Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mempercepat transformasi Pelabuhan Batu Ampar melalui penerapan skema direct billing yang dinilai akan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, serta kemudahan layanan bagi pelaku usaha logistik.

Transformasi tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Transformasi Pelabuhan Batu Ampar yang mempertemukan BP Batam, PT Batam Terminal Petikemas, serta pelaku usaha logistik dan jasa kepelabuhanan di Batam.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kota Batam, Yasser Hadeka Daniel, mengatakan penerapan direct billing merupakan perubahan yang telah lama dinantikan para pelaku usaha karena memungkinkan perusahaan freight forwarder bertransaksi langsung dengan operator terminal tanpa melalui pihak perantara.

"Selama ini transaksi kami dilakukan melalui pihak kedua sehingga terdapat biaya tambahan. Dengan direct billing, kami dapat bertransaksi langsung dengan terminal sehingga biaya perantara dapat dihilangkan," kata Yasser, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, penerapan sistem tersebut tidak menyebabkan kenaikan tarif bagi pengguna jasa. Sebaliknya, efisiensi yang diperoleh dari penghapusan mata rantai transaksi berpotensi memangkas biaya logistik hingga sekitar 30 persen.

Selain memberikan efisiensi biaya, transformasi Pelabuhan Batu Ampar juga dinilai meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat. Kehadiran peralatan modern seperti ship to shore (STS) crane menjadi langkah awal menuju standar pelayanan pelabuhan bertaraf internasional.

"Ini menjadi kabar baik bagi freight forwarder maupun cargo owner karena biaya logistik lebih efisien dan pelayanan pelabuhan semakin baik," ujarnya.

Dia menambahkan, melalui sosialisasi tersebut para anggota ALFI juga memperoleh penjelasan mengenai tahapan registrasi perusahaan serta mekanisme teknis sebelum implementasi direct billing diberlakukan secara penuh.

Sementara itu, Direktur PT Batam Terminal Petikemas, Capt. Basori Alwi, mengatakan perubahan skema pelayanan merupakan bagian dari transformasi tata kelola kepelabuhanan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta penyederhanaan proses administrasi.

Menurut dia, melalui skema baru tersebut seluruh pembayaran layanan terminal dilakukan langsung kepada operator sesuai layanan yang diterima pengguna jasa.

"Transformasi ini bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang lebih sederhana, terbuka, terdokumentasi dengan baik, serta memberikan kepastian layanan bagi seluruh pengguna jasa," katanya.

Basori menegaskan keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem maupun regulasi, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha logistik.

"Kami berharap komunikasi yang baik bersama ALFI dan seluruh pengguna jasa dapat menghasilkan pemahaman yang sama sehingga implementasi direct billing berjalan lancar," ujarnya.

Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sekaligus mempererat kolaborasi antara BP Batam dengan pelaku usaha logistik dalam mendukung transformasi sektor kepelabuhanan.

Menurut Benny, berbagai upaya peningkatan pelayanan mulai menunjukkan hasil positif yang tercermin dari pertumbuhan kinerja operasional maupun penerimaan kepelabuhanan sepanjang Semester I 2025.

Hingga akhir Juni 2025, realisasi penerimaan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencapai Rp219,75 miliar atau 55 persen dari target tahunan sebesar Rp401,86 miliar.

"Angka tersebut meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp189 miliar," kata dia.

Dari sisi operasional, jumlah kunjungan kapal barang dan penumpang mencapai 54.876 call, tumbuh 15 persen dibandingkan Semester I 2024. Total bobot kotor kapal (Gross Tonnage/GT) juga meningkat 18 persen menjadi 34,87 juta GT.

Sementara itu, volume peti kemas yang ditangani pelabuhan-pelabuhan di bawah BP Batam mencapai 359.944 TEUs, naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aktivitas ekspor-impor mendominasi dengan volume 273.004 TEUs, meningkat 18 persen, sedangkan peti kemas domestik tumbuh 6 persen menjadi 86.940 TEUs," jelas dia.

Pertumbuhan juga terjadi pada arus barang umum (general cargo) yang mencapai 5,42 juta ton atau meningkat 12 persen, serta jumlah penumpang ferry domestik dan internasional yang mencapai 4,64 juta orang, naik 8 persen dibandingkan Semester I 2024.

BP Batam optimistis transformasi Pelabuhan Batu Ampar yang didukung modernisasi fasilitas, digitalisasi layanan, dan penerapan direct billing akan semakin meningkatkan daya saing logistik Batam sebagai salah satu gerbang perdagangan internasional Indonesia.

Ke depan, kapasitas Terminal Peti Kemas Batu Ampar juga akan terus ditingkatkan seiring penambahan fasilitas dan peralatan bongkar muat, dengan target kapasitas mencapai 2 juta TEUs guna mengakomodasi pertumbuhan arus barang dan perdagangan di Batam.

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggandeng sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Batu Ampar untuk mempercepat pengembangan kawasan wisata berbasis konservasi mangrove sebagai destinasi unggulan baru di Kalimantan Barat.

"Kita melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Batu Ampar agar bersama-sama membangun kawasan ini. Kolaborasi ini penting agar pengembangan wisata berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat meninjau lokasi pengembangan wisata Batu Ampar bersama jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Minggu.

Bupati mengatakan keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam percepatan penataan kawasan wisata melalui dukungan pembangunan berbagai fasilitas publik dan penataan lingkungan.

Menurut dia, pengembangan kawasan wisata Batu Ampar kini telah memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah menargetkan sejumlah fasilitas utama dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan sehingga kawasan tersebut segera dipromosikan sebagai destinasi wisata baru.

Berbagai infrastruktur yang akan dibangun meliputi peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, fasilitas sanitasi, penerangan jalan, serta penataan kawasan agar memiliki daya tarik yang lebih baik bagi wisatawan.

Sujiwo menegaskan pengembangan wisata Batu Ampar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan konsep kawasan yang tertata, bersih, dan nyaman sehingga mampu memberikan pengalaman wisata yang berkesan.

Selain kawasan Bukit Talang, pemerintah juga mengembangkan sejumlah destinasi pendukung seperti wisata edukasi mangrove, jalur sepeda, lintasan hiking, area berkemah, lokasi pembesaran kepiting, hingga jalur wisata sepanjang sekitar 500 meter yang membelah kawasan mangrove.

Menurut Sujiwo, Batu Ampar memiliki potensi wisata alam yang besar, termasuk Pulau Gelanggang yang menawarkan panorama matahari terbenam sehingga berpeluang menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Barat.

"Untuk memperkuat aksesibilitas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar guna meningkatkan infrastruktur jalan menuju Batu Ampar dan Teluk Nibung. Peningkatan konektivitas tersebut akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun berikutnya," tuturnya.

Ia mengatakan pengembangan kawasan wisata diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat melalui meningkatnya permintaan homestay, berkembangnya usaha kuliner dan UMKM, serta terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Di sisi lain, Sujiwo menegaskan pembangunan kawasan wisata tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan menjaga kelestarian hutan mangrove sebagai ekosistem utama pesisir Batu Ampar. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimistis sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya Batu Ampar sebagai kawasan wisata berbasis mangrove yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir," katanya.

Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar itu memiliki luas sekitar 60.000 hektare lebih yang mencakup area hutan lindung seluas 25.000 hektare. Keunggulan hutan mangrove itu yaitu telah diakui sebagai salah satu habitat mangrove terlengkap dan terluas di dunia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Warga Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan putusan PTUN yang memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 45 hektare.

Dalam Putusan PTUN Denpasar Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS pada 6 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/B/2024/PT.TUN.MTR pada 24 Oktober 2024, sertifikat HPL milik Pemkab Buleleng dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut juga memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat HPL Pemkab Buleleng dan mengembalikan tanah tersebut kepada warga.

Pemkab Buleleng sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak dan MA menguatkan putusan PTUN. Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Kantor Pertanahan Buleleng hingga kini belum mencabut sertifikat HPL tersebut.

Karena tak kunjung dieksekusi, puluhan warga Batu Ampar mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng untuk meminta kejelasan terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Salah satu perwakilan warga, I Nyoman Tirtawan, menjelaskan bahwa putusan tersebut telah inkrah lebih dari satu tahun, tetapi belum juga dieksekusi oleh BPN Buleleng.

Menurutnya, Kantor Pertanahan Buleleng patut diduga mengabaikan putusan pengadilan dan berpotensi melanggar hukum. Warga pun telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Buleleng.

Perwakilan warga yang bertemu Kepala Kantor Pertanahan Buleleng hanya mendapatkan penjelasan lisan dan tertulis bahwa kewenangan pencabutan HPL berada di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, bukan di tingkat kabupaten.

"Menurut BPN Buleleng, pencabutan sertifikat HPL bukan wewenang mereka, melainkan wewenang Kanwil BPN Provinsi Bali, walaupun perintah pengadilan secara jelas ditujukan kepada BPN Buleleng," ujar Tirtawan kepada media, Kamis (25/6/2026).

Tirtawan juga meminta Polres Buleleng memeriksa Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali yang hingga kini belum melaksanakan perintah pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Wayan Budayasa, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melawan perintah pengadilan dan telah berupaya melaksanakan putusan tersebut dengan mengirim surat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali.

"Kami di kabupaten dibatasi oleh kewenangan. Pencabutan sertifikat HPL merupakan kewenangan Kanwil. Kami sudah bersurat sejak Januari lalu dan masih menunggu informasi dari Kanwil. Informasinya, Kanwil juga masih menunggu petunjuk dari pusat," jelas Budayasa.

Bisnis.com, BATAM — Kinerja layanan pelayaran langsung internasional atau direct call di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar Batam menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang lima bulan pertama 2026.

Lonjakan tersebut memperkuat posisi Batam sebagai salah satu simpul logistik strategis di jalur perdagangan internasional kawasan Selat Malaka.

Data operasional Batu Ampar Container Terminal mencatat jumlah kunjungan kapal direct call internasional pada periode Januari–Mei 2026 mencapai 106 call atau meningkat 212% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 34 call.

Pertumbuhan juga terjadi pada volume peti kemas yang dilayani melalui jalur direct call. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 58.237 TEUs peti kemas ditangani, meningkat 125% dibandingkan capaian Januari–Mei 2025 yang sebesar 25.904 TEUs.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelayaran internasional terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Batu Ampar.

Menurut dia, bertambahnya jumlah kapal dan volume peti kemas yang masuk melalui layanan direct call menjadi indikator menguatnya peran Batam dalam jaringan logistik dan perdagangan internasional.

“Jaringan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah menjangkau sedikitnya tujuh negara utama di Asia. Konektivitas ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran rantai pasok dan memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, perdagangan, dan industri yang terintegrasi dengan pasar global,” kata Denny di Batam, Selasa.

Ia menegaskan BP Batam akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan melalui pengembangan infrastruktur terminal, digitalisasi layanan, serta perluasan kerja sama dengan perusahaan pelayaran internasional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang rute-rute baru sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan.

“Ke depan, BP Batam bersama mitra pengelola akan terus memperkuat konektivitas internasional melalui peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi layanan, dan perluasan kerja sama dengan pelayaran global,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, mengatakan pertumbuhan layanan direct call tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan efisiensi operasional dan pengembangan fasilitas yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, meningkatnya frekuensi pelayaran internasional menjadi sinyal positif bahwa Batu Ampar semakin diperhitungkan sebagai pelabuhan tujuan utama di kawasan.

“Peningkatan frekuensi layanan dan volume peti kemas direct call menjadi indikator bahwa berbagai upaya peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan BP Batam telah berjalan pada arah yang tepat,” katanya.

Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh bertambahnya perusahaan pelayaran yang membuka layanan langsung ke Batu Ampar. Jika pada Januari–Mei 2025 layanan direct call hanya dilayani oleh SITC dan Evergreen, kini jaringan tersebut semakin luas dengan bergabungnya Samudera dan COSCO Shipping.

Sepanjang Januari–Mei 2026, SITC mencatatkan 55 call dengan volume 32.266 TEUs, disusul Evergreen sebanyak 30 call dengan volume 14.792 TEUs. Sementara Samudera melayani 11 call dengan volume 7.103 TEUs dan COSCO Shipping sebanyak 10 call dengan volume 4.077 TEUs.

Benny mengatakan bertambahnya operator pelayaran internasional memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha dalam mengirim maupun menerima barang dari luar negeri.

Selain mempercepat waktu pengiriman, layanan direct call juga dinilai mampu meningkatkan kepastian jadwal pelayaran dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu tantangan dunia usaha.

“Semakin banyak pelayaran yang membuka layanan direct call ke Batu Ampar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha karena dapat mempersingkat waktu pengiriman, meningkatkan kepastian jadwal, serta menekan biaya logistik,” ujarnya.

Saat ini, jaringan direct call internasional dari Batu Ampar telah terhubung langsung dengan berbagai pelabuhan utama di Asia, antara lain Shanghai, Ningbo, Shekou, Nansha, Yangpu, dan Qinzhou di China, Haiphong dan Ho Chi Minh City di Vietnam, Port Klang, Kuantan, Kota Kinabalu dan Kuching di Malaysia, Singapura, Laem Chabang di Thailand, Sihanoukville di Kamboja, serta Yangon di Myanmar.

Dengan semakin luasnya jaringan pelayaran langsung tersebut, BP Batam optimistis Batu Ampar akan semakin berperan sebagai gerbang logistik internasional sekaligus pusat distribusi perdagangan yang mendukung pertumbuhan industri dan investasi di Batam maupun Indonesia.

Bisnis.com, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencatatkan kinerja operasional yang positif sepanjang tiga bulan pertama 2026. Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan pada arus logistik dan mobilitas penumpang.

Berdasarkan data resmi, volume bongkar muat peti kemas pada kuartal I/2026 mencapai 187.000 TEUs, meningkat 12% dibandingkan kuartal I/2025 yang tercatat sebesar 166.000 TEUs.

Dari total throughput tersebut, sebanyak 69% ditopang oleh aktivitas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang mencatatkan volume 128.556 TEUs, tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, aktivitas ekspor dan impor mendominasi dengan porsi 74% dari total arus peti kemas.

Selain peti kemas, kinerja bongkar muat general cargo juga mengalami peningkatan. Sepanjang kuartal I/2026, volume general cargo mencapai 2,9 juta ton atau naik 8% dari 2,6 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Terminal Curah Cair Kabil menjadi kontributor terbesar dengan volume 1,09 juta ton dan pertumbuhan sebesar 21% secara tahunan.

Dari sisi kunjungan kapal, tercatat sebanyak 27.170 call atau meningkat 4% dibandingkan Januari–Maret 2025 yang mencapai 26.138 call. Tidak hanya secara volume, ukuran kapal yang bersandar juga meningkat, dengan total Gross Tonnage (GT) mencapai 19,6 juta GT, naik 15% dari periode yang sama tahun sebelumnya di angka 16,9 juta GT.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan operator terhadap kapasitas dan kesiapan infrastruktur pelabuhan di Batam.

Amsakar menyatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator makin kuatnya posisi Batam sebagai simpul logistik strategis di kawasan regional.

“Pertumbuhan di sektor logistik ini menunjukkan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai hub konektivitas regional. Kami akan terus memperkuat ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi guna mendukung arus logistik, investasi, dan mobilitas secara berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Sejalan dengan kinerja logistik, sektor layanan penumpang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Jumlah penumpang di terminal ferry domestik dan internasional wilayah kerja BP Batam selama kuartal I/2026 tercatat mencapai 2,50 juta orang, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rute internasional masih mendominasi dengan jumlah penumpang sebanyak 1,31 juta orang atau tumbuh 11% secara tahunan. Rute internasional ini mayoritas melayani tujuan Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, penumpang domestik mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 20% menjadi 1,19 juta orang. Terminal Ferry Internasional Batam Centre dan Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur menjadi titik tersibuk dalam melayani arus mobilitas tersebut.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengemukakan bahwa peningkatan kinerja harus diimbangi dengan kualitas layanan yang makin baik, seiring dengan perluasan cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

“Kami mendorong layanan kepelabuhanan yang makin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Dengan dukungan regulasi tersebut, kami optimistis layanan akan makin terintegrasi sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan layanan di seluruh pelabuhan.

“Ke depan, kami akan terus mendorong digitalisasi layanan, termasuk pembenahan e-ticketing dan integrasi sistem antar terminal, sehingga layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna jasa,” kata Denny.

Bisnis.com, BATAM — Penanganan kontainer bermuatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Batam masih belum tuntas. Hingga akhir Januari 2026, ratusan kontainer terindikasi limbah B3 masih menumpuk dan belum direekspor ke negara asal.

Bea Cukai Batam menyebut baru berhasil mereekspor sebanyak 25 kontainer bermuatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Pelabuhan Batu Ampar. Hingga Selasa (27/1/2026), sebanyak 21 kontainer tambahan milik PT Logam Internasional Jaya telah berhasil dikirim kembali ke negara asal. Sebelumnya, empat kontainer milik PT Esun Internasional Utama Indonesia juga telah lebih dulu direekspor pada pekan lalu.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia, mengatakan saat ini terdapat 914 kontainer yang terindikasi bermuatan limbah B3 dan dimiliki oleh tiga perusahaan.

“Dari jumlah tersebut, permohonan reekspor terhadap 49 kontainer telah disetujui, dan 25 kontainer sudah direalisasikan reekspornya. Sementara 889 kontainer lainnya terus kami dorong agar segera diajukan permohonan reekspor,” ujar Evi, dikutip Jumat (30/1/2026).

Ia merinci, PT Esun Internasional Utama Indonesia tercatat memiliki 386 kontainer. Dari jumlah tersebut, 19 kontainer telah diajukan permohonan reekspor dan disetujui Bea Cukai. Sebanyak empat kontainer telah dikembalikan ke negara asal, sedangkan 15 kontainer lainnya masih dalam proses.

Sementara itu, PT Logam Internasional Jaya memiliki 412 kontainer dan telah mengajukan permohonan reekspor untuk 21 kontainer. Seluruhnya telah memperoleh persetujuan dan direalisasikan pengirimannya ke negara asal.

Adapun PT Batam Batery Recycle Industries tercatat memiliki 116 kontainer. Dari jumlah tersebut, sembilan kontainer telah diajukan permohonan reekspor, disetujui Bea Cukai Batam, dan saat ini masih dalam proses pengeluaran kembali.

Evi menegaskan, Bea Cukai Batam mengapresiasi perusahaan yang bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti imbauan pemerintah. Namun, pihaknya tetap mendorong agar seluruh kontainer yang tersisa segera diajukan permohonan reekspor.

“Kami berharap perusahaan segera menuntaskan kewajiban reekspor agar tidak terjadi penumpukan kontainer yang dapat memicu peningkatan biaya logistik di pelabuhan,” katanya.

Bea Cukai Batam memastikan seluruh proses reekspor dilakukan sesuai ketentuan dan terus berkoordinasi dengan BP Batam serta Dinas Lingkungan Hidup. Sinergi lintas instansi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan serta memastikan Batam tidak menjadi tujuan masuk limbah B3 dari luar negeri.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat capaian kinerja yang solid sepanjang tahun 2025 ditopang sektor kepelabuhanan. Kinerja tersebut tercermin dari penerimaan, aktivitas operasional, hingga pergerakan barang dan penumpang yang menunjukkan tren pertumbuhan sepanjang tahun lalu.

Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam membukukan realisasi penerimaan sebesar Rp468,4 miliar. Capaian ini melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp401,8 miliar atau setara 117% dari target.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan sektor kepelabuhanan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan tujuan investasi.

“Pelabuhan merupakan wajah utama konektivitas dan logistik Batam. Kinerja kepelabuhanan yang tumbuh positif menjadi sinyal kuat bahwa Batam semakin siap sebagai tujuan investasi, baik di sektor industri, logistik, maupun perdagangan internasional,” ujar Amsakar dikutip Senin (26/1/2026).

Dari sisi operasional, kinerja pelabuhan Batam juga mencatat pertumbuhan signifikan. Sepanjang 2025, arus peti kemas tercatat mencapai 797.087 TEUs atau tumbuh sekitar 18% dibandingkan capaian 2024. Terminal Peti Kemas Batu Ampar menjadi kontributor utama dengan volume 522.941 TEUs atau sekitar 66% dari total arus peti kemas Batam.

Volume peti kemas di Batu Ampar meningkat 24% secara tahunan, menegaskan peran pelabuhan tersebut sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan logistik regional dan internasional. Selain peti kemas, volume general kargo tercatat sebesar 11,77 juta ton atau tumbuh 13%, sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan di kawasan Batam.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan pertumbuhan dua digit di sektor kepelabuhanan merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan.

Menurut Claudia, BP Batam tidak hanya berfokus pada peningkatan volume aktivitas, tetapi juga pada efisiensi dan kepastian layanan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

“BP Batam terus mendorong efisiensi, kepastian layanan, dan kolaborasi dengan mitra usaha. Pelabuhan yang andal dan efisien adalah kunci untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya tarik investasi,” jelasnya.

Peningkatan kinerja juga tercermin dari aktivitas kapal sepanjang Januari hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 109.174 kunjungan kapal barang dan penumpang, tumbuh 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, total gross tonnage (GT) kapal yang dilayani mencapai 73,18 juta GT atau meningkat 15% secara tahunan.

Dari sisi pergerakan orang, pelabuhan-pelabuhan di Batam melayani sekitar 9,37 juta penumpang domestik dan internasional sepanjang 2025, naik sekitar 8% dibandingkan 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada Terminal Ferry Internasional dengan jumlah penumpang datang dan berangkat mencapai 5,3 juta orang atau tumbuh 10%.

Berdasarkan trayek, pertumbuhan tertinggi tercatat pada rute Malaysia dengan kenaikan 32%, mengungguli rute Singapura yang tumbuh 5% meskipun secara jumlah penumpang masih mendominasi. Kondisi ini memperkuat posisi Batam sebagai gerbang utama pergerakan orang dan barang di kawasan perbatasan Indonesia.

Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni menilai capaian sepanjang 2025 menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan pelabuhan ke depan.

“Capaian tahun 2025 menjadi dasar bagi kami untuk terus mendorong transformasi layanan kepelabuhanan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan investor serta pelaku usaha,” ujarnya

Bisnis.com (BATAM) – Bea Cukai Batam mengawasi proses pengeluaran kembali (reekspor) limbah elektronik yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) melalui Pelabuhan Batu Ampar, Kamis 22 Januari 2026.

Sebanyak empat kontainer milik PT Esun Internasional Utama Indonesia dikirim kembali ke negara asal setelah terbukti bermuatan limbah elektronik. Barang-barang ter sebut berupa komputer bekas, hard disk, perangkat audio-video, modem, power board, serta printed circuit board (PCB).

Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan reekspor limbah elektronik dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan kepabeanan dan perlindungan lingkungan hidup.

“Limbah elektronik yang masuk ke wilayah Indonesia dan tidak sesuai ketentuan wajib dikembalikan ke negara asal. Tidak ada toleransi terhadap pemasukan limbah B3,” ujar Zaky.

Ia menjelaskan, sebelumnya Bea Cukai Batam bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 74 dari total 914 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Batu Ampar. Kontainer yang belum diperiksa diamankan dengan pencegahan pengeluaran dari pelabuhan.

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, Bea Cukai Batam telah mengirimkan rekomendasi reekspor kepada perusahaan terkait sejak Oktober lalu.

Zaky menyebutkan, saat ini terdapat dua perusahaan yang telah mengajukan permohonan reekspor limbah elektronik. PT Esun Internasional Utama Indonesia mengajukan reekspor terhadap 19 kontainer, sedangkan PT Logam Internasional Jaya mengajukan reekspor untuk 21 kontainer.

“Proses reekspor dilakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal dan antrean kapal. Prinsipnya, seluruh limbah elektronik yang dikategorikan B3 harus dikeluarkan kembali dari Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia, mengapresiasi langkah PT Esun yang dinilai kooperatif dalam memulai proses reekspor.

“Kami berharap perusahaan lain segera mengikuti langkah ini agar penanganan ratusan kontainer limbah elektronik di Pelabuhan Batu Ampar dapat segera tuntas,” ujarnya.

Bea Cukai Batam menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BP Batam dan Dinas Lingkungan Hidup dalam memastikan tidak ada limbah elektronik berbahaya yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia.

Bisnis.com (BATAM) – Sebanyak 915 kontainer yang diduga berisi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) hingga kini masih tertahan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Penumpukan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga memicu tarik-ulur kewenangan antara pemerintah pusat, BP Batam, dan Pemerintah Kota Batam.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan persoalan bermula dari pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Berdasarkan hasil uji, sebagian kontainer terindikasi mengandung limbah B3 sehingga ditahan oleh otoritas pelabuhan.

“Setelah pemeriksaan awal, muncul kontainer-kontainer lain yang juga diminta untuk diperiksa. Namun di tengah proses, Kementerian Lingkungan Hidup menyurati kami agar pemeriksaan lanjutan dilimpahkan ke Pemerintah Kota Batam,” kata Amsakar belum lama ini.

Saat pelimpahan tersebut dilakukan, jumlah kontainer yang tertahan tercatat sekitar 815 unit. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 915 kontainer, bahkan berpotensi menembus seribu unit.

Amsakar menyebutkan pengelola Terminal Peti Kemas juga telah menyurati BP Batam untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Mereka meminta solusi agar penumpukan tidak semakin menghambat arus logistik. Kondisi ini turut dikeluhkan pelaku usaha yang harus menanggung biaya penumpukan (demurrage) akibat lamanya kontainer tertahan.

Merespons situasi tersebut, BP Batam telah menyurati Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan BP Batam serta kembali menyampaikan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meminta kepastian status kontainer.

“Kami ingin kejelasan hitam di atas putih. Kalau memang bermasalah, silakan re-ekspor. Kalau tidak bermasalah, lanjutkan prosesnya. Jangan digantung seperti ini,” tegas Amsakar.

Ia menilai pelimpahan kewenangan ke Pemerintah Kota Batam tidak tepat, mengingat posisi kontainer masih berada di area pelabuhan dan belum masuk wilayah pabean Indonesia.

“Secara kewilayahan ini belum menjadi ranah Pemerintah Kota Batam. Pemeriksaan awal juga dilakukan oleh kementerian. Pertanyaannya, pantaskah tiba-tiba menjadi tanggung jawab daerah?” ujarnya.

Amsakar juga menyoroti keterbatasan sumber daya daerah untuk menangani pemeriksaan ratusan kontainer tersebut.

“Dengan personel yang ada, apakah mungkin memeriksa sebanyak itu? Ini bukan pekerjaan sederhana,” katanya.

Menurut dia, regulasi yang berlaku justru menegaskan kewenangan berada di pemerintah pusat dan BP Batam, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25 dan PP Nomor 28. Bea Cukai pun masih memandang kontainer tersebut berada di luar daerah pabean selama belum keluar dari pelabuhan menuju gudang.

“Kalau sudah masuk gudang, barulah masuk daerah pabean. Sekarang ini posisinya masih di pelabuhan,” jelasnya.

Amsakar mengaku telah empat kali menyurati pemerintah pusat dan meminta konsistensi dalam penanganan persoalan tersebut.

“Jangan mulainya di kementerian, lalu di ujung dilepas ke daerah. Kalau mulai dari A, selesaikan sampai A juga,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan tegas agar persoalan tidak terus berlarut-larut, mengganggu operasional pelabuhan, merugikan pelaku usaha, serta membebani daerah dengan kewenangan di luar tanggung jawabnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam Evi Oktavia mengatakan penanganan kontainer limbah tersebut masih terus berproses. Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah memastikan seluruh limbah berbahaya tersebut keluar dari wilayah Indonesia sesuai ketentuan.

“Hingga saat ini tidak ada batas waktu tertentu bagi perusahaan untuk melakukan re-ekspor, selama ada itikad baik untuk mengurus prosesnya,” ujar Evi.

Ia menambahkan, proses pemulangan ratusan kontainer tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup, terutama terkait verifikasi dan kelengkapan dokumen re-ekspor.

Bisnis.com, PEKANBARU - Polres Indragiri Hilir menyatakan api yang membumbung tinggi akibat ledakan dan kebakaran pipa gas tanam milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), akhirnya berhasil dipadamkan pada Sabtu (3/1/2026) sekitar pukul 05.41 WIB.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora mengatakan setelah api padam, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi di lokasi kejadian.

“Lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi setelah api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.41 WIB pagi tadi,” ungkapnya dikutip Sabtu (3/1/2026).

Kapolres menjelaskan, sejak Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan PT TGI untuk melakukan penyekatan aliran gas dari dua arah, yakni dari arah Pekanbaru dan Jambi.

“Api berhasil dipadamkan setelah dilakukan penyekatan aliran gas dari arah Pekanbaru dan Jambi. Saat ini lokasi kami amankan untuk kepentingan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Terkait dampak korban, AKBP Farouk menyebutkan terdapat enam warga yang mengalami luka berat dan empat warga lainnya mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan medis.

Selain korban jiwa, kebakaran juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah aset warga. Tercatat lima unit truk dan lima sepeda motor mengalami kerusakan, serta tiga bangunan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, yakni usaha tambal ban, tempat penampungan buah sawit, dan tempat cuci motor.

“Untuk masyarakat yang menjadi korban saat ini masih menjalani perawatan,” tambah Kapolres.

Pascakejadian, kepolisian bersama pemerintah daerah mendirikan posko di sekitar lokasi guna memudahkan koordinasi penanganan serta pemantauan situasi.

Dalam proses olah TKP, sejumlah personel Polda Riau dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau turut dilibatkan.

“Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih kami dalami. Tim gabungan terus bekerja mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lapangan,” jelas AKBP Farouk.

Kapolres juga menjelaskan kronologi awal kejadian. Kebakaran pipa gas terjadi pada Jumat (1/1/2026) sekitar pukul 16.35 WIB di Dusun Nibul. Sebelumnya, warga mendengar suara ledakan keras sekitar pukul 16.00 WIB yang diduga berasal dari kebocoran pipa gas, sebelum api menyembur dengan ketinggian mencapai sekitar 15 meter.

“Lokasi kejadian berada di jalur Lintas Timur yang menghubungkan Pekanbaru dan Jambi. Demi keselamatan, arus lalu lintas di jalur tersebut sempat dihentikan sementara hingga kondisi dinyatakan aman,” pungkasnya.

Bisnis.com, Pekanbaru — Kebakaran akibat kebocoran pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, telah berhasil dipadamkan.

Api yang sempat menyembur tinggi dari jalur pipa Grissik–Duri (GD) KP 222 tersebut dinyatakan padam pada Sabtu (3/1/2026) pukul 05.55 WIB.

Corporate Secretary TGI, Emil Ismail, memastikan kondisi di lokasi saat ini telah terkendali. Perusahaan kini memfokuskan perhatian pada upaya perbaikan pipa serta penanganan dampak insiden.

“Selamat pagi, kondisi saat ini sudah terkendali dan api telah padam pada pukul 05.55 WIB. Saat ini kami fokus pada upaya perbaikan,” ujar Emil kepada Bisnis, Sabtu (3/1/2026).

Emil menegaskan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kebocoran pipa gas berdampak pada kerusakan sejumlah rumah warga dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Untuk dampak kerusakan, beberapa kendaraan dan rumah warga di sekitar kejadian akan menjadi tanggung jawab perusahaan,” ujarnya.

Sebelumnya, TGI menerima laporan awal insiden kebocoran pipa gas pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 16.35 WIB. Menyikapi kejadian itu, TGI segera mengambil langkah pengamanan dengan mematikan kompresor dan menutup seluruh katup (section valve) terdekat guna menghentikan aliran gas.

Perusahaan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk tim pemadam kebakaran setempat, aparat keamanan, serta pengamanan Objek Vital Polda Riau. Seluruh penanganan dilakukan dengan mengutamakan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

Selain itu, TGI melakukan pemantauan tekanan gas serta berkoordinasi dengan shipper dan buyer di jalur Grissik–Duri untuk memastikan sistem tetap aman.

“Proses investigasi masih terus berjalan untuk mengetahui penyebab kejadian. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen memastikan keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan,” tutup Emil.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah tegas dengan membekukan izin usaha dan impor tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ilegal ke wilayah Batam. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat penguatan pengawasan lingkungan sekaligus kepastian regulasi bagi iklim usaha.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rullysyah mengonfirmasi bahwa Izin Usaha Khusus (IUK) serta izin impor milik PT Esun International Utama Indonesia (EIUI), PT Logam Internasional Jaya (LIJ), dan PT Batam Battery Recycle Industries (BBRI) resmi dibekukan.

"IUK kita freeze karena masih ada kewajiban re-ekspor," ujar Rullysyah, Jumat (26/12/2025) di Batam.

Selama masa pembekuan, ketiga perusahaan tidak diperkenankan melakukan aktivitas lalu lintas barang di Batam.

Pembekuan izin ini berkaitan langsung dengan temuan 73 kontainer limbah B3 ilegal di Pelabuhan Batu Ampar pada September 2025. Hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menunjukkan muatan berupa limbah elektronik (e-waste) yang tidak sesuai dengan HS Code dalam dokumen impor.

KLH telah mewajibkan perusahaan terkait untuk melakukan re-ekspor ke negara asal guna mencegah dampak lingkungan. BP Batam menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penegakan aturan dan perlindungan daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan yang patuh regulasi.

Dari sisi profil, EIUI disebut sebagai perusahaan lama di sektor pengolahan limbah plastik, LIJ tercatat memiliki volume impor terbesar dalam manifes, sementara BBRI terseret akibat temuan e-waste dalam jalur distribusinya.

BP Batam berharap langkah ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan aktivitas bisnis sesuai ketentuan lingkungan hidup, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan industri berstandar internasional.(239)