Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) RI menyepakati laporan panitia kerja (panja) dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Selain pendahuluan RAPBN 2027, Kemenkeu dan Banggar juga mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

“Dalam rapat kerja tersebut, Banggar DPR RI dan Pemerintah menyepakati laporan panja-panja Banggar yang telah membahas berbagai aspek dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang dilakukan melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut jajaran Pemerintah, perwakilan Bank Indonesia, serta para anggota Badan Anggaran DPR RI.

Usai pengesahan laporan Panja, Ketua Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan kepada pemerintah hasil kompilasi berbagai usulan yang telah dihimpun dan dibahas bersama komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, BPK, serta mitra kerja terkait.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam forum rapat kerja sebagai bagian dari mekanisme formal pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Deni mengatakan rapat ini menandai selesainya tahapan pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027 di Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya, proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Proses lanjutan itu termasuk penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah kepada DPR RI pada Agustus mendatang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp664 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI atas persetujuan pagu anggaran yang telah diberikan.

“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” kata Airlangga saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Airlangga menerangkan, dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Selanjutnya, pagu anggaran yang telah disetujui akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian pada Tahun Anggaran 2027.

Melalui dukungan anggaran tersebut, Kemenko Perekonomian akan terus mengawal berbagai agenda transformasi ekonomi nasional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Adapun rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah itu menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahannya bagi enam Kementerian Koordinator lainnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperoleh pagu anggaran Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar.

Kemudian, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.

Maka, total besaran pagu anggaran tujuh kementerian koordinator mencapai Rp3,1 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan lembaganya.

"Moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Ia mengatakan saat ini sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.

"Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," ujar Nanik.

Nanik mencontohkan dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak SPPG.

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan dapur baru akan dibuka kembali apabila setelah dilakukan evaluasi, masih dirasa dibutuhkan SPPG di daerah tersebut.

Nanik mengungkapkan saat ini pembangunan dapur MBG justru menumpuk di kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terjangkau secara optimal.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta BGN memprioritaskan perluasan program MBG ke wilayah 3T.

"Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik.

Terkait durasi moratorium, Nanik belum merinci batas waktunya. Ia hanya mengatakan secepatnya.

Ia memastikan kebijakan moratorium ini diberlakukan demi pemerataan penerima MBG, bukan semata-mata pemerataan SPPG di tiap daerah.

Ia menjamin penataan SPPG ini akan berjalan mudah dan cepat karena BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk pemetaan kebutuhan.

"Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien," ujar Nanik.

Nanik turut menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program MBG.

Menurut Nanik, meski anggaran MBG saat ini dipangkas menjadi Rp268 triliun, BGN masih berupaya melakukan penghematan lebih lanjut.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi.

Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia.

"Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujar Nanik.

BGN disebut juga akan merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul terkait isu penerima beasiswa berinisial DS yang membuat konten bangga anak jadi warga negara asing (WNA).

Sudarto mengingatkan seluruh alumni penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan para penerima beasiswa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat.

"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan menjaga etika moral dan nilai2 kebangsaan bahwa sekali lagi anda semuanya bisa berpendidikan tinggi S2, S3 Postdoc itu dari uang rakyat," ujar Sudarto dalam media briefing di Jakarta, Rabu (25/2).

Sudarto menekankan keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara. Dana abadi pendidikan dibentuk sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat.

"Saya mengingatkan LPDP, Lu Pakai Duit Pajak. LPDP ini berjalan terus karena kepercayaan daripada masyarakat maka mari kita jaga kepercayaan tersebut mari kita buktikan harapan masyarakat membentuk dana abadi pendidikan ini investasi jangka panjang memang berdampak," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudarto memastikan LPDP akan melakukan evaluasi menyusul polemik tersebut. Evaluasi itu mencakup peninjauan syarat dan pembekalan bagi calon penerima beasiswa.

"Ini membantu kami untuk memperbaiki syarat-syaratnya. Termasuk juga apakah PK (persiapan keberangkatan) yang selama ini 1 minggu, apakah kami akan diperpanjang? Ini yang kelihatannya menjadi evaluasi kami," katanya.

Ia menyebut saat ini terdapat lebih dari 5.000 peserta yang tengah dalam tahap persiapan keberangkatan.

Menurutnya, LPDP perlu mempertimbangkan aspek biaya dan efektivitas program. Namun, ia menegaskan pentingnya pembekalan yang memadai, termasuk penguatan rasa cinta tanah air bagi para penerima beasiswa.

"Ini tentunya kami harus melihat trade-off antara biaya dan kami harus melihat juga bahwa sangat penting untuk membekali teman-teman yang pintar-pintar ini, terkait dengan rasa cinta Tanah Air," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI Said Abdullah berharap pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membangun kepercayaan pasar modal.

Adapun setelah empat pimpinan OJK mengundurkan diri, kini tampuk kepemimpinan OJK dirangkap oleh Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua dan Wakil Ketua OJK serta Hasan Fawzi memegang kendali Kepala Eksekutif Pasar Modal sekaligus merangkap jabatannya yang lama.

"Salah satu fondasi utama kepercayaan pasar bahwa OJK harus tetap independen dan profesional dalam setiap pengambilan keputusannya," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Di lain pihak, kata dia, pemerintah dan DPR harus menopang posisi independensi OJK sebagai harga mati.

Dengan demikian, pemerintah dan DPR diharapkan bisa membatasi diri untuk berbicara, apalagi mengambil tindakan pada ranah kewenangan OJK maupun Bank Indonesia (BI).

"Posisi pemerintah dan DPR hanya sebatas memberikan masukan, bukan penilaian," ujarnya.

Pada aspek teknis kebijakan, sambung dia, ada baiknya OJK semakin memberi porsi lebih besar untuk kebijakan saham yang diperdagangkan bebas alias free float.

Said menyambut baik pada Februari 2026 OJK memberlakukan kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, yang secara bertahap terus diperluas.

Selain itu, dirinya berharap OJK bisa memberikan informasi yang lebih luas tentang kepemilikan di pasar saham dari semua emiten yang melantai pada bursa.

Dengan demikian, ia menyarankan adanya keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), sehingga lembaga pemeringkat seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) bisa menakar tingkat risiko emiten tersebut.

Di sisi lain, lanjut dia, berbagai upaya penegakan hukum yang menyangkut kegiatan di pasar modal, terutama aksi goreng-menggoreng saham (coordinated trading behaviour), yang mendistorsi harga saham yang wajar harus dikendalikan oleh OJK sebagai penanggungjawab, bukan institusi penegak hukum lain.

Namun, apabila dalam proses penegakan hukum tersebut OJK membutuhkan aparat penegak hukum lain untuk meminta bantuan, menurutnya, maka sepenuhnya hal itu dalam komando OJK.

"Hal ini semata mata juga untuk menjaga independensi OJK sebagai otoritas tertinggi di lembaga keuangan," ungkap Said.

Dia menambahkan berkembangnya media sosial telah dimanfaatkan oleh sebagian perusahaan efek di pasar modal untuk membangun opini terkait kegiatan di pasar modal, sehingga bisa menjadi bagian dari sindikasi aksi goreng-menggoreng saham di pasar modal.

Dikatakan bahwa tindakan tersebut bisa merugikan konsumen, sehingga Said mendukung sepenuhnya OJK memberlakukan ketentuan yang mengatur kerja sama perusahaan efek dengan pegiat media sosial dan penyedia jasa teknologi.

Keduanya dinilai harus mendapatkan sertifikasi dari OJK untuk memastikan asas kepatuhan dan etik pada seluruh ketentuan kegiatan perdagangan saham di bursa.

Dia berpendapat OJK juga perlu mengevaluasi kegiatan perusahaan asuransi menempatkan iuran pemegang polis ke pasar saham sampai 20 persen lantaran membawa risiko spekulasi tinggi.

"Kita pun menyaksikan sejumlah kasus fraud di sejumlah perusahaan asuransi yang gagal bayar terhadap para pemegang polis," tutur dia menambahkan.

Kemudian dalam jangka menengah dan panjang, Said merekomendasikan agar OJK bisa mengkaji risiko atas penempatan dana pensiun pada sejumlah saham dan obligasi.

Menurutnya, harus diakui bahwa dana pensiun menjadi andalan penyedia likuiditas domestik, di mana muncul risiko ketika dana asing keluar serta pelaku pasar repo menjaminkan saham dan obligasi dari dana pensiun.

Akibatnya, lanjut dia, ketika portofolio nilainya turun, otomatis nilai jaminan repo juga menurun, sehingga muncul persoalan likuiditas.

Untuk itu, dirinya berharap OJK merumuskan peran penyangga likuiditas yang jelas, khususnya dari dana pensiun, agar tidak merugikan pemilik dana pensiun sekaligus risiko komplikasi pada pasar saham dan obligasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Upaya menurunkan stunting tidak hanya dilakukan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan. Di Palembang, para perempuan binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A turut berperan melalui kegiatan pemberdayaan yang dijalankan bersama Pertamina Integrated Terminal Palembang.

Sebanyak 20 perempuan binaan LPP yang tergabung dalam kelompok Srikandi Mandiri menanam sayuran secara hidroponik dan mengolahnya menjadi biskuit bayam merah serta nugget tempe sayur.

Produk tersebut disalurkan sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak di Puskesmas Keramasan dan Puskesmas Mariana. Sementara itu, kelompok hidroponik di Kelurahan Mariana juga memproduksi abon lele dan pempek sayur untuk tujuan serupa.

Sejak 2023, kedua kelompok telah menghasilkan 760 paket PMT, dan tahun ini menyalurkan 60 paket makanan bergizi ke dua puskesmas binaan. Berdasarkan data kelurahan, wilayah tersebut mencatat penurunan kasus stunting hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komitmen penurunan stunting juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor.

"Percepatan penurunan stunting harus kita kawal dan kita keroyok bersama," tegasnya.

Kolaborasi berbagai pihak menunjukkan hasil positif dengan penurunan prevalensi stunting nasional hingga 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen. Kontribusi berbagai pihak dalam percepatan penurunan stunting ini pun turut diapresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

PT Pertamina (Persero) menerima Penghargaan Mitra Pentahelix Kategori BUMN atas kontribusinya dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Kemendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dan disaksikan Wakil Presiden.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting.

"Pertamina percaya bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung, menguatkan gizi keluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11).

Sebagai informasi, melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI), Pertamina telah menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi. Program ini juga membantu 16.587 balita melalui tambahan nutrisi dan memperkuat 143 posyandu di wilayah operasi perusahaan.

Di samping itu, Pertamina telah memperbaiki 40 rumah tidak layak huni bagi 256 penerima manfaat, termasuk 35 anak berisiko stunting. Perusahaan juga membangun 85 sarana air bersih dan MCK yang melayani lebih dari 12.000 jiwa.

Kader posyandu Puskesmas Mariana, Elnara, menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak signifikan.

"Dukungan ini sangat membantu kami. Tidak hanya makanan tambahan, tapi juga pendampingan bagi ibu-ibu tentang pentingnya gizi balita. Kami melihat perubahan nyata pada anak-anak penerima manfaat," ucapnya.

Selain di Palembang, upaya penurunan stunting juga dilakukan Pertamina EP (PEP) Ramba Field melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Sinergi Ramba Field Menuju Keluang Bersih dan Sehat (SIMBA KUAT) di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat dan mendukung lingkungan yang sehat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai perusahaan energi yang terus mendorong transisi menuju Net Zero Emission 2060, Pertamina memastikan program sosialnya selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.