan lebih banyak [kepemilikan saham],” kata Jeffrey.

Sebelumnya Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa mengenai HSC.

Namun, Jeffrey saat itu menyebut, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait keputusan FTSE Russell yang akan mencoret saham emiten Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/ HSC).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan langkah FTSE tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar sejak lama karena sebelumnya FTSE maupun MSCI telah memberikan peringatan terkait isu free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

"Saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh global index provider," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, keputusan FTSE menjadi konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang saat ini tengah dilakukan regulator dan self-regulatory organization (SRO) di Indonesia.

"Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar," katanya.

Jeffrey menegaskan reformasi pasar modal tetap diperlukan demi memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menilai keputusan FTSE justru memberi kepastian bagi pelaku pasar setelah berminggu-minggu menunggu respons indeks global terhadap reformasi pasar modal di Indonesia.

"Artinya mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO," katanya.

FTSE Russell dalam dokumen bertajuk Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review yang dirilis 13 Mei 2026 menyatakan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia pascareformasi yang dilakukan SRO.

Penyedia indeks saham global itu menyebut regulator pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat transparansi, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Dalam evaluasi indeks Juni 2026, FTSE memastikan masih menunda proses full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham IPO Indonesia setidaknya hingga evaluasi September 2026.

FTSE juga menegaskan saham yang masuk kategori HSC bakal dihapus dari indeks apabila dinilai memiliki risiko likuiditas tinggi.

"Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions FTSE Russell, apabila sebuah perusahaan masuk dalam peringatan High Shareholding Concentration dari otoritas regulator, maka saham tersebut akan dihapus pada evaluasi indeks berikutnya," tulis FTSE Russell.

Menurut FTSE, likuiditas saham-saham terdampak HSC alias minim free float berpotensi memburuk sehingga investor indeks akan kesulitan melakukan transaksi keluar secara normal tanpa memengaruhi harga pasar.

Bahkan, FTSE menyatakan saham terdampak dapat dihapus dengan harga nol pada evaluasi Juni 2026 apabila kondisi pasar dianggap tidak memungkinkan.

"FTSE Russell akan menghapus saham terdampak pada harga nol dalam evaluasi Juni 2026, efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026," tulis FTSE.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC) telah mengajukan permintaan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut terdapat sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration telah mengajukan permintaan audiensi dengan BEI selaku regulator.

Sejak pembukaan data mengenai HSC, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa.

”Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik. Ada beberapa tanggal dan dari beberapa perusahaan, semuanya kami layani dengan baik,” kata Jeffrey kepada wartawan di BEI, Senin (18/5/2026).

Jeffrey menerangkan, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

Mengenai pemenuhan ketentuan anyar free float secara umum, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). BEI tentunya telah melihat upaya positif yang dijalankan emiten untuk meningkatkan free float.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, saham kategori konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholder concentration (HSC) memang bukan sebuah pelanggaran.

Oleh sebab itu, otoritas tidak bisa memberikan sanksi kepada emiten yang masuk sebagai HSC. Informasi HSC yang diungkapkan adalah sebagai bentuk transparansi dan informasi tambahan bagi calon investor.

"HSC itu bukan karena mereka melanggar ketentuan. Bahwa dia sudah memenuhi ketentuan, itu sudah dilakukan. Hanya dari metodologi perhitungan di Bursa Efek, tertangkap bahwa saham tertentu ternyata terkonsentrasi kepemilikannya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, ditulis Jumat (15/5/2026).

Meski bukan sebuah pelanggaran, Hasan mengatakan, emiten-emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi sangat rentan terhadap volatilitas harga saham. Harapannya, dengan pengungkapan data ini bisa menambah basis data investor sebelum mengambil keputusan investasinya.

"Kenapa tidak disanksi, ya memang tidak melanggar. Tapi kita ingin itu menjadi informasi yang dipegang oleh investor. Setidaknya sebagai early warning. Kalau konsentrasi itu kan kemungkinan besar atau dampak langsungnya sangat rentan atas volatilitas," ujar dia.

Menurut Hasan, meskipun sebuah perusahaan sudah memenuhi ketentuan free float sesuai dengan ketentuan, kenaikan harga sebuah saham menjadi tidak organik apabila konsentrasi kepemilikannya tergolong cukup tinggi.

"Tentu ada potensi misalnya pada saat naik bisa sangat cepat, demikian juga potensi turun bisa turun cepat," kata Hasan.

Hingga saat ini ada 10 perusahaan yang masuk dalam kategori HSC, antara lain PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) dengan konsentrasi kepemilikan 99,85 persen, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) dengan kepemilikan saham 99,77 persen, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) dengan konsentrasi kepemilikan 98,35 persen.

Selain itu ada PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) dengan konsentrasi kepemilikan 97,75 persen, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dengan konsentrasi kepemilikan 97,31 persen, PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) 95,94 persen, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 95,76 persen, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) 95,47 persen, PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) 95,35 persen, dan PT BSA Logistic Tbk (WBSA) sebesar 95,82 persen.

(Dhera Arizona)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa saham PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) masuk kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) setelah 95,82% saham perseroan dikuasai oleh sekelompok pemegang saham tertentu.

BEI menyebut penetapan status HSC dilakukan berdasarkan metodologi penentuan struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026.

“Berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per tanggal 7 Mei 2026, saham Perseroan dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat WBSA,” tulis pengumuman tersebut, dikutip Minggu (10/5/2026).

BEI menegaskan pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di pasar modal.

“Pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal,” tulis BEI dan KSEI dalam pengumuman tersebut.

WBSA merupakan emiten yang bergerak di bidang jasa logistik dan transportasi. Pengumuman HSC diterbitkan BEI sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pengawasan perdagangan saham di pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikuti langkah MSCI untuk mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai 4 Mei 2026. Lalu, saham-saham seperti apa yang bisa menggantikan saham-saham HSC tersebut?

President & CEO at Pinnacle Investment Guntur Putra menjelaskan saat ini, nama yang memiliki potensi terdepak akibat HSC adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks-indeks utama tersebut.

“Selain itu, saham dengan free float rendah dan likuiditas terbatas juga berisiko, meskipun tidak semuanya berada di indeks utama,” ujar Guntur, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan untuk pengganti saham-saham tersebut, kandidat umumnya berasal dari saham dengan likuiditas kuat dan free float lebih besar, khususnya dari kelompok mid-large caps yang secara fundamental solid, tetapi sebelumnya kalah dari sisi kapitalisasi atau frekuensi transaksi.

“Jadi rotasinya cenderung ke saham yang lebih investable secara struktur, bukan sekadar kapitalisasi besar,” kata dia.

Guntur juga menilai sinkronisasi kebijakan antara Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan MSCI merupakan langkah positif.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini bisa memicu volatilitas. Akan tetapi, dalam jangka menengah-panjang berpotensi memperbaiki persepsi investor global seiring peningkatan transparansi dan standar free float.

Sebagaimana diketahui, BEI melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi. Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) berisiko terdepak dari indeks utama Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah adanya penyesuaian kriteria evaluasi konstituen indeks utama seperti IDX30, LQ45, dan IDX-80.

Tim analis Stockbit Sekuritas menilai kebijakan baru ini akan menempatkan sejumlah saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi (high shareholding concentration/HSC) dalam posisi rentan, termasuk PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

"Kami menilai bahwa BREN dan DSSA, saham dalam daftar HSC yang saat ini menjadi konstituen LQ45 dan IDX80, berpotensi keluar pada Mei 2026, yang dapat memicu outflow dari passive funds," tulis Stockbit dalam analisisnya dikutip Rabu (22/4/2026).

Selain kedua saham tersebut, tim analis Stockbit juga menyebut sebanyak 7 saham lain yakni PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK),PT Ifishdeco Tbk. (IFSH), PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS), PT Aneka Gas Industri Tbk.(AGII).

Selanjutnya saham PT Multi Garam Utama Tbk. (MGLV), PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY), dan saham PT Rukun Raharja Tbk. (RLCO) dalam daftar HSC juga akan terhadang untuk masuk indeks mayor selama masih tercatat di daftar HSC.

Dalam pengumuman terbarunya, BEI menegaskan bahwa saham yang masuk dalam daftar HSC akan dikeluarkan dari universe seleksi indeks LQ30, LQ-45, dan IDX-80. Artinya, emiten dengan struktur kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk ke indeks-indeks utama tersebut.

Tak hanya itu, BEI juga memperketat aturan free float dengan menetapkan ambang minimal sebesar 10% atau mengikuti ketentuan Peraturan I-A, menyesuaikan mana yang lebih tinggi.

Di sisi lain, aturan terkait suspensi justru dilonggarkan, dari sebelumnya tidak boleh pernah disuspensi menjadi masih ditoleransi jika hanya satu hari tidak ditransaksikan dalam enam bulan terakhir.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari pertama perdagangan Mei 2026.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi.

Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Di sisi lain, terdapat pelonggaran pada aspek likuiditas. Saham masih dapat masuk dalam seleksi meski tercatat tidak ditransaksikan maksimal satu hari dalam enam bulan terakhir, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan transaksi setiap hari.

Adapun acuan perhitungan free float kini mengacu pada Peraturan Nomor I-A per 31 Maret 2026 serta Surat Edaran BEI terbaru, menggantikan ketentuan sebelumnya yang digunakan sejak 2021.

BEI menilai penyesuaian ini akan memperkuat kualitas indeks sebagai acuan investor, sekaligus memastikan konstituen indeks memiliki likuiditas yang memadai dan struktur kepemilikan yang lebih sehat.

Poin-Poin Perubahan kriteria evaluasi indeks IDX30, LQ45, dan IDX80: