Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui adanya potensi efek rambatan dari implementasi mandatori pencampuran bioetanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu kenaikan naik harga komoditas pangan di dalam negeri pada masa mendatang.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu tidak menampik adanya potensi perbenturan antara program ketahanan energi dan ketahanan pangan. Penggunaan komoditas pertanian sebagai bahan baku utama (feedstock) bioetanol diproyeksikan bakal memengaruhi dinamika harga di pasaran.

"Jadi for future [untuk ke depannya], ini juga nanti akan meningkatkan harga pangan kita, tetapi pun sebagai penyeimbangannya juga ada," ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menggarisbawahi bahwa pemerintah telah memitigasi disrupsi pada rantai pasok pangan, yaitu dengan mengadopsi teknologi dari Jepang yang diklaim mampu meminimalisasi risiko tersebut.

Adapun, Todotua mengungkapkan Toyota Group sudah berencana menanamkan modal dalam pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Pemerintah dan konsorsium yang terdiri dari Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Toyota Tsusho telah sepakat memilih Provinsi Lampung sebagai lokasi pembangunan pabrik perdana.

Nantinya, proyek tersebut akan bekerja sama dengan Research Development for Bioethanol (RABID) yang didukung oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang. Todotua mengaku telah meninjau fasilitas riset dan produk RABID di Jepang yang akan dibawa ke Indonesia.

"Teknologi RABID yang mengenai etanol itu sudah masuk ke second generation [generasi kedua]. Kalau second generation, artinya tidak mengganggu ekosistem yang ada untuk ketahanan pangan kita," klaimnya.

Sebagai informasi, bioetanol generasi pertama lazimnya diproduksi dari tanaman konsumsi yang mengandung gula atau pati, seperti tebu dan singkong. Sementara itu, generasi kedua memanfaatkan biomassa berlignoselulosa seperti limbah pertanian, residu tanaman, atau serat, sehingga tidak bersaing langsung dengan piring makan masyarakat.

Pabrik pengolahan di Lampung nantinya akan dirancang sebagai fasilitas multi-feedstock. Dengan pendekatan ini, pabrik dapat memproses beragam jenis bahan baku secara fleksibel, mengombinasikan bahan baku generasi pertama dan generasi kedua agar beban terhadap sektor pangan dapat tereduksi.

"Setidaknya, [bahan baku] second generation di-combine dengan first generation [generasi pertama]," kata Todotua.

Demi menjaga kelancaran pasokan feedstock ke depannya, pemerintah bersama konsorsium investor bersiap untuk membuka lahan perkebunan baru berskala masif yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan.

"Rencana untuk awal penanaman itu 6.000 hektare untuk sorgum saja dulu. Itu untuk supporting-nya [pendukungnya]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki ragam potensi pendukung industri bioetanol, namun perlu dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (RNE), mengungkapkan bahwa secara global, penggunaan bioetanol cukup masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara. Sebaliknya, lanjut John, Indonesia masih tertinggal dalam hal penggunaan bioetanol, beserta kebijakan dari negara.

Pemerintah sejauh ini mewacanakan penerapkan bioetanol jenis E10, yakni bahan bakar minyak campuran 10% etanol dari tebu atau singkong dengan 90% bensin, yang dirancang lebih ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah.

“Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4/2025 bahan bakar nabati, termasuk bioetanol sebagai landasan awal. Namun kerangka regulasi turunannya formula, indeks harga, dan koefisien processing masih perlu disusun dan ditetapkan,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Potensi Bioetanol Pilar Kedaulatan Energi Masa Depan di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026).

Indonesia, terangnya, sebenarnya dapat memanfaatkan untuk substitusi impor BBM, namun produksi domestik menurutnya, masih jauh dari kebutuhan. Seperti diketahui, konsumsi BBM di Indonesia mencapai lebih dari 84 juta kiloliter berdasarkan data 2025, dan sekitar 70% bersumber dari impor.

Ke depan, E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL, namun produksi dalam negeri saat ini hanya mencapai 1% dari kebutuhan. Sejauh ini, produksi bioetanol dari 4 produsen baru mencapai 63.000 KL.

Padahal, bioetanol memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan visi swasembada energi Indonesia, tapi masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor hulu yang menurutnya perlu untuk disingkap demi kemajuan bangsa.

Tantangan itu berupa sensitivitas harga baik itu di sisi petani penghasil bahan baku bioetanol, dan konsumen pengguna BBM. Selain itu ada juga volatilitas harga dan juga bahan bakunya, komptisi bahan baku dengan kebutuhan pangan, serta regulasi yang perlu diperkuat.

“Tantangan lainnya bahan baku yang terbatas, inefisiensi proses pertanian, dan distribusi serta infrastruktur yang belum memadai,” tambahnya.

Untuk mengakselerasi pengembangan bioetanol, John mengatakan keberhasilan di Brasil, India dan Filipina dapat menjadi pembelajaran. Di tingkat global, penggunaan bioetanol masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara.

Brasil, tuturnya, menjadi negara yang patut dikedepankan karena telah menerapkan E30-100 dan memberikan dukungan regulasi yang kuat untuk peningkatan produksi dan penyerapan bioetanol domestik.

Negara lain yang menurutnya patut dijadikan contoh adalah Filipina yang menerapkan kebijakan penyerapan bioetanol dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya, bisa diekspor tapi dengan pengawasan yang ketat. Hal ini mendorong ketersediaan pasokan dan harga yang stabil.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat di India yang memperkuat program Ethanol Blending with Petrol (EBP) melalui kebijakan pengendalian ekspor bahan baku. Pemerintah India sempat menerapkan bea keluar tinggi atas molase tebu guna memastikan pasokan domestik bagi industri etanol nasional.

Kebijakan tersebut berdampak pada terjaganya ketersediaan bahan baku, percepatan implementasi program pencampuran etanol, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Selain memperkuat bauran energi terbarukan, strategi ini juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan energi.

“Dari keberhasilan negara-negara tersebut kita lihat ada komitmen kuat dari negara. Sekarang ini, kita lihat komitmen Presiden Prabowo Subianto sudah kuat, tinggal kita nantikan kelanjutannya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy (NRE) John Anies menilai kekayaan dan ketahanan energi Indonesia bisa setara dengan Arab Saudi jika program biodiesel campur bensin sukses dilaksanakan.

Adapun saat ini pemerintah menargetkan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada bensin mulai 2027. Campuran etanol pun bakal terus ditingkatkan ke level 20% dan seterusnya.

Menurut John, ketahanan energi Indonesia bisa makin kuat jika implementasi kebijakan itu sukses. Dia mencontohkan, program biodiesel 40% atau B40 saja bisa sukses menekan impor solar.

Bahkan, pemerintah berencana menghentikan impor solar pada tahun ini seiring implementasi B50. John optimistis, kesuksesan serupa bisa diciptakan dari campuran bioetanol dengan bensin.

John menilai, jika itu sukses Indonesia bisa disandingkan dengan Arab Saudi yang merupakan raja minyak. Bedanya, ketahanan minyak RI berada di atas tanah, bukan di bawah tanah.

"Bayangkan kalau kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama pada gasoline [bensin], dua-duanya [bensin dan solar] saja ya. Kita kan bisa jadi, orang bilang Arab Saudi, tapi yang di atas tanah, bukan di bawah tanah. Ini kan yang menikmati orang-orang kita juga," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Untuk mengejar cita-cita itu, Pertamina NRE pun bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.

John mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).

Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.

"Aren ini ada potensinya. Cita-citanya, aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel]. Nanti potensinya akan luar biasa," katanya.

Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.

Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku berasal dari daerah yang bersangkutan.

"Itu kan boleh jadi cita-cita, tapi bagaimana cara merealisasikannya kadang-kadang punya tantangan," imbuh John.

Bisnis.com,JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (NRE) bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.
Direktur Utama Pertamina NRE John Anies mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).
Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.
"Aren ini ada potensinya. cita-citanya aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel] nanti potensinya akan luar biasa," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dia menekankan bahwa dengan tidak bergantung pada tebu, maka feedstock bioetanol bisa terjamin.
Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.
Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku masih berasal dari daerah yang bersangkutan.
"Ini bisa menciptakan pemerataan," imbuh John.
Pemerintah sendiri menargetkan mandatori E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin mulai 2027. John mengatakan, implementasi E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL pada 2029. Namun, produksi saat ini hanya sekitar 1%.
"Kebutuhan 5 juta KL kalau kebutuhan bioetanol karena nanti gasolinenya sekitar 50 juta KL. Sementara kalau kita lihat produksinya itu, ya masih 63.000 KL," ucapnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan dalam jangka pendek, pemerintah bisa menerapkan mandatory E10 itu di daerah tertentu saja, alih-alih secara nasional.
Dia mencontohkan, jika bahan baku untuk bioetanol masih belum mencukupi, maka implementasi E10 bisa dilakukan di jawa dan bali terlebih dahulu.
"Opsi pertama, tidak langsung seluruh Indonesia, bisa Jawa-Bali dulu atau per daerah. Makanya sinkronisasi antara kementerian itu penting," ucap John.
Lebih lanjut, John menegaskan bahwa Pertamina NRE berkomitmen untuk memimpin pengembangan bioetanol serta secara aktif melakukan advokasi dan kolaborasi. Namun, kata dia, pihaknya membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan.
Di sisi hulu, dukungan itu seperti kebijakan perdagangan bahan baku seperti lewat Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO) , tarif/kuota ekspor dari pemerintah.
Kemudian, sistem alokasi pasokan secara bertahap berbasis multi-feedstock. Lalu, insentif untuk diversifikasi bahan baku dan perluasan area lahan.
Selanjutnya, di sisi midstream, pihaknya membutuhkan insentif fiskal untuk pabrik bioetanol, dukungan logistik, penyederhanaan perizinan dan regulasi, penerapan mandatori E5-E10 untuk seluruh badan usaha, dan penyesuaian indeks harga etanol (HIP).
Adapun di sisi hilir, pihaknya memerlukan dukungan berupa penetapan kebijakan mandatory blending E5-E10 untuk semua badan usaha dan fiskal dalam penggunaan bioetanol.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan. Bersama PT Medco Energi Internasional Tbk melalui afiliasinya PT Medco Intidinamika (MI), Pertamina NRE menjajaki pengembangan biodiesel berbasis High Acid Crude Palm Oil (HACPO) dan bioetanol.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina NRE dalam memperluas portofolio energi terbarukan, khususnya biofuel. Pengembangan biodiesel berbasis HACPO dan bioetanol tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya biofuel yang ada di Indonesia,” ujar John, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Untuk memperkaya penjajakan kerja sama ini, Pertamina NRE dan Medco juga menggali potensi teknologi bioenergi yang tersedia secara global. Salah satunya melalui Envien Group, perusahaan bioenergi global yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan biodiesel dan bioetanol di berbagai negara.

Penjajakan dengan Envien Group sebagai calon mitra strategis dan technology partner, diharapkan dapat memperkaya perspektif teknologi, operasional, serta best practice internasional dalam pengembangan proyek bioenergi di Indonesia.

Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang konstruktif dalam menjajaki peluang pengembangan bioenergi.

“Sinergi dengan Pertamina NRE kami pandang sebagai langkah positif dan komitmen untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan,” ujar Hilmi.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama ditandatangani oleh Norman Ginting, PTH Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE dan Aradea Z. Arifin, Direktur PT Medco Intidinamika di Griya Arifin Panigoro, Selasa (27/01/26).

Ruang lingkup kerja sama mencakup studi dan kajian kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, pasar, lingkungan, hingga diskusi strategis dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki para pihak.

Nota kesepahaman ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan biofuel, termasuk biodiesel berbasis HACPO, Used Cooking Oil (UCO), dan Palm Oil Mill Effluent (POME), serta rencana reaktivasi pabrik bioetanol di Lampung milik PT Medco Ethanol Lampung (MEL).

Bagi Pertamina NRE, kerja sama ini digunakan untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan melalui kolaborasi strategis lintas pemangku kepentingan, guna memperkuat ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan ekosistem bioenergi nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku industri dalam mendukung transisi energi dan bauran energi bersih Indonesia.

“Pertamina NRE bersama para pemangku kepentingan akan bergerak selaras untuk memastikan setiap tahapan pengembangan dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional,” tambah John.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol yang digunakan untuk energi seharusnya dikecualikan karena peruntukannya untuk pembakaran mesin, bukan konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Isu Pangan vs Energi

Di sisi hulu, Ellen menepis kekhawatiran bahwa pengembangan bioetanol akan berebut bahan baku dengan sektor pangan (gula). Dia menjelaskan, basis produksi E5 menggunakan molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari gilingan tebu.

Oleh sebab itu, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu menekankan semakin tinggi produksi gula nasional, ketersediaan molase justru semakin melimpah.

"Secara teknikal angka hitungannya tidak masalah, ini bisa kita penuhi. Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG atau kosmetik, tapi rasanya tidak akan berebut dengan pangan," jelas Ellen.

Guna mengamankan pasokan hulu, pemerintah tengah memacu ekspansi lahan tebu. Strategi ini mencakup pengembangan lahan di Merauke oleh pihak swasta serta optimalisasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui SugarCo.

Ellen menyebut target perluasan lahan SugarCo dibidik mencapai 500.000 hingga 700.000 hektare, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 200.000 hektare. Dengan demikian, bahan baku di sisi hilir untuk produksi diharapkan bisa terjamin

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com,JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (NRE) meluncurkan proyek percontohan (pilot project) pengembangan bioetanol berbasis aren di Kamojang, Garut, Jawa Barat.
Adapun pabrik bioetanol itu memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari dan 300 hingga 500 kilogram gula aren per hari.
CEO Pertamina NRE John Anis menuturkan, inovasi ini memanfaatkan nira aren sebagai bahan baku. Nira aren yang dimanfaatkan berasal dari hutan aren yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong, Desa Bojong, Garut.
"Untuk pengembangan bioetanol, Pertamina melakukan riset terhadap berbagai macam tanaman untuk menjadi bahan baku, salah satunya aren. Aren merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi besar untuk dibudidayakan dalam skala besar di Indonesia," kata John melalui keterangan resmi dikutip Minggu (23/11/2025).
Menurutnya, pengembangan aren sebagai bahan baku bioetanol memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Manfaat itu di antaranya mendukung ekonomi lokal dan pembukaan lapangan pekerjaan baru; pemanfaatan lahan marginal karena aren dapat tumbuh di lahan yang kurang produktif; dan menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi impor bahan bakar fosil.
Di samping itu, pemanfaatan aren untuk bioetanol turut berkontribusi pada penurunan emisi melalui pemanfaatannya bahan bakar nabati (BBN). Dalam proyek percontohan ini, Pertamina NRE berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Lebih lanjut, John juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol berbasis aren ini merupakan bagian dari strategi Pertamina NRE dalam mengembangkan bioetanol multi feedstock. Secara paralel, Pertamina NRE juga tengah mengembangkan bioetanol berbasis molases tebu, sorgum, singkong, jagung, hingga limbah pertanian seperti limbah sawit, bagase tebu, batang sorgum, dan jerami padi.
Dia menambahkan bahwa dalam peta jalan bioetanol berbasis aren yang disusun oleh Pertamina, proyek percontohan ini bertujuan untuk menguji produk bioetanol skala laboratorium. Tahap berikutnya adalah pengujian produk bioetanol skala road test, pengujian skala pilot, pengujian skala komersial, dan replikasi dalam skala industri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, proyek percontohan ini didorong oleh Kementerian Kehutanan dengan pembentukan tim kerja percepatan pengembangan aren. Hal ini dilakukan dalam mendukung swasembada pangan dan energi nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 440 tahun 2025.
Dia menjelaskan bahwa di situasi geopolitik yang tidak menentu, setiap negara pada akhirnya akan mendahulukan kepentingan domestiknya masing-masing walaupun harus mengorbankan negara lain, termasuk kebutuhan energi di dalam negeri.
"Untuk itu kita sangat perlu menjajaki potensi sumber energi domestik, salah satunya aren sebagai bahan baku BBN. Indonesia memiliki potensi aren yang besar untuk dikembangkan menjadi BBN,” ujar Raja Juli.
Raja Juli menyebut, secara teori untuk 1 hektar lahan aren dapat memproduksi 24.000 etanol per tahun. Kita memiliki sekitar 125 juta hektar yang berpotensi untuk digarap sebagai Perkebunan aren, sehingga berpotensi menghemat biaya impor bahan bakar minyak (BBM).
Dia menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, pemerintah berencana menanam aren di lahan seluas 1,2 juta hektare, dengan potensi bioetanol 28,8 juta kiloliter per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri menilai Indonesia siap menerapkan bioetanol untuk menekan emisi karbon.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan bahwa Indonesia bisa mencontoh Brasil yang telah menerapkan mandatori bioetanol.

"Indonesia bisa mencontoh Brasil. Semua mobil kita siap [menenggak bioetanol]," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (22/11/2025).

Pasalnya, Gaikindo telah menggandeng Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) sejak 2008 untuk pengembangan penerapan bioetanol.

“Jadi kendaraan buatan Jepang itu harusnya sudah bisa terutama yang dibuat di tahun 2000 ke atas, bioetanol ini aman,” imbuh Kukuh.

Adapun, perhelatan Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) Brasil menjadi momen yang membuka tabir kesuksesan negara tersebut menghadapi transisi energi. Brasil jadi salah satu negara dengan tingkat dekarbonisasi cukup tinggi.

Hal itu jadi momentum bagi pemerintah ataupun pelaku bisnis di sektor energi untuk menimba ilmu.

Apalagi, dari Indonesia saja, PT Pertamina (Persero) yang juga tengah fokus mengembangkan energi baru terbarukan ikut hadir.

Bahkan, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono didapuk sebagai pembicara dalam satu sesi rangkaian forum tersebut.

Setidaknya, Indonesia bisa memetik banyak pelajaran dari Brasil, terutama bagaimana mengedepankan kepentingan nasional dalam masa transisi energi.

Berkaca dari Brasil, berkat bioetanol negara tersebut memangkas karbon 1,34 miliar ton setara CO2, dan menghemat US$261 miliar devisa saban tahun.

Brasil terus ketagihan, akan mengerek mandatori etanol, serta menargetkan produksi 50 miliar liter bioetanol per tahun dari saat ini 36,83 miliar liter.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina NRE menginisiasi proyek percontohan (pilot project) pengembangan bioetanol berbasis aren di Kamojang, Garut. Secara resmi proyek ini diluncurkan pada Rabu (19/11/2025) oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Inovasi ini memanfaatkan nira aren sebagai bahan baku, dengan kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari dan 300 - 500 kilogram gula aren per hari. Nira aren yang dimanfaatkan berasal dari hutan aren yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong, Desa Bojong, Garut.

Proyek percontohan ini didorong oleh Kementerian Kehutanan dengan pembentukan tim kerja percepatan pengembangan aren dalam mendukung swasembada pangan dan energi nasional. “Kita sangat perlu menjajaki potensi sumber energi domestik, salah satunya aren sebagai bahan baku bahan bakar nabati (BBN). Indonesia memiliki potensi aren yang besar untuk dikembangkan menjadi BBN,” ujar Raja Juli, dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).

Raja Juli menjelaskan secara teori untuk 1 hektare (Ha) lahan aren dapat memproduksi 24.000 etanol per tahun. Adapun, Indonesia memiliki sekitar 125 juta Ha lahan yang berpotensi untuk digarap sebagai Perkebunan aren, sehingga berpotensi menghemat biaya impor bahan bakar minyak (BBM).

Proyek ini diharapkan turut menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, khususnya petani aren, dan berpotensi diperluas di wilayah aren yang memiliki potensi aren. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan RI, pemerintah berencana menanam aren di lahan seluas 1,2 juta hektar, dengan potensi bioetanol 28,8 juta kiloliter per tahun.

Di sisi lain, CEO Pertamina NRE John Anis mengatakan proyek percontohan ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Pertamina. Untuk pengembangan bioethanol, Pertamina melakukan riset terhadap berbagai macam tanaman untuk menjadi bahan baku, salah satunya aren.

“Aren merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi besar untuk dibudidayakan dalam skala besar di Indonesia,” ungkap John Anis, CEO Pertamina NRE.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KUPS Baru Bojong, Hendra, menyambut baik keinginan Pertamina untuk bermitra dengan KUPS Baru Bojong untuk pengembangan bioetanol.

“Semoga inovasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama petani aren di Desa Bojong,” ujarnya.

John menambahkan Indonesia memiliki potensi tanaman energi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi bahan baku BBN. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, kemandirian atau swasembada energi melalui pemanfaatan tanaman lokal dapat terwujud.

Dalam proyek percontohan ini, Pertamina NRE berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lebih jauh, John juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol berbasis aren ini merupakan bagian dari strategi Pertamina NRE dalam mengembangkan bioetanol multi feedstock.

Secara paralel, Pertamina NRE juga tengah mengembangkan bioetanol berbasis molases tebu, sorgum, singkong, jagung, hingga limbah pertanian seperti limbah sawit, bagase tebu, batang sorgum, dan jerami padi.

Langkah ini merupakan strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Merujuk peta jalan bioetanol berbasis aren yang disusun oleh Pertamina, proyek percontohan ini bertujuan untuk menguji produk bioetanol skala laboratorium.

Tahap berikutnya adalah pengujian produk bioetanol skala road test, pengujian skala pilot, pengujian skala komersial, dan replikasi dalam skala industri.

Bisnis.com, JAKARTA- Perlombaan negara-negara dunia memburu energi alternatif ramah lingkungan kini membidik produksi bioetanol dalam skala besar. Selain tinggi oktan, bioetanol juga mengandung emisi karbon rendah, Indonesia mengincar penerapan campuran etanol 10% (E10) terhadap BBM pada tahun depan.

Indonesia tidak sendirian dalam memburu kesuksesan transisi energi lewat kehadiran bioetanol. Di dunia, penggunaan etanol sebagai bahan bakar alternatif sudah lazim.

Sebut saja negara seperti Brasil yang berhasil mengawinkan sektor pertanian tebu dengan kebutuhan industri. Brasil memproduksi etanol secara besar-besaran, menjadikan negara tersebut tidak bergantung terhadap impor minyak demi kebutuhan transportasi maupun industri.

Begitupun Amerika Serikat, Eropa, India, dan Thailand. Jika Brasil telah mampu menawarkan E80 untuk sektor transportasi, negara-negara lainnya menuju penerapan E20.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini penerapan E5 saja masih sebatas proyek pilot, kehadiran BBM Green 95 dalam fase uji coba.

Namun belakangan, seiring kesuksesan Brasil dan tren negara lain memburu bioetanol, Indonesia ikut bergerak. Bahkan sebagaimana disampaikan pemerintah, Indonesia akan menerapkan E10 pada 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengungkapkan pemerintah menargetkan produksi 1,2 juta kiloliter etanol pada 2028 atau lebih cepat.

“Maka itu, didorong pemakaian sekarang bioetanol,” ungkap Eniya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Untuk menggolkan proyek bioetanol, pemerintah akan mengatur harga. “Harga bioetanol setiap bulan dikeluarkan oleh ESDM. Saat ini jika pemakan sebagai bahan bakar ada masalah cukai yang masih diterapkan, dan saat ini dalam proses pembahasan untuk bisa menurunkan harga komersialnya,” jelas Eniya.

Lebih jauh, dia menekankan pemerintah akan memprioritaskan bahan baku etanol berasal dari dalam negeri. “Perlu didongkrak dengan pabrik dari swasta, tidak hanya Pertamina. Semua nanti bisa bermitra,” cetusnya.

Sebaliknya, momok produksi massal bioetanol adalah kesanggupan penyediaan bahan baku tanpa mengganggu sektor pangan. Bioetanol yang kini umumnya diproduksi berbasis tebu secara massif akan menambah beban sektor pangan.

MOLASE & LIMBAH

Hal inipula yang disorot pemerintah. Menurut Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo, produksi E10 hanya akan menggunakan molase tebu.

Molase merupakan cairan kental berwarna cokelat tua yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan gula.

Oleh karena itu, dia menilai pembuatan E10 tak akan menggerus produksi gula. "Molase itu kayak produk samping dari gula tadi. Gulanya terdapat [tetap diproduksi]. Nah ini [molases] untuk sampingnya bisa diolah lagi [menjadi E10]," ucap Edi di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (30/10/2025).

Dia lantas mencontohkan produksi gula di Brasil pun tak tergerus. Padahal, negara itu telah mencampurkan bioetanol dengan bensin hingga 27% atau E27. Bahkan, kata dia, Brasil bakal meningkatkan campuran bioetanol hingga 100% atau E100. "Makanya disebut molase pakai fleksibel engine, kan? Sekarang E27 mandatory-nya sampai E100 di Brasil," ucap Edi.

Pengembangan bioetanol berbasis material non pangan pun masuk dalam isu global. Salah satu yang menyorot potensi besar itu adalah Toyota Motor Corporation (TMC).

TMC secara serius mengejar inovasi agar kemunculan bioetanol tak mengusik kepentingan pangan. President Carbon Neutral Engineering Development Center Keiji Kaita mengatakan perusahaan tengah menggelar penelitian bioetanol berbasis nonpangan. Mayoritas sumber bahan baku itu berasal dari limbah tanaman atau sisa produksi. “Sisa perasan tebu, mungkin juga batang atau daun jagung yang dibuang para petani,” ungkapnya seusai kegiatan Toyota Global Workshop, di Tokyo, pada Jumat (31/10/2025).

Dia meyakini keberadaan bioetanol sejalan dengan komitmen transisi energi dari pemerintah. “Tidak hanya untuk mengikis karbon, tetapi hal itu membantu mengurangi impor bahan bakar,” jelas Kaita.