Bisnis.com, JAKARTA - Pasar energi global terancam menghadapi keadaan normal baru setelah perang Iran. Kendali Iran atas Selat Hormuz berpotensi memangkas arus ekspor minyak dan gas dunia secara permanen

Melansir CNBC International pada Senin (1/6/2026), kapal-kapal dagang Barat juga diperkirakan akan enggan melintasi Selat Hormuz jika jalur tersebut tetap berada di bawah kendali de facto Iran. Kekhawatiran muncul karena operator kapal berpotensi harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap sanksi Amerika Serikat.

Skenario tersebut dinilai memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi mengingat peran vital Selat Hormuz dalam pasar energi global. Kebebasan navigasi di jalur pelayaran tersebut praktis tidak pernah menghadapi tantangan serius hingga Iran menutup akses laut itu sebagai respons terhadap perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.

Blokade Iran di Selat Hormuz telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah modern, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran seiring meningkatnya ancaman terhadap perekonomian global.

Teheran disebut berupaya memanfaatkan posisi tawar tersebut untuk memperkuat kendali atas Selat Hormuz dalam setiap kesepakatan yang mengakhiri konflik.

Amos Hochstein, mantan penasihat senior energi dan keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, mengatakan banyak pemimpin di Timur Tengah meyakini Iran kini telah menguasai Selat Hormuz.

“Terlepas dari apa yang akan terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz untuk masa depan yang dapat diperkirakan,” ujar Hochstein.

Menurut dia, bahkan isi kesepakatan apa pun tidak akan mengubah persepsi negara-negara kawasan bahwa Iran kini memiliki pengaruh dominan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut.

Kepala Strategi Komoditas Global RBC Capital Markets, Helima Croft, menilai volume lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz sebelum perang kemungkinan menjadi titik tertinggi yang sulit terulang dalam waktu dekat.

“Setiap penyelesaian konflik yang tetap memberikan kendali operasional dan pengaruh kepada Iran atas Selat Hormuz akan menghasilkan arus pengiriman yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelum perang,” tulis Croft dalam catatannya kepada klien.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Lloyd’s List Richard Meade memperkirakan lalu lintas pengiriman melalui Hormuz dalam skenario tersebut hanya akan pulih ke kisaran 60% hingga 70% dari volume sebelum perang.

Menurutnya, kapal-kapal yang berafiliasi dengan China kemungkinan dapat melintas dengan lebih leluasa, sedangkan kapal Barat harus mengandalkan perjanjian bilateral dengan Iran untuk mendapatkan akses.

“Kondisi ini mungkin tidak memicu resesi global seperti sejumlah skenario terburuk yang pernah diperkirakan, tetapi juga tidak memungkinkan pemulihan seperti sebelum perang,” kata Meade.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan Selat Hormuz yang terbelah secara permanen, di mana akses pelayaran ditentukan oleh keselarasan politik, bukan lagi prinsip kebebasan navigasi.

Sulit Digantikan

Para analis menilai Selat Hormuz merupakan titik sempit (chokepoint) paling penting dalam perdagangan energi global yang hingga kini belum memiliki alternatif sebanding.

Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia dikirim melalui jalur tersebut. Karena itu, gangguan di Hormuz dinilai jauh lebih berdampak dibandingkan gangguan pelayaran di Laut Merah.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memang telah mengalihkan sebagian ekspor minyak melalui jaringan pipa menuju terminal ekspor di Laut Merah dan Teluk Oman. Namun, kapasitas tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan peran Hormuz.

“Sebagian pasokan memang bisa dialihkan melalui pipa, tetapi tidak semuanya. Bukan hanya minyak yang harus keluar melalui Hormuz,” ujar analis energi Ellen Wald.

Selain minyak, LNG, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya juga sangat bergantung pada akses pelayaran melalui Selat Hormuz. Berbeda dengan minyak yang sebagian dapat dialihkan melalui pipa, LNG harus diangkut menggunakan kapal sehingga ketergantungan terhadap jalur laut tersebut tetap tinggi.

Meski demikian, negara-negara eksportir energi di Timur Tengah mulai mempercepat pembangunan jalur alternatif. UEA, misalnya, tengah mempercepat pembangunan pipa kedua yang dirancang untuk menghindari Selat Hormuz dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Menteri Energi AS Chris Wright meyakini pentingnya Selat Hormuz bagi pasar energi global akan berkurang dalam jangka panjang seiring pembangunan infrastruktur alternatif oleh negara-negara Teluk.

“Ini adalah kartu yang hanya bisa dimainkan sekali,” kata Wright merujuk pada blokade Iran terhadap Selat Hormuz.

Menurut dia, akan muncul lebih banyak jalur alternatif untuk mengalirkan energi dari kawasan Teluk Persia. Namun demikian, peran negara-negara produsen energi di kawasan tersebut sebagai pemasok utama dunia diperkirakan tetap tidak tergantikan.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sengaja menyebabkan kelaparan di Kuba sebagai bagian dari pencekikan ekonomi terhadap pulau tersebut. Pendapat itu diungkap profesor City University of New York, Danny Shaw, dalam wawancara dengan Rick Sanchez dari RT.

Berbicara di acara Sanchez Effect, Shaw, sarjana etnografi, membahas kunjungannya baru-baru ini ke Kuba dan berpendapat AS adalah penyebab utama ketidakstabilan tersebut.

“Kebijakan luar negeri AS selama 67 tahun terakhir telah melakukan segala upaya untuk mengganggu ekonomi Kuba, segala bentuk harmoni sosial dan ekonomi,” kata Shaw.

“Departemen Luar Negeri, semua lembaga yang berbeda ini, CIA, mereka tahu persis berapa banyak kalori yang dapat diakses warga Kuba, dan setiap hari jumlahnya semakin berkurang,” tambahnya. “Saya menyaksikan kelaparan yang luar biasa, keputusasaan, kekurangan, kehausan, dan kekurangan air.”

Menurut Shaw, kondisi semakin memburuk sejak pemerintahan Presiden Donald Trump memperketat blokade sambil mempersiapkan kemungkinan invasi militer.

Ia mengklaim dalam beberapa hal, kekurangan di Kuba telah menjadi lebih buruk daripada di Haiti, negara Karibia lain yang ditandai dengan ketidakstabilan berkepanjangan dan kesulitan ekonomi.

Sanchez, yang lahir di Kuba dan dibesarkan di Miami, mengatakan masalah ini bersifat pribadi baginya.

Ia juga menolak klaim Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa krisis ekonomi Kuba yang memburuk terutama merupakan kesalahan pemerintahnya sendiri, dan malah berpendapat, "Amerika Serikat telah menghancurkan Kuba, bukan komunis yang tidak kompeten."

WASHINGTON - Direktur CIA John Ratcliffe melakukan kunjungan langka ke Havana untuk menyampaikan pesan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada kepemimpinan Kuba di tengah blokade bahan bakar yang diberlakukan AS terhadap pulau tersebut.

Menurut Reuters, ini adalah kunjungan pertama seorang kepala CIA ke Kuba sejak Revolusi Komunis pada tahun 1950-an.

Kementerian Dalam Negeri Kuba mengungkapkan kunjungan yang sebelumnya tidak diumumkan tersebut pada hari Kamis.

CIA kemudian mengakui kunjungan tersebut dengan memposting foto di X yang menunjukkan Ratcliffe bertemu dengan para pejabat di Havana.

“Ratcliffe menyampaikan pesan Trump bahwa Amerika Serikat siap untuk terlibat secara serius dalam masalah ekonomi dan keamanan, tetapi hanya jika Kuba melakukan perubahan mendasar,” kata seorang pejabat CIA yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters.

Pejabat tersebut menambahkan, kedua pihak membahas “kerja sama intelijen, stabilitas ekonomi, dan masalah keamanan, semuanya dengan latar belakang bahwa Kuba tidak lagi dapat menjadi tempat aman bagi musuh di Belahan Barat.”

Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pengiriman minyak ke Kuba pada bulan Januari, menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik yang meluas.

Sejak itu, hanya satu kapal tanker Rusia yang mengirimkan minyak ke pulau tersebut, yang tiba pada bulan Maret.

Menteri Energi Kuba Vicente de la O Levy memperingatkan pada hari Kamis bahwa cadangan bahan bakar negara itu telah habis.

AS telah menuntut agar Kuba memutuskan hubungan dengan Rusia, China, Iran, dan kelompok bersenjata pro-Palestina.

Bulan lalu, satu delegasi AS yang mengunjungi Havana dilaporkan mendesak Kuba untuk beralih dari sosialisme ke ekonomi berbasis pasar dan membuka negara itu untuk investasi asing.

Kuba mengatakan, meskipun mengalami kesulitan ekonomi, militer siap melawan potensi invasi.

Presiden Miguel Diaz-Canel mengatakan pada hari Kamis bahwa Kuba bersedia mempertimbangkan proposal Departemen Luar Negeri AS untuk bantuan kemanusiaan sebesar USD100 juta.

Ia menggambarkan tawaran itu sebagai "tidak konsisten dan paradoks," menambahkan, blokade tersebut sama dengan "hukuman kolektif yang dikenakan secara sistematis dan tanpa ampun" kepada rakyat Kuba.

Bisnis.com, SEMARANG — Mata uang nasional Iran dilaporkan telah anjlok ke titik terendah di tengah tekanan blokade laut oleh Amerika Serikat (AS) serta kondisi inflasi yang kian memburuk.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Jumat (1/5/2026), nilai tukar mata uang nasional Iran, yakni rial di pasar terbuka sempat melemah hingga menembus 1,81 juta per dolar AS pada Rabu siang sebelum akhirnya pulih sebagian. Sebagai perbandingan, nilai tukar tersebut berada di kisaran 1,54 juta per dolar AS pada awal pekan ini, dan sekitar 811.000 per dolar AS pada periode yang sama setahun yang lalu

Selama dua bulan terakhir, pergerakan rial sempat dalam kondisi yang relatif stabil, setelah sebelumnya mengalami penurunan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan, termasuk pengerahan pasukan AS. Namun, tekanan kembali meningkat seiring eskalasi kebijakan blokade yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi Iran.

Adapun penurunan tajam terbaru ini juga dipicu oleh inflasi yang tidak terkendali, yang terus membebani perekonomian Iran. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kombinasi sanksi internasional dan persoalan internal Iran dalam pengelolaan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat.

Dalam aksi blokade oleh Angkatan Laut AS, Iran kian mendapat tekanan yang semakin kuat. Berdasarkan laporan yang beredar, AS saat ini telah menempatkan tiga kapal induk di kawasan tersebut dan berencana untuk menambah pasukan sekaligus peralatannya guna memperkuat aksi blokade di kawasan tersebut.

Menanggapi aksi blokade AS yang masih berlanjut hingga saat ini, pemerintah Iran telah menunjukkan sikap yang lebih keras dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, dan berjanji akan melawan blokade laut di perairan selatan Iran. Selain itu, di tengah ancaman Presiden AS Donald Trump, Pemerintah Iran juga telah berupaya memberdayakan provinsi-provinsi perbatasannya sendiri untuk mengimpor barang-barang kebutuhan pokok dengan memangkas birokrasi.

Tidak sampai di situ, Pemerintah Iran juga telah mengalokasikan dana sebesar US$1 miliar dari dana kekayaan negara untuk membeli bahan pangan. Pemerintah juga kembali menerapkan nilai tukar preferensial bersubsidi guna menekan harga barang, meskipun kebijakan ini menuai kekhawatiran terkait adanya potensi korupsi.

Sementara itu, dilansir dari laman Washington post, para ahli telah memperingatkan bahwa penurunan nilai rial berpotensi akan semakin memicu inflasi di negara ini, mengingat banyak barang impor seperti makanan, obat-obatan, elektronik, hingga bahan mentah yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.

Blokade yang dilakukan AS juga dinilai telah memangkas salah satu sumber utama pendapatan Iran, yakni ekspor minyak. Pembatasan dan penyitaan pengiriman minyak disebut telah menekan pendapatan negara secara signifikan. Meski demikian, para pemimpin Iran tetap optimis bahwa perekonomian yang telah dibangun untuk mandiri selama puluhan tahun di bawah sanksi internasional mampu bertahan menghadapi kesulitan ini.

Dalam upaya menghentikan aksi blokade, Iran sebelumnya sempat memberikan usulan kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencabutan blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut AS. Namun, usulan tersebut ditolak tegas oleh Trump. Presiden AS tersebut menyebut bahwa blokade yang sedang berlangsung ini terlihat lebih efektif dibandingkan melakukan pengeboman.

“Blokade ini sedikit lebih efektif daripada pengeboman. Dan ini akan lebih buruk bagi mereka. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir,” ujar Trump, dikutip dari laman Washington post, Kamis (30/04/2026).

Upaya Iran memblokade jalur Selat Hormuz sebagai bentuk protes akan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, membuat arus lalu lintas laut milik beberapa negara ikut terhambat. Padahal, selat tersebut merupakan jalur energi global yang mengangkut seperlima pasokan minyak dunia.

Meskipun begitu, Iran secara berangsur mulai membuka diri dan mengizinkan beberapa kapal tanker minyak non-Iran untuk melewati selat tersebut sejak dimulainya perang pada 28 Februari.

Berikut daftar negara dengan kapal tankernya diperkenankan melintasi Selat Hormuz menurut data LSEG dan Kpler, sebagaimana dilansir dari Reuters, Rabu (29/4):

JEPANG

Kapal tanker berbendera Panama, Idemitsu Maru membawa 2 juta barel minyak Arab Saudi, melintasi Selat Hormuz pada 28 April dan sedang menuju Nagoya di Jepang. Ini menjadi kapal tanker minyak mentah terkait Jepang pertama yang melintasi selat sejak perang Iran dimulai.

[Gambas:Youtube]

INDONESIA

Kapal tanker berbendera Panama, Crave, yang membawa gas minyak cair (LPG) dari Uni Emirat Arab, sedang menuju Indonesia. 

Meskipun begitu, Kementerian ESDM membantah satu kapal tanker yang berhasil melintas Selat Hormuz tersebut memuat LPG untuk Indonesia.Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan informasi yang menyebut kapal tanker itu memuat LPG untuk Indonesia tidak benar.

"Sejauh ini laporan dari Pertamina, yang kami terima informasi yang beredar tersebut tidak benar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

MOZAMBIK

Kapal tanker Akti A, yang membawa muatan diesel dari Bahrain, sedang menuju Mozambik.

KOREA SELATAN

Kapal tanker berbendera Liberia Navig8 Macallister sedang mengirimkan sekitar 500 ribu barel nafta Uni Emirat Arab (UEA) ke Ulsan, Korea Selatan.

Selain itu, sebuah kapal tanker minyak akan membongkar muatannya di kilang minyak Korea Selatan Hyundai Oilbank setelah melewati Selat Hormuz, menurut data pengiriman.

Adapula Kapal Odessa berbendera Malta melewati selat tersebut pada 13 April, menurut data Kpler tanpa menunjukkan di mana kapal tanker tersebut memuat minyak.

TAIWAN

Kapal tanker minyak mentah super besar (VLCC) berbendera Liberia Fpmc C Lord sedang membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah Saudi dan menuju pelabuhan Mailiao di Taiwan.

SRI LANKA

Kapal Desh Garima berbendera India yang bermuatan sekitar 780 ribu barel minyak mentah Das dari UEA sedang menuju Sri Lanka.

UNI EMIRAT ARAB

Kapal Ruby membawa pupuk Qatar ke UEA.

ITALIA

Kapal pengangkut curah Merry M membawa kokas minyak bumi yang dimuat dari Arab Saudi ke Ravenna di Italia.

THAILAND

Kapal tanker Athina, yang bermuatan nafta dari Bahrain, melintasi selat pada 18 April dan sedang menuju Thailand.

Selain itu, ada juga kapal tanker minyak Thailand milik Bangchak Corporation BCP.BK telah berhasil melewati Selat Hormuz setelah koordinasi diplomatik antara Thailand dan Iran. Kapal itu tidak diharuskan membayar untuk menghindari blokade, kata seorang pejabat Thailand dan perusahaan minyak besar pemilik kapal tersebut pada 25 Maret.

Selanjutnya, ada kapal tanker Suezmax Pola yang membongkar 1 juta barel minyak mentah Khafji di Thailand dan Singapura, menurut data Kpler.

CHINA

Kapal pengangkut LPG Raine sedang menuju Tiongkok setelah melintasi selat pada 18 April.

Kapal tanker VLCC berbendera China, Cospearl Lake dan He Rong Hai, juga dilaporkan keluar dari Selat Hormuz pada 11 April. 

Cospearl Lake yang bermuatan minyak Irak, diperkirakan tiba di pelabuhan Zhoushan, Tiongkok pada 1 Mei. Sedangkan He Rong Hai sedang menuju Myanmar untuk membongkar muatan minyak mentah Saudi.

Kedua kapal tanker VLCC tersebut disewa oleh Unipec, divisi perdagangan dari raksasa energi Tiongkok, Sinopec 600028.SS.

Selanutnya Kapal tanker VLCC Dhalkut yang melewati selat pada 2 April, sedang menuju Myanmar untuk membongkar minyak mentah Saudi pada 22 April, menurut data Kpler. Minyak mentah yang dibongkar di Myanmar biasanya dikirim ke kilang PetroChina 601857.SS Yunnan.

Pada 31 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa tiga kapal China baru-baru ini berlayar melalui Selat Hormuz setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

INDIA

Kapal pengangkut LPG Artman melintasi selat pada 18 April dan sedang menuju India.

Setidaknya dua VLCC dan dua kapal tanker suezmax meninggalkan Teluk pada Maret dan April untuk membongkar minyak mentah di India.

VLCC Habrut yang melintasi selat pada 2 April sedang menuju Paradip, untuk membongkar minyak mentah Abu Dhabi milik Indian Oil Corp IOC.NS pada 15 April.

Sementara itu, VLCC Marathi membongkar minyak mentah Saudi di pelabuhan Sikka untuk Reliance Industries RELI.NS pada 28 Maret, menurut data Kpler.

Kapal tanker suezmax Smyrni berbendera Liberia meninggalkan selat pada 12 Maret dan membongkar 1 juta barel minyak mentah Saudi di Mumbai untuk perusahaan penyulingan milik negara Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS pada 16 Maret, menurut data tersebut.

Sedangkan kapal Suezmax Shenlong lainnya meninggalkan selat pada 6 Maret dan membongkar minyak mentah Saudi yang sama di Mumbai pada 11 Maret.

Kapal tanker berbendera Gabon, MSG, yang bermuatan bahan bakar residu menuju pelabuhan Pipavav di India setelah melewati selat pada 9 April, menurut data Kpler.

Kapal Navara berbendera Liberia, yang berlayar melalui selat pada 31 Maret, membongkar bahan bakar minyak di pelabuhan Sikka pada 8 April, menurut data tersebut.

Dua kapal tanker LPG tujuan India yang membawa sekitar 94 ribu metrik ton gas masak telah berhasil melewati Selat Hormuz dan sedang menuju India, kata pemerintah pada akhir Maret.

Selanjutnya ada BW Tyr yang membongkar muatan di Mumbai dan Pipavav antara 5 dan 7 April, sementara BW Elm membongkar muatan di tiga pelabuhan India antara 6 dan 15 April, menurut data Kpler.

Sebelumnya, empat kapal tanker LPG berbendera India lainnya telah keluar dari selat tersebut - Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, dan Jag Vasant.

VIETNAM

Kapal tanker VLCC berbendera Malta, Agios Fanourios I, memasuki Teluk melalui selat tersebut pada 15 April dalam upaya kedua untuk transit, menurut data Kpler.

Kapal tanker tersebut termasuk di antara beberapa kapal yang mencoba memasuki Teluk pada hari Minggu selama gencatan senjata AS-Iran.

Kapal tersebut sedang menuju Irak untuk memuat minyak mentah Basra yang akan diangkut ke Vietnam, menurut data yang ada.

MALAYSIA

Kapal tanker VLCC Serifos berbendera Liberia memasuki dan keluar dari area uji coba Selat Hormuz yang melewati Pulau Larak Iran pada 10 April. Kapal tanker tersebut, yang membawa minyak mentah yang dimuat dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada awal Maret, diperkirakan akan tiba di pelabuhan Malaka, Malaysia pada 21 April.

Ocean Thunder, yang dimuat dengan minyak mentah Irak dan disewa oleh unit perusahaan energi negara Malaysia, Petronas, melintasi jalur air tersebut pada 5 April dan diperkirakan akan membongkar muatannya berupa 1 juta barel minyak mentah Basrah Heavy di Pengerang, Malaysia pada 18 April.

Kedua kapal tanker tersebut termasuk di antara tujuh kapal yang terkait dengan Malaysia yang diizinkan oleh Iran untuk melintasi selat tersebut, menurut dua orang yang mengetahui masalah ini kepada Reuters.

PAKISTAN

Dua kapal tanker berbendera Pakistan memasuki Teluk pada 12 April.

Kapal tanker Aframax Shalamar menuju Uni Emirat Arab pada Senin (27/4) untuk memuat minyak mentah Das, menurut data, sementara kapal tanker Panamax Khairpur menuju Kuwait untuk memuat produk olahan, menurut data tersebut.

Kapal tanker Aframax P. Aliki melewati selat tersebut pada 28 Maret dan membongkar minyak mentah Saudi di Karachi pada 31 Maret.

Bisnis.com, JAKARTA — Utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff, bersama menantu presiden AS Jared Kushner dijadwalkan bertolak ke Islamabad, Pakistan pada Sabtu (25/4/2026) pagi untuk menggelar pembicaraan damai dengan Iran.

"Pihak Iran menyatakan keinginan berdialog," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dikutip dari BBC.

Dia menambahkan Wakil Presiden AS JD Vance dalam posisi siaga untuk turut bergabung apabila perundingan menunjukkan perkembangan positif.

Leavitt menyebut Trump mengirim Witkoff dan Kushner ke Islamabad untuk mendengarkan langsung pandangan Iran, seraya menegaskan bahwa presiden AS selalu membuka peluang diplomasi. Dia juga mengindikasikan adanya kemajuan dari pihak Iran dalam beberapa hari terakhir.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baqaei mengungkapkan dirinya bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi telah tiba di Islamabad pada Jumat malam. Araghchi dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan.

Meski demikian, Baqaei menegaskan tidak ada rencana pertemuan langsung antara Iran dan Amerika Serikat.

“Pandangan Iran akan disampaikan kepada Pakistan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan Teheran memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan yang baik, dengan syarat menghentikan pengembangan senjata nuklir secara nyata dan dapat diverifikasi.

Dalam konferensi pers Jumat, Hegseth juga memperingatkan bahwa blokade Washington di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak global—kian meluas dan berdampak secara global.

Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian direspons Teheran dengan membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Eskalasi tersebut mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Islamabad menyatakan Araghchi akan membahas hubungan bilateral serta perkembangan kawasan.

Meski Trump dan Hegseth menegaskan AS tidak berada di bawah tekanan untuk mengakhiri perang dengan Iran, kelanjutan pembicaraan akhir pekan ini mencerminkan adanya perbedaan antara pernyataan publik pemerintah dan upaya diplomasi di balik layar untuk meredakan konflik.

Situasi ini mengindikasikan kedua pihak tengah mencari jalan keluar, di tengah sinyal yang beragam dari Washington dan sikap keras Teheran. Pertanyaan utama kini adalah sejauh mana kemajuan yang dapat dicapai dalam perundingan di Pakistan.

Pada Rabu (22/4/2026) lalu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan akibat pelanggaran gencatan senjata oleh AS dan Israel.

Dia menilai blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran telah “menyandera” perekonomian global serta menuding Israel melakukan provokasi di berbagai lini.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan AS. Namun,d ia menilai pelanggaran komitmen, blokade, dan ancaman menjadi hambatan utama bagi perundingan yang substantif.

Sebelumnya, Trump mengumumkan perpanjangan tanpa batas waktu terhadap gencatan senjata dengan Iran yang semula berakhir pada Rabu, guna memberi ruang bagi kelanjutan negosiasi.

Bisnis.com, SEMARANG — Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade militer terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz akan terus berlanjut ‘selama diperlukan’, dan menyatakan bahwa Washington tetap siap siaga untuk menyerang fasilitas energi Iran.

Dilansir dari laman Euronews, Hegseth mengatakan bahwa Angkatan Laut AS telah mengerahkan kurang dari 10% kekuatan mereka untuk melaksanakan agenda penutupan tersebut. “Perhitungannya jelas. Kami menggunakan 10% dari Angkatan Laut terkuat di dunia dan Anda memiliki 0% dari angkatan laut Anda,” tutur Hegseth, dikutip dari laman Euronews, Jumat (17/04/2026).

Selain itu, Hegseth juga menyebut bahwa Angkatan Laut AS telah mengisi kekuatan mereka yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Hegseth juga turut menegaskan bahwa AS melakukan pemantauan terhadap pergerakan militer Iran selama jeda pertempuran, yang saat ini direncanakan akan berlangsung hingga awal pekan depan.

“Kami mengisi ulang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, dan yang lebih penting lagi dengan intelijen yang baik dari sebelumnya. Saat Anda mengekspos diri Anda dengan pergerakan Anda kepada pengawasan kami, kami siap siaga untuk menyerang infrastruktur dwiguna Anda yang penting, pembangkit listrik Anda yang tersisa, dan industri energi Anda,” tambahnya

Namun demikian, dilansir dari laman Al Jazeera, Hegseth mengungkap bahwa AS lebih memilih untuk menyelesaikan konflik yang dimulai dengan serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 melalui diplomasi.

“Anda, Iran, dapat memilih masa depan yang makmur, jembatan emas, dan kami berharap Anda melakukannya untuk rakyat Iran. Sementara itu dan selama diperlukan, kami mempertahankan blokade ini, blokade yang berhasil, tetapi jika Iran memilih dengan buruk, maka mereka akan mengalami blokade dan bom yang dijatuhkan pada infrastruktur, listrik, dan energi,” katanya

Dalam konferensi pers, selain Hegseth, Komandan militer AS tertinggi Jenderal Dan Caine juga menjelaskan bahwa blokade yang dilakukan Angkatan Laut AS berlaku pada semua kapal tanpa memandang kewarganegaraan. “Izinkan saya menjelaskan, blokade ini berlaku untuk semua kapal, tanpa memandang kewarganegaraan, yang menuju atau berangkat dari pelabuhan Iran,” jelas Dan Caine.

Aksi blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz diketahui telah diberlakukan sejak hari Senin (13/04/2026), dengan Presiden AS Donald Trump memperingatkan dalam unggahan di media sosialnya bahwa kapal-kapal penyerang akan dilenyapkan jika mereka mencoba menerobos blokade tersebut. Adapun aksi blokade ini terjadi akibat negosiasi perdamaian antara Iran dan AS yang gagal mencapai kesepakatan.

Setelah negosiasi pertama gagal, AS dan Iran dilaporkan akan kembali menggelar negosiasi putaran kedua. Kedua negara ini telah mengindikasikan bahwa mereka tetap terbuka untuk negosiasi lebih lanjut yang rencananya akan kembali digelar di Islamabad, Pakistan. Terkait perencanaan negosiasi kedua, pada Rabu (15/04/2026) delegasi Pakistan telah mengunjungi Teheran untuk mengoordinasikan pembicaraan baru tersebut.
(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar pertahanan Marsma TNI (Purn) R. Agung Sasongkojati menilai strategi blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi memicu perang atrisi panjang dengan dampak global, terutama pada sektor energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Dalam analisis terbarunya bertajuk Strategic Paralysis, pakar yang dikenal sebagai “Sharky” itu memaparkan bahwa eskalasi di Selat Hormuz sejak 12–14 April 2026 menunjukkan pergeseran konflik dari diplomasi menuju konfrontasi terbuka.

Diplomasi Runtuh, Blokade Dimulai

Krisis bermula dari kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad yang berujung pada keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan blokade laut total terhadap Iran.

Langkah ini segera diikuti pengerahan kekuatan militer besar-besaran, termasuk gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln serta armada amfibi di kawasan Laut Arab.

Di sisi lain, Iran merespons dengan mengaktifkan kekuatan militer, termasuk Garda Revolusi (IRGC) dan sistem rudal di sepanjang pesisirnya, serta memperingatkan bahwa tidak akan ada minyak yang keluar dari Teluk jika mereka diblokade.

Konfrontasi dan Dampak Global

Pada 13 April, ketegangan meningkat ketika kapal perang AS dan armada cepat Iran terlibat dalam manuver berbahaya di Selat Hormuz. Meski belum terjadi kontak tembak langsung, situasi memicu lonjakan harga minyak dunia hingga lebih dari 15 persen.

Agung mencatat, pasar global langsung bereaksi keras, termasuk penangguhan asuransi kapal tanker dan meningkatnya risiko gangguan rantai pasok energi internasional.

“Pagi ini, Selat Hormuz praktis kosong dari lalu lintas tanker untuk pertama kalinya dalam sejarah modern,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Perang Atrisi: AS vs Iran

Dalam analisisnya, Agung menggunakan pendekatan Offensive Realism dan kerangka DIME (Diplomatic, Informational, Military, Economic) untuk membedah kekuatan kedua pihak.

Menurutnya, Amerika Serikat unggul secara teknologi dan militer, dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh serta dominasi udara. Namun, keunggulan tersebut berpotensi tergerus dalam perang atrisi jangka panjang.

Sebaliknya, Iran mengandalkan strategi asimetris melalui konsep Anti-Access/Area Denial (A2/AD), termasuk penggunaan drone murah, rudal balistik, kapal cepat, dan ranjau laut.

“Iran tidak perlu menang secara militer. Mereka cukup membuat Selat Hormuz menjadi zona tidak aman untuk memenangkan perang ekonomi,” ujarnya.

Detonator Ekonomi Dunia

Agung menekankan bahwa pusat gravitasi konflik ini bukan semata kekuatan militer, melainkan harga minyak global.

Dia menilai Iran memegang “detonator” ekonomi dunia karena ketergantungan global terhadap jalur energi di Selat Hormuz.

Jika harga minyak melonjak drastis, dampaknya bisa memicu inflasi tinggi di Amerika Serikat dan negara Barat, yang pada akhirnya melemahkan dukungan domestik terhadap kebijakan perang.

“AS mungkin unggul secara taktis, tetapi secara strategis justru terjepit,” katanya.

Selain risiko militer, Agung juga menyoroti potensi kesalahan identifikasi target yang dapat memicu krisis internasional besar, mengingat padatnya aktivitas militer di kawasan sempit tersebut.

Dia mengingatkan insiden historis seperti penembakan pesawat sipil Iran pada 1988 sebagai contoh risiko fatal dalam operasi militer berintensitas tinggi.

Prediksi: Iran Lebih Tahan

Dalam kesimpulannya, Agung memprediksi Iran memiliki daya tahan lebih kuat dalam konflik jangka panjang, terutama karena faktor geografis, ketahanan ideologis, dan pengalaman menghadapi sanksi ekonomi.

Sementara itu, kata Agung, Amerika Serikat dinilai lebih rentan terhadap tekanan politik domestik akibat dampak ekonomi dari lonjakan harga energi.

“Iran tidak perlu menenggelamkan armada AS untuk menang. Mereka hanya perlu bertahan dan memastikan Selat Hormuz tetap menjadi zona merah bagi ekonomi dunia,” tandas Agung.

Bisnis.com, SEMARANG — Militer Iran angkat suara setelah militer Amerika Serikat menyebut akan mulai memblokade Selat Hormuz pada Senin (13/04/2026). Menanggapi rencana tersebut, militer Iran menyebut bahwa tindakan pemblokiran Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS adalah tindakan yang ilegal dan termasuk ke dalam contoh pembajakan.

“Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” kata pusat komando militer Iran Khatam Al-Anbiya yang dibacakan di televisi pemerintah, dikutip dari laman Inquirer, Selasa (14/04/2026).

Selain itu, militer Iran juga memperingatkan bahwa jika pelabuhan-pelabuhan di perairan Teluk Persia dan Laut Arab Terancam. Maka tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman. Merujuk pada teluk tersebut yang juga dikenal sebagai Teluk Arab.

Sebelumnya, dilansir dari laman Al Jazeera, komando pusat AS mengatakan bahwa blokade yang direncanakan akan diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Dalam pernyataanya, militer AS juga menyebut bahwa mereka tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan-pelabuhan non-Iran.

Tak hanya militer AS yang menyerukan tindakan blokade, Presiden AS Donald Trump juga turut menggemakan bahwa Angkatan Laut AS mulai akan memblokade Selat Hormuz. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membersihkan selat dari ranjau dan membukanya kembali untuk semua pelayaran, tetapi Iran tidak boleh dibiarkan untuk mengambil keuntungan dari mengendalikan jalur air tersebut.

Munculnya ancaman blokade Selat Hormuz sendiri dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan antara Iran dengan AS. Gagalnya negosiasi ini juga seperti menghancurkan harapan akan kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang, sekaligus telah menjerumuskan ekonomi global ke dalam kekacauan sejak dimulai pada akhir Februari tersebut.

Selama proses negosiasi, Selat Hormuz menjadi kartu tawar utama yang dimiliki Iran. Sejak awal konflik, lalu lintas di jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dan gas global itu dibatasi secara ketat oleh Iran.

Dalam pembatasan tersebut, Iran hanya akan mengizinkan sejumlah kapal tertentu untuk melintas, terutama yang berasal dari negara-negara sahabat seperti China. Namun, setelah gencatan senjata diberlakukan, harga minyak dunia sempat mengalami penurunan hingga 8%, meskipun sebelumnya dua kontrak minyak acuan global, yakni WTI dan Brent, sempat melonjak hingga melampaui US$100 per barel.

Menanggapi rencana AS yang ingin memblokadeSelat Hormuz, Negara China yang menjadi saingan terbesar Washington sekaligus menjadi importir besar minyak Iran itu memberikan kritik tajam. “Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan internasional yang penting untuk barang dan energi, dan menjaga keamanan, stabilitas, serta kelancaran arusnya adalah kepentingan bersama komunitas internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun.

Selain China, Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga turut mengkritik rencana Trump dengan menyebut bahwa tindakan blokade Angkatan Laut AS yang direncanakan tersebut adalah tindakan yang tidak masuk akal. “Ini adalah satu lagi babak dalam spiral penurunan yang terus menerus ini, di mana kita telah terseret masuk,” ujar Margarita.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan Amerika Serikat (AS) dapat mengambil alih Kuba, tetapi dengan syarat yang damai. Pernyataan pada hari Jumat itu disampaikan saat Trump bersiap menaiki helikopter kepresidenannya, Marine One, di halaman Gedung Putih dalam perjalanan ke Texas.

Mendekati kerumunan media, Trump menjawab pertanyaan tentang hubungan tegang AS dengan negara-negara seperti Iran dan Kuba, dua negara tempat ia menyatakan ingin melihat pemerintahan baru.

Dalam kasus Kuba, Trump mengisyaratkan transisi yang akan “sangat positif bagi orang-orang yang diusir atau lebih buruk lagi.”

“Pemerintah Kuba sedang berbicara dengan kita, dan mereka sedang dalam masalah besar, seperti yang Anda ketahui. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa saat ini, tetapi mereka sedang berbicara dengan kita,” kata Trump kepada wartawan.

“Dan mungkin kita akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai. Kita mungkin akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai.”

Trump telah mendorong perubahan rezim di pulau Karibia yang dipimpin komunis itu selama dua bulan terakhir, menggunakan tekanan ekonomi dan diplomatik.

Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Trump menegaskan kembali pendiriannya bahwa Kuba adalah "negara yang gagal" yang berada di ambang kehancuran.

"Sejak kecil, saya telah mendengar tentang Kuba, dan semua orang ingin ada perubahan, dan saya dapat melihat hal itu terjadi," ujar Trump.

Ia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio, seorang keturunan Kuba-Amerika yang dikenal karena pendiriannya yang keras, memimpin inisiatif tersebut.

"Marco Rubio menanganinya dan pada tingkat yang sangat tinggi, dan Anda tahu, mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya minyak, mereka tidak punya makanan, dan saat ini benar-benar negara yang berada dalam masalah besar. Dan mereka menginginkan bantuan kita," kata Trump.

Tekanan yang Meningkat pada Kuba

AS telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Kuba, pulau yang hanya berjarak 145 kilometer, atau 90 mil, dari pantainya. Sejak tahun 1960-an, AS telah memberlakukan embargo perdagangan penuh terhadap pulau tersebut, melemahkan ekonominya.

Namun ketegangan meningkat sejak 3 Januari, ketika Trump mengizinkan operasi militer untuk menculik dan memenjarakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sekutu dekat Kuba.

Diperkirakan 32 tentara Kuba tewas dalam serangan itu, bersama dengan personel militer Venezuela.

Setelah kejadian itu, Trump meningkatkan tekanan terhadap pulau tersebut, secara terbuka berspekulasi bahwa pemerintahnya "siap untuk jatuh".

Pada 11 Januari, ia mengumumkan tidak akan ada lagi minyak atau uang Venezuela yang mengalir ke Kuba.

Kemudian, pada 29 Januari, ia mengeluarkan perintah eksekutif yang mengancam tarif pada negara mana pun yang memasok minyak secara langsung atau tidak langsung ke pulau tersebut.

Jaringan energi Kuba sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan potensi "keruntuhan" kemanusiaan yang akan segera terjadi di pulau itu jika pasokan tidak dipulihkan.

Panel ahli hak asasi manusia PBB juga meragukan alasan yang dikemukakan Trump bulan ini bahwa Kuba merupakan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS, karena hubungannya dengan China, Rusia, dan saingan AS lainnya.

Blokade bahan bakar, jelas mereka, terutama berfungsi sebagai "bentuk ekstrem dari pemaksaan ekonomi sepihak" yang melanggar hukum internasional.

"Tidak ada hak berdasarkan hukum internasional untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara ketiga karena terlibat dalam perdagangan yang sah dengan negara berdaulat lain," tulis mereka dalam pernyataan.

Visi Trump untuk 'Negara yang Berkembang'

Namun, pemerintahan Trump tidak merahasiakan keinginannya untuk memperluas pengaruh AS, khususnya di Belahan Barat.

Dalam pidato pelantikannya pada tahun 2025, Trump berjanji bahwa AS "sekali lagi akan menganggap dirinya sebagai negara yang berkembang", termasuk melalui perluasan wilayahnya.

Sejak menyampaikan pidato tersebut, Trump telah mengusulkan untuk "menguasai" Gaza dan "mengelola" Venezuela, sambil menekan negara-negara seperti Greenland, Kanada, dan Panama untuk menyerahkan kedaulatan atas wilayah mereka.

Ia berulang kali merujuk pada kebijakan ekspansionis abad ke-19 seperti manifest destiny dan Doktrin Monroe untuk membenarkan beberapa upaya ini. Ia bahkan mengaitkan citra pribadinya dengan doktrin tersebut, menyebut rencananya untuk Belahan Barat sebagai "Doktrin Donroe".

Selama pidato kenegaraannya pekan ini, ia memuji aksi militernya di Venezuela sebagai keberhasilan dan mengumumkan lebih dari 80 juta barel minyak Venezuela telah dialihkan ke pemerintah AS.

"Kami juga memulihkan keamanan dan dominasi Amerika di Belahan Barat," kata Trump kepada hadirin.

Namun, pemerintah Kuba berulang kali mengecam kampanye Trump terhadap pulau tersebut sebagai bukti imperialisme AS.

Pada 30 Januari, misalnya, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menuduh Trump berupaya "mencekik ekonomi Kuba" dengan blokade bahan bakar.

"Langkah baru ini mengungkapkan sifat fasis, kriminal, dan genosida dari satu kelompok yang telah membajak kepentingan rakyat Amerika untuk keuntungan pribadi semata," tulisnya di media sosial.

Baru pekan ini, pemerintah Diaz-Canel mengumumkan telah terjadi baku tembak mematikan dengan satu kapal cepat berplat nomor Florida di dekat pantainya.

Pemerintah AS membantah bertanggung jawab. Namun Kuba menggambarkan kapal tersebut sebagai bagian dari "penyusupan untuk tujuan teroris".

Melonggarkan Pembatasan?

Sudah ada tanda-tanda bahwa AS mungkin akan berupaya mengurangi beberapa tekanan terhadap Kuba, sambil tetap mempertahankan penentangannya yang keras terhadap pemerintah komunis di pulau itu.

Awal Februari lalu, pemerintahan Trump mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar USD6 juta untuk pulau itu, yang akan didistribusikan melalui perantara seperti Gereja Katolik, bukan pemerintah setempat.

Dan pada hari Rabu, Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa mereka akan "menerapkan kebijakan perizinan yang menguntungkan" untuk penjualan kembali minyak Venezuela ke Kuba, dengan melarang transaksi apa pun dengan pemerintah Kuba atau dinas militer dan intelijennya.

Para kritikus berpendapat krisis kemanusiaan di Kuba dapat memicu konsekuensi bagi Trump, yang telah berkampanye untuk menindak imigrasi dan memangkas pengeluaran pemerintah.

Kuba telah mengalami beberapa gelombang migrasi ke AS, yang terbaru selama pandemi COVID-19, ketika hampir 2 juta orang meninggalkan pulau itu karena ketidakstabilan ekonomi dan penindasan politik.

Sementara itu, Diaz-Canel kembali menegaskan pada hari Jumat bahwa pemerintahnya akan membela diri dari ancaman luar apa pun.

“Kuba akan membela diri dengan tekad dan ketegasan terhadap agresi teroris atau tentara bayaran apa pun yang berupaya merusak kedaulatan dan stabilitas nasionalnya,” katanya.

HAVANA - Kapal-kapal Meksiko yang membawa bantuan kemanusiaan telah berlabuh di Havana, menantang blokade Amerika Serikat yang telah memicu krisis energi parah di Kuba. Pemadaman listrik bergilir dan penjatahan bahan bakar yang diberlakukan telah sangat mengganggu layanan penting, termasuk rumah sakit.

Pengiriman Meksiko tiba pada hari Kamis, dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif pada negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.

Tekanan AS telah menghentikan pengiriman minyak Meksiko, sementara Rusia telah menawarkan minyak mentah dan olahan sebagai "jalur kehidupan kemanusiaan" ke pulau yang bergantung pada impor tersebut, yang persediaan bahan bakar Venezuela dan Meksiko yang ada diperkirakan akan habis dalam beberapa minggu.

Di Havana, penduduk beralih ke kompor arang buatan sendiri, sepeda motor listrik, dan, jika terjangkau, panel surya untuk mengatasi pemadaman listrik hingga 12 jam sehari dan kekurangan bahan bakar yang semakin parah, kata media lokal.

Krisis bahan bakar di Kuba semakin parah setelah pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari, memutus ekspor minyak Caracas, pasokan utama ke pulau yang bergantung pada impor tersebut.

Enam dari 16 pembangkit listrik termoelektrik Kuba, termasuk dua dari tiga yang terbesar, sedang tidak beroperasi karena pemeliharaan atau perbaikan, sehingga mengurangi produksi energi termal – sekitar 40% dari bauran energi negara – menjadi setengah kapasitas, menurut Latin Times.

40% lainnya berasal dari generator, yang menurut Presiden Miguel Diaz-Canel telah tidak beroperasi selama sebulan karena embargo minyak AS.

Dengan produksi energi pulau yang hanya mencapai sepertiga dari kebutuhannya, pemerintah pekan lalu memberlakukan langkah-langkah darurat: penjualan solar dihentikan, bensin sangat dibatasi, bahan bakar jet tidak tersedia, kantor-kantor pemerintah mempersingkat jam kerja, dan layanan publik dibatasi hanya untuk kebutuhan pokok.

Warga juga menunggu pengiriman makanan bantuan kemanusiaan ke toko-toko milik negara, tempat barang-barang didistribusikan melalui kartu jatah di tengah kekurangan yang parah.

“Beberapa barang, seperti gula atau beras, mungkin tidak tersedia selama berminggu-minggu,” kata warga setempat dan warga negara Rusia, Elena Lapina, kepada surat kabar Aif Rusia. “Harga di toko-toko ini rendah, tetapi kebutuhan pokok sehari-hari masih langka.”

Distributor bahan bakar minyak kini menjual bensin dalam dolar AS dengan batasan 20 liter, karena pasokan yang ketat memicu pemadaman bergilir, gangguan layanan rumah sakit, dan kekurangan obat-obatan, termasuk antibiotik.

Awal pekan ini, kedutaan besar Moskow di Havana mengumumkan Rusia sedang bersiap mengirimkan pengiriman minyak dan produk petroleum ke Kuba.

Maskapai penerbangan internasional, termasuk maskapai Rusia, telah diperingatkan mereka mungkin tidak dapat mengisi bahan bakar di bandara Kuba setidaknya selama sebulan di tengah krisis energi di pulau tersebut.

Ratusan warga Rusia menghadapi pembatalan penerbangan dan gangguan perjalanan, dengan beberapa di antaranya dipulangkan ke Moskow.

Kuba, yang berada di bawah embargo AS sejak 1959, mengonsumsi sekitar 100.000 barel minyak setiap hari, dengan Meksiko, Venezuela, dan Rusia memasok sebagian besar impor.

HAVANA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Washington mengenakan tarif tambahan pada impor dari negara-negara yang memasok minyak ke Kuba. Trump juga menyatakan keadaan darurat nasional karena ancaman keamanan, yang diduga berasal dari Kuba.

“Pemerintah AS berupaya menerapkan kondisi hidup ekstrem pada rakyat Kuba dengan mendorong blokade de facto terhadap pasokan bahan bakar ke Kuba,” kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla.

"Kami mengutuk sekeras-kerasnya eskalasi baru ini oleh AS terhadap Kuba. Sekarang mereka mengusulkan untuk memberlakukan blokade total terhadap pasokan bahan bakar ke negara kami," tulis Rodriguez Parrilla di X.

"Kami mengecam di hadapan dunia tindakan agresi brutal ini terhadap Kuba dan rakyatnya, yang selama lebih dari 65 tahun telah menjadi sasaran blokade ekonomi terpanjang dan paling kejam yang pernah diterapkan terhadap seluruh bangsa dan yang sekarang dijanjikan akan menjadi sasaran kondisi hidup ekstrem," tambahnya.

Presiden AS Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan mengancam akan mengenakan tarif tinggi pada negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba, secara dramatis meningkatkan tekanan pada Havana setelah operasi militer AS di Venezuela telah memutus pasokan energi terpenting negara kepulauan itu.

Setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal bulan ini, AS mengarahkan pandangannya ke Kuba, yang menurut Trump "siap jatuh" selanjutnya. Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada hari Kamis, Trump menyebut Kuba sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS.

"Amerika Serikat tidak mentolerir sama sekali tindakan sewenang-wenang rezim komunis Kuba," bunyi perintah tersebut. "Saya menemukan kebijakan, praktik, dan tindakan Pemerintah Kuba secara langsung mengancam keselamatan, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."