REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat budaya antigratifikasi hingga level Account Officer (AO) sebagai bagian dari upaya memperkokoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan integritas pelayanan kepada jutaan nasabah tetap terjaga, mulai dari tingkat manajemen hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan PNM. Menurut dia, setiap proses bisnis harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terus terpelihara.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebagai implementasi komitmen tersebut, PNM menerapkan budaya kepatuhan hingga tingkat operasional. Salah satunya melalui komitmen yang diucapkan para Account Officer pada setiap pertemuan kelompok nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam komitmen tersebut, para AO menyatakan siap menjalankan amanah secara jujur, menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan, tidak menyalahgunakan dana nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampingi.

Selain memperkuat integritas petugas di lapangan, PNM juga mengoptimalkan penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindakan kecurangan (fraud). Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen perusahaan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Menurut Kindaris, penerapan tata kelola yang baik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Karena itu, prinsip kepatuhan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi, manajemen, unit kerja, hingga seluruh petugas yang memberikan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.

PNM saat ini melayani sekitar 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang tersebar di 58 kantor cabang di 36 provinsi. Dengan cakupan layanan yang luas, penerapan budaya integritas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Komitmen tersebut turut mengantarkan PNM meraih predikat Indonesia Most Trusted Companies pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Kindaris menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi PNM dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui komitmen yang dijalankan oleh setiap Account Officer di lapangan," kata Kindaris.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan platformLearning Management System(LMS) yang ditujukan khusus bagi parainfluenceratau pembuat konten di sektor jasa keuangan.

Plt Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Andi Muhammad Yusuf di Tangerang, Selasa (30/6/2026), menyampaikan fasilitas ini dihadirkan untuk membekali parainfluencerdengan pemahaman dasar yang tepat terkait produk dan layanan keuangan. Langkah ini diambil guna mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan di tengah masyarakat.

"LMS ini bukan sertifikasi, melainkan sistem pembelajaran. Tujuannya agar mereka paling tidak memiliki standar pengetahuan dasar. Jangan sampai keliru saat berbicara ke publik lalu dikritik, yang akhirnya memalukan dan merugikan diri mereka sendiri," kata Andi usai kegiatanJurnalis ClassAngkatan 12.

Inisiatif penyediaan LMS ini sejalan dengan upaya berkelanjutan OJK dalam menertibkan fenomenainfluenceryang kerap mempromosikan produk keuangan tertentu, termasuk praktikpom-pomsaham yang sering kali tidak diiringi transparansi.

Lebih lanjut, Andi menegaskan OJK menuntut kejujuran dari para kreator konten dengan membagi aktivitas mereka ke dalam tiga kategori yang wajib dipatuhi.

Pertama, edukasi, yakni berfokus pada penjelasan karakteristik, manfaat, risiko, serta perbandingan produk jasa keuangan secara objektif tanpa unsur promosi.

Kedua, pemasaran. Jikainfluencerbekerja sama, menerimaendorsement, atau dibayar oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tertentu, mereka wajib mendeklarasikan (declare) secara terbuka status sponsor tersebut."Jika bekerja sama dengan PUJK tertentu, mereka wajib mendeklarasikan status sponsor tersebut," ujarnya.

Ketiga, rekomendasi. Saat memberikan anjuran terkait suatu instrumen investasi,influencerharus secara jujur menyatakan posisinya dan mengungkap ada atau tidaknya benturan kepentingan pribadi di balik rekomendasi tersebut.

"Ketika menyatakan atau membuat konten, mereka harus mendeklarasikan kepentingannya. Apakah mewakili perusahaan untuk pemasaran atau memberikan rekomendasi murni berdasarkan keahlian, itu harusdeclare," tegasnya.

Ke depan, OJK berharap seluruhinfluencerkeuangan tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga memiliki bukti keahlian yang terstandarisasi melalui sertifikasi resmi. Standar ini diharapkan dapat meniru ekosistem yang sudah berjalan, seperti lisensi profesi di pasar modal, misalnya Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), atau lisensi keagenan dari asosiasi di sektor asuransi.

Melalui sinergi antara platform edukasi LMS dan aturan transparansi promosi tersebut, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem literasi keuangan digital yang lebih sehat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pendampingan dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang akan dilakukan badan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Dony usai bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, di Gedung KPK, Senin (29/6).

Dony mengatakan banyak mendapat arahan dan masukan dari tim pencegahan KPK terkait mitigasi terhadap potensi terjadinya korupsi di BUMN di masa mendatang.

"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," kata Dony usai pertemuan.

Selain pendampingan proyek hilirisasi, Danantara juga berharap bantuan agar whistleblower system seluruh BUMN diintegrasikan dengan sistem milik KPK.

Ia juga menginginkan agar BUMN yang ada ke depan dikelola dengan baik.

[Gambas:Youtube]

"Kami memohon juga dan kebetulan disepakati oleh Bapak Deputi, kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret. Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya," kata Dony.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan KPK akan menghubungkan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan milik KPK sehingga setiap laporan dapat diverifikasi langsung oleh lembaga antirasuah.

"Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-dipilih, seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata," katanya.

Selain itu, KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan BUMN memiliki personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA).

"Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan marketplace lokal melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan tetap mengenakan biaya layanan. Meski demikian, pemerintah menjanjikan besaran biaya tersebut akan murah dan tidak membebani pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan biaya layanan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional platform. Namun, besaran tarif akan disusun dengan tetap mengedepankan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Memang secara dari aspek komersial tetap harus ada, cuma mungkin angkanya, ini untuk sustainability teman-teman yang memang menjalankan operasionalisasi PaDi UMKM. Tetapi tentunya secara harga, tentunya kan memang semangatnya dari awal kan memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing serta memfasilitasi teman-teman UMKM untuk bisa jualan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Maman menegaskan biaya layanan tersebut akan dirancang agar tetap terjangkau sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui marketplace lokal.

“Jadi tentunya dari segi price, price yang sangat rasional dan tidak membebani lah,” ujarnya.

Menurut Maman, biaya layanan tetap dibutuhkan untuk mendukung operasional platform agar marketplace lokal dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Maman mengatakan proses integrasi antarsistem PaDi UMKM secara teknis hampir rampung. Kendati demikian, dia menilai keberhasilan marketplace lokal tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga pembentukan ekosistem digital yang mendorong pelaku UMKM bertransaksi melalui platform tersebut.

Menurutnya, efektivitas marketplace lokal baru dapat terlihat pada tahun depan. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan integrasi antarlembaga sekaligus mendorong pelaku UMKM melakukanonboardingmelalui platform Sapa UMKM.

Di samping itu, Maman menambahkan pembangunan marketplace lokal juga membutuhkan perubahan perilaku pelaku usaha agar terbiasa memanfaatkan ekosistem digital yang tengah disiapkan pemerintah.

"Jadi kalau proses integrasi secara teknis ya, itu informasi terakhir, sepertinya minggu ini sudah rampung. Tetapi ini kan bukan cuma sekadar teknis, ini kan harus juga mengajak, terus menjadi behaviour, membangun ekosistem dan kebiasaan pengusaha mikro, kecil menengah untuk onboarding dan nanti di Sapa UMKM dan juga di PaDi UMKM,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

"Kita menyesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu negara, apalagi negara kita tentu tidak ingin dengan membuat ini kemudian pendapatannya jadi turun, ekosistemnya jadi hancur. Kita tidak mungkin melakukan itu," kata Dony dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menuturkan DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan. Pemerintah meyakini bahwa optimalisasi kas negara hanya dapat dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.

Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.

“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.

Badan tersebut, kata Dony, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis. Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan itu diterapkan secara terukur dan penuh kehati-hatian demi menjamin stabilitas perekonomian. Dengan begitu masa transisi pun dilakukan dalam berbagai tahap.

Dari awal Juni hingga Desember 2026, fokus utama DSI diarahkan sepenuhnya pada penegakan kepatuhan transaksi tanpa mengubah struktur kemitraan yang sudah berjalan sah secara hukum.

Dony mengatakan untuk menjaga akuntabilitas program kerja, DSI telah menjadwalkan proses evaluasi operasional secara berkala setiap tiga bulan sekali. Langkah peninjauan ini dirancang untuk memantau efektivitas kebijakan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan target peningkatan pendapatan negara.

Pelaku usaha juga tetap memegang kendali atas operasional pengiriman barang ke luar negeri. Namun, eksportir kini diwajibkan untuk melakukan pelaporan aktivitas perdagangan mereka kepada PT DSI melalui integrasi sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) terus mempercepat transformasi bisnis dengan memperkuat penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA), menekan biaya dana (cost of fund), serta mengembangkan pembiayaan berbasis ekosistem sebagai strategi memperbaiki profitabilitas dan kualitas aset.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perseroan terus melanjutkan agenda transformasi yang telah berjalan, termasuk perubahan identitas menjadi KB Bank sebagai bagian dari integrasi dengan grup keuangan asal Korea Selatan.

Kunardy mengungkapkan dirinya bergabung dengan KB Bank sejak Agustus 2025 untuk memperkuat proses transformasi tersebut. Menurut dia, KB Group merupakan salah satu kelompok jasa keuangan terbesar di Korea Selatan yang di Indonesia memiliki delapan perusahaan afiliasi (sister company), mulai dari sektor sekuritas hingga perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, KB Bank sendiri memiliki total aset sebesar Rp89,79 triliun dan didukung jaringan sebanyak 153 kantor cabang di Indonesia.

"Fokus kami saat ini adalah terus mendorong peningkatan CASA sehingga cost of fund dapat semakin turun. Dari sisi permodalan juga terus kami dorong agar semakin kuat," ujar Kunardy dalam kunjungan ke Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, transformasi yang dijalankan tidak hanya menyentuh aspek identitas perusahaan, tetapi juga model bisnis dan efisiensi operasional. Meski demikian, laba operasional sebelum pencadangan (pre-provision operating profit/PPOP) masih menghadapi tekanan karena biaya yang masih lebih besar dibandingkan pendapatan dari penyaluran kredit.

Namun, perseroan optimistis kinerja tersebut mulai membaik pada paruh kedua 2026.

"Kami memperkirakan PPOP mulai positif pada semester II-2026," katanya.

Sementara itu, Direktur Wholesale KB Bank Widodo Suryadi mengatakan perseroan mengubah strategi pembiayaan dari sebelumnya berorientasi pada penyaluran kredit semata (loan engine) menjadi pembiayaan berbasis ekosistem (ecosystem-based financing).

Melalui strategi tersebut, KB Bank akan menjadikan perusahaan besar sebagai jangkar (anchor) untuk memperluas pembiayaan kepada pelaku usaha di rantai pasoknya, mulai dari segmen menengah hingga usaha kecil dan menengah (UKM).

"Kami akan mengambil anchor perusahaan besar untuk masuk ke middle market hingga SME. Dengan pendekatan yang lebih dekat seperti ini, risiko dapat diminimalisir," ujar Widodo.

Ia menambahkan, model bisnis tersebut memungkinkan KB Bank memberikan layanan pembiayaan secara menyeluruh atau end-to-end financial financing, sehingga hubungan dengan nasabah menjadi lebih kuat sekaligus meningkatkan kualitas portofolio kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) terus mempercepat transformasi bisnis dengan memperkuat penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA), menekan biaya dana (cost of fund), serta mengembangkan pembiayaan berbasis ekosistem sebagai strategi memperbaiki profitabilitas dan kualitas aset.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perseroan terus melanjutkan agenda transformasi yang telah berjalan, termasuk perubahan identitas menjadi KB Bank sebagai bagian dari integrasi dengan grup keuangan asal Korea Selatan.

Kunardy mengungkapkan dirinya bergabung dengan KB Bank sejak Agustus 2025 untuk memperkuat proses transformasi tersebut. Menurut dia, KB Group merupakan salah satu kelompok jasa keuangan terbesar di Korea Selatan yang di Indonesia memiliki delapan perusahaan afiliasi (sister company), mulai dari sektor sekuritas hingga perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, KB Bank sendiri memiliki total aset sebesar Rp89,79 triliun dan didukung jaringan sebanyak 153 kantor cabang di Indonesia.

"Fokus kami saat ini adalah terus mendorong peningkatan CASA sehingga cost of fund dapat semakin turun. Dari sisi permodalan juga terus kami dorong agar semakin kuat," ujar Kunardy dalam kunjungan ke Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, transformasi yang dijalankan tidak hanya menyentuh aspek identitas perusahaan, tetapi juga model bisnis dan efisiensi operasional. Meski demikian, laba operasional sebelum pencadangan (pre-provision operating profit/PPOP) masih menghadapi tekanan karena biaya yang masih lebih besar dibandingkan pendapatan dari penyaluran kredit.

Namun, perseroan optimistis kinerja tersebut mulai membaik pada paruh kedua 2026.

"Kami memperkirakan PPOP mulai positif pada semester II-2026," katanya.

Sementara itu, Direktur Wholesale KB Bank Widodo Suryadi mengatakan perseroan mengubah strategi pembiayaan dari sebelumnya berorientasi pada penyaluran kredit semata (loan engine) menjadi pembiayaan berbasis ekosistem (ecosystem-based financing).

Melalui strategi tersebut, KB Bank akan menjadikan perusahaan besar sebagai jangkar (anchor) untuk memperluas pembiayaan kepada pelaku usaha di rantai pasoknya, mulai dari segmen menengah hingga usaha kecil dan menengah (UKM).

"Kami akan mengambil anchor perusahaan besar untuk masuk ke middle market hingga SME. Dengan pendekatan yang lebih dekat seperti ini, risiko dapat diminimalisir," ujar Widodo.

Ia menambahkan, model bisnis tersebut memungkinkan KB Bank memberikan layanan pembiayaan secara menyeluruh atau end-to-end financial financing, sehingga hubungan dengan nasabah menjadi lebih kuat sekaligus meningkatkan kualitas portofolio kredit.

Bisnis.com, Shanghai — Kawasan Asia Pasifik dan Cina berada di garda terdepan dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) global.

Bagi industri telekomunikasi (telco), implementasi AI tidak lagi sebatas instrumen untuk menekan biaya operasional atau efisiensi, melainkan telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan baru penyumbang pundi-pundi pendapatan dan inovasi bisnis yang konkret.

Riset terbaru dari GSMA Intelligence menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemanfaatan AI oleh operator seluler di seluruh dunia, khususnya di regional Asia Pasifik (APAC).

Integrasi infrastruktur telekomunikasi pintar, perluasan jaringan 5G Standalone (5G SA), hingga komersialisasi kemampuan komputasi berbasis awan (cloud) membuka ruang monetisasi segmen Business-to-Business (B2B) yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Head of Research and Commercial Content Strategy GSMA Intelligence, Pablo Lacopino, menjelaskan korporasi skala besar di wilayah Asia Pasifik memiliki kecepatan adopsi teknologi yang luar biasa tinggi pada teknologi AI. Dinamika ini memberikan peluang strategis bagi para penyedia layanan konektivitas untuk masuk ke dalam ekosistem operasional enterprise.

Sekitar 85% perusahaan jumbo di Cina dan Asia Pasifik telah menggunakan AI dalam bisnis mereka. Lebih tinggi dari perusahaan besar di Eropa (74%) dan rata-rata global 82%.

“Apa yang kami lihat adalah Cina dan Asia Pasifik memimpin menggunakan penggunaan AI. daerah Asia Pasifik menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam implementasi AI,” kata Pablo dalam MWC 2026 yang digelar di Shanghai, Kamis (26/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat pergeseran orientasi proyek AI yang cukup tajam dari kuartal II/2025 menuju kuartal I/2026. Jika pada masa awal pengembangan teknologi ini industri telekomunikasi lebih fokus pada aspek cost savings (penghematan biaya), kini sebagian besar inisiatif baru sengaja dirancang untuk mendongkrak pendapatan direct (revenue generation).

Di regional Asia Pasifik dan Cina, persentase inisiatif operator yang membidik pertumbuhan pendapatan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

Pada kuartal II/2025, perusahaan telekomunikasi global sebagian besar (84%) menggunakan AI untuk efisiensi dan 16% untuk pendapatan. Namun, pada kuartal I/2026 angkanya bergeser di mana porsi pendapatan meningkat menjadi 38% dan porsi efisiensi 62%.

Hal yang mengejutkan adalah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Cina AI memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pendapatan telekomunikasi kawasan tersebut dibandingkan dengan Global.

Sebanyak 45% perusahaan telekomunikasi di Asia Pasifik dan Cina menggunakan AI untuk memacu pendapatan. Sementara 55% sisanya masih menggunakan AI untuk efisiensi.

Pablo Lacopino menambahkan transisi ini dimungkinkan oleh kesiapan infrastruktur generasi kelima (5G) yang semakin matang di berbagai negara, sehingga implementasi kecerdasan buatan dapat berjalan beriringan dengan pemrosesan data berkecepatan tinggi.

“Bagi Telco, AI tidak lagi hanya alat efisiensi, tetapi menjadi pengembara peningkatan uang dan inovasi,” kata Pablo.

Hingga saat ini, penetrasi jaringan masa depan terus meluas secara masif. Berdasarkan pemantauan GSMA Intelligence, terdapat 19 operator seluler yang telah menggelar jaringan 5G Advanced di 14 negara, di mana pasar Cina bertindak sebagai salah satu motor penggerak paling krusial. Secara keseluruhan, ada 74 operator di 43 negara yang terus mendorong 5G Advanced menjadi realitas komersial global. Kombinasi murni antara AI, 5G, Cloud, dan teknologi Edge inilah yang mendasari pembentukan infrastruktur digital pintar bagi lanskap bisnis modern.

Dalam konteks monetisasi segmen B2B, kata Pablo, operator tidak lagi bisa menawarkan layanan konektivitas tradisional secara terpisah. Kebutuhan industri horizontal mengharuskan operator seluler menyajikan paket solusi terintegrasi yang menggabungkan Internet of Things (IoT), cloud, keamanan siber (security), dan AI sebagai komponen utamanya.

Upaya ini membuahkan hasil positif, di mana kontribusi pendapatan dari sektor B2B terhadap total pendapatan operator utama di global menyentuh angka 30% pada 2024 atau meningkat 400 basis points (bps) dari posisi 2017 yang sebesar 26%. Peningkatan ini diproyeksi akan terus terjadi ke depan didorong oleh inovasi yang dihadirkan oleh operator seluler.

Data internal GSMA Intelligence mengidentifikasi tiga sektor terbesar di wilayah Asia Pasifik dan Cina yang paling aktif berkolaborasi dengan operator seluler dalam memanfaatkan teknologi AI. Sektor-sektor penggerak utama tersebut adalah Sektor Publik (26%), Layanan Kesehatan (26%), dan Pertanian (30%). Sementara itu sektor Media dan hiburan (13%), logistik dan transportasi (16%), dan energi & utilisasi menjadi 3 sektor dengan kontribusi terendah.

Lebih lanjut sekitar 20% dari korporasi di sektor-sektor ini tercatat telah menjalin kemitraan strategis bersama operator telco untuk membangun solusi berbasis AI.

Langkah taktis memonetisasi pasar B2B ini dirangkum oleh GSMA Intelligence ke dalam 8 skenarios komersial yang tidak saling eksklusif, melainkan dapat dikombinasikan. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan layanan Inference Service, pengembangan Sovereign AI, hingga pemanfaatan Foundation Model.

Melalui kombinasi skenario tersebut, operator telekomunikasi dapat menciptakan hubungan komersial jangka panjang yang bernilai tinggi dengan penyedia teknologi (vendor) maupun pelanggan korporat.

Bukti nyata keberhasilan monetisasi AI ini sudah mulai terlihat pada beberapa operator pionir di Asia Timur. China Mobile dan SK Telecom (Korea Selatan) tercatat sebagai perusahaan telekomunikasi dengan kontribusi AI terhadap total pendapatan terbesar pada 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

Pada 2025, total kontribusi AI terhadap pendapatan China Mobile mencapai 9% atau naik 100 bps dibandingkan dengan 2024. Pengelolaan algoritma data, layanan AI untuk e-commerce, layanan AI pada industri digital, hingga pemanfaatan AI untuk hal-hal berbau budaya menjadi beberapa kasus pemanfaatan (use case) AI yang berdampak pada pendapatan operator seluler.

Sementara itu AI di SK Telecom telah memberi kontribusi pendapatan yang lebih kecil yaitu 4% pada 2025. Meski demikian angkanya naik 100 bps dalam setahun, di mana pada 2024 berada pada posisi 3%.

SK Telecom tidak spesifik menjelaskan layanan yang diberikan, tetapi sektor manufaktur, iklan, dan sektor publik menjadi kontributor utama yang disumbangkan oleh bisnis AI mereka.

“Jadi, kemungkinan AI adalah nyata di beberapa pasar dan operator-operator yang benar-benar menghasilkan penjualan nilai. Operator-operator telah memulai menghubungkan ekonomi token AI. Dan Cina menetapkan jalan untuk hal ini,” papar Pablo.

Di Cina, tiga operator telekomunikasi terbesar negara tersebut bahkan telah mengambil langkah visioner dengan menjadi entitas pertama di dunia yang merilis rencana layanan AI berbasis token (token-based AI plans).

Skema pengisian tarif kuota AI ini dijalankan dengan mekanisme komersial yang sangat mirip dengan model bisnis penjualan kuota data tradisional.

Kehadiran inovasi komersial bernama ekonomi token AI ini secara cerdas mampu menjembatani serta menghubungkan secara langsung antara permintaan riil terhadap aplikasi cerdas dengan besarnya investasi infrastruktur komputasi yang telah dikucurkan oleh pihak operator. Layanan ini menyasar segmen korporasi (B2B) sekaligus konsumen retail (B2C).

GSMA Intelligence meyakini tren digitalisasi progresif yang dipelopori oleh Cina dan Korea Selatan ini akan segera diikuti oleh operator-operator telekomunikasi di negara lain, termasuk Indonesia. Langkah komersialisasi kemampuan kecerdasan artifisial, komputasi, dan ekosistem awan dipandang menjadi keniscayaan mutlak bagi keberlanjutan industri telekomunikasi global di tengah tuntutan investasi teknologi yang sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyepakati delapan paket kolaborasi dalam Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 demi menggenjot pemerataan ekosistem digital nasional dan memastikan dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Gerakan kolaboratif ini mengintegrasikan peran pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, pelaku startup, UMKM, komunitas, hingga pemerintah daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan Digital Ecosystem Alignment merupakan gerakan penyatuan, gerakan bersama, sekaligus gerakan solidaritas bagi seluruh ekosistem digital di tanah air. Tujuannya berfokus pada tiga aspek utama, yaitu percepatan, produktivitas, serta keterjagaan.

Melalui DEAL 2026, Komdigi bersama berbagai pemangku kepentingan mendeklarasikan delapan paket kolaborasi DEAL. Delapan paket tersebut antara lain konektivitas dan nilai tambah industri telekomunikasi, perlindungan konsumen digital, inovasi digital dan technopreneur, serta ekosistem digital yang sehat dan aman.

Selanjutnya, paket kerja sama ini mencakup penguatan ekosistem startup nasional, kolaborasi ekosistem AI nasional, inklusivitas digital dan adopsi teknologi baru, hingga peningkatan efisiensi biaya logistik.

Meutya menilai solidaritas dan gotong royong lewat DEAL sangat diperlukan. Pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar ekosistem digital Indonesia semakin merata dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Gotong royong diperlukan di dalam pembangunan sebuah ekosistem digital. Ini penting karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ekosistem digital bisa jadi tumpang dan apa yang kita harapkan dari pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu akan tercapai,” kata Meutya dilansir dari Antara, Selasa (23/6/2026)

Sejumlah implementasi nyata dari kesepakatan ini telah berjalan di berbagai daerah. Di antaranya terlihat pada pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan.

Selain itu, terdapat program pelatihan AI praktis bagi 100–150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi, pengembangan fitur DARA untuk mitigasi risiko adiksi gim pada anak, serta pembangunan Dashboard Ecosystem sebagai single source of truth data nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan Indonesia tengah menghadapi fase transformasi besar yang didorong oleh perkembangan kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya ekonomi berbasis data, serta berbagai tantangan dan perubahan dalam perekonomian global. Menurutnya, situasi tersebut menuntut hadirnya ekosistem digital nasional yang kuat sekaligus berkelanjutan.

Transformasi digital dinilai tidak bisa dijalankan secara parsial oleh salah satu pihak saja. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat serta keselarasan tujuan di antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital mutlak diperlukan untuk menghindari ketimpangan pertumbuhan.

"Transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tidak dapat digerakkan oleh industri sendiri, dan tidak berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat," kata Edwin.

Dian menguraikan DEAL dirancang berdasarkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah alignment of interest atau penyelarasan kepentingan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, bukan hanya kepada kelompok atau sektor tertentu.

Pilar kedua berupa shared responsibility atau tanggung jawab bersama dari seluruh elemen. Sementara itu, pilar ketiga yakni nation prosperity berfokus memastikan pertumbuhan ekonomi digital mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi digital menjadi tantangan terbesar bagi industri perbankan syariah di tengah meningkatnya persaingan dengan bank konvensional, bank digital, hingga perusahaan teknologi finansial.

Senior Vice President Application Support Bank Syariah Indonesia (BSI) Rendy Ferdiansyah mengatakan tantangan utama perbankan syariah saat ini bukan lagi rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Pemahaman masyarakat terus meningkat, tetapi ekspektasi terhadap kualitas layanan juga makin tinggi.

Menurutnya, keunggulan berbasis prinsip syariah dinilai tidak lagi cukup tanpa didukung pengalaman layanan digital yang cepat, mudah, dan setara dengan ekspektasi nasabah.

"Nasabah saat ini mengharapkan layanan yang cepat, mudah, aman, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, transformasi teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing bank syariah," kata Rendy dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

BSI, lanjutnya, melakukan modernisasi sistem inti perbankan atau core banking tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah bersama Temenos. Upaya itu dilakukan untuk memperkuat fondasi teknologi dan mampu mendukung pengembangan bisnis dalam jangka panjang.

Rendy menjelaskan modernisasi core banking memungkinkan perseroan meningkatkan kapasitas pemrosesan transaksi, mempercepat layanan kepada nasabah, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pengembangan inovasi digital di masa mendatang.

Menurutnya, perubahan ekspektasi nasabah, khususnya generasi muda dan digital native, menjadi salah satu faktor yang mempercepat kebutuhan transformasi digital. Saat ini, nasabah tidak hanya membandingkan layanan antarbank, tetapi juga dengan pengalaman yang diperoleh dari berbagai platform digital yang digunakan setiap hari.

"Generasi muda menginginkan layanan yang seamless, personal, dan selalu tersedia melalui perangkat digital," katanya.

Selain modernisasi sistem, BSI juga melihat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing industri perbankan syariah.

Teknologi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan yang lebih personal, memperkuat deteksi fraud, mempercepat analisis data, hingga mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat.

"Teknologi dapat menjadi akselerator dalam memperluas inklusi keuangan syariah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan yang aman, modern, dan sesuai dengan prinsip syariah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa proses akreditasi internasional untuk kampus-kampus baru di bidang kedokteran dan sains akan dilakukan secara bertahap.

Hal itu disampaikan Brian usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026), terkait rencana pembangunan 10 universitas baru dengan dukungan mitra perguruan tinggi kelas dunia, termasuk Imperial College London.

Brian mengatakan kampus baru tidak dapat langsung memperoleh akreditasi internasional karena harus melalui tahapan akademik, termasuk meluluskan mahasiswa terlebih dahulu.

"Oh ya bertahap pasti ya, kan kampus baru terbentuk, kan harus ada lulusan. Tapi kan bentuknya kita ini kerja sama strategic partnership, sehingga lebih kepada kualitas dan substansinya begitu, bukan administratif," kata Brian.

Dia menjelaskan kerja sama dengan mitra internasional akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan riset, bukan semata aspek administratif akreditasi.

Terkait kurikulum, Brian menyebut mitra internasional akan memberi pendampingan dalam pengembangan program pendidikan, khususnya bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

"Kurikulumnya nanti akan dibantu, di-guide oleh mitra-mitra kampus yang salah satunya tadi Imperial College. Jadi kualitas pengajaran, kualitas penelitian, nanti membantu juga pelatihan-pelatihan untuk dosennya," ujarnya.

Menurutnya, dampak kerja sama ini tidak hanya untuk kampus baru, tetapi juga perguruan tinggi lain di Indonesia.

"Dan tentu ini pastinya akan juga dirasakan oleh kampus-kampus yang lain," katanya.

Brian juga menyampaikan bahwa lokasi 10 universitas baru masih belum ditentukan dan masih dalam tahap kajian, termasuk soal kesiapan lahan dan kebutuhan daerah.

"Itu belum, yang di mana itu belum semuanya. Masih belum ditentukan, itu masih menunggu proses terkait dengan kesediaan lahan, lokasi mana yang paling membutuhkan, dan sebagainya. Tapi itu nanti diumumkan berikutnya," ujarnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan Universitas Pertahanan (Unhan), Brian menegaskan seluruh perguruan tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sama dengan mitra internasional.

"Semua kampus tentu terbuka ya untuk dilakukan kerja sama. Ini kan mereka profesor-profesor kelas dunia, misalnya tadi Imperial College peringkat dua itu kan sayang kalau tidak dimanfaatkan," katanya.

Ia menambahkan, seluruh kampus nantinya dapat ikut dalam program kemitraan tersebut.

"Semua kampus. Jadi nanti kita akan undang kampus-kampus mana yang bisa terlibat, yang tertarik untuk ikut," ujar Brian.