IDXChannel – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperpanjang masa penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) hingga September 2026 mendapat respons positif dari pelaku pasar.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, terutama menjelang periode Idulfitri 1447 H.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai kebijakan ini sangat tepat waktu. Menurutnya, jika dana tersebut ditarik sesuai jadwal semula pada 13 Maret 2026, hal itu akan menciptakan tekanan besar bagi perbankan di tengah tingginya permintaan likuiditas masyarakat.

“Yang pertama, karena ini bisa meredakan tensi rebutan likuiditas, ya. Terutama rebutan likuiditas di bank-bank yang besar. Karena bisa dibayangkan, kalau misalnya pas jatuh tempo kemarin, 13 Maret nanti, maksudnya udah ada sinyal-sinyal mau ditarik kan,” ujar Andry dalam Silaturahmi bersama awak media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Andry menjelaskan tantangan pertumbuhan kredit saat ini tidak hanya datang dari sisi permintaan masyarakat, tetapi juga dari ketersediaan dana di sisi perbankan.

Keberadaan dana SAL pemerintah, lanjut Asmo, berfungsi sebagai penyangga agar bank memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan.

"Jadi itu meredakan tensi dan rebutan likuiditas. Karena, teman-teman, kalau kita bicara dari pertumbuhan kredit, tantangannya itu sebenarnya bukan hanya tantangan dari sisi permintaan, tapi juga dari sisi supply-nya, supply dari perbankan yaitu adalah keterseduaan atau kecukupan dari likuiditas di bank itu sendiri," kata Andry.

Dengan likuiditas yang lebih longgar, perbankan diprediksi lebih agresif dalam mengejar target pertumbuhan kredit. Bank Mandiri sendiri memproyeksikan industri perbankan nasional dapat tumbuh di level 9 persen hingga 11 persen sepanjang tahun ini.

Selain itu, meredanya "rebutan" dana antarbank diharapkan dapat membawa dampak positif pada penurunan biaya dana (cost of fund) dan tingkat suku bunga secara umum.

“Mestinya kalau tensi rebutan likuiditasnya menurun, ini juga akan kemudian menurunkan tensi dari tingkat suku bunga sendiri. Karena teman-teman juga tahu kan, walaupun memang suku bunga BI rate kemarin sudah dipangkas total 125 basis, 100 basis di satu tahun, ya. Tapi total kalau dilihat dari 6 persen yang tertingginya 6,25 terus 6 persen, dipangkas sampai 4,75. Penurunan dana pihak ketiga, ratenya kan juga masih relatif terbatas, ya,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perpanjangan durasi penempatan dana ini diselaraskan dengan strategi Bank Indonesia (BI). Hal ini dilakukan agar perbankan tidak perlu khawatir akan risiko penarikan dana mendadak yang dapat mengganggu operasional.

“Menurut saya enggak akan diambil dan tetap dibiarkan di sistem perbankan sampai 6 bulan ke depan. Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).

Langkah pemerintah ini dipandang sebagai bentuk dukungan nyata bagi perbankan untuk fokus mendorong ekonomi sektor riil menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2026.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

Perpanjangan kas yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) tersebut diharapkan semakin memperkuat likuiditas perbankan, sehingga penyaluran kredit dapat terus tumbuh.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya dalam konferensi pers bertajuk "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Senin.

Evaluasi kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Purbaya memaparkan sejak awal penempatan dana pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Suku bunga deposito tenor enam bulan tercatat turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025, sementara deposito tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen pada Januari 2026 dari 4,71 persen pada November 2025.

“Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80 persen per Januari 2026 dibandingkan Januari tahun lalu yang berada pada level 9,20 persen," kata dia.

Bendahara negara itu menambahkan pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan kredit melalui kebijakan penempatan dana tersebut.

Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

"Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan Bank Indonesia akan terus dijaga. Kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan," ujarnya.

Ia berharap perekonomian bakal semakin menguat seiring dengan mulai terlihatnya hasil program prioritas pemerintah, meningkatnya peran Danantara, serta bertambahnya aliran dana residen yang masuk ke Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari SAL ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

Dari total tersebut, sebesar Rp75 triliun kemudian ditarik kembali untuk dibelanjakan guna mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang berseliweran di media sosial terkait dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tertipu bankir himpunan bank milik negara (Himbara).

Hal tersebut disampaikan pihak Kemenkeu melalui PPID Kemenkeu melalui akun X @PPIDKemenkeu, Minggu (25/1/2026). Kementerian tersebut meminta agar masyarakat mewaspadai penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya.

"Berita yang menyatakan 'Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, telah tertipu Bank Himbara Rp200 T - para banker pengkhianat rakyat Indonesia. Purbaya kalah 1-0 dengan para banker, adalah HOAKS," dikutip dari cuitan akun X @PPIDKemenkeu.

Adapun informasi yang dilabeli hoaks oleh PPID Kemenkeu menayangkan video Purbaya mengenakan seragam dinas Kemenkeu berwarna biru tua dan sedang berbicara dengan wartawan. Ruangan itu tampak seperti ruangan pers yang berlokasi di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta.

Saat itu, Purbaya tengah memaparkan soal kondisi perekonomian salah satunya terkait dengan kebijakannya menginjeksi himbara dengan kas pemerintah senilai Rp200 triliun pada September 2025 lalu.

Untuk diketahui, Purbaya memutuskan untuk menyuntik himbara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI dengan total keseluruhan Rp200 triliun berasal dari kas pemerintah pada September 2025. Keputusannya itu dilaksanakan tidak jauh setelah dia resmi dilantik sebagai Menkeu.

Kemudian, pada November 2025, Purbaya kembali menginjeksi likuiditas dengan kas pemerintah lagi Rp76 triliun. Pada saat itu, bank yang menerima limpahan likuiditas dari pemerintah pusat yakni Bank Mandiri, BNI, BRI serta Bank Jakarta.

Purbaya menjelaskan bahwa kas injeksi likuditas itu merupakan manajemen kas pemerintah yang berada di Bank Indonesia (BI), guna mendorong penurunan suku bunga kredit di perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan belum memberikan daya dorong terhadap perekonomian secepat yang diperkirakan.

Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi dampak kebijakan tersebut meleset dari estimasi awalnya. Menurutnya, mesin ekonomi seharusnya bisa berpacu lebih kencang dengan guyuran likuiditas jumbo tersebut, namun transmisi ke sektor riil ternyata berjalan lambat.

Dia sempat menyatakan dampak jurusnya itu akan terasa dalam sebulan. Kendati demikian, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di kisaran 7% setelah dua bulan.

"Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pekan lalu.

Bendahara negara itu blak-blakan menyebut bahwa hambatan utama dari kurang optimalnya kebijakan tersebut adalah adanya ketidaksinkronan irama kebijakan antara otoritas fiskal alias Kemenkeu dan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia.

Purbaya tidak mau menjelaskan secara detail ketidakselarasan kebijakan yang dimaksudnya, hanya saja, dia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak waktu dari eksekusi kebijakan antara kedua institusi.

"Bukan tidak sinkron, cara kami melakukan kebijakan dengan bank sentral kan beda, ada perbedaan dampak waktu lah, itu saja," jelasnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa sumbatan komunikasi tersebut telah terurai. Dia mengklaim koordinasi dalam satu bulan terakhir, khususnya dua minggu belakangan, telah berjalan sangat harmonis.

Dengan selarasnya langkah Kemenkeu dan Bank Indonesia, dia optimistis hambatan pertumbuhan tidak akan terulang di masa depan. Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu bahkan mematok target pertumbuhan ekonomi yang ambisius untuk tahun depan.

"Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan [tembus] 6%," katanya.

BI Koordinasi dengan Kemenkeu

Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memacu pertumbuhan kredit yang melambat sepanjang tahun ini.

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan berada di level 7,74% secara tahunan (year on year/YoY) pada November 2025, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79% (YoY).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menjelaskan salah satu penyebabnya adalah kurangnya permintaan meski likuiditas perbankan sehat. Fenomena tersebut, sambungnya, tercermin dari tingginya angka fasilitas kredit yang belum ditarik debitur (undisbursed loan) sebesar Rp2.509,4 triliun pada November 2025.

Untuk atasi itu, BI akan berkoordinasi dengan pemerintah sebab mungkin saja debitur yang belum tarik komitmen kredit sehingga sebabkan besarnya undisbursed loan tersebut berasal dari korporasi plat merah alias BUMN.

"Terkait dengan undisbursed loan, itu kan kalau kita bilang ke pemerintah, ya mungkin ada korporasi itu kan milik pemerintah. Nah, misalkan seperti itu kita sampaikan, kita koordinasikan," kata Solikin dalam Taklimat Media BI, Senin (22/12/2025).

Selain itu, BI mengidentifikasi perlambatan pertumbuhan kredit karena masih tingginya suku bunga kredit perbankan di tengah penurunan suku bunga acuan (BI Rate) besar-besaran. Akibatnya, permintaan tidak terakselerasi karena biaya pinjaman masih tinggi.

Data BI memang menunjukkan transmisi kebijakan moneter belum berjalan mulus. Meskipun bank sentral telah memangkas BI Rate 125 basis poin (bps) sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan tercatat baru mencapai 24 bps.

Solikin menjelaskan lambatnya transmisi itu akibat masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus (special rate) dari bank kepada deposan kakap.

Dia mencontohkan, meskipun suku bunga dana pihak ketiga (DPK) secara umum berada di kisaran 2,3% hingga 2,5%, banyak pemilik dana besar menuntut imbal hasil di level 5% hingga 6%, jauh di atas suku bunga penjaminan.

Solikin pun juga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait fenomena pemberian special rate yang distorsi pasar tersebut. Apalagi, sambungnya, bank-bank BUMN juga banyak memberikan special rate itu.

"Kalau bank-bank [milik pemerintah] itu menurunkan, yang mana sebagian sudah, pasti yang lain ikut. Jadi konteks koordinasinya seperti itu, tanpa memberikan distorsi yang unnecessary [tidak perlu]," jelasnya.

Rp200 triliun itu kan pasti membuat struktur dana di bank Himbara lebih fleksibel. Sementara bank-bank lain di luar Himbara susah mencari dana

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menilai dampak penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terhadap suku bunga kredit masih terbatas.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro dalam taklimat media di Jakarta, Senin, menjelaskan injeksi dana tersebut memberikan ruang bagi Himbara untuk lebih leluasa mengelola pendanaan.

Fleksibilitas itu berpotensi menekan suku bunga dana karena kebutuhan likuiditas dapat dipenuhi dengan struktur yang lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

Namun, kata Solikin, perbankan di luar Himbara menghadapi kondisi yang berbeda. Bank-bank selain Himbara masih menghadapi tantangan dalam mencari dana, sehingga tekanan biaya pendanaan tetap ada. Situasi ini membuat penurunan suku bunga tidak terjadi secara merata di seluruh industri.

“Rp200 triliun itu kan pasti membuat struktur dana di bank Himbara akan lebih fleksibel. Sementara bank-bank lain di luar Himbara susah mencari dana,” ujar Solikin.

Menurut dia, perbankan pada umumnya bekerja berdasarkan rencana bisnis bank (RBB) dan pipeline penyaluran kredit yang sudah disiapkan.

Karena itu, penguatan likuiditas idealnya mendorong munculnya kredit baru yang melampaui pipeline yang sudah ada, bukan hanya menopang penyaluran yang telah direncanakan.

Secara umum, Solikin berpendapat dampak penempatan dana pemerintah terhadap suku bunga dana lebih terlihat karena berkaitan langsung dengan fleksibilitas pendanaan. Sedangkan efek ke suku bunga kredit masih perlu dicermati.

“Tapi kami melihat semua inisiatif itu baik. Nanti lebih baik lagi, kalau kita koordinasikan dengan lebih baik lagi,” tutur Solikin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dampak penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke perbankan telah terlihat pada penurunan signifikan bunga deposito. Berikutnya, dia berharap suntikan likuiditas itu dapat segera menurunkan suku bunga kredit.

“Dampaknya telah terlihat dari penurunan signifikan suku bunga deposito, yang kami yakin akan segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih signifikan lagi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan efek injeksi dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan baru akan terasa pada Desember 2025.

Purbaya tidak menampik bahwa terjadi perlambatan penurunan kredit, dari 7,7% secara tahunan pada September 2025 menjadi 7,36% secara tahunan pada Oktober 2025. Artinya, terjadi penurunan 0,34 basis persentase.

Padahal, sebelumnya bendahara negara itu meyakini penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan pada September 2025 itu bisa meningkatkan pertumbuhan kredit. Kendati demikian, dia menyatakan bahwa dampak kebijakan itu tidak akan langsung terasa.

"Setidaknya dampak penuh dari tambahnya likuiditas itu sampai 2 sampai 3 bulan setelah uang itu diinjeksikan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya di Desember [2025], Januari [2026], kalau dilihat pertumbuhannya," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa dana pihak ketiga sudah tumbuh mencapai 11,5% pada Oktober 2025. Oleh sebab itu, Purbaya meyakini pertumbuhan kredit juga akan ikut tumbuh terakselerasi.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa tujuan penempatan dana itu juga untuk menjaga biaya dana rendah. Purbaya mencatat bahwa suku bunga deposito 6 bulan turun dari 6% menjadi 5,2% pada September 2025; sejalan, suku bunga kredit tertimbang juga turun dari 9,12% pada Juli 2025 menjadi 9% per Oktober 2025.

"Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil," klaimnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dia menyayangkan pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 baru sebesar 7,36%. Padahal, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit di rentan 8% sampai dengan 11% sepanjang tahun.

“Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Perry menyampaikan, dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

Menurutnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini keputusannya menambah dana ke himbara senilai Rp76 triliun setelah Rp200 triliun pertama akan memperbaiki kondisi ekonomi. Hal itu kendati pertumbuhan kredit Oktober 2025 justru dilaporkan melambat.

Purbaya mengeklaim dampak dari injeksi Rp200 triliun ke sistem perekonomian melalui himbara itu sudah membuahkan hasil. Indeks penjualan ritel dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai membaik utamanya setelah demo di berbagai wilayah akhir Agustus lalu.

"Pertama Rp200 triliun, kemudian saya tambah lagi Rp76 triliun. Saat saya tambah Rp200 triliun, akibatnya apa? Saya pengamat, saya ekonom yang suka campur-campur, fiskal, monitor, saya pakai semuanya, pokoknya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Yang saya mau jalankan adalah supaya fiskal jalan, monitor jalan, real sector jalan," terangnya pada acara Ecoverse 2025 dan Launching Bloomberg Businessweek Indonesia, Kamis (20/11/2025).

Purbaya kembali menyampaikan bahwa salah satu indikator perekonomian yang terus diperhatikan olehnya adalah pertumbuhan uang beredar di masyarakat, atau base money (M0).

Merujuk pada ekonom asal Amerika Serikat (AS) Milton Friedman, dia menilai pertumbuhan uang yang rendah menunjukkan ekonomi sedang ditahan serta sebaliknya.

Kondisi base money, terangnya, sempat tumbuh 13% pada September 2025 atau pada bulan yang sama ketika dia pertama kali menginjeksi kas pemerintah Rp200 triliun ke himbara. Namun, dia menyoroti pertumbuhannya pada Oktober 2025 melambat ke 7%.

"Oktober turun lagi ke 7%, wah saya bilang kalau gitu masih kurang. Makanya saya tambah lagi nih Rp76 triliun ke perekonomian hari Jumat lalu. Jadi ada gas lagi sedikit di ekonomi. Jadi saya pelihara kondisi di perekonomian supaya ada ruang untuk tumbuh terus," terang mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Injeksi Purbaya Tak Mempan

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu per 10 November 2025 lalu kembali memindahkan kas pemerintah di BI senilai Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta.

Injeksi baru ke Mandiri, BNI dan BRI masing-masing sebesar Rp25 triliun, menambah likuiditas dari kas pemerintah yang sudah disuntikkan sebelumnya yakni masing-masing Rp55 triliun pada September lalu.

Kemudian, Kemenkeu juga menyuntikkan kas pemerintah pusat ke Bank Jakarta yang notabenenya adalah bank pembangunan daerah (BPD) senilai Rp1 triliun.

Namun demikian, Bank Indonesia (BI) justru melaporkan bahwa pertumbuhan kredit selama Oktober 2025 hanya 7,35% secara tahunan (yoy) atau melambat dari September 2025 yakni 7,7% (yoy).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Gubernur bank sentral dua periode itu menyebut transmisi kebijakan suku bunga acuan yang sudah rendah belum tinggi ke perbankan.

Sebab, penurunan BI rate oleh bank sentral sudah sebesar 125 basis poin, namun suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

Menurut Perry, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali menambah penempatan dana ke perbankan nasional dan daerah sebesar Rp76 triliun per 10 November 2025.

Tambahan dana ini disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun atau total Rp76 triliun.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memaparkan bahwa penyerapan dana dari alokasi awal sebesar Rp200 triliun telah berjalan cepat.

"Setelah ditempatkan, ini perbankannya sudah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari yang ditempatkan tersebut," jelas Febrio, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Secara rinci, Bank Mandiri dan BRI telah menyalurkan 100 persen dana penempatan masing-masing yang sebesar Rp55 triliun.

Sementara itu, BNI telah menyalurkan Rp37,4 triliun atau 68 persen dari alokasi yang sama.

BTN tercatat telah menyalurkan Rp10,3 triliun atau 41 persen dari total dana Rp25 triliun yang ditempatkan, sedangkan BSI telah menyalurkan Rp9,9 triliun atau 99 persen dari dana Rp10 triliun yang diterimanya.

Menurut Febrio, derasnya penyaluran itu turut didorong oleh rendahnya bunga penempatan pemerintah.

Dana pemerintah ditempatkan dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI).

Dengan besaran bunga yang lebih rendah dari biaya dana perbankan pada umumnya, bank memiliki ruang lebih luas untuk menekan cost of fund, sehingga dapat mempercepat penyaluran kredit.

Kondisi ini membuat bank lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, terutama ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan menjelang akhir tahun.

"Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia, yakni 3,8 persen, yaitu sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan," terang Febrio.

Dana sebesar Rp200 triliun itu disalurkan pemerintah kepada lima bank anggota Himbara pada September 2025.

Penempatan ini terbagi ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang masing-masing menerima alokasi Rp55 triliun.

Sementara, BTN memperoleh penempatan sebesar Rp25 triliun, dan BSI menerima alokasi Rp10 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Pemerintah melaporkan realisasi penyerapan dana pemerintah Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mencapai Rp167,6 triliun atau 84 persen.

Adapun program ini telah bergulir dalam lima minggu sejak dimulai pada September 2025.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

"Data per 22 Oktober menunjukkan sekitar lima minggu setelah penempatan, perbankan telah menyalurkan Rp167,6 triliun, atau 84 persen dari total dana yang ditempatkan," ujar Febrio.

Febrio menjelaskan bahwa penyaluran dana ke masyarakat dan pelaku usaha, termasuk UMKM, telah memberi dorongan signifikan pada konsumsi dan investasi.

Dampaknya diharapkan memperkuat sektor riil, menjaga daya beli, serta mendukung keberlanjutan usaha di berbagai bidang.

“Dana sebesar Rp200 triliun ini diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang signifikan. Kinerja investasi dan konsumsi mulai meningkat sehingga sektor riil bergerak, didukung sektor perbankan yang dapat menyalurkan kredit lebih cepat karena biaya dana yang lebih rendah," kata Febrio.

Salah satu faktor percepatan penyaluran adalah rendahnya biaya dana bagi perbankan.

Pemerintah menempatkan dana tersebut dengan bunga 3,8 persen, mengikuti bunga penempatan Bank Indonesia, atau sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan.

Kebijakan ini membuat perbankan lebih agresif menyalurkan kredit karena dapat menawarkan bunga yang lebih menarik bagi debitur.

"Dengan bunga yang sama ditempatkan di perbankan, cost of fund perbankan menjadi lebih rendah. Akhirnya, mereka menyalurkan dana lebih cepat karena biaya dana yang lebih murah," ujar Febrio.

Febrio menambahkan, penempatan dana pemerintah juga menurunkan bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) di sejumlah bank, terutama Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penurunan ini diperkirakan akan diikuti turunnya suku bunga kredit secara bertahap, sehingga permintaan kredit dapat meningkat dan kegiatan usaha semakin bergerak.

"Setelah Rp200 triliun ditempatkan dengan bunga 3,8 persen, perbankan khususnya Himbara dan BSI menurunkan bunga DPK-nya secara signifikan. Pada gilirannya, hal ini mulai menurunkan suku bunga kredit sejak September, meski penurunannya masih bertahap," kata Febrio.

Berikut rincian serapan dana pemerintah di perbankan:

1. Bank Mandiri (Rp55 triliun): Terserap 100 persen
2. Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun): Terserap 100 persen
3. Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun): Terserap 68 persen
4. Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun): Terserap 41 persen
5. Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun): Terserap 99 persen.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan potensi moral hazard dari penyaluran uang pemerintah senilai Rp200 triliun ke perbankan.

Purbaya mengakui ada potensi bankir nakal di tengah kucuran duit itu. Namun, ia yakin potensi itu bisa ditekan karena perhatian masyarakat ke kebijakan ini cukup tinggi.

"Kalau moral hazard, pasti ada. Bankir yang nakal kan pasti ada," tegas Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Tapi ketika uangnya sebanyak itu (Rp200 triliun) dan semuanya ngawasin, dia (bankir) pasti akan hati-hati. Ini program serius. Dia pasti akan main-mainnya nanti pas program yang santai," sambungnya.

Purbaya menegaskan pihak perbankan harus menyampaikan laporan rutin kepada Kementerian Keuangan terkait penggunaan uang Rp200 triliun. Berbekal hal tersebut, Purbaya mengetahui dan bisa memonitor ke mana saja duit itu dialirkan.

Ia mengaku sebenarnya tidak peduli uang itu dipakai apa oleh perbankan, asal bukan untuk membeli dolar Amerika Serikat (AS) yang malah bakal menekan rupiah. Purbaya juga mewanti-wanti bank agar Rp200 triliun tersebut tidak menetes ke konglomerat jahat.

"Once saya ikut campur dengan bagaimana cara memakai uang itu, ke mana, ke mana, ke mana, harus sekian sekian, sekian, saya menumpulkan keahlian orang-orang di perbankan itu sendiri. Padahal kan saya pakai keahlian orang perbankan untuk berpikir, mencari program-program yang paling menguntungkan," bebernya.

Menkeu Purbaya juga meyakini bos-bos perbankan itu pasti lebih pintar darinya. Ia percaya bank-bank BUMN itu tahu ke mana penempatan uang pemerintah dalam bentuk deposito tersebut harus disalurkan.

Ia menjelaskan bank mesti membayar bunga sekitar 4 persen kepada pemerintah dari penempatan tersebut. Oleh karena itu, Purbaya yakin Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal putar otak untuk menyalurkannya ke masyarakat agar tidak merugi.

Purbaya menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kecipratan manfaat program tersebut. Namun, Purbaya menekankan UMKM penerima kredit pasti sudah dipastikan layak.

"Begitu uang itu masuk ke UMKM 1, UMKM 2, UMKM 3, dia kan punya klien UMKM yang lain juga. Mutualized itu ekonomi," tegas Purbaya.

"Ketika uang berputar di sistem, ekonomi jalan. Ketika UMKM pinjam, dia akan memperbesar ekspansi bisnisnya, kan? Itu penciptaan lapangan kerja," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank milik negara (Himbara) belum menyentuh segmen UMKM.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan bahwa hal ini tak terlepas dari proses pencairan kredit UMKM yang dirasa masih sulit. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakkan sektor riil.

“Niatan Menteri Keuangan bagus dengan dana Rp200 triliun, tetapi kalau sistem pencairan kepada pelaku-pelaku UMKM itu masih sama, enggak akan bisa [berdampak],” kata Edy saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, dalam menggelontorkan dana jumbo, pemerintah perlu mengiringinya dengan pengawasan terhadap pencairan dana tersebut di perbankan.

Edy tak menampik bahwa segmen UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi dalam meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Namun demikian, dia menilai bahwa pemerintah semestinya memiliki mekanisme dalam memitigasi risiko tersebut, di samping kepatuhan yang diupayakan meningkat dari sisi UMKM.

“Misalnya di China, mereka bisa menanggung risknya. Kenapa kita tidak? Kita belajar untuk itu. Dan pelaku UMKM juga harusnya belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan,” ujar Edy.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman angkat suara soal risiko kenaikan kredit bermasalah segmen UMKM, pada saat akses pembiayaan UMKM diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2025.

Maman menyampaikan bahwa POJK tersebut memuat ketentuan penerapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) atau innovative credit scoring (ICS) sebagai bentuk relaksasi syarat pengajuan kredit UMKM. Menurutnya, mitigasi risiko tetap dilakukan oleh bank penyalur kredit dan OJK selaku regulator.

“Jadi saya pikir bank pasti tetap akan melakukan mitigasi dengan OJK, ya. Apakah ini malah akan meningkatkan NPL atau justru menurunkan,” kata Maman dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (22/10/2025).

Adapun, OJK melaporkan bahwa porsi kredit UMKM perbankan menurun, yakni berkisar 19% dari total penyaluran kredit sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal ini diiringi pelambatan kredit UMKM yang hanya bertumbuh 1,35% secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga bulan kedelapan tahun ini.

Sekarang itu, data terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi, mungkin sampai akhir bulan ini itu sudah selesai

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan realisasi serapan dana Rp10 triliun bagian dari dana yang ditempatkan pemerintah di bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun, telah melampaui 85 persen.

Dari total Rp200 triliun dana pemerintah ditempatkan di bank anggota Himbara, BSI mendapatkan kucuran dana Rp10 triliun.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di Jakarta, Kamis, optimistis dana tersebut akan tersalurkan semua pada akhir Oktober 2025.

"Sudah hampir habis (dana Rp10 triliun). Sekarang itu, yang data terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi, mungkin sampai akhir bulan ini itu sudah selesai. Mungkin sekarang 85-90 persen, dan kebetulan memang BSI mendapatkan alokasinya dari Rp200 triliun itu Rp10 triliun. Alhamdulillah kita on track dan InsyaAllah mungkin akan habis di akhir bulan ini," kata Bob usai menghadiri acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

Penempatan dana tersebut turut membantu memperkuat likuiditas bank dalam mendorong penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor produktif.

Bob menjelaskan bahwa sebagian besar portofolio pembiayaan BSI disalurkan ke segmen consumer banking, terutama produk-produk gadai dan cicil emas. Meski demikian, pembiayaan yang disalurkan ke pelaku UMKM juga tetap berjalan.

"Jadi memang portfolio sebagian besar itu adalah di area consumer, bukan berarti enggak ada UMKM-nya gitu ya. Tetapi kemudian di konteks consumer itu yang mungkin kalau sekarang, BSI sebagai bullion bank gitu ya, ada gadai, ada cicil emas. Tetapi poinnya adalah bahwa itu juga akan meningkatkan purchasing power atau demand dari masyarakat sehingga juga akan menggerakkan perekonomian," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 30 September 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan Rp40,6 triliun dari Rp55 triliun (74 persen), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun (62 persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun (50 persen), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun (19 persen), dan BSI Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun (55 persen).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025