Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengkonsolidasikan 258 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam waktu dekat, super holding perusahaan pelat merah ini menargetkan 300 BUMN bakal dikonsolidasikan lebih lanjut sebagai bagian dari transformasi.

Hal tersebut dilaporkan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6).

"Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (21/6).

Teddy menjelaskan transformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola BUMN, hingga mengurangi beban negara.

Ia pun menyebut pengelolaan aset negara perlu dilakukan lebih baik untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," terangnya.

Selain konsolidasi BUMN, Teddy mengungkapkan pertemuan tersebut juga membahas berbagai peluang ekonomi baru yang dapat didorong Danantara.

Peluang itu mencakup industri kreatif dan sektor pariwisata, termasuk kegiatan olahraga hingga konser musik.

"Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," ujar Teddy.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara mengenai kabar bahwa pihaknya akan membeli saham perusahaan aplikator ojek online atau ojol. Di mana, pembelian saham dilakukan sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah merealisasikan potongan 8 persen untuk pengemudi ojol.

Terkait kabar tersebut Danantara memastikan untuk melakukan evaluasi terhadap beragam peluang secara berkelanjutan. 

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (2/5).

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojol.

[Gambas:Youtube]

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5), atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Pada momen itu, Dasco mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring tersebut.

"Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 persen atau 10 persen ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti. Namun yang paling utama, dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

Namun, dia tak menjelaskan saham aplikator ojol mana yang sudah dibeli pemerintah, dan berapa banyak. Sebagai informasi saat ini terdapat beberapa aplikator ojol di Indonesia, yang terbesar adalah GoTo dan Grab.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, Ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, Ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria menegaskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tidak lagi diperkenankan menjalankan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penataan ulang model bisnis PGN. Ke depan, PGN akan difokuskan pada sektor midstream dan downstream, khususnya pipanisasi dan distribusi gas.

"PGN sudah dilarang upstream. Mereka fokus di midstream dan downstream. Mereka khusus mid stream dan downstream kita akan trial mulai di Batam," ujar Dony dalam acara Economic Outlook 2026 CNBC Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai BP BUMN ini menjelaskan Batam akan menjadi wilayah percontohan penerapan model bisnis baru PGN, sebelum diperluas ke wilayah lain.

Dalam skema tersebut, PGN akan berperan sebagai offtaker gas dari hulu migas untuk kemudian disalurkan ke sektor rumah tangga dan industri.

Dengan penataan baru ini, Danantara juga mendorong pengembangan proyek lain di sektor energi, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) melalui PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama.

"Dengan demikian tidak main di upstream kita akan mainkan DME PTBA yang akan kita groundbreaking. Kita ga bisa lagi perusahaan BUMN mikirnya short term. Saya memutuskan tutup fungsi PGN upstream," ujar Dony.

PGN adalah BUMN energi yang bergerak di bisnis gas bumi, dan merupakan bagian dari holding migas Pertamina.

Bisnis PGN meliputi pengangkutan dan pengelolaan gas bumi, terutama melalui jaringan pipa gas nasional. Di sisi hilir, perusahaan melakukan distribusi dan penjualan gas ke pelanggan industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyentil perbankan nasional karena enggan membiayai proyek hilirisasi.

Kondisi itu membuat proyek hilirisasi sulit mendapatkan pembiayaan dari dalam negeri. Karena itu, Bahlil mengkritik balik orang yang mengkritik program hilirisasi bergantung pada dana asing.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

"Dulu kan enggak ada perbankan nasional kita yang membiayai secara baik. Mohon maaf ya, saya memberikan masukan sedikit para ekonomi," katanya.

"Perbankan kita coba cek di tahun 2022, mana perbankan yang membiayai hilirisasi? Setelah itu, para ekonom mengatakan bahwa hilirisasi itu hanya bertumpu pada asing, tidak pada dalam negeri. Yang mau gimana, yang biayai kreditnya di luar," sambungnya.

Karena itu, sambung Bahlil, diperlukan lembaga pembiayaan dalam negeri yang mau membiayai proyek hilirisasi sehingga nilai tambah dari dalam negeri tetap di Indonesia.

Ia pun bersyukur karena Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan membiayai proyek hilirisasi.

Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi mengatakan sudah mengajukan 18 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi Rp300 triliun.

"Sekarang semuanya dibiayai Danantara. Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri," kata Bahlil.

Usia pemerintahan Prabowo-Gibran tepat satu tahun Senin (20/10) ini.

Sejumlah dinamika dan peristiwa penting terjadi pada masa-masa ini. Salah satunya di bidang ekonomi.

CNNIndonesia.com mencoba merangkum peristiwa tersebut.

Berikut rangkumannya.

Peristiwa ekonomi penting yang pertama mewarnai pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada Senin (6/1) lalu di 190 titik di 26 provinsi.

Secara berangsur, program kemudian merambah titik-titik lain.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025. Jumlah itu setara dengan 29 persen dari anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan MBG telah menyasar 31,2 juta penerima.

Namun, pelaksanaan program ini tersandung beberapa masalah, salah satunya keracunan.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut angka keracunan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak 8.000 orang.

Ia mengatakan 8.000 korban keracunan itu hanya sekitar 0,0007 persen dari 1,4 miliar porsi yang telah dibagikan.

"1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8 ribu kurang lebih," ucap Prabowo di Sidang Senat Terbuka UKRI, Sabtu (18/10).

Prabowo menyebut jumlah orang keracunan itu berkisar di angka 0,0007 hingga 0,0008 persen.

Ia pun mengatakan dalam pendekatan sains, angka keracunan itu masih dalam tahap yang disebut Prabowo sebagai coridor of error.

"Kita mau zero error, zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus," ujar dia.

Prabowo menyatakan telah memerintahkan seluruh SPPG untuk memiliki alat-alat terbaik di dapurnya. Ia memerintahkan mereka untuk tetap menjaga higienitas dapur MBG.

Lalu, ia juga meminta para guru di sekolah untuk senantiasa mengingatkan anak-anak di sekolah untuk menjaga kebersihan selama proses menyantap MBG.

"Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan dengan sendok," ucapnya.

Perisitiwa ekonomi lainnya yang juga terjadi pada setahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah efisiensi anggaran Rp306 triliun.

Adapun keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Penghematan dilakukan terhadap belanja-belanja yang selama ini dinilai Prabowo boros, seperti; biaya perjalanan dinas dan rapat.

Peristiwa ekonomi penting ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Peluncuran dilakukan pada Senin (24/2). Prabowo mengatakan Danantara memiliki peran penting.

Bertugas mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun, badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.

Dalam forum World Government Summit di Dubai, Kamis (13/2), Prabowo menjelaskan Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

Prabowo menargetkan investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen

"Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangunan nasional," ujar Prabowo saat peluncuran di Istana Merdeka, Senin (24/2).

Peluncuran dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Istana Kepresidenan. Kemudian, PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Setahun pemerintahan Prabowo juga diwarnai peristiwa yang mengguncang. Ini berkaitan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Hanya berselang 5 bulan setelah Prabowo-Gibran dilantik, IHSG anjlok pada Selasa (18/3). Tercatat, per pukul 11.49 WIB Selasa siang, indeks terperosok 420,97 poin atau minus 6,58 persen ke level 6.046.

Kejatuhan disebut-sebut terjadi imbas isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Prabowo. Namun berangsur-angsur IHSG kembali menemukan tajinya.

Pelan namun pasti, IHSG terus menguat. Bahkan pada Agustus kemarin atau menjelang HUT RI ke-80 IHSG berhasil tembus ke ke level 8.000.

Setelah itu, IHSG terus melenggang ke atas 8.000.

[Gambas:Photo CNN]

Setahun Prabowo-Gibran juga diwarnai oleh lengsernya Sri Mulyani dari tahta menteri keuangan. Pada Senin (8/10) lalu, Prabowo akhirnya memutuskan untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatan yang sudah diembannya selama dua periode di pemerintahan Jokowi.

Sebagai gantinya, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, lulusan Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS) itu pernah mengisi beberapa posisi, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).

Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 - Mei 2018), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).

Lalu, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan "Pokja IV", di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ngotot tak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Penolakan disampaikan karena saat ini Whoosh dikelola oleh BUMN. BUMN, katanya, saat ini juga sudah dikendalikan oleh Danantara.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara.

Lalu sebenarnya berapa utang Whoosh?

Sebagai informasi, Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

Investasi ini bengkak dari proposal awal yang diajukan oleh China pada 2015 lalu saat rebutan dengan Jepang. Saat itu, China menawarkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi US$5,13 miliar.

Investasi lebih murah dibandingkan dengan tawaran Jepang yang mengajukan proposal investasi US$6,2 miliar.

Nah, dari total biaya investasi itu US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Keberadaan utang itu, membebani kinerja keuangan PT KAI sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengoperasian Whoosh.

Nah, untuk mengatasi masalah itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi untuk membereskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengungkap dua cara itu adalah menyuntik dana ke KAI atau mengambilalih infrastruktur Kereta Cepat.