Makassar (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan pembaruan sistem kode Quick Response atau QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi instansi dan perusahaan swasta merespons hasil pengungkapan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bermodus barcode.

"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Menurut dia, perkembangan kecanggihan teknologi sejauh ini utamanya penggunaan AI atau kecerdasan buatan dapat meniru hanya dengan memotret kendaraan, selanjutnya dapat membuat plat nomor tertentu hingga cetak surat tanda nomor kendaraan (STNK) menyerupai asli tapi palsu, lalu didaftarkan ke aplikasi mypertamina.

"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," tuturnya merespons maraknya penyalahgunaan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Mengenai tujuh mobil truk tangki transportir disita polisi bertuliskan BBM industri, tapi dugaannya berisi BBM subsidi dengan modus dikumpulkan pelaku dari beberapa SPBU lalu ditampung di mobil tangki tersebut, kata dia, itu bukan mitra.

Pada truk tangki awalnya tertulis label Pertamina saat pengungkapan oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar pada 26 Februari 2026 , tetapi belakangan diduga dihapus saat rilis kasus 2 Juni 2026 di Dermaga Peti Kemas Makassar, ia kembali menegaskan itu pemalsuan untuk mengelabui petugas.

"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ di kasih lebel Barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkap dia.

Selain itu, saat diverifikasi setiap mitra BPH Migas memiliki surat jalan resmi dari Pertamina. Dari data surat jalan itu dikirim ke mana, serta di order SPBU daerah mana termasuk tujuannya diketahui, sehingga dapat ditelusuri.

Kendati demikian, dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut dijalankan jaringan kelompok tertentu memanfaatkan cela penggunaan QR Code di SPBU, pihaknya segera mengevaluasi, termasuk QR Code instasi maupun industri.

Terkait dengan jumlah BBM subsidi yang didistribusikan ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk jenis solar , sebut Wahyudi, dialokasikan 0,79 juta kiloliter, bila dinominalkan sekitar Rp15 triliun dalam satu tahun.

Sedangkan untuk BBM subsidi jenis pertalite alokasinya cukup besar sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nominalnya hampir Rp9 triliun, rata-rata alokasi subsidinya lebih dari Rp20 triliun per tahun.

Sebelumnya, dari pengungkapan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut total yang diselamatkan Polda Sulsel sebanyak 229.123 liter untuk solar dan 3.031 liter pertalite dengan jumlah tersangka 45 orang, itu dapat menyelamatkan keuangan negara ratusan miliar.

"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," katanya.

Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Deny Sukendar menambahkan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya Polda Sulsel beserta jajarannya berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kami komitmen menyalurkan BBM maupun LPG subsidi sesuai ketentuan, dan sesuai arahan BPH Migas menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel. Kami juga melakukan monitoring bersama bersinergi dengan Polda Sulsel serta Pemda dan OPD dinas terkait," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id – Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) BRI mengubah pola transaksi pedagang mie ayam di sekitar Stasiun Gondangdia, Rusmiati, yang kini melayani pembeli lebih cepat tanpa bergantung uang tunai.

Rusmiati berdagang mie ayam di sisi trotoar dekat Stasiun Gondangdia dengan gerobak sederhana. Dia sudah menekuni usaha ini sekitar 10 tahun dan mematok harga Rp15.000 per porsi untuk setiap mangkuk mie ayam racikannya.

Dalam satu hari kerja, dagangan Rusmiati bisa habis hingga 50 mangkuk. Mayoritas pembeli berasal dari pekerja yang beraktivitas di sekitar kawasan stasiun, terutama saat jam makan siang.

Seiring padatnya pembeli, Rusmiati memutuskan menggunakan QRIS BRI dan menempelkan barcode pembayaran di gerobaknya. Keputusan itu diambil setelah dia melihat pedagang lain mulai beralih ke transaksi digital.

Awalnya Rusmiati hanya mengenal layanan perbankan konvensional sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia. Namun kemudahan pembayaran digital membuatnya tertarik mengadopsi QRIS untuk mempercepat proses transaksi.

“Tak pernah terpikir oleh saya awalnya ada teknologi seperti ini (QRIS). Sekarang semua mudah,” ujarnya kepada iNews.id.

Baca Juga

BRI Hadirkan QRIS Alipay Dinamis, Mudahkan Transaksi Global bagi Merchant Indonesia

Sejak menggunakan QRIS, Rusmiati mengaku tidak lagi kerepotan menyiapkan uang kembalian. Dia bahkan pernah mengalami satu hari penuh tanpa transaksi tunai karena seluruh pembeli memilih membayar lewat QRIS.

“Pernah satu hari laci saya ini kosong, semua pembeli pakai QRIS dari pagi sampai sore,” ucapnya.

Baca Juga

Sate Ayam Barokah Mayestik Makin Laris Berkat QRIS BRI, Transaksi Lebih Praktis

Pengalaman serupa dirasakan pembeli. Rina, salah satu pelanggan, mengaku lebih nyaman bertransaksi menggunakan QRIS karena dinilai praktis dan higienis.

“Memakai QRIS juga lebih higienis sih menurutku. Sebab kita menjadi nirkontak juga. Tinggal scan,” kata dia.

Baca Juga

BI Targetkan QRIS Bisa Digunakan di India hingga Hong Kong pada 2026

QRIS BRI Dorong Transaksi Digital Harian

Direktur Information Technology BRI, Saladin D. Effendi, menjelaskan QRIS Tap dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan transaksi cepat dan praktis.

“Dengan QRIS, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dengan mendekatkan smartphone ke perangkat pembayaran. Cara ini tidak hanya membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi nasabah dalam bertransaksi,” ujarnya.

Data BRI mencatat jumlah pengguna BRImo mencapai 47,8 juta pengguna atau tumbuh 18,6 persen secara tahunan. Nilai transaksi BRImo melonjak menjadi Rp2.042,2 triliun atau naik 29,4 persen dibanding periode sebelumnya.

Di sisi lain, volume transaksi QRIS BRI menyentuh Rp30,5 triliun dengan pertumbuhan 76 persen. Capaian tersebut menunjukkan pembayaran digital semakin melekat dalam aktivitas harian masyarakat, termasuk di gerobak mie ayam pinggir jalan.

Editor: Reynaldi Hermawan

IDXChannel – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah lebih ketat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah kawasan. HIPMI menyoroti maraknya penyalahgunaan, di mana ada oknum menggunakan banyak barcode untuk menimbun stok.

“Untuk solusi jangka pendek, hal paling penting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi panic buying. Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran. Pertama, dia menilai diperlukannya penguatan integrasi antara pemerintah, regulator maupun Pertamina terkat data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.

“Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian,” ujarnya.

Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.

“Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi,” ujarnya.

Ketiga, adalah penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.

Ketika panic buying terjadi, Anggawira mengatakan pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.

Dia menilai energi merupakan kebutuhan bersama. Untuk itu, kata dia, distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.

“Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Anggawira.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong penguatan pengawasan distribusi solar subsidi guna mencegah penggunaan kode batang (barcode) Pertamina untuk menimbun stok solar.

"Pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi," kata Anggawira, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggawira, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (Aspebindo), menjelaskan beberapa langkah konkret, yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran.

Pertama, ia mengatakan agar pemerintah, regulator, maupun Pertamina melakukan penguatan integrasi data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.

"Termasuk, sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian," katanya.

Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.

"Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics, sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi," ujarnya.

Ketiga, adalah penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.

Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.

Ketika panic buying terjadi, Anggawira mengatakan pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.

Ia menilai energi merupakan kebutuhan bersama.

Untuk itu, kata dia, distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.

"Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Anggawira.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah lebih ketat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah kawasan. HIPMI menyoroti maraknya penyalahgunaan, di mana ada oknum menggunakan banyak barcode untuk menimbun stok.

“Untuk solusi jangka pendek, hal paling penting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi panic buying. Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran. Pertama, dia menilai diperlukannya penguatan integrasi antara pemerintah, regulator maupun Pertamina terkat data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.

“Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian,” ujarnya.

Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.

“Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi,” ujarnya.

Ketiga, adalah penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.

Ketika panic buying terjadi, Anggawira mengatakan pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.

Dia menilai energi merupakan kebutuhan bersama. Untuk itu, kata dia, distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.

“Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Anggawira.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) melakukan demonstrasi di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa kebijakan perusahaan plat merah tersebut yang diklaim mereka merugikan konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, khususnya di sektor pengiriman barang atau logistik.

Koordinator GSJT Supriyono menjelaskan pihaknya mempersoalkan kebikakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang (barcode) serta pembatasan pembelian harian yang disebutnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap para sopir truk hingga distribusi komoditas-komoditas menjadi terhambat. Supriyono menyebut bila kode batang yang dikantongi para sopir tersebut terblokir, maka mereka harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang terlampau tinggi.

"Sehingga kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar. Kalau toh ada itu akan berkurang, mulai jatah 200 liter tinggal 50 liter, tinggal 100 liter, dan itu mengganggu. Apalagi, hari ini kawan-kawan ketika trans (mengirim barang ke luar daerah), ke Kalimantan itu sangat-sangat susah kita mencari BBM," bebernya.

Supriyono menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi langsung mengenai kebijakan pemblokiran kode batang tersebut kepada Pertamina. Padahal, ia menyatakan segenap sopir truk telah mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelian solar bersubsidi.

"Kami ini punya uang lho, kami tidak mau mencuri, kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu lho. Kalau masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga kami tidak dapat pekerja dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Supriyono menegaskan sopir truk sebenarnya tidak mempersoalkan terkait kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang yang telah berjalan. Namun, dengan catatan kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu kuota BBM, mengingat jarak tempuh yang sampai luar daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi 200 liter selama durasi 1x24 jam tersebut memperlambat distribusi barang. Supriyono mengungkapkan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan truk dapat 300 hingga 400 liter.

"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," ungkapnya.

Hingga hari ini, Supriyono juga menerangkan masih banyak sopir truk mengalami kendala imbas kebijakan pemblokiran kode batang yang digunakan untuk membeli bio solar. Akibatnya, mereka harus mengisi kendaraan mereka dengan BBM non-subsidi.

"Sampai hari ini kami banyak mengalami [pemblokiran]. Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan nggak ada. Kami kalau mau beli BBM non-subsidi, jelas upah kami berkurang. Apa yang akan kami bawa pulang kalau ongkosannya tinggi? Itu kan problem. Kalau kawan-kawan ini nurut sebenarnya. Jangan batasi kami, biarkan kami beli. Kalau memang ada pencurian, kalau memang ada mafia BBM, tangkap," ucapnya.

Sembari menunggu pembukaan blokir kode batang pembelian BBM bersubsidi tersebut, Supriyono mengatakan proses verifikasi atau pembaruan lewat aplikasi MyPertamina disebut hanya menghabiskan waktu selama 2-3 jam. Namun, pada praktiknya para sopir truk tersebut mengaku harus menunggu selama sepekan bahkan enam bulan.

Oleh karena itu, GSJT meminta penghapusan kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang secara nasional, hingga pendistribusian merata terhadap BBM di daerah luar Jawa karena terjadi kelangkaan di sejumlah jalur distribusi yang vital.

"Hapus barcode secara nasional, sehingga kami tidak terdampak apa pun. Kalaupun mau dibikin aturan, aturan yang cantik, yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM," jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi baik Biosolar maupun Pertalite tepat sasaran.

"Pertamina sebagai pelaksana distribusi menjalankan penugasan dari pemerintah," tegas Ahad.

Terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang, tutur dua, akan terdapat mekanisme pantauan data kendaraan yang didaftarkan dan pola penggunaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi sopir truk yang mengalami kendala saat bertransaksi di SPBU.

Ia menjelaskan anomali yang ditemukan ketika transaksi, seperti misalnya pengisian volume besar pada waktu yang berdekatan hingga pengisian di beberapa SPBU yang berbeda di waktu yang berdekatan adalah beberapa dugaan kode batang tersebut telah disalahgunakan.

"Atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perlu diverifikasi ulang," terangnya.

Guna melayani kebutuhan supir truk yang mengalami kendala untuk saat bertransaksi menggunakan kode batang, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membuka 87 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU," pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026)./Bisnis-Julianus P.

sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai kunci utama untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi terletak pada konsistensi menjalankan sistem digitalisasi yang sudah ada, seperti penggunaan kode batang (barcode).

"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut," ujar Bambang dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mencontohkan temuan mengenai adanya pengumpulan barcode oleh oknum tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.

Fenomena ini, menurutnya, membuktikan bahwa teknologi tanpa pengawasan manusia yang berintegritas tidak akan maksimal.

Bambang menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kekonsistenan dan niat baik dalam menjalankan aturan.

Ia menyebut secanggih apapun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika perilaku menyimpang masih terjadi.

“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot," ujar Bambang.

Sementara itu, mengenai urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk mengawasi BBM bersubsidi, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis.

Jika keberadaan satgas dianggap mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyelewengan, Komisi XII DPR akan memberikan dukungan penuh.

"Terkait dengan pembentukan satgas dan sebagainya, saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera," kata Bambang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor logistik menghadapi ujian atas pengendalian pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang berlaku mulai hari ini, Rabu, 1 April 2026.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok jika tidak diimbangi dengan kepastian distribusi dan implementasi yang tepat di lapangan.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyoroti dua jenis BBM, yakni Solar subsidi dan Pertalite, sebagai tulang punggung distribusi barang nasional. Ketergantungan tersebut membuat setiap perubahan kebijakan pada dua komoditas ini berisiko langsung menekan pergerakan logistik, terutama untuk distribusi jarak jauh dan last mile.

Ketua ALI Mahendra Rianto menilai pengendalian terhadap dua jenis BBM tersebut akan berdampak luas terhadap perekonomian. Bukan hanya menahan pergerakan barang, tetapi juga berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.

Meski demikian, dirinya mengaku lega atas pengumuman harga BBM subsidi yang tidak naik.

“Kalau itu disesuaikan [harga dinaikkan], supply chain dapat terganggu. Distribusi ke daerah pelosok akan terdampak langsung,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dalam simulasi operasional, Mahendra menjelaskan pengendalian konsumsi sebenarnya masih relatif aman untuk distribusi dalam kota (last mile). Dengan asumsi konsumsi 1 liter untuk 7 kilometer, kuota 50 liter per hari masih memungkinkan kendaraan menempuh hingga 350 kilometer.

Persoalan muncul pada distribusi jarak jauh. Mengambil contoh konsumsi rata-rata 1 liter untuk 4 kilometer, kuota 200 liter hanya mampu menjangkau sekitar 800 kilometer per hari. Jarak tersebut dinilai cukup untuk rute Jawa, tetapi tidak memadai untuk distribusi ke Sumatra dan wilayah lain yang lebih jauh.

Untuk itu, Mahendra mengusulkan agar pemerintah turut mengeluarkan kebijakan pengiriman barang dengan jarak lebih dari 800 kilometer menggunakan kapal laut. Dengan catatan, pemerintah turut mempertimbangkan pemberian subsidi BBM untuk angkutan laut barang yang saat ini masih menggunakan harga industri.

Meski demikian, Mahendra mengingatkan kebijakan tersebut harus diikuti kesiapan industri pelayaran. Tanpa ketersediaan kontainer dan armada yang memadai, kebijakan justru berisiko menjadi bumerang bagi distribusi nasional.

Di tengah tekanan tersebut, dirinya juga mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk last mile untuk mengurangi ketergantungan pada BBM, sekaligus menekan biaya operasional dalam jangka panjang.

Kepastian Stok

Selain soal kuota, pelaku usaha juga menyoroti persoalan klasik yang dinilai belum terselesaikan, yakni ketimpangan distribusi BBM di lapangan. Jaminan stok yang disampaikan pemerintah dinilai belum sepenuhnya tercermin di daerah.

Mahendra menilai ketersediaan BBM relatif aman di wilayah sekitar pusat pemerintahan, tetapi kondisi berbeda terjadi di sejumlah daerah seperti Sumatra. Jalur distribusi di luar Jawa dinilai masih rentan mengalami kekosongan pasokan.

Dia menekankan pentingnya jaminan stok yang merata untuk menghindari disparitas harga dan gangguan distribusi. Tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha menghadapi ketidakpastian operasional yang berpotensi meningkatkan biaya logistik.

Keluhan serupa disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani Adnan, yang menyoroti kelangkaan BBM subsidi di berbagai luar Jawa. Sementara di Pulau Jawa, kondisi relatif lebih stabil meski sesekali terjadi kelangkaan.

Dia menilai penerapan sistem barcode MyPertamina belum efektif dalam memastikan distribusi tepat sasaran. Di lapangan, sistem tersebut justru membuka celah praktik penyimpangan.

Menurutnya, sering ditemukan kasus di mana kuota kendaraan tiba-tiba berkurang meski belum melakukan pengisian, sementara pihak tertentu tetap dapat mengakses BBM melalui jalur tidak resmi.

“Implementasinya di lapangan tidak tepat sasaran. Ini yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Sani, sapaannya, menegaskan pengendalian BBM bukan semata berdampak pada kenaikan biaya, tetapi lebih jauh menghambat pergerakan logistik. Hambatan distribusi dinilai berpotensi mengganggu kelancaran pasokan barang, terutama kebutuhan pokok.

Waspada Beban di Masyarakat

Di sisi lain, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat kebijakan ini dapat dipahami karena kenaikan harga minyak global demi menjaga keberlanjutan anggaran negara.

Yusuf mengingatkan, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Tanpa pengelolaan yang baik, kebijakan berisiko menimbulkan gangguan operasional bagi pelaku usaha.

Menurut Yusuf, dampak terhadap harga barang tidak bersifat otomatis dirasakan dan tidak selalu signifikan.

“Kenaikan biaya distribusi bisa saja diteruskan sebagian ke harga akhir, terutama untuk komoditas yang sensitif terhadap biaya logistik,” ujarnya.

Namun, besarnya sangat bergantung pada seberapa besar gangguan di lapangan dan seberapa efisien pelaku usaha bisa beradaptasi. Wilayah dengan tantangan distribusi lebih besar berpotensi merasakan dampak lebih signifikan dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk itu, Yusuf mendesak pemerintah agar menjaga transisi kebijakan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Kejelasan aturan operasional menjadi kunci untuk memastikan sektor logistik tetap dapat berfungsi optimal.

Selain itu, akses BBM untuk distribusi kebutuhan pokok perlu dipastikan tetap memadai agar tidak mengganggu stabilitas harga.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti ketersediaan BBM jenis solar di SPBU, yang menjadi tantangan utama pelaku usaha bus menjelang Angkutan Lebaran 2026.

Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan, pada dasarnya isu BBM bukanlah hal rutin setiap masa peak season seperti Lebaran. Melainkan, isu yang sejak lama belum terselesaikan.

“Pemerintah jangan beralasan imbas perang AS-Iran karena ini masalah yang tidak terselesaikan dan menjadi halangan terbesar kami di operasional,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/3/2026).

Sani, sapaannya, mengeluhkan bahwa masalah ini merupakan agenda tahunan dan terjadi pada hari-hari biasa hingga mengganggu operasional. Bahkan, di SPBU sepanjang Tol Trans Sumatra dan Tol Trans Jawa pun kerap terjadi kelangkaan BBM Solar.

Anehnya, solar justru tersedia di penjual eceran pinggir jalan. Alhasil, pengemudi mau tidak mau membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

Permasalahan pembelian Solar pun bukan hanya berhenti di situ. Persoalan kode bar atau barcode di MyPertamina kerap terblokir sehingga bus tak dapat mengisi bahan bakar.

Pihaknya berulang kali gagal melakukan pembukaan blokir, terdapat oknum pihak SPBU yang menawarkan bantuan pembukaan blokir, tetapi berbayar.

Masalah lainnya, yakni sering terjadi kuota solar habis dalam keterangan aplikasi MyPertamina, padahal pemilik kendaraan belum melakukan pengisian bahan bakar.

“Kami sebagai pengguna bahan bakar minyak bersubsidi ini sangat resah dengan dinamika dan permasalahan ini karena sangat mengganggu operasional dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat sehari hari,” tegasnya.

Sani yang juga merupakan bos PO. SAN tersebut menuturkan, tantangan operasional semakin menjadi dengan proyeksi jumlah penumpang yang menggunakan bus tidak akan meningkat secara siginifikan pada tahun ini.

Kondisi ini sejalan dengan tren penurunan jumlah pemudik menggunakan bus sejak 2023. Meski pelaku usaha telah menambah unit bus hingga 30%, tetapi jumlah penumpang justru turun hingga 40% pada periode 2024—2025.

“Untuk lonjakan ada dimulai tanggal 16- 17-18 Maret, itupun tidak signifikan kalau di banding musim Lebaran 2025 lalu,” lanjutnya.

Adapun menjelang masa Angkutan Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan ramp check terhadap 27.664 unit bus sejak 23 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.516 unit diizinkan beroperasi, sedangkan sisanya diberikan peringatan perbaikan, dilarang beroperasi, hingga dikenakan sanksi tilang.

Perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperpanjang kebijakan keringanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana Sumatera dalam rangka menjaga akses energi masyarakat di tengah pemulihan pascabencana dan cuaca ekstrem.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan perpanjangan keringanan untuk ketiga kalinya ini mencakup jenis minyak solar dan Pertalite, yang dapat dilayani dengan sistem manual atau tanpa barcode, di wilayah terdampak bencana agar mempercepat pemulihan tanggap daruratnya.

"Perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung pemulihan, terutama yang saat ini membutuhkan BBM di wilayah Sumatera, khususnya Aceh dan Sumatera Barat," ungkapnya.

Kebutuhan BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan berat, serta kendaraan pengangkut logistik bencana, dan genset untuk penerangan umum di wilayah bencana guna memastikan proses pemulihan tanggap darurat dan distribusi bantuan berjalan lancar.

Untuk Provinsi Aceh, tanggap darurat pertama sejak 28 November hingga 11 Desember dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025.

Saat ini, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

"Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian solar dan Pertalite berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana," ucapnya.

Sementara, di Provinsi Sumatera Barat, perpanjangan masa tanggap darurat untuk Kabupaten Agam berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Agam.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pembelian kebutuhan minyak solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana (tanggap darurat) di wilayah terdampak bencana di Agam selama perpanjangan masa status tanggap darurat sejak 23 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026 sesuai Keputusan Bupati Agam," tambah Wahyudi.

Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman Barat juga dapat melakukan pembelian kebutuhan minyak solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana tanggap darurat.

"Sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar, perpanjangan masa darurat bencana mulai 23 Desember 2025 sampai dengan 27 Desember 2025. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, perpanjangan berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025," jelas Wahyudi.

Pelaksanaannya dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan, yang terus berupaya semaksimal mungkin untuk melayani ketersediaan BBM di wilayah tanggap darurat bencana.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan BBM. Belilah BBM sesuai kebutuhan agar kondisi pemenuhan energi di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik dan pemulihan berjalan lancar," sebut Wahyudi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat layanan distribusi energi untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Upaya tanggap darurat dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara, guna menjaga layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa perusahaan bergerak cepat untuk mengamankan distribusi energi.

“Kami menerapkan semua jalur distribusi untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses BBM, LPG, dan Avtur. Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” kata Mars Ega dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025)

Untuk jalur darat, Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai penguatan logistik, di antaranya mobilisasi 66 Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau, pengoperasian 36 mobil tangki BBM tambahan, serta pengiriman 30 unit skid tank LPG untuk memperlancar pendistribusian LPG di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor.

Adapun, kondisi infrastruktur yang terdampak mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Bersama TNI Angkatan Udara, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dan Avtur melalui pesawat Hercules dan pesawat perintis ke Sibolga, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai dukungan atas proses evakuasi dan percepatan pemulihan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.

Pertamina Patra Niaga juga mengirimkan BBM dan LPG melalui jalur laut untuk menjangkau masyarakat terdampak di Aceh. Sebanyak 9 skid tank LPG dan 4 armada mobil tangki BBM turut dikirimkan ke Aceh dalam rangka memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di seluruh wilayah.

“Situasi darurat ini menuntut kami bekerja cepat sebagai upaya dalam pemulihan energi di Sumatra. Distribusi energi adalah tulang punggung pemulihan masyarakat. Kami pastikan semua lini bergerak dan saling terhubung, baik darat, laut, maupun udara. Pertamina Patra Niaga all out untuk mendukung pemulihan Sumatra,” kata Mars Ega.

Sebagai bentuk dukungan kepada semua pihak dan layanan publik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan kanal layanan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait distribusi energi dan penanganan kondisi darurat.

Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap BBM selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.

"Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi, di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

Gangguan distribusi BBM dan listrik, putusnya jaringan internet, serta terhambatnya akses transportasi akibat longsor dan kerusakan jembatan menjadi dasar diperlukannya relaksasi aturan di lapangan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap digunakan sesuai kebutuhan mendesak.

"Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM berharap kebijakan darurat tersebut dapat mempercepat pengiriman BBM untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan operasional tim penanganan bencana yang masih terkendala akses menuju lokasi terdampak.

Untuk memastikan kelancaran suplai, PT Pertamina Patra Niaga menambah armada mobil tangki dan personel pengangkutan.

Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga turut memberikan relaksasi operasional, agar alokasi BBM dapat dipindahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur distribusi pascabencana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025