Bisnis.com, DENPASAR — Warga Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan putusan PTUN yang memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 45 hektare.

Dalam Putusan PTUN Denpasar Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS pada 6 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/B/2024/PT.TUN.MTR pada 24 Oktober 2024, sertifikat HPL milik Pemkab Buleleng dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut juga memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat HPL Pemkab Buleleng dan mengembalikan tanah tersebut kepada warga.

Pemkab Buleleng sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak dan MA menguatkan putusan PTUN. Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Kantor Pertanahan Buleleng hingga kini belum mencabut sertifikat HPL tersebut.

Karena tak kunjung dieksekusi, puluhan warga Batu Ampar mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng untuk meminta kejelasan terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Salah satu perwakilan warga, I Nyoman Tirtawan, menjelaskan bahwa putusan tersebut telah inkrah lebih dari satu tahun, tetapi belum juga dieksekusi oleh BPN Buleleng.

Menurutnya, Kantor Pertanahan Buleleng patut diduga mengabaikan putusan pengadilan dan berpotensi melanggar hukum. Warga pun telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Buleleng.

Perwakilan warga yang bertemu Kepala Kantor Pertanahan Buleleng hanya mendapatkan penjelasan lisan dan tertulis bahwa kewenangan pencabutan HPL berada di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, bukan di tingkat kabupaten.

"Menurut BPN Buleleng, pencabutan sertifikat HPL bukan wewenang mereka, melainkan wewenang Kanwil BPN Provinsi Bali, walaupun perintah pengadilan secara jelas ditujukan kepada BPN Buleleng," ujar Tirtawan kepada media, Kamis (25/6/2026).

Tirtawan juga meminta Polres Buleleng memeriksa Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali yang hingga kini belum melaksanakan perintah pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Wayan Budayasa, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melawan perintah pengadilan dan telah berupaya melaksanakan putusan tersebut dengan mengirim surat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali.

"Kami di kabupaten dibatasi oleh kewenangan. Pencabutan sertifikat HPL merupakan kewenangan Kanwil. Kami sudah bersurat sejak Januari lalu dan masih menunggu informasi dari Kanwil. Informasinya, Kanwil juga masih menunggu petunjuk dari pusat," jelas Budayasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp131,52 triliun. Di samping itu, Kejagung telah mengungkap deretan kasus besar yang ditangani mulai dari kasus tata kelola niaga PT Timah Tbk. (TINS) hingga kasus PT Asabri.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 yang telah diselesaikan dan dieksekusi mencapai Rp35 triliun.

Kemudian, jumlah yang ditetapkan berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp131,52 triliun.

Raupan tersebut berasal dari berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seiring dengan proses penanganan perkara. Lalu, aset yang berhasil diamankan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Ini karena ada strategi atau perubahan paradigma dalam proses penanganan perkara atau prioritas yang ditangani oleh penyidik di bidang pidsus [pidana khusus]," katanya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Strategi yang dimaksud adalah, kini Bidang Pidsus di Kejagung menurutnya telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian negara yang besar, tetapi berdampak pada perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

Adapun, Febrie juga membeberkan sejumlah perkara strategis yang telah ditangani oleh Kejagung. Perkara strategis itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara.

Perkara strategis yang ditangani di antaranya kasus korupsi tata niaga PT Timah pada 2015-2022 yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Lalu, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada 2012-2019 yang telah merugikan negara hingga Rp22,78 triliun.

Febrie juga membeberkan bahwa Kejagung telah menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dengan kerugian negara Rp6,04 triliun serta kerugian perekonomian Rp12,31 triliun.

Kini, Kejagung pun sedang menangani kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025-2026 dengan kerugian yang sedang dihitung BPKP.

"Yang baru-baru ini sedang kami tangani yaitu tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025-2026 dengan enam tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN [Badan Gizi Nasional] dan pihak swasta. Penyidikan masih terus kami kembangkan dan penghitungan kerugian keuangan senang dilakukan oleh auditor di BPKP," ujar Febrie.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) membuka peluang pegawai Hotel Sultan untuk bekerja kembali pasca eksekusi lahan imbas sengketa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan PPKGBK saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi pegawai Hotel Sultan.

"Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK-lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali," ujar Juri usai konferensi pers pada Rabu (24/6/2026).

Juri mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan langkah pengosongan Hotel Sultan. Adapun, eksekusi pengosongan Hotel Sultan ditarget selesai dalam kurun waktu 30 hari sejak pekan lalu (18/6/2026) mengacu putusan pengadilan.

"Sedang proses [pengosongan], kan ada dikasih waktu oleh pengadilan selama 30 hari," kata Juri.

Sebelumnya, PPKGBK pun telah melakukan pendataan pegawai Hotel Sultan. PPKGBK mencatatkan laporan dari 102 pekerja eks Hotel Sultan pada hari pertama pembukaan kembali posko pelayanan pendataan karyawan, Senin (22/6/2026).

Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, Hendry Arisandi menjelaskan upaya pendataan pascaeksekusi kawasan Blok 15 tersebut ditujukan untuk memetakan status hubungan kerja para karyawan demi menjamin kepastian transisi pengelolaan aset negara tersebut.

“Kami mengapresiasi para pekerja eks Hotel Sultan yang sudah datang dan melaporkan diri. Respons pada hari pertama ini cukup baik,” ujar Hendry, dikutip Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan data yang terhimpun, dari total 102 laporan mayoritas pelapor didominasi oleh pekerja harian sebanyak 59 orang, disusul klasifikasi karyawan kontrak sebanyak 21 orang. Kemudian, terdapat pula laporan dari 18 orang berstatus temporary worker, 2 orang tenaga lepas (freelance), serta 2 orang yang berstatus sebagai karyawan tetap.

Adapun, nantinya seluruh dokumen hubungan kerja yang masuk akan ditelaah secara mendalam guna penanganan yang akurat dan berbasis regulasi.

Langkah verifikasi ini krusial lantaran adanya keragaman status kepegawaian dari setiap individu, sehingga tindak lanjut yang diberikan nantinya dipastikan selaras dengan koridor undang-undang ketenagakerjaan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menegaskan komitmen otoritas untuk mengawal seluruh rangkaian peralihan hak kelola ini secara profesional.

"PPKGBK akan bertindak secara profesional dan manusiawi dalam proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya. Kami ingin memastikan para pekerja didata dengan benar,” ujar Rakhmadi.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan eksekusi Hotel Sultan pada Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Bisnis.com, JAKARTA –Sengketa ketenagakerjaan antara ratusan pekerja PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan mantan pemegang saham pengendali, Newcrest Mining Limited, menjadi sorotan. Perkara ini tidak hanya menyangkut pemenuhan hak pekerja, tetapi juga menjadi indikator penting kepatuhan investor asing terhadap hukum di Indonesia.

Sebanyak 735 karyawan NHM masih menantikan pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).Kuasa Hukum Serikat Pekerja PT NHM, Iksan Maujud mengatakan, kasus ini bermula dari akuisisi PT NHM pada 5 Maret 2020 oleh PT Indotan Halmahera Bangkit. Dalam proses tersebut, muncul perselisihan terkait pemenuhan hak pekerja, khususnya pesangon dan kompensasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2018–2020.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PN Ternate melalui Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte menyatakan Newcrest bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja. Putusan tersebut diperkuat Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024, sehingga telah inkrah.

Nilai kewajiban yang selayaknya dipenuhi Newcrest diperkirakan mencapai sekitar US$35 juta atau setara Rp600 miliar. Namun hingga kini, realisasi pembayaran yang telah diatur secara dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) masih belum terealisasi.

Iksan menjelaskan, dalam Pasal 67, pengusaha diwajibkan menyelesaikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon, uang pisah, dan uang jasa, apabila terjadi perubahan badan hukum, merger, atau akuisisi.

"Hak yang melekat di pekerja sengaja diabaikan. Padahal, PKB Pasal 67 secara eksplisit menyatakan pengusaha wajib menyelesaikan hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," ujar Iksan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menambahkan bahwa sebelum akuisisi, serikat pekerja telah berulang kali mencoba menempuh jalur dialog melalui berbagai pertemuan di Jakarta, Surabaya, hingga Makassar. Namun, Newcrest dinilai tidak memiliki komitmen dan justru meninggalkan kewajibannya saat angkat kaki dari Halmahera.

“Andaikata Newcrest kooperatif dan menghargai hukum di Republik ini, karyawan tidak perlu berjuang habis-habisan hingga ke tingkat kasasi. Mereka telah mengeruk jutaan ton kekayaan dari tanah Halmahera, namun saat pergi, hak pekerja ditinggalkan begitu saja,” tegasnya.

Setelah melalui proses panjang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Ternate hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, pengadilan konsisten memenangkan para pekerja. Putusan tersebut menyatakan Newcrest bertanggung jawab secara tanggung renteng atas hak-hak ketenagakerjaan yang diabaikan.

“Mahkamah Agung telah menguatkan putusan bahwa putus hubungan kerja terjadi sejak 5 Maret 2020, dan hak-hak tersebut wajib dibayarkan. Anehnya, pihak Newcrest mengklaim belum menerima putusan, padahal sistem e-court memungkinkan akses seketika,” tambah Iksan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Serikat PUK SPKEP SPSI PT NHM, Rusli Abdullah Gailea, mengungkapkan kekecewaan mendalam para karyawan. Ia menilai sikap Newcrest merupakan contoh buruk praktik investasi di sektor sumber daya alam Indonesia.

"Harapan kami, jangan ada lagi investor yang datang menanam modal di negara kita, lalu pergi begitu saja meninggalkan luka seperti ini. Ini sangat merugikan regenerasi kita yang akan datang," ungkap Rusli.

Rusli juga berharap pemerintah mengawal aktivitas bisnis investor multinasional yang beroperasi di Tanah Air.

"Kami meminta kepada pemerintah agar ke depannya investor yang masuk ke Indonesia diseleksi dengan baik dan diawasi ketat. Mereka harus mengikuti prosedur serta perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Agar ketika mereka keluar, tidak ada lagi hak pekerja yang tertinggal," katanya.

Dari perspektif investasi, kasus ini menjadi tantangan kepatuhan investor terhadap hukum nasional. Serikat pekerja menilai regulasi perlindungan tenaga kerja dalam perubahan kepemilikan perusahaan sebenarnya telah cukup jelas.

Namun dalam praktiknya, kepatuhan tersebut masih menjadi persoalan, terutama ketika perusahaan tidak lagi memiliki aset atau keterikatan langsung di Indonesia.

Rusli menegaskan bahwa investasi tidak semata-mata soal masuknya modal, tetapi juga komitmen terhadap hukum dan tanggung jawab sosial. “Jangan sampai datang, mengambil sumber daya, lalu pergi tanpa menyelesaikan kewajiban,” tegasnya.

Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap putusan hukum berpotensi memengaruhi persepsi terhadap perusahaan di tingkat internasional.

Ke depan, Rusli menyatakan akan terus mendorong pelaksanaan putusan, termasuk melalui berbagai upaya yang tersedia. Mereka juga membuka kemungkinan membawa isu ini ke forum internasional seperti Intenational Labour Organization (ILO),apabila tidak terdapat penyelesaian.

Hormati Keputusan Pengadilan

Dihubungi terpisah, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono menjelaskan, pihak yang memiliki hubungan kerja dengan karyawan tetap bertanggung jawab dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dia mengingatkan adanya potensi konsekuensi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah. "Jika perusahaan itu tidak mau melaksanakan putusan MA yang sudah inkrah, maka dapat diproses pidana setelah dilakukan proses aanmaning terhadap putusan itu," jelas Aloysius.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat sehingga harus segera dilaksanakan.

Menurutnya, konsistensi putusan dari tingkat pertama hingga kasasi menunjukkan bahwa perkata tersebut telah melalui proses hokum yang kuat. "Pertama, investor asing harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Itu prinsipnya," ujar Trubus.

Dia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perubahan kepemilikan perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban terhadap pekerja. Bahkan dalam konteks perusahaan multinasional, kepatuhan terhadap hokum nasional tetap menjadi keharusan.

"Kedua, meskipun ada hukum internasional, ketika terjadi sengketa atau konflik di Indonesia, perusahaan multinasional tetap wajib mematuhi hukum dalam negeri tempat mereka beroperasi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan ABK bernama Fandi Ramadhan dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Kejagung Fandi mengetahui kapal tempatnya bekerja membawa sabu seberat hampir 2 ton.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa Fandi diajak oleh sang paman untuk bekerja sebagai ABK menuju Thailand selama 10 hari. Menurut Anang, keduanya mengetahui barang yang diangkut merupakan narkotika sebanyak 67 paket. Bahkan keduanya menerima bayaran.

"Di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket kalau dikilogram sekitar 2 ton itu jenis sabu di tengah laut dan para terdakwa sadar dan mengetahui termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Jadi, menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan," kata Anang kepada jurnalis di Kejagung, Jumat (20/2/2026).

Anang menyampaikan bahwa tidak ada unsur paksaan untuk membawa barang haram tersebut. Dengan begitu, kata dia, tuntunan telah berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan.

Selain barang yang dibawa cukup banyak, Anang menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan internasional sehingga masuk dalam pertimbangan jaksa untuk menuntut Fandi.

Namun, Anang mengatakan pihaknya tetap menghargai proses hukum yang berlaku, seperti nota pembelaan (pleidoi) dari terdakwa. Begitupun putusan pengadilan dalam perkara ini.

"Namun demikian bagaimana perannya kan nanti ada pleidoi, tentunya kami akan menghormati nanti ada pleidoi nanti ada replik lagi nanti ada juga putusan. Nah tentunya kami akan menghormati putusan pengadilan," ujar Anang.

Sekadar informasi, Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau telah menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon Terawa di perairan Kepri.

Dua di antaranya warga negara Thailand, yakni Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube. Kemudian empat lainnya adalah warga negara Indonesia, yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir.

Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 10 saksi dan tiga saksi ahli, dakwaan bagi para terdakwa menguat.

Adapun barang bukti yang disita berupa 67 kardus cokelat yang dibungkus plastik bening. Sebanyak 66 kardus masing-masing berisi 30 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau yang di dalamnya terdapat satu paket sabu, sedangkan satu kardus lainnya berisi 20 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau berisi sabu. Total berat bersih barang bukti tersebut mencapai 1.995.139 gram atau hampir dua ton

Bisnis.com, JAKARTA — Wajib Pajak (WP) memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) apabila masih belum menerima putusan pengadilan di tingkat sebelumnya.

Untuk diketahui, para pihak terkait yang berperkara baik pada pengadilan umum maupun pengadilan pajak bisa mengajukan upaya hukum lanjutan. Untuk pengadilan pajak, WP yang berperkara masih bisa mengajukan PK ke MA apabila belum puas dengan putusan banding.

Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi WP untuk mengajukan PK. Pertama, permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali kepada MA melalui Pengadilan Pajak.

Kedua, permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

"[Ketiga] Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak," demikian dikutip dari situs resmi DJP, Selasa (10/2/2026).

Adapun jangka waktu pengajuan PK ke MA dibedakan berdasarkan alasannya. Pertama, apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku.

Pada kondisi tersebut, PK diajukan paling lambat tiga bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap

Kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. PK diajukan paling lambat tiga bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti dimaksud.

Hari dan tanggal penemuan bukti-bukti itu harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah pajak yang harus dibayar. Jangka waktu pengajuan PK dengan kondisi tersebut paling lambat tiga bulan sejak putusan dikirim.

Keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. PK diajukan paling lambat tiga bulan sejak putusan dikirim.

Kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PK paling lambat diajukan tiga bulan sejak putusan dikirim .

Di sisi lain, terdapat ketentuan juga terkait bagaimana MA memeriksa dan memutus PK. Permohonan PK diperiksa dan diputus dalam jangka waktu enam bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.

Sementara itu, pemeriksaan dan putusan dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak pengajuan PK dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Kemudian, putusan atas permohonan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pencabutan Permohonan

Aturan mengenai PK pada perkara pajak juga memungkinkan pencabutan permohonan PK ke MA. Pencabutan permohonan bisa dilakukan sebelum putusan. PK tidak bisa diajukan lagi setelah pencabutan.

Permohonan PK diajukan ke MA melalui Pengadilan Pajak dengan diantar secara langsung. Pengajuan juga hanya bisa satu kali ke MA, dan pelaksanaan putusan pengadilan pajak tingkat sebelumnya tidak ditangguhkan atau dihentikan meski WP atau DJP mengajukan PK.

WP dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah disampaikan apabila putusan PK atas tahun pajak sebelumnya maupun beberapa tahun sebelumnya menyatakan adanya rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT. Caranya dengan menyampaikan pernyataan tertulis paling lama tiga bulan setelah menerima putusan PK.

Di sisi lain, WP harus melunasi utang pajak terlebih dahulu sebagai syarat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat putusan PK. Pelunasan utang dilakukan paling lama satu bulan sejak putusan PK yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Dari segi sanksi, dalam hal putusan PK menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka WP bisa dikenai denda administratif sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan PK dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Imbalan bunga atas permohonan PK yang dikabulkan sebagian maupun seluruhnya sehingga menyebakan kelebihan pembayaran pajak juga terbagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas).

Kedua, paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, 1 (satu) bulan. Pemberian imbalan bunga dihitung sejak putusan PK telah diterima oleh DJP dari MA.

Dari segi kewajiban MA, lembaga yudikatif itu wajib mengirimkan salinan putusan dan permohonan PK beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) melaporkan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo belum menyelesaikan tunggakan royalti yang semestinya disetorkan kepada negara.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Persoalan tersebut kian panas seiring dengan aktivitas Hotel Sultan yang terpantau masih menerima pesanan kamar dan unit apartemen di berbagai platform digital. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan tersebut telah berakhir demi hukum sejak 2023 dan permohonan pembaruannya telah ditolak.

Kharis menambahkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 juga secara tegas telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan serta mengembalikan bidang tanah beserta bangunan kepada negara.

Adapun, perintah hukum tersebut mencakup kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di atas lahan eks-HGB tersebut.

Pada saat yang sama, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi untuk agenda masa depan di hotel tersebut.

Pasalnya, seluruh legitimasi usaha PT Indobuildco, termasuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), telah dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BKPM.

"Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara," ujar Rakhmadi.

Sebagai langkah antisipasi bagi konsumen yang merasa dirugikan, pengelola GBK telah membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sejak Rabu lalu. Posko ini disediakan bagi masyarakat atau vendor yang ingin mengadukan persoalan terkait transaksi yang terlanjur dilakukan dengan pihak manajemen hotel.

Pemerintah turut mengimbau para mitra bisnis dan korporasi untuk lebih selektif dalam menjalin kerja sama. Melakukan transaksi dengan pihak yang mengomersialisasi BMN tanpa hak dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merusak iklim usaha sehat di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian konsumen dan menegakkan keadilan di sektor jasa keuangan.

Aturan yang berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025 itu merupakan tindak lanjut pelaksanaan wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan.

Kebijakan itu sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action),” jelas OJK dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Gugatan diajukan berdasarkan penilaian OJK atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK, serta pihak lain dengan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian. Dalam gugatan tersebut, OJK mengedepankan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Dalam proses gugatan tersebut, OJK memastikan konsumen tidak dibebani biaya sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi konsumen dan masyarakat tanpa terkendala beban biaya.

Adapun POJK ini efektif berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025. Beleid ini antara lain mengatur soal:

a. Kewenangan Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

b. Tujuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

c. Pelaksanaan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan

e. Laporan Pelaksanaan Putusan

“Dengan diterbitkannya POJK No.38/2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” pungkas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif kepada PT Taspen sebesar Rp883 miliar.

Perlu diketahui, korupsi dilakukan oleh eks Dirut PT Taspen Antonius N.S Kosasih pada tahun anggaran 2019 yang saat ini ditetapkan terdakwa. Sehingga terjadi di periode yang berbeda. Kosasih melakukan investasi fiktif ke PT Insight Investments Management (PT IIM) yang turut menyeret Dirut PT IIM, Ekiawan Heri Primaryanto.

Adapun Rp883 miliar berasal dari Ekiawan dari total kerugian negara Rp1 triliun. Sisanya masih menunggu status inkrah dari Kosasih yang saat ini mengajukan banding.

Lantas mengapa uang tersebut tidak diberikan ke kas negara?

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan bahwa uang tersebut diberikan ke PT Taspen dan terhitung masuk ke negara.

"Putusannya dirampas untuk negara cq Taspen persero dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Terhadap putusan aquo Jaksa telah melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan kembali atau redemption untuk mendapatkan net asset value atau nilai aktiva bersih sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 12 November 2025," ujar Asep, Kamis (20/11/2025).

Cq sendiri bermakna bahwa suatu arahan dalam surat ditujukan untuk pihak tertentu melalui perantara atau struktur kepengurusan yang tepat. Sehingga dalam hal ini, negara memberikan penunjukan pelimpahan rampasan negara harus diterima oleh PT Taspen.

Pelimpahan uang ke PT Taspen dari Ekiawan karena status perkara hukum telah inkrah atau tetap. Lalu kerugian negara telah sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/XXI/04/2025 tanggal 22 April 2025.

Penyerahan uang dilakukan pada tanggal 20 November 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Selain itu KPK juga mengembalikan 6 unit efek pada 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen.

Kepada publik, KPK menyerahkan secara simbolis Rp300 miliar dari Rp883 miliar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000.

Sedangkan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan putusan yang menyatakan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersalah dalam perkara fraud Rp 30 miliar. Putusan tersebut tertuang dalam perkara bernomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent Lisandi selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan Maybank.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan.

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," kata Bayu.

Kronologi Fraud Rp 30 Miliar di Maybank

Kasus ini mencuat ke publik saat Komisi III DPR tiba-tiba membahas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang di Maybank Indonesia, Selasa (30/9/2025). Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Benny Wullur sebagai kuasa hukum dari almarhum Kent Lisandi.

Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar.

"Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR.

Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris.

"Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny.

Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan .

"Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya.

Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent.

Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga.

Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur.

"Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny.

Tanggapan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus fraud Maybank telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT BankMaybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor CabangCilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) diputus bersalah atas kasus penggelapan uang Rp 30 miliar milik almarhum Kent Lisandi.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan BNII.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan, namun berhak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

"Terkait dengan hal ini, Maybank Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam menjaga kepentingan perusahaan," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," terang Bayu.

Ia menambahkan, Maybank Indonesia senantiasa menjalankan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan kehati-hatian , ketentuan OJK dan aturan terkait lain di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor Cabang Cilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Dian menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini tengah berjalan. OJK, kata dia, menghormati dan mendukung langkah penegakan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan.

"OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya telah mengeksekusi pidana badan terhadap terpidana kasus timah, Harvey Moeis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan eksekusi merupakan tindak lanjut dari diterimanya Putusan Mahkamah Agung RI.

"Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan eksekusi badan terhadap Terpidana Harvey Moeis yang terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi komoditas timah," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, proses eksekusi ini dilakukan setelah jaksa eksekutor pada Kejari Jaksel menerima putusan MA No. 5009 K/ Pid.Sus / 2025 Jo No. 1/PIDSUS-TPK/2025 PT DKI jo. Nomor: 70/PIDSUS-TPK/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2025 pada tanggal 14 Juli 2025.

Selanjutnya, Kajari Jaksel menerbitkan Sprin Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Prin -2779 /M.1.14/Fu.1/07/2025 untuk Harvey Moeis tertanggal 18 Juli 2025.

"Pelaksanaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 21 Juli 2025," imbuh Anang.

Anang mengemukakan bahwa saat ini Harvey telah mendekam di balik jeruji lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. "Lapas Cibinong," pungkasnya.

Sekadar informasi, Harvey terbukti bersalah dalam kasus megakorupsi timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Dia kemudian divonis 6,5 tahun dalam perkara itu.

Kemudian, pada persidangan kasasi, hakim agung pada MA telah memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun. Selain itu, dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar.

Istri Harvey Cabut Gugatan

Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan asetnya di kasus korupsi tata niaga timah. Alasan Sandra mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset itu lantaran lebih memilih patuh kepada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain Sandra Dewi, pemohon lainnya yakni Kartika Dewi dan Raymond Gunawan juga mengambil langkah yang sama untuk mencabut gugatan keberatan perampasan aset itu.

Dalam hal ini, majelis hakim pun menyatakan untuk menerima permohonan dari Sandra Dewi Cs yang meminta untuk mencabut keberatan terkait perampasan aset di kasus timah.

"Setelah menimbang para Pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan, tertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap," Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Sekadar informasi, barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.