Bisnis.com, JAKARTA -- Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus mengalami peningakatan yang ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

• Kepemilikan SBN Domestik yang Bisa Diperdagangkan

Sumber: DJPPR Kemenkeu

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Beban Bunga Utang Pemerintah

Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun. Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang. Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Apa Kata Pengamat?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.

Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan 'stabilisasi yield' sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.

"Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada 'bantuan' bank sentral," ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.

Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.

Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.

"Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor," jelas David.

Bisnis.com, JAKARTA — Independensi Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto mencalonkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. Djiwandono sebagai kandidat anggota Dewan Gubernur BI.

Adapun, pria yang akrab disapa Tommy itu merupakan satu dari tiga nama yang diusulkan pemerintah ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dua orang lainnya adalah pejabat internal BI yaitu Diki Kartikoyono serta Solikin M.Juhro.

Pria yang juga keponakan Presiden Prabowo itu bersama dua kandidat lainnya tersebut akan mengisi posisi Deputi Gubernur yang ditinggalkan Juda Agung. Juda mengundurkan diri sejak 13 Januari 2026.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, pencalonan Tommy pada dasarnya akan dinilai pasar bukan hanya dari kapasitas pribadi, tetapi terutama dari sinyal kelembagaan yang ditimbulkannya.

Kendati Tommy tidak berasal dari bank sentral sebelumnya, tetapi dia memiliki pengalaman analisis pasar keuangan dan dunia usaha. Belum lagi, sejak 2024 dia telah menjabat Wamenkeu serta memahami dinamika kebijakan fiskal.

Di sisi lain, timpalnya, keterkaitan politik yang kuat seperti afiliasi di partai politik membuat isu independensi lebih sensitif.

Sebab, menurutnya pelaku pasar khawatir kebijakan moneter dapat lebih mudah dipengaruhi agenda jangka pendek, terutama ketika pemerintah mengejar target pertumbuhan tinggi dan ruang fiskal dipersepsikan menipis.

"Kekhawatiran ini menjadi lebih relevan saat arus keluar dana asing dari aset berdenominasi rupiah sedang besar, khususnya dari surat utang negara dan instrumen BI, sehingga rupiah melemah dan tekanan pasar mudah membesar bila ada sedikit saja keraguan terhadap konsistensi kebijakan BI," terang Josua kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Untuk itu, Josua menyampaikan bahwa menjaga independensi BI penting untuk mengelola sentimen, menahan kenaikan biaya pinjaman negara, dan menjaga peringkat kredit negara. Namun, penting untuk tetap memberi ruang koordinasi yang sehat dengan Kemenkeu.

Adapun terdapat beberapa cara yang dinilai bisa meyakinkan pasar, misalnya memperkuat pagar institusional. Dalam hal ini, proses uji kelayakan dan kepatutan harus dilakukan secara ketat dan transparan, maupun penegasan kepatuhan pada aturan benturan kepentingan termasuk pembatasan peran politik.

"Serta komunikasi BI yang tegas bahwa keputusan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar berbasis data dan mandat stabilitas, bukan kebutuhan pembiayaan pemerintah," lanjut Josua.

Pada saat yang sama, koordinasi BI–Kemenkeu perlu diarahkan pada hal teknis yang menenangkan pasar seperti pengelolaan kas negara, strategi penerbitan surat utang yang terkelola, dan pendalaman pasar, tanpa mengintervensi keputusan moneter.

"Kombinasi disiplin fiskal yang kredibel dan kebijakan moneter yang konsisten adalah cara paling efektif untuk meredakan arus keluar dana dan menstabilkan rupiah," tuturnya.

Status Tommy di Gerindra

Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga menyoroti persepsi pasar terhadap pemilihan Tommy yang dikhawatirkan memburuk akibat latar belakangnya sebagai kader partai politik dan keponakan Presiden Prabowo.

"Karena orang jadi curiga, jadi enggak yakin ini BI bisa benar-benar independen apa enggak kalau Pak Tommy benar masuk jadi anggota Dewan Gubernur, walaupun pada praktiknya dalam beberapa bulan belakangan dalam satu tahun terakhir, Pak Tommy sering ikut tuh rapat-rapat Dewan Gubernur," terang Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Di sisi lain, Deni menilai perlunya memberikan benefit of the doubt lantaran Anggota Dewan Gubernur BI tidak hanya diisi satu orang. Saat ini, terdapat enam anggota Dewan Gubernur termasuk Gubernur yang kini dijabat Perry Warjiyo.

Kemudian, Deputi Gubernur Senior diisi oleh Destry Damayanti, lalu Deputi Gubernur yakni Juda Agung, Aida S. Budiman, Filianingsih Hendarta serta Ricky P. Gozali. Tommy nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR untuk menggantikan Juda yang disebut mengundurkan diri.

Kendati secara legal tidak ada yang dilanggar, Deni menilai persepsi pasar yang berpeluang negatif terhadap penunjukan Tommy adalah kekhawatiran yang wajar.

Ke depan, lanjutnya, apabila Tommy terpilih menduduki kursi Dewan Gubernur BI, maka bank sentral harus memastikan terjaganya independensi.

"Pada akhirnya walaupun saya cenderung ini akan terpengaruh, tetapi kita juga harus ingat, harus balance, di BI kan tidak hanya Pak Tommy. Ada yang lain. Sekarang pertanyaannya apakah yang lain ini bisa tetap independen enggak? Karena [kebijakan moneter] ini kan keputusan semua [anggota dewan gubernur]," terangnya.

Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi terkait dengan status keanggotaan Tommy di Partai Gerindra, yakni ke Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Sugiono, maupun Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal, yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra,

Pencalonan Tommy sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tommy adalah satu dari tiga orang yang diusulkan oleh Presiden Prabowo ke Komisi XI DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Ada beberapa nama yang dikirimkan salah satunya memang betul ada nama yang kami usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono," terang Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tetap mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Pada Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut evaluasi itu turut melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Realisasi compliance-nya [kepatuhan eksportir] sudah sekitar 90%. Kami akan evaluasi teknis detailnya lagi," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengevaluasi teknis PP DHE SDA yang berlaku meski lebih dari 90% eksportir mematuhi aturan itu. Artinya, hampir seluruh eksportir memarkirkan devisa yang mereka peroleh di dalam negeri 100%.

Adapun, BI yang menyiapkan rekening khusus untuk menampung DHE SDA menyebut, tingkat kepatuhan eksportir dalam memarkirkan dananya 100% selama 12 bulan sangat tinggi atau 95%.

"Jadi artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima itu masuk ke rekening khusus yang memang untuk penempatan DHE SDA," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/10/2025).

Destry turut menjelaskan bahwa mayoritas penempatan DHE itu untuk konversi sekitar 78,2%. Konversi itu, terang Destry, menambah suplai valuta asing (valas) berdenominasi dolar di pasar keuangan RI.

Deputi Gubernur Senior BI dua periode itu mengakui bahwa penambahan suplai valas di dalam negeri berkat DHE SDA itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa (cadev).

Sebab, lanjutnya, suplai valas hasil konversi itu digunakan untuk menambah suplai valas di pasar domestik. Oleh sebab itu, BI berkeyakinan bahwa penerapan PP 8/2025 sejauh ini memberikan dampak positif.

Akan tetapi, Destry tidak menampik bahwa aliran modal asing keluar pasar keuangan RI dalam dua bulan terakhir begitu besar. Akibatnya, BI harus menggunakan cadev yang dimiliki untuk menambal outflow itu.

"Itu juga menyebabkan kami harus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan juga untuk pinjaman. Tetapi intinya untuk PP DHE saya rasa sejauh ini sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan," terangnya.