PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi jamaah haji Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berlangsung di Jakarta sebagai bentuk komitmen menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan modern melalui pemanfaatan layanan perbankan syariah.

MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.

Kolaborasi ini mencakup penguatan operasional dan transaksi keuangan dalam penyelenggaraan haji dan umrah, kemudahan akses layanan haji bagi calon jamaah, serta pemanfaatan produk dan layanan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini juga menandai dimulainya persiapan layanan haji tahun 2026. Pemerintah telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 2026 sebesar Rp87.409.365,45 per jamaah, dengan rata-rata porsi pembayaran jamaah sebesar Rp54.193.806,58.

Bipih 2026 tercatat menurun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Tahap pelunasan Bipih diperkirakan dibuka pada pekan keempat November 2025.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama ini yang dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung kebutuhan jamaah haji Indonesia, salah satu yang terbesar di dunia.

"Kami berkomitmen menyediakan layanan perbankan syariah yang lebih cepat, aman, dan terkoneksi dengan sistem di Arab Saudi sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang dan juga dapat melakukan transaksi keuangan di Arab Saudi secara aman," ujarnya.

BSI telah menyiapkan berbagai kanal untuk pelunasan biaya haji, mulai dari layanan offline di kantor cabang, transaksi digital, hingga jaringan BSI Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah Indonesia.

"Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga peningkatan pelayanan haji dan umrah menjadi prioritas utama kami setiap tahun," ujarnya.

Ia berharap kolaborasi dengan BSI dapat memberikan kemudahan bagi jamaah, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci.

"Kami berharap BSI juga dapat mempermudah jamaah baik di Tanah Air maupun saat berada di Tanah Suci".

Saat ini BSI menjadi pemimpin pasar layanan haji di Indonesia. Sekitar 83% jamaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui layanan BSI. Dari sisi tabungan haji, BSI mengelola lebih dari 6,7 juta rekening, dengan 51% di antaranya telah masuk daftar tunggu keberangkatan.

Anggoro menambahkan bahwa BSI terus mendorong edukasi perencanaan keuangan haji sejak dini. Selain itu, BSI memperkuat digitalisasi layanan haji melalui berbagai kanal, termasuk 1.130 kantor cabang, 5.969 ATM, lebih dari 100 ribu BSI Agen, hingga layanan mobile banking BYOND by BSI dan BSI Net.

"Digitalisasi layanan haji merupakan bagian dari strategi BSI dalam mendukung percepatan transformasi layanan haji. Kami ingin memastikan calon jamaah dapat mengakses layanan haji dengan mudah, aman dan realtime dan sesuai prinsip syariah," ujar Anggoro.

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi sebesar Rp 87.409.366 per jemaah. Dari total tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah ditetapkan Rp 54.194.366.

“Komisi VIII RI dan Kementerian Agama sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH 1449 Hijriah/2026 masehi per jemaah reguler sebesar Rp 87.409.365,45,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (29/10/2025).

Marwan menjelaskan, BPIH terdiri dari Bipih yang dibayar jemaah dan nilai manfaat dari tabungan haji.

“Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp 54 juta, sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah sebesar Rp 33.215.000,” ujarnya.

Nilai BPIH 2026 turun Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah, dengan Bipih yang ditanggung jemaah Rp 54.924.000.

Sebelum kesepakatan ini dicapai, pemerintah dan DPR telah membahas berbagai komponen penyelenggaraan haji, seperti besaran BPIH, Bipih, biaya syarikah, tiket pesawat, serta pengadaan layanan bagi jemaah haji.

“Dari Rp 2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekitar Rp 1 juta koma sekian. Sisanya meng-cover komponen lain seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi,” ujar Marwan.

Untuk musim haji 2026, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kuota haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 kuota untuk haji khusus.

Sebagai perbandingan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 untuk jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258 dengan asumsi kurs 1 dollar AS sebesar Rp 16.000 dan 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.266.

“Bipih yang dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya sebesar 38 persen atau rata-rata Rp 33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” jelas Menteri Agama Nasrudin Umar dikutip pada Rabu (9/4/2025).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan pemerintah memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah.

Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

"Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan.

Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).

pexels.com/konevi Ilustrasi ibadah haji. Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per jemaah. Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar calon jemaah ditetapkan Rp 54.924.000 atau sekitar 62 persen dari total biaya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per jemaah. Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar calon jemaah ditetapkan Rp 54.924.000 atau sekitar 62 persen dari total biaya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan usulan tersebut dalam rapat panitia kerja (panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 88.409.365. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total, sedangkan nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp 33.485.365 atau 38 persen,” ujar Dahnil.

Biaya Turun Rp 1 Juta dari Tahun Sebelumnya

Menurut Dahnil, besaran biaya haji 2026 turun sekitar Rp 1 juta dibandingkan BPIH tahun 2025. Pemerintah, kata dia, menargetkan efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan ibadah.

“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” ucap Dahnil.

Berdasarkan usulan pemerintah, komponen Bipih yang dibebankan langsung kepada jemaah terdiri dari beberapa pos.

Antara lain, biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp 33,1 juta, akomodasi di Mekkah Rp 14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp 3,87 juta, serta biaya hidup (living cost) sebesar Rp 3,3 juta.

Dahnil menambahkan, living cost jemaah tahun 2026 diusulkan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni 750 riyal (SAR). Pembayaran dilakukan dalam mata uang riyal guna melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar.

Pemerintah juga menggunakan asumsi nilai tukar dollar AS Rp 16.500 dan riyal Rp 4.400 per SAR, sesuai asumsi dasar dalam APBN 2026.

Rapat Pembahasan BPIH 2026 Dimulai

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah mulai membahas BPIH 2026 pada Senin (27/10/2025). Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menargetkan penetapan BPIH sudah bisa dilakukan pada November 2025, agar calon jemaah mendapat kepastian lebih awal.

“Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putus tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sebagai informasi, BPIH tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 89,4 juta, dengan Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp 55,43 juta.

DPR Dorong Penurunan Biaya Tanpa Kurangi Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam berharap biaya haji 2026 bisa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai penurunan penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.

“Kemarin kita sudah menurunkan harga Rp 4.500.000, harapan kita bisa turun lagi, cuma tidak mengurangi kualitas,” ujar Aprozi.

Aprozi menuturkan, pada 2025 sebenarnya BPIH mencapai Rp 96 juta per jemaah, tetapi setelah disubsidi melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jemaah hanya membayar sekitar Rp 54 juta.

“Kalau kemarin kita tahu sebenarnya kan Rp 96.000.000, cuma dipotong daripada bantuan subsidi di BPKH menjadi Rp 54.000.000 sekian, dengan penurunan Rp 4.500.000 per jemaah,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menaruh harapan pada Kemenhaj, yang diharapkan bisa lebih fokus dalam mengelola ibadah haji dan umrah.

“Dengan adanya kementerian baru, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu,” ujarnya.

Prabowo Minta Biaya Haji Terus Turun

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas biaya haji secara bertahap. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025), ia meminta agar efisiensi terus dilakukan.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo.

Selain penurunan biaya, Prabowo juga menyoroti masa tunggu keberangkatan haji yang masih panjang. Ia menargetkan waktu tunggu bisa dipangkas dari 40 tahun menjadi 26 tahun.

“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” ujarnya.

Prabowo menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah penting dalam memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi. Ia menyebut, pemerintah Arab Saudi bahkan telah menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Mekkah, pertama kali dalam sejarah.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, diizinkan negara asing memiliki lahan di Kota Suci. Mereka ubah undang-undangnya khusus untuk kita,” kata Prabowo.

(Tim Redaksi: Tria Sutrisna, Adhyasta Dirgantara, Ardito RamadhanDanu Damarjati)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

Pemerintah Usul Biaya Haji 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta

Prabowo Perintahkan Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Anggota DPR Harap Biaya Haji 2026 Turun Dibandingkan 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yakni biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi, sebesar Rp54,92 juta. Jumlah ini 62 persen dari total biaya haji.

“Bipih sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Wamen Dahnil menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH 1447 H/2026 M sebesar Rp88,4 juta per orang, turun sekitar Rp1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, subsidi yang diambil dari Nilai Manfaat ditetapkan sebesar Rp33,48 juta per orang, atau sekitar 38 persen dari total keseluruhan BPIH. Komposisi ini dinilai menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan dana haji.

Sebagai perbandingan, pada penyelenggaraan haji 2025, pemerintah dan DPR RI menetapkan Bipih sebesar Rp 56,04 juta, sementara Nilai Manfaat sebesar Rp33,97 juta.

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.409.365, dengan komposisi 62 persen dibayar langsung oleh jamaah dan 38 persen dari nilai manfaat dana haji,” kata Wamen Dahnil.

Ia menjelaskan, sejumlah asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan usulan BPIH 2026, antara lain kurs rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp 16.500 per dolar AS dan terhadap riyal Saudi sebesar Rp 4.400 per SAR, mengacu pada asumsi makro APBN 2026.