Bisnis.com, JAKARTA – Beban pembayaran bunga utang membatasi ruang manuver pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui akselerasi belanja negara. Estimasi sementara Bisnis yang dihitung berdasarkan skema defisit anggaran dikurangi keseimbangan primer, realisasi pembayaran bunga utang telah menembus angka Rp99,8 triliun pada bulan Februari 2026.

Jumlah ini setara 27,8% dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau 28,8% jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun pada bulan lalu.

Risiko pembengkakan beban bunga utang semakin besar menyusul kebijakan tukar guling utang atau debt switch antara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah serta tensi panas geopolitik global yang berpotensi mengerek tingkat imbal hasil (yield) surat berharga negara alias SBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps). Kenaikan yield SBN berisiko meningkatkan beban pembayaran bunga utang di dalam APBN.

Kendati demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto, Rabu lalu.

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto juga menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

Persoalannya, kalau mengacu kepada pernyataan Suminto, interest debt ratio yang menunjukkan kemampuan pendapatan negara untuk membayar bunga utang tercatat naik dari posisi Februari 2025. Interest ratio Februari tahun lalu tercatat hanya sebesar 24,98%. Sementara pada posisi bulan yang sama tahun 2026, angkanya naik menjadi 28,8%.

Penaikan angka interest debt ratio ini mengonfirmasi bahwa saat ini posisi pemerintah semakin tergantung terhadap utang untuk membiayai operasional. "Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Kualitas Anggaran Turun

Sementara itu, ekonom mengatakan bahwa peningkatan beban bunga utang diperkirakan bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembayaran bunga utang sebesar itu menunjukkan adanya tekanan struktural pada APBN yang semakin besar. Apalagi, nilainya masih melebihi total realisasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp39 triliun sampai akhir Februari 2026.

"Ketika keseimbangan primer masih negatif, sebagian pembiayaan negara pada dasarnya digunakan untuk menutup biaya bunga utang, bukan untuk memperluas belanja pembangunan. Kondisi ini membuat struktur belanja semakin rigid dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah," terang Rizal kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Dengan situasi seperti ini, Rizal memandang ruang manuver APBN untuk menjadi instrumen stimulus ekonomi memang cenderung menyempit. Apalagi, pemerintah masih memperkirakan ekonomi kuartal I/2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,5% sampai 6% salah satunya didorong oleh belanja pemerintah.

Porsi pembayaran bunga yang besar, lanjut Rizal, berpotensi menimbulkan crowding out terhadap belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan program peningkatan produktivitas.

"Akibatnya, kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas, terutama ketika pemerintah juga harus menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas harga energi dan pelemahan nilai tukar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Ketersediaan ruang fiskal dinilai tetap menjadi kunci untuk memastikan belanja pemerintah bisa efektif menjadi stimulus ekonomi. Hal ini kendati pemerintah menyebut sudah mengubah strategi penyerapan anggaran dengan disamaratakan sepanjang tahun.

Rizal mengingatkan, apabila porsi belanja wajib terutama bunga utang terus meningkat, maka APBN berisiko semakin defensif. "Karena itu, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati menjadi kunci agar APBN tetap memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Risiko Defisit di Atas 3%

Di sisi lain, konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang menopang 20% hingga 30% perdagangan minyak dunia, diproyeksikan akan memaksa defisit APBN 2026 menembus ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai bahwa pelebaran defisit APBN 2026 di atas 3% menjadi sebuah yang tidak terelakkan. Krisis di Timur Tengah, sambungnya, akan berdampak ke postur anggaran lewat dua jalur, yaitu anjloknya proyeksi penerimaan negara dan kenaikan beban belanja subsidi.

"Kata kunci yang ingin kami sampaikan dari Prasasti adalah pelebaran di atas 3% sepertinya adalah sebuah keniscayaan," ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Piter memaparkan bahwa akar masalah bermula dari asumsi makro APBN 2026 yang meleset jauh akibat gejolak global. Awalnya, APBN didesain dengan asumsi harga minyak di level US$70 per barel dan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per dolar AS, dengan target defisit yang dipatok aman pada 2,68% dari PDB.

Kendati demikian, tekanan eksternal diproyeksikan mengerek harga minyak Brent menyentuh US$100 per barel dan mendepresiasi rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS. Bahkan, Piter menyebut harga minyak berpotensi melambung lebih dari 100% ke level US$140 per barel.

Kondisi ini menciptakan pembengkakan pengeluaran yang masif. Berdasarkan kalkulasi Prasasti, setiap kenaikan US$10 pada harga minyak Brent per barel akan mengerek biaya subsidi BBM hingga 30%. Pada saat yang sama, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp500 terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi agregat sebesar 3%.

Masalahnya, di saat kebutuhan belanja membengkak, penerimaan negara justru diproyeksi seret. Piter menjelaskan transmisi krisis global akan memperlambat roda perekonomian domestik karena tambahan tekanan inflasi, yang berujung pada menurunnya setoran pajak.

Padahal, pemerintah telah mematok target penerimaan tahun 2026 cukup tinggi, yakni naik hingga 30% dibandingkan tahun lalu. "Ini [belanja] naik, penerimaan turun. Artinya gap-nya [defisitnya] melebar," ungkap Piter.

Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan beban bunga utang diperkirakan bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Sampai dengan akhir Februari 2026, estimasi anggaran yang dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun. Porsinya setara 28,8% terhadap total belanja pemerintah yakni Rp346,1 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembayaran bunga utang sebesar itu menunjukkan adanya tekanan struktural pada APBN yang semakin besar. Apalagi, nilainya masih melebihi total realisasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp39 triliun sampai akhir Februari 2026.

"Ketika keseimbangan primer masih negatif, sebagian pembiayaan negara pada dasarnya digunakan untuk menutup biaya bunga utang, bukan untuk memperluas belanja pembangunan. Kondisi ini membuat struktur belanja semakin rigid dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah," terang Rizal kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Dengan situasi seperti ini, Rizal memandang ruang manuver APBN untuk menjadi instrumen stimulus ekonomi memang cenderung menyempit. Apalagi, pemerintah masih memperkirakan ekonomi kuartal I/2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,5% sampai 6% salah satunya didorong oleh belanja pemerintah.

Porsi pembayaran bunga yang besar, lanjut Rizal, berpotensi menimbulkan crowding out terhadap belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan program peningkatan produktivitas.

"Akibatnya, kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas, terutama ketika pemerintah juga harus menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas harga energi dan pelemahan nilai tukar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Ketersediaan ruang fiskal dinilai tetap menjadi kunci untuk memastikan belanja pemerintah bisa efektif menjadi stimulus ekonomi. Hal ini kendati pemerintah menyebut sudah mengubah strategi penyerapan anggaran dengan disamaratakan sepanjang tahun.

Rizal mengingatkan, apabila porsi belanja wajib terutama bunga utang terus meningkat, maka APBN berisiko semakin defensif.

"Karena itu, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati menjadi kunci agar APBN tetap memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

UBAH STRATEGI BELANJA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut otoritas fiskal telah mengubah strategi belanja pemerintah agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa merata sepanjang tahun.

Hal ini terlihat dari realisasi belanja pada APBN 2026 sampai dengan 28 Februari telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari angka Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun.

"Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah sehingga mendorong aktivitas ekonomi," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Dengan penerimaan negara mencapai Rp358 triliun, APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap PDB. Defisit ini melonjak 342,4% (yoy) dari Februari 2025 yang kala itu hanya minus Rp30,7 triliun atau 0,13% terhadap PDB.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja itu meliputi dari kementerian/lembaga Rp155 triliun atau tumbuh 85,5% (yoy) sedangkan non-kementerian/lembaga Rp191 triliun atau tumbuh 49,4% (yoy).

Adapun transfer ke daerah (TKD) dibelanjakan senilai Rp147,7 triliun atau tumbuh 8,1% (yoy). Salah satu pendorong belanja adalah pemerintah di antaranya adalah perubahan skema pembayaran tunjangan tenaga pendidik. Dari awalnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan, kini dilakukan setiap bulan.

Program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan realisasi sampai akhir Februari mencapai Rp39 triliun. Ini mendorong belanja barang meningkat ke Rp28,6 triliun.

"Tanpa Makan Bergizi Gratis, belanja barang itu juga tetap meningkat Rp18 triliun tahun lalu menjadi Rp28,6 triliun [Februari] 2026 ini. Jadi, memang ada peningkatan belanja barang dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's dan Fitch, terkait tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktural Pendapatan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan. Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's dan Fitch, terkait tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktural Pendapatan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan. Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus mengalami peningakatan yang ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

• Kepemilikan SBN Domestik yang Bisa Diperdagangkan

Institusi	2021	2022	2023	2024	2025
Bank	34,01	31,97%	26,52%	17,41%	20,23%
Bank Indonesia	17,13	19,21%	19,43%	26,79%	24,99
Non Bank	48,87%	48,82%	54,06%	55,80	54,78

Sumber: DJPPR Kemenkeu

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Beban Bunga Utang Pemerintah

Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun. Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang. Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Apa Kata Pengamat?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.

Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan 'stabilisasi yield' sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.

"Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada 'bantuan' bank sentral," ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.

Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.

Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.

"Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor," jelas David.

Jakarta, CNBC Indonesia - Data terakhir nominal utang pemerintah yang kian membesar, yakni Rp 9.138,05 triliun per akhir kuartal II-2025 menjadi sorotan sejumlah ekonom dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Menara Bank Mega, Rabu (29/10/2025).

Salah satunya Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky yang menganggap, nominal utang pemerintah saat ini sudah jauh di atas kemampuan bayar pemerintah dari penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan. Bahkan, juga sudah di atas standar aman yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional alias IMF.

Awalil menyebut indikator itu dapat dilihat dari rasio total utang terhadap total pendapatan, yakni Debt Service Ratio (DSR). Ia menyebut level DSR Indonesia saat ini sudah tembus ke angka 43%, melampaui rekomendasi IMF yang di kisaran 25-35%.

"Bukan jumlah stoknya tapi depth service rasionya. Kita depth service rasionya 43%, itu tertinggi. Interest payment kita 19,5%. Itu di atas best practices internasional," kata Awalil kepada Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Rabu (29/10/2025).

Selain Awalil, ekonom yang turut mempertanyakan soal risiko utang ini ialah Ekonom Senior Institute for the Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. Menurutnya, nominal utang yang terus membengkak dari tahun ke tahunnya ini harus juga dijelaskan oleh Purbaya tentang kemampuan membayarnya, baik untuk utang pokok maupun bunganya.

Sebagaimana diketahui Profil utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan pada 2026 dari sebelumnya Rp 803,19 triliun berdasarkan data per 30 April 2024, menjadi Rp 833,96 triliun berdasarkan catatan per 2025.

Sementara itu, untuk data pada tahun ini masih tetap sama, yakni Rp 800,3 triliun. Namun, tahun-tahun setelah 2026, yakni seperti 2027 masih di atas Rp 800 triliun, barulah setelahnya mulai mengalami penurunan konsisten hingga 2033 di bawah Rp 500 triliun.

Adapun profil utang jatuh tempo terbaru pemerintah mulai 2027 adalah Rp 821,60 triliun, lebih tinggi dari catatan sebelumnya yang senilai Rp 802,61 triliun. Lalu, pada 2028 menjadi Rp 794,42 triliun dari catatan sebelumnya Rp 719,81 triliun.

Periode setelahnya, yakni 2029 menjadi hanya senilai Rp 749,71 triliun, pada 2030 menjadi Rp 636,05 triliun, 2031 menjadi Rp 526,37 triliun, 2032 menjadi Rp 443,13 triliun, 2033 menjadi Rp 419,09 triliun, dan pada 2034 kembali naik sedikit menjadi Rp 520,72 triliun.

"Bagaimana caranya tuh? Karena beban utang kan tahun ini dan tahun lalu cukup besar untuk dibayar," kata Aviliani.

Merespons berbagai pernyataan terkait utang itu, Purbaya memastikan, pengelolaan utang pemerintah akan terus dilakukan sesuai dengan standar-standar yang telah disepakati secara internasional, salah satunya merujuk pada Maastricht Treaty. Selain itu juga merujuk pada batas aman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Purbaya menekankan, dalam standar aman utang itu, defisit APBN selalu ditetapkan di bawah 3%, dan rasio utang terhadap PDB juga konsisten dijaga pemerintah di bawah batas aman 60% dari PDB. Nominal utang per akhir kuartal II-2025 setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB) artinya masih jauh di bawah level 60%.

"Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika sudah di atas 100% Debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura sudah 100% ya, gede banget. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi enggak usah terlalu panik," tegas Purbaya.

Oleh sebab itu, ia menekankan tidak ada satupun negara di dunia ini yang terlepas dari utang, termasuk Indonesia. Utang kata dia hingga saat ini masih dibutuhkan negara-negara yang ingin terus mempercepat proses pembangunan ekonominya supaya semakin maju.

"Kalau saya berhenti dengan utang, terus ekonomi turun terus, enggak bisa ngebangun, ya berantakan, dan ekonomi yang morat marit kayak 1998, murah mana dibanding saya terbitin utang yang terukur dan menciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta," paparnya.

Utang ini menurutnya merupakan pilihan yang mesti diambil suatu pemerintah ketika penerimaan negaranya belum mampu mengimbangi kebutuhan besar belanja pembangunannya. Selama penerimaan negara masih serat, maka mau tak mau utang masih menjadi pilihan.

"Ini kan kita bukan hidup di surga. Kalau kata buku yang saya, masalah kita sekarang ada constraint yang semua supply terbatas. Kalau hidup di surga, saya enggak akan perlu yang lain-lain kan, karena gak ada constraint," ucap Purbaya.

Jadi kita akan selalu menghadapi pilihan seperti itu, cuman pintar-pintar kita menghitung dan mengoptimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Jadi risiko seumur hidup kita akan selalu ada. Jadi anda enggak usah takut, yang penting kita bayar dan berdoa juga," paparnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

IDXChannel - Rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp781,87 triliun pada 2026 menuai sorotan publik. Angka besar ini dibarengi dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berulang kali menegaskan bahwa posisi utang Indonesia saat ini masih aman.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pengelolaan utang dapat selaras asalkan pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan kualitas eksekusi belanja.

"Selama defisit terjaga di kisaran yang wajar dan rasio utang mendekati 40 persen PDB, jauh di bawah batas hukum 60 persen, pemerintah tetap memiliki ruang gerak," ujar Syafruddin kepada IDXChannel, Senin (13/10/2025).

Artinya, utang baru yang ditarik menjadi aman asalkan dana tersebut dialokasikan secara efektif dan risikonya terkelola dengan baik. Karimi menyebut, persepsi pasar terhadap utang Rp781,87 triliun tersebut akan bergantung pada tiga hal yaitu kredibilitas defisit (<3 persen PDB), arah biaya bunga (manajemen lelang SBN), dan mutu belanja (kandungan lokal dan efek ganda).

Syafruddin menekankan bahwa utang harus menjadi "pengungkit" pertumbuhan, bukan sekadar "menambal" defisit, yang hanya bisa dikonfirmasi melalui output dan serapan tenaga kerja di lapangan.

Senada dengan itu, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menegaskan bahwa posisi utang Indonesia setelah setahun pemerintahan Prabowo masih dalam koridor aman karena tiga hal terjaga yakni defisit, struktur portofolio utang, dan kondisi pasar pembiayaan.

Josua menggarisbawahi bahwa dalam APBN 2026, defisit ditetapkan sebesar 2,68 persen PDB, dengan kebutuhan pembiayaan resmi Rp689,1 triliun.

"Posisi utang pemerintah, bukan karena angkanya kecil, melainkan karena tiga hal pokok terjaga yaitu defisit tetap di bawah 3 persen PDB, struktur portofolio utang makin hati-hati, dan kondisi pasar pembiayaan relatif kondusif," ujar Josua.

Josua memaparkan, kerangka manajemen utang Indonesia telah menerapkan pagar pengaman yang konservatif hingga 2029, termasuk Porsi valuta asing maksimal 30 persen, jatuh tempo rata-rata minimal 7 tahun dan Rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen.

Secara aktual, data Agustus 2025 menunjukkan rata-rata jatuh tempo utang sudah mencapai sekitar 8 tahun dan porsi valas sekitar 28 persen, yang berhasil meredam risiko kurs dan risiko pembiayaan jangka pendek.

Kedua ekonom sepakat bahwa tantangan ke depan terletak pada sisi penerimaan dan kualitas belanja pemerintah.

Josua mencermati target rasio penerimaan 2026 yang sebesar 12,24 persen PDB menuntut akselerasi reformasi administrasi pajak agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan energi yang tidak menekan ruang fiskal.

Sementara itu, Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengubah volume belanja dengan kualitas hasil. Strategi ini, menurutnya, akan efektif bila uang utang cepat berubah menjadi kontrak, produksi, dan upah, bukan hanya menjadi sisa saldo di akhir tahun.

Kesimpulannya, tambahan utang pada 2026 bersifat terukur dan kredibel untuk mendorong pertumbuhan selama pemerintah konsisten menjaga defisit di bawah 3 persen, menjaga pagar risiko portofolio, serta memperbaiki rasio penerimaan sambil mengarahkan pembiayaan kepada belanja bernilai tambah.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp781,87 triliun pada tahun 2026 menuai sorotan publik. Angka besar ini dihadapkan pada pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berulang kali menegaskan bahwa posisi utang Indonesia saat ini masih aman.

Dua ekonom, Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas dan Josua Pardede dari Permata Bank, menilai bahwa dua pernyataan yang tampak kontradiktif ini sebenarnya dapat selaras, asalkan pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan kualitas eksekusi belanja.

Menurut Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kunci dari klaim "aman" yang disampaikan Menkeu Purbaya adalah pada kerangka fiskal yang terkelola.

"Selama defisit terjaga di kisaran yang wajar dan rasio utang mendekati 40 persen PDB-jauh di bawah batas hukum 60 persen-pemerintah tetap memiliki ruang gerak," jelas Syafruddin.

Artinya, utang baru yang ditarik menjadi aman asalkan dana tersebut dialokasikan secara efektif dan risikonya terkelola dengan baik. Karimi menyebut, persepsi pasar terhadap utang Rp781,87 triliun tersebut akan bergantung pada tiga hal: kredibilitas defisit (<3 persen pdb), arah biaya bunga (manajemen lelang sbn), dan mutu belanja (kandungan lokal efek ganda).

Syafruddin menekankan, bahwa utang harus menjadi "pengungkit" pertumbuhan, bukan sekadar "menambal" defisit, yang hanya bisa dikonfirmasi melalui output dan serapan tenaga kerja di lapangan.

Senada dengan itu, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menegaskan, bahwa posisi utang Indonesia setelah setahun pemerintahan Prabowo masih dalam koridor aman karena tiga hal terjaga yakni defisit, struktur portofolio utang, dan kondisi pasar pembiayaan.

Josua menggarisbawahi bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026, defisit ditetapkan sebesar 2,68% PDB, dengan kebutuhan pembiayaan resmi Rp689,1 triliun.

"Posisi utang pemerintah... bukan karena angkanya kecil, melainkan karena tiga hal pokok terjaga: defisit tetap di bawah 3 persen PDB, struktur portofolio utang makin hati-hati, dan kondisi pasar pembiayaan relatif kondusif," ujar Josua.

Josua memaparkan, kerangka manajemen utang Indonesia telah menerapkan pagar pengaman yang konservatif hingga 2029, termasuk Porsi valuta asing maksimal 30%, Jatuh tempo rata-rata minimal 7 tahun dan Rasio utang terhadap PDB sekitar 40%.

Secara aktual, data Agustus 2025 menunjukkan rata-rata jatuh tempo utang sudah mencapai sekitar 8 tahun dan porsi valas sekitar 28%, yang berhasil meredam risiko kurs dan risiko pembiayaan jangka pendek.

Kedua ekonom sepakat bahwa tantangan ke depan terletak pada sisi penerimaan dan kualitas belanja pemerintah.

Josua mencermati target rasio penerimaan 2026 yang sebesar 12,24% PDB menuntut akselerasi reformasi administrasi pajak agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan energi yang tidak menekan ruang fiskal.

Sementara itu Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengubah "volume belanja" dengan "kualitas hasil". Strategi ini, menurutnya, akan efektif bila uang utang cepat berubah menjadi kontrak, produksi, dan upah, bukan hanya menjadi sisa saldo di akhir tahun.

Kesimpulannya, tambahan utang pada 2026 bersifat terukur dan kredibel untuk mendorong pertumbuhan selama pemerintah konsisten menjaga defisit di bawah 3%, menjaga pagar risiko portofolio, serta memperbaiki rasio penerimaan sambil mengarahkan pembiayaan kepada belanja bernilai tambah.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada 2026. Pengelolaan utang dipastikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,868 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," tulis dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 .

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama yaitu meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan. APBN dirancang dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas di tengah risiko perekonomian yang meningkat akibat ketidakpastian global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kerap mengalami tekanan beberapa waktu terakhir tak banyak mempengaruhi lonjakan utang pemerintah, karena utang pemerintah didominasi rupiah.

Berdasarkan publikasi data utang resmi pemerintah per akhir Kuartal II-2025, atau tepatnya Juni 2025, dari nominal utang Rp 9.138,05 triliun, sebanyak Rp 6.554,95 triliun dalam bentuk rupiah, dolar AS hanya setara Rp 1.755,30 triliun, yen Jepang Rp 283,19 triliun, euro Eropa Rp 519,49 triliun, dan dari mata uang lainnya Rp 25,11 triliun.

"Jadi ya kalau kita utangnya banyak dalam valas, dalam foreign currency, tentu kita akan terekspos dengan pergerakan kurs," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto saat taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (13/10/2025).

Secara keseluruhan, utang pemerintah yang berbentuk valuta asing atau valas sebetulnya hanya setara 28,3% dari total. Itu pun turun dari catatan pada 2024 yang sebesar 28,7%. Dibanding periode 2020, proporsi utang dalam bentuk valas bahkan masih jauh lebih tinggi, yakni 33,5%.

Per Juni 2025, proporsi utang pemerintah yang berdenominasi rupiah memang masih mendominasi dengan besaran setara 71,73%, naik dari posisi 2024 sebesar 71,39%. Sementara itu, utang yang bersumber dari mata uang dolar hanya 19,21% menyusut dari 2024 sebesar 20,45%.

Sisanya, yang dalam bentuk mata uang yen hanya 3,10%, naik sedikit dari catatan 2024 sebesar 3,05%. Untuk euro 5,68%, juga naik dari sebelumnya 4,81%, serta mata uang lain yang porsinya 0,27% justru turun dari catatan 2024 sebesar 0,30%.

Karena itu, pemerintah menganggap, komposisi utang yang ada saat ini semakin stabil dalam menghadapi gejolak kurs. Data utang pemerintah per Juni 2025 itu pun tercatat turun dibanding posisi Mei 2025 yang sebesar Rp 9.177,48 triliun.

"Sehingga kalau misalnya terjadi pergerakan kurs, rupiah lagi terdepresiasi, kewajiban kita dalam US dolar secara agregat akan terkelola dengan baik, karena eksposur kita terhadap pergerakan valas hanya 28%," ucap Suminto.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]