IDXChannel - Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkap realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3,01 juta ton bhingga 3 Juni 2026. Angka tersebut sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah pada 2026.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional, di mana dalam waktu kurang dari enam bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal dalam keterangan resminya, Rabu (3/6/2026).

Ia menyebut tingginya serapan gabah dan beras petani menjadi bukti efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di berbagai daerah.

Keberhasilan serapan ini juga disebutnya berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui 5 juta ton sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Lebih lanjut, Rizal optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun.

“Bulog akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai 3 juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutur Rizal.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Bulog mencatat realisasi serapan gabah dan beras petani mencapai 3.008.626 ton setara beras hingga 3 Juni 2026.

Angka tersebut setara sekitar 75 persen dari target pengadaan nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun ini.

Capaian tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam pengadaan pangan nasional.

KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam waktu kurang dari enam bulan, perseroan mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta stabilitas harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pencapaian serapan 3 juta ton setara beras merupakan hasil kerja sama berbagai pihak selama musim panen berlangsung.

Menurut dia, keberhasilan tersebut melibatkan petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, hingga seluruh insan Bulog yang terlibat dalam proses pengadaan.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Serapan pengadaan mendekati target tahunan

Realisasi pengadaan yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras membuat Bulog semakin dekat dengan target nasional sebesar 4 juta ton pada 2026.

Pencapaian tersebut diraih ketika tahun berjalan belum memasuki pertengahan. Dengan demikian, sekitar tiga perempat target pengadaan nasional telah terealisasi dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

SHUTTERSTOCK/GOLVR Ilustrasi beras.

Perseroan menilai capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang dijalankan sepanjang musim panen.

Selain mendukung penguatan stok pangan pemerintah, penyerapan hasil panen juga ditujukan untuk memastikan gabah dan beras petani terserap pasar dengan baik.

HPP Rp 6.500 per kilogram dinilai berjalan efektif

Rizal menilai capaian serapan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah petani berjalan sesuai tujuan.

Menurut dia, penetapan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP gabah kering petani sebesar Rp 6.500 per kilogram mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di berbagai daerah.

“Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia,” katanya.

Kebijakan HPP tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani sekaligus mendukung proses pengadaan dalam negeri.

Melalui mekanisme pengadaan yang dilakukan Bulog, hasil panen petani dapat terserap sehingga memberikan kepastian pemasaran selama musim panen berlangsung.

Stok cadangan beras pemerintah lampaui 5 juta ton

Keberhasilan serapan gabah dan beras juga berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Bulog menyebutkan stok beras yang dikelolanya kini telah melampaui 5 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Penguatan stok tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga pangan hingga pelaksanaan program bantuan pangan.

DOK. Bulog Produksi beras nasional Semester I 2026 capai 19,31 juta ton.

Selain itu, ketersediaan stok juga dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk mitigasi potensi bencana maupun gejolak pasar.

“Stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui 5 juta ton sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar,” tulis perseroan.

Optimistis target 4 juta ton tercapai

Bulog menyatakan optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 dapat dicapai bahkan sebelum akhir tahun.

Optimisme tersebut didasarkan pada masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis yang berpotensi menambah volume pengadaan dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan menyebut akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, aparat, penyuluh pertanian, penggilingan padi, serta pelaku lainnya di rantai pasok pangan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pengadaan gabah dan beras nasional.

Bulog menyatakan capaian serapan yang telah menembus 3 juta ton menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga ketersediaan stok beras pemerintah.

“Bulog akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai 3 juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Rizal.

IDXChannel - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan gabah petani saat ini telah mendekati angka 3 juta ton setara beras. Dengan begitu, Bulog telah memenuhi sekitar 75 persen dari total target penyerapan yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2026.

"Kalau dari total 4 juta ton (target penyerapan gabah petani), kami sudah sampai 74 persen, hampir 75 persen. Berarti kita capai hampir 3 juta ton," kata Rizal di kantor Bulog, Jumat (29/5/2026).

Rizal menjelaskan bahwa kondisi panen gabah petani pada tahun ini tergolong sangat melimpah. Hal tersebut memungkinkan pihak Bulog untuk melakukan percepatan dalam mengejar target penyerapan sebesar 4 juta ton yang telah ditugaskan pemerintah sepanjang 2026.

Selain itu, Rizal mengklaim pihaknya telah melakukan perluasan kapasitas gudang hingga mampu menampung 7 juta ton setara beras guna mengantisipasi adanya lonjakan stok. Saat ini, posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola telah menyentuh angka 5,39 juta ton.

Menurut Rizal, angka cadangan tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masih berlangsungnya masa panen di berbagai sentra produksi yang tersebar di sejumlah daerah.

Jika menilik kinerja pada 2025, Bulog tercatat sukses menyerap beras mencapai 3,2 juta ton, sehingga penambahan kapasitas gudang tambahan dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga stabilitas cadangan pangan pemerintah.

Hingga penghujung Mei 2026, Perum Bulog mengelola stok CBP sebesar 5,3 juta ton sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan di pasar.

"Kami antisipasi aja (tambah kapasitas gudang). Karena namanya petani sudah tanam kan mau enggak mau harus kita serap," tutur Rizal.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyerapan beras petani oleh Bulog Malang mencapai 70.000 ton sampai pertengahan Mei 2026 dari target pengadaan tahun ini sebesar 76.000 ton.

Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan Bulog memastikan akan menyerap hasil panen padi petani yang belum terserap pasar di tengah tren surplus produksi baik nasional, regional, maupun lokal.

Produksi di wilayah Jawa Timur maupun Malang Raya tercatat meningkat. Data Angka Tetap BPS 2025 menunjukkan luas panen di Jatim mencapai 1,84 juta hektare dengan produksi 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG).Jumlah itu naik 12,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 9,77 juta ton.

Berdasarkan rilis BPS per 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG atau meningkat sekitar 5,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Anung itu, peningkatan produksi harus diimbangi dengan keberadaan off taker agar hasil panen petani tetap terserap. Karena itu, Bulog hadir untuk memastikan stabilitas penyerapan beras di tingkat petani.

“Bulog siap menyerap beras petani yang belum terserap pasar, tentu dengan syarat kualitas yang sudah ditetapkan seperti kadar air, tingkat patahan, dan HPP GKP Rp 6.500 per kilogram,” ujarnya, Selasa (19/5/2025).

Dia mengemukakan wilayah kerja Bulog Malang serta daerah sekitar siap melakukan penyerapan secara maksimal selama musim panen berlangsung. Wilayah kerja Bulog Malang sendiri meliputi Malang Raya, Pasuruan, dan sekitarnya.

Pada 2025 lalu, Bulog Malang tercatat menyerap lebih dari 61.000ton beras yang setara dengan 106% target. Realisasi penyerapan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur.

Meski begitu, Anung mengakui masih ada sejumlah tantangan di sektor pertanian dan pascapanen. Salah satunya keterbatasan alat modern seperti combine harvester, dryer, hingga fasilitas penggilingan berskala besar.

“Potensi petani dan penggilingan lokal sebenarnya besar. Tetapi jumlah alat modern masih terbatas dan kapasitasnya belum besar. Fasilitas pascapanen juga masih minim. Ini yang perlu didorong agar mereka bisa naik kelas,” ujarnya.

Karena itu, Bulog terus menggandeng penggilingan lokal agar mampu berkembang dan meningkatkan kualitas produksi.

Menurutnya, keberadaan Bulog bukan sekadar membeli hasil panen, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan secara berkelanjutan.

“Kami mengajak petani untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi. Hasil panen sebaiknya juga diinvestasikan untuk alat pertanian modern. Dengan begitu, penyerapan hasil panen bisa lebih optimal dan kualitasnya meningkat,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, NGAWI -- Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan target penyerapan gabah dan beras petani sebanyak empat juta ton yang ditugaskan pemerintah kepada Bulog tahun 2026 dapat tercapai dengan kolaborasi antara Bapanas, pemda, TNI/Polri, hingga masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Perum Bulog Kanwil Jabar terus mengintensifkan penyerapan gabah petani meski di tengah Ramadan untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Langkah ini merupakan bagian dari pencapaian target pengadaan gabah yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional sebesar 4 juta ton.

Perum Bulog Kanwil Jabar di tahun 2026 mendapatkan target sebesar 694.432 ton setara beras.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jabar Nurman Susilo mengatakan meski tengah berpuasa di Ramadan tidak mengurangi intensitas Perum Bulog Kanwil Jabar dalam melaksanakan pengadaan gabah dan akan melakukan serapan gabah sebanyak mungkin dan seoptimal mungkin.

"Perum Bulog Kanwil Jabar melakukan pembelian GKP sebesar Rp.6.500 per kilogram di tingkat petani sesuai ketentuan Pemerintah," kata Nurman Susilo.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil Jabar ini kata dia guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan di tingkat konsumen tetap terjaga.

Per tanggal 8 Maret 2026 capaian pengadaan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat telah mencapai 125.910 ton setara beras atau sekitar 18,13% dari target pengadaan.

"Kita tetap optimistis untuk mencapai target pengadaan tahun 2026, sebagai perbandingan di tanggal 9 Maret 2025 kita mencatat pengadaan 32.086 ton setara beras dan di akhir tahun berhasil mencapai target pengadaan yang ditetapkan oleh perusahaan," ungkapnya.

Capaian ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak mulai dari Pemerintah Daerah, TNI, penyuluh pertanian, mitra pengadaan, mitra penggilingan, hingga kelompok tani di Jawa Barat.

Terkait adanya isu masyarakat melakukanpanic buyingkomoditas beras sehingga terjadi lonjakan harga di pasar. PerumBulogmenyatakan kesiapan untuk mengatasi lonjakan kebutuhan beras tak terduga. Menurutnya, stok beras saat ini mencapai 592.795 ton setara beras.

"Jadi tidak ada masalah, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba," ungkapnya.

Bulog dipastikan akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut seperti penyaluran SPHP, Bantuan Pangan, GPM dan Pasmur yang sudah rutin dilaksanakan.

Ia juga meminta kantor cabang Bulog di setiap wilayah Jawa Barat untuk mewaspadai lonjakan kebutuhan.

IDXChannel - Perum Bulog menargetkan penyerapan beras sebesar 4 juta ton pada 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi 2025 sebesar 3 juta ton.

Target penyerapan beras sebesar 4 juta ton ini ditetapkan setalah dilangsungkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung pada 11–12 Januari 2026 di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta.

Selain beras, Bulog juga menargetkan penyerapan jagung sebesar 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, serta penyaluran minyak goreng sebanyak 720 ribu kiloliter yang dilaksanakan bersama ID FOOD dan Agrinas Palma.

"Melalui Rakernas Selindo 2026 ini, Bulog berkomitmen menjaga kesinambungan swasembada pangan dan memastikan kemandirian pangan nasional berjalan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Di sisi penyaluran, Rizal menyebut Bulog merumuskan strategi penyaluran beras SPHP sebesar 1,5 juta ton yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang 2026, tidak terputus seperti tahun sebelumnya.

Selain itu, ditetapkan pula target penyaluran SPHP jagung sebesar 500 ribu ton, bantuan pangan selama empat bulan, penjualan beras premium dan medium ke pasar umum sebesar 2,5 juta ton, serta rencana ekspor beras premium hingga 1 juta ton dengan tetap menjaga kecukupan stok nasional.

Untuk mendukung kualitas dan tata kelola pengadaan, Bulog, kata Rizal, akan menerapkan kebijakan penyerapan gabah dengan prinsip any quality yang disertai persyaratan usia panen yang optimal guna menjaga mutu beras.

Harga Pembelian Gabah (HPP) tetap dipedomani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) Gabah Kering Panen (GKP), serta diperkuat dengan transformasi sistem pembayaran hasil panen petani secara digital melalui sinergi dengan perbankan Himbara, guna menjamin transparansi, akurasi, dan perlindungan harga di tingkat petani.

Rizal juga menegaskan strategi ke depan bertumpu pada kolaborasi lintas sektor.

“Bulog akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Penyuluh Pertanian Lapangan,” katanya.

(Dhera Arizona)

Bila dijalankan dengan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data, SPHP bisa menjadi model baru ketahanan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Masa depan program Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah ujian nyata bagi kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

Program ini bukan sekadar kebijakan distribusi beras murah, tetapi menjadi representasi dari cara pemerintah mengelola sistem pangan nasional di tengah tekanan inflasi, fluktuasi global, dan penurunan daya beli masyarakat.

Ketika Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut telah menyalurkan lebih dari 500 ribu ton beras SPHP ke seluruh Indonesia, itu menunjukkan kapasitas logistik yang besar. Namun, tantangan terbesar bukan sekadar berapa ton beras yang keluar dari gudang Bulog, melainkan seberapa efektif beras itu menjaga harga dan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

SPHP, dirancang dengan niat mulia yakni untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras, melindungi konsumen dari lonjakan harga, dan mencegah kelangkaan.

Namun, seperti kebijakan publik lainnya, implementasi di lapangan sering kali menghadirkan paradoks. Di satu sisi, program ini menjadi tumpuan bagi masyarakat berpendapatan rendah, di sisi lain, muncul kritik tentang kualitas, distribusi, dan efektivitasnya.

Beberapa laporan masyarakat mengenai kualitas beras SPHP yang dianggap rendah atau kemasan tidak standar memperlihatkan celah dalam rantai kontrol mutu.

Bulog memang sudah melakukan klarifikasi bahwa kode pada kemasan bukan tanggal kedaluwarsa, melainkan kode produksi, dan berkomitmen menarik produk bermasalah.

Tetapi fakta bahwa isu ini muncul menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih transparan dan komunikasi publik yang lebih baik.

Kritik terhadap kualitas beras SPHP tidak semata-mata soal rasa atau tampilan. Tapi berkaitan dengan kepercayaan publik. Ketika masyarakat meragukan kualitas beras program pemerintah, maka fungsi SPHP sebagai instrumen stabilisasi sosial ikut terganggu.

Di titik ini, pengawasan yang kuat dan keterlibatan publik menjadi kunci. Pemerintah perlu menegakkan sistem audit mutu dari gudang hingga ke tangan pengecer, dan mendorong kanal pelaporan digital yang aktif agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung mengawasi kualitas.

Tantangan lain adalah harga. Beras SPHP dijual sekitar Rp12.500 per kilogram, lebih tinggi dari beras lokal yang rata-rata Rp10.600 per kilogram. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, ini menjadi masalah serius.

SPHP yang seharusnya menjadi alternatif bagi kelompok rentan justru kalah bersaing dengan beras lokal yang lebih murah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat model intervensi harga yang adaptif.

Subsidi silang dari surplus hasil ekspor pangan atau optimalisasi cadangan pangan pemerintah bisa menjadi solusi untuk menurunkan harga SPHP tanpa mengorbankan margin operasi Bulog.

Klik SPHP

Program ini juga menghadapi kendala teknis di lapangan. Penggunaan aplikasi Klik SPHP yang semula dirancang untuk mempercepat distribusi justru menjadi hambatan bagi sebagian mitra pengecer yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.

Hal ini memperlihatkan kesenjangan literasi digital yang masih besar di sektor distribusi pangan.

Pemerintah seharusnya tidak hanya menyediakan aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang inklusif dengan pelatihan singkat, bantuan teknis, dan mekanisme hybrid seperti pengisian data manual oleh pengecer yang kemudian diinput oleh petugas Bulog, sebagaimana mulai diterapkan.

Meski banyak kritik, masa depan SPHP tetap terbuka lebar untuk diperbaiki dan diperkuat. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen melalui peningkatan anggaran menjadi Rp4,2 triliun pada 2025, naik 12 persen dari tahun sebelumnya.

Angka ini bukan hanya sinyal kebijakan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sistem. Tantangan ke depan adalah memastikan peningkatan anggaran itu berdampak langsung pada efisiensi distribusi, kualitas beras, dan kestabilan harga.

Dana besar tanpa sistem pengawasan berbasis data hanya akan menciptakan siklus subsidi tanpa efektivitas.

Inovasi teknologi dapat menjadi tonggak transformasi SPHP. Integrasi blockchain dan big data, misalnya, dapat menciptakan transparansi penuh terhadap aliran stok dan distribusi. Setiap karung beras bisa dilacak asalnya, waktu prosesnya, hingga titik penjualannya.

Sistem semacam ini akan mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan efisiensi logistik, dan membangun kembali kepercayaan publik.

Di era digital, program pangan nasional tidak bisa lagi berjalan dengan mekanisme manual. Data harus menjadi bahan bakar kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan.

Di luar aspek teknis dan ekonomi, SPHP juga memegang peran strategis dalam membangun rasa aman masyarakat. Di negeri agraris seperti Indonesia, harga beras bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial.

Stabilitas harga beras sering kali berbanding lurus dengan stabilitas sosial. Karena itu, memperkuat SPHP berarti memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional.

Di sinilah kemitraan dengan pelaku usaha menjadi penting. Bulog, pemerintah daerah, dan pengusaha ritel perlu diposisikan sebagai satu sistem yang saling mendukung, bukan sekadar rantai penyalur.

Pangan Lokal

Perluasan distribusi juga menjadi arah yang tak bisa ditunda. Program SPHP seharusnya menjangkau lebih banyak daerah terpencil yang rentan terhadap fluktuasi harga beras. Untuk itu, sinergi dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan.

Daerah harus diberi ruang inovasi untuk mengelola cadangan pangan lokal yang terintegrasi dengan SPHP nasional.

Model kemitraan berbasis wilayah dapat memperkuat ketahanan pangan di level akar rumput sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Program SPHP, jika dikelola dengan transparan dan inovatif, bukan hanya mampu menjaga harga beras, tetapi juga menjadi alat transformasi sistem pangan Indonesia.

Dari sisi produksi, pemerintah dapat menjadikan data SPHP sebagai dasar perencanaan impor atau pembelian gabah dalam negeri secara lebih presisi.

Dari sisi distribusi, pemanfaatan teknologi logistik bisa mempercepat pengiriman tanpa menimbulkan disparitas harga antarwilayah.

Dari sisi sosial, SPHP bisa menjadi simbol solidaritas nasional: bagaimana negara hadir di tengah rakyatnya melalui pangan yang terjangkau dan bermutu.

Dalam konteks itu, masa depan program Beras SPHP bergantung pada dua hal utama: efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik. Tanpa keduanya, program ini hanya akan menjadi rutinitas administratif yang kehilangan makna.

Namun, bila dijalankan dengan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data, SPHP bisa menjadi model baru ketahanan pangan nasional. SPHP bukan hanya menjamin ketersediaan beras, tetapi juga menghadirkan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga.

Karena pada akhirnya, yang paling dibutuhkan dari sebuah program pangan bukan sekadar beras murah, melainkan jaminan bahwa setiap butir yang dikonsumsi rakyat adalah hasil dari sistem yang adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan bangsa.

*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan seluruh beras yang didistribusikan kepada masyarakat merupakan hasil produksi petani dalam negeri dengan kualitas terjamin, sehat, dan layak konsumsi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Jadi perlu masyarakat ketahui bersama beras Bulog adalah beras yang berkualitas, beras yang sehat, dan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia serta menjadi beras kebanggaan masyarakat Indonesia,” kata Rizal di sela peluncuran kemasan baru beras Befood Sentra Ramos di Jakarta, Ahad (2/10/2025).

Bulog juga memastikan pasokan beras berasal langsung dari petani lokal di berbagai provinsi, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional. “Yang namanya beras Bulog adalah beras yang bahan dasarnya diambil dari para petani seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Dengan kualitas yang konsisten dan distribusi yang merata, Bulog menegaskan perannya sebagai pelindung pangan rakyat, menghadirkan beras berkualitas tinggi yang dapat dibeli di pasar dan ritel modern seluruh Indonesia. Bulog memastikan stok beras nasional berada dalam kondisi aman dengan total cadangan mencapai sekitar 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Keberhasilan menjaga stok ini didukung oleh penyerapan lebih dari tiga juta ton beras dari petani lokal, yang menjadi bukti nyata komitmen Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Bulog menjalin sinergi dengan petani di seluruh Indonesia, memastikan pasokan beras berasal dari hasil panen terbaik yang sesuai dengan standar kualitas nasional. “Beras-beras ini adalah beras terbaik yang diberikan oleh petani Indonesia kepada Bulog,” kata Rizal.

Selain itu, Bulog juga rutin melakukan pemeliharaan beras sesuai prosedur, mulai dari pemeliharaan harian hingga triwulan, untuk menjaga kualitas dan memastikan beras layak dikonsumsi masyarakat. BUMN pangan itu juga melakukan pengecekan acak mengenai kualitas beras secara berkala, memastikan setiap karung beras yang didistribusikan tetap sehat dan higienis bagi masyarakat.

Ia menekankan langkah bertingkat dan berkelanjutan terus dilakukan Bulog untuk menyiapkan beras sehat yang siap dikonsumsi.

Kendati demikian, apabila ada beras rusak, Bulog telah menyiapkan program reprocessing, yakni membersihkan dan mencuci ulang beras sehingga beras yang layak tetap bisa dinikmati masyarakat. Sementara untuk beras yang tidak layak konsumsi akan dialihkan menjadi pakan ternak agar tidak ada bahan yang terbuang sia-sia dan tetap bermanfaat secara ekonomi.