JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan informasi yang beredar terkait kewajiban penempatan apoteker di hypermarket, supermarket, dan minimarket merupakan hoaks. Dia menjelaskan, Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di ritel modern.

Regulasi tersebut hanya mengatur tata kelola dan pengawasan obat bebas serta obat bebas terbatas agar lebih aman bagi masyarakat. “Yang diatur adalah pengelolaan obatnya, bukan penempatan apoteker di minimarket atau supermarket sebagaimana isu yang berkembang,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, penerbitan PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Regulasi itu diterbitkan untuk menutup area abu-abu pengawasan obat bebas dan obat bebas terbatas yang selama ini beredar di ritel modern tanpa sistem pengawasan yang jelas dan komprehensif.

Taruna menjelaskan, aturan tersebut mengatur seluruh tata kelola obat selama beredar, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Menurut dia, sebelumnya pengelolaan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket masih berada dalam wilayah abu-abu regulasi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari penyimpangan distribusi, mutu obat yang tidak terjamin, hingga potensi penyalahgunaan obat di masyarakat.

Karena itu, BPOM memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan masyarakat berjalan lebih optimal. “BPOM perlu memastikan obat yang beredar tetap aman, bermutu, dan sesuai ketentuan sehingga masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Melalui PerBPOM 5/2026, BPOM juga kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan obat di fasilitas lain. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam tata kelola obat di lapangan.

JAKARTA - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama World Health Organization (WHO) Indonesia kembali memperkuat kerja sama strategis dalam mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Kerja sama itu disepakati melalui penandatanganan Grant Agreement dan penyusunan Joint Work Plan (JWP) Biennium 2026-2027.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan WHO Representative to Indonesia N. Paranietharan secara desk-to-desk. Kerja sama ini merupakan kelanjutan kemitraan antara BPOM dan WHO Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2020.

Memasuki tahun keempat implementasi hibah, kedua pihak terus mendorong sinergi program yang sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional, mandat WHO, serta kebutuhan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

"Pada Biennium 2026–2027, nilai hibah yang disepakati mencapai USD 997.853 atau sekitar Rp17 miliar. Dukungan tersebut akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 63 kegiatan lintas unit kerja di lingkungan BPOM, termasuk unit standardisasi, pengawasan, serta laboratorium," kata Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup capacity building, policy dialogue, expert support, dan technical assistance. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penguatan sistem kesehatan (health systems), peningkatan kesehatan populasi (healthier populations), pengendalian penyakit menular dan imunisasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan.

Kepala BPOM menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPOM. “Kerja sama antara BPOM dan WHO Indonesia tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar dunia serta mendukung komitmen BPOM dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif, sekaligus menjaga kapasitas BPOM sebagai WHO-Listed Authority untuk vaksin,” ujar Taruna Ikrar.

Terpisah, Perwakilan WHO Indonesia Phoubandith Soulivong menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

“Kerja sama BPOM dan WHO Indonesia merupakan salah satu kerja sama penting bagi kami, mengingat BPOM merupakan salah satu mitra strategis WHO Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama Biennium 2026–2027 ini tidak hanya semakin memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, tetapi juga dapat mendukung upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan nasional guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Taruna Ikrar memaparkan pencapaian status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 dalam kuliah di National University of Singapore (NUS). Status ini menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator negara maju.

Dalam paparannya di salah satu kampus terbaik dunia ini, Taruna Ikrar menjelaskan capaian WLA dan strategi transformasi yang komprehensif. Indonesia kini memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor produk farmasi dan makanan, meningkatkan kepercayaan global, serta menarik investasi di sektor kesehatan.

Dia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang tidak bisa dilepaskan dari dedikasi seluruh insan BPOM. “Capaian ini bukan tentang saya, tetapi tentang kerja keras dan ketulusan seluruh keluarga besar BPOM. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja dengan integritas dan niat mengabdi, hasilnya akan diakui dunia,” ujar Taruna Ikrar di Kampus NUS, Singapura, Rabu (21/4/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan meraih WLA menjadi fondasi untuk mempercepat transformasi sistem pengawasan melalui pendekatan modern berbasis teknologi dan kolaborasi global. Di hadapan sivitas akademika NUS, Taruna Ikrar juga memperkenalkan konsep strategis ABG (Academic, Business, Government) sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Menurutnya, kekuatan masa depan Indonesia terletak pada integrasi riset akademik, kekuatan industri, dan arah kebijakan pemerintah dalam satu orkestrasi yang solid.

Transformasi BPOM, lanjut dia, juga ditopang oleh dua strategi utama. Pertama, digitalisasi pengawasan, melalui penerapan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.

Kedua, penerapan reliance mechanism, yaitu percepatan proses registrasi obat inovatif dengan mengacu pada hasil evaluasi otoritas regulator internasional yang kredibel. Sehingga akses masyarakat terhadap produk kesehatan dapat dipercepat tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu.

“Pendekatan reliance adalah keniscayaan di era global. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan saling pengakuan antar regulator adalah kunci untuk menghadirkan akses kesehatan yang lebih cepat dan lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Taruna Ikrar menyoroti bahwa sektor yang berada dalam pengawasan BPOM mulai dari obat, vaksin, pangan olahan, kosmetik hingga suplemen kesehatan memiliki nilai ekonomi strategis yang mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Angka ini menegaskan bahwa BPOM bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan sinergi dan benchmarking dengan Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperkuat standardisasi laboratorium pengujian halal nasional serta pengembangan jejaring layanan di berbagai daerah.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan benchmarking tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem layanan halal nasional, khususnya melalui pengembangan laboratorium yang terstandarisasi, andal, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

“Benchmarking ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas laboratorium halal nasional melalui pembelajaran praktik terbaik, standardisasi metode uji, serta peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal,” ujar Aqil Irham.

Lebih lanjut, ia menambahkan, laboratorium yang kuat menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan sertifikasi halal yang kredibel, cepat, dan terpercaya.

Selain itu, BPJPH juga menggali pengalaman BPOM terkait tata kelola laboratorium nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan jejaring laboratorium di daerah sebagai referensi dalam membangun sistem laboratorium halal yang terintegrasi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH Chuzaemi Abidin menegaskan bahwa salah satu poin strategis yang menjadi perhatian adalah penetapan marker peptide porcine sebagai acuan nasional dalam identifikasi kandungan babi pada produk.

“Penetapan marker peptide porcine penting agar seluruh laboratorium memiliki standar yang sama. Dengan demikian, hasil pengujian menjadi lebih konsisten, valid, dan memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal,” kata Chuzaemi.

Kedua pihak juga membahas aspek teknis pengujian kandungan porcine sebagai parameter penting dalam penetapan status kehalalan produk, termasuk pentingnya harmonisasi metode pengujian antar laboratorium.

Bagi BPJPH, penguatan kapasitas laboratorium merupakan kebutuhan yang akan terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan metode uji, serta perluasan jejaring laboratorium halal di berbagai daerah.

“Kegiatan benchmarking ini menjadi bagian dari upaya BPJPH dalam memperkuat standardisasi metode uji, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan jejaring laboratorium halal di daerah,” kata Chuzaemi.

“Langkah ini diharapkan dapat mendukung tersedianya layanan pengujian halal yang lebih konsisten dan terukur dalam proses sertifikasi halal,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) menyelenggarakan halalbihalal nasional dengan tema “Merajut Kebersamaan untuk Usaha Farmasi yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Acara ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin , serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Taruna Ikrar di Angsana Ballroom, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha farmasi dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, cukup memberikan dampak terhadap rantai pasok global.

Kenaikan harga energi dunia serta gangguan logistik internasional berdampak langsung pada biaya produksi industri, termasuk sektor farmasi yang sampai saat ini masih bergantung pada bahan baku impor Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan farmasi nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan akses obat di Indonesia tetap terjaga ketersediaannya dan terjangkau harganya, dengan memberikan dukungan penuh bagi pembangunan dan penguatan usaha farmasi dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat (seperti kemasan) guna mengurangi ketergantungan impor di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku.

Selain itu, Kementerian Kesehatan membuka ruang dialog yang luas untuk mendukung kebutuhan industri. ”Dalam hal ini, GP Farmasi berperan kuat sebagai wadah strategis bagi pelaku industri untuk menjembatani komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong kemandirian dan daya saing sektor farmasi nasional,” katanya.

Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menambahkan stabilitas usaha farmasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi erat dengan pelaku usaha farmasi. Peran BPOM dalam menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, antara lain melalui penguatan pengawasan rantai pasok obat dan makanan.

Taruna juga menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian besar produsen farmasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik (excellent). Ia menegaskan komitmen BPOM untuk terus berkomunikasi dengan industri guna menjamin kualitas obat, termasuk dari aspek komposisi dan ketersediaan komponen.

Dalam konteks ini, GP Farmasi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara regulator dan pelaku usaha farmasi. ”Sekaligus memastikan anggotanya dapat memenuhi standar kualitas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan obat di Indonesia,” jelasnya.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F Tirto Kusnadi, menegaskan GP Farmasi Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan industri dan pemerintah. Di tengah tekanan global, GP Farmasi Indonesia berkomitmen menjadi penghubung strategis antara regulator dan pelaku usaha, guna memastikan ketersediaan obat tetap terjaga, harga tetap stabil, dan industri farmasi nasional tetap kompetitif.

GP Farmasi Indonesia sudah melakukan pendataan bahwa stok obat nasional masih sangat baik peredarannya di masyarakat sampai 3 bulan kedepan. ”Kami juga yakin bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membawa dampaik baik dalam menjaga stabilitas obat di Indonesia,” tandasnya.

Dengan semangat kebersamaan yang diangkat dari filosofi Nusantara, GP Farmasi Indonesia mendorong terciptanya harmoni antara inovasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri farmasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, menjaga stabilitas harga obat, serta memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Pemerintah menempatkan pengawasan obat dan makanan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan itu ditegaskan dalam konsolidasi nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di Kemendagri, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pertemuan konsolidasi nasional ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, terdiri 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota. Dalam forum ini, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) tidak lagi diposisikan sekadar sebagai program teknis. Melainkan sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat daya tahan ekonomi, khususnya melalui penguatan UMKM dan pengendalian inflasi.

“Pengawasan obat dan makanan hari ini harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas nasional. Ketika produk yang beredar aman dan terstandar, kepercayaan publik terjaga, pasar stabil, dan inflasi dapat dikendalikan. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah,” tegas Tito Karnavian.

Dana tersebut merupakan instrumen transfer spesifik (specific purpose transfer) yang bersifat stimulus. Pemerintah pusat mendorong agar daerah tidak terus bergantung pada DAK. Melainkan menjadikannya sebagai katalis untuk memperkuat pembiayaan pengawasan melalui APBD.

Pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan dari sekadar distribusi anggaran menuju penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola daerah.

Sementara itu, Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan yang kuat merupakan fondasi penting bagi transformasi ekonomi berbasis produksi dalam negeri.

“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, maka yang pertama harus dipastikan adalah produknya aman, memenuhi standar, dan memiliki izin edar. Dari situlah kepercayaan pasar terbentuk, akses terbuka, dan produk Indonesia bisa bersaing, bahkan menembus pasar global,” ujarnya.

Dalam perspektif ekonomi, penguatan pengawasan ini berimplikasi langsung pada stabilitas harga. Produk yang tidak memenuhi standar kerap memicu penarikan dari pasar, mengganggu pasokan, dan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, produk yang telah terstandar memperlancar distribusi dan menekan biaya tambahan dalam rantai pasok.

“Pengawasan yang baik bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar. Ini berdampak langsung pada pengendalian inflasi, termasuk imported inflation akibat ketergantungan terhadap produk luar,” kata Taruna Ikrar.

Namun, tantangan implementasi di daerah masih cukup nyata. Evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan kinerja antar daerah. Pada 2021, sebanyak 15 kabupaten/kota mencapai realisasi 100 persen, sementara 25 daerah bahkan mencatatkan realisasi nol persen.

Pada 2025, hanya tujuh daerah yang mencapai kinerja optimal, sementara 10 lainnya masih berada di posisi terendah.

Bagi pemerintah pusat, disparitas ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan ketimpangan kapasitas tata kelola daerah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini bukan sekadar program, tapi menyangkut perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Kepala daerah harus memastikan ada intervensi nyata dan terukur,” tegasnya.

Data BPOM melalui aplikasi SMARTPOM menunjukkan realisasi output kegiatan pada 2025 tergolong tinggi, rata-rata mencapai 87,51 persen. Namun, realisasi pelaporan masih tertinggal di angka 55,07 persen, bahkan sekitar 32,44 persen dinas kesehatan kabupaten/kota belum menyampaikan laporan secara memadai.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja substantif dan akuntabilitas administratif sebuah persoalan klasik dalam tata kelola program pemerintah yang berpotensi menghambat evaluasi kebijakan berbasis data.

“Kita tidak bisa hanya bekerja, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan. Ke depan, kualitas pelaporan menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” ujar Taruna Ikrar.

Pemerintah menargetkan dana tersebut tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi pengungkit transformasi ekonomi daerah dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi yang aman, berkualitas, dan berdaya saing global.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjadi pembicara dalam forum akademik global Harvard Medical School, Amerika Serikat pada 30-31 Maret 2026. Dia diundang oleh Schepens Eye Research Institute of Mass Eye and Ear Department of Ophthalmology at Harvard Medical School.

Taruna Ikrar membawakan topik strategis bertajuk “Global Burden of GBS Diseases & Vaccine Platforms Challenges”, yang mengupas kompleksitas beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS) serta tantangan pengembangan platform vaksin modern. Kehadirannya di Harvard bukan sekadar forum akademik, melainkan bentuk pengakuan atas kapasitas keilmuan sekaligus representasi Indonesia dalam percaturan kesehatan global.

“Ini saya rasakan sebagai sebuah pengakuan atas keahlian dan kepakaran yang saya miliki, sekaligus menjadi kebanggaan, baik atas nama keluarga maupun atas nama lembaga negara di Indonesia,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Rabu, (1/4/2026).

Taruna menambahkan, Harvard sebagai salah satu institusi akademik terbaik dunia menjadi ruang penting dalam membentuk arah kebijakan kesehatan global berbasis sains.

Bahas Penyakit Langka hingga Vaksin Modern

Dalam paparannya, Taruna Ikrar akan mengangkat dua isu besar yang saat ini menjadi perhatian dunia. Pertama, beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS), yakni gangguan saraf langka yang dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Meski prevalensinya relatif rendah, dampaknya sangat signifikan terhadap sistem kesehatan, terutama karena membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi.Kedua, tantangan pengembangan platform vaksin modern, termasuk teknologi mRNA, viral vector, dan protein subunit.

Perkembangan pesat teknologi ini membuka peluang percepatan inovasi, namun juga menuntut penguatan aspek keamanan jangka panjang, distribusi yang merata, serta peningkatan kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, Taruna menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan inovasi dan prinsip kehati-hatian ilmiah. “Regulator tidak lagi hanya menjadi penjaga gerbang, tetapi harus mampu menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan kepercayaan publik secara simultan,” tegasnya.

Diskursus yang diangkat Taruna Ikrar juga menegaskan transformasi peran lembaga regulator seperti BPOM, dari sekadar otoritas persetujuan produk menjadi aktor strategis dalam ekosistem kesehatan global. Hal ini sejalan dengan capaian BPOM yang telah meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan global dalam pengawasan obat dan makanan.

Dalam konteks nasional, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tantangan geografis yang kompleks, Indonesia dituntut memiliki sistem regulasi yang adaptif, berbasis sains, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia dari Objek Menjadi Kontributor Global Keterlibatan Taruna Ikrar dalam forum akademik di Harvard juga mencerminkan pergeseran posisi Indonesia di tingkat global dari sebelumnya sebagai objek kebijakan menjadi kontributor aktif dalam pembentukan wacana kesehatan dunia.

Partisipasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas nasional, mulai dari riset, regulasi, hingga industri farmasi. Lebih jauh, kehadiran Indonesia di forum ilmiah kelas dunia membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Ke depan, tegas Taruna tantangan terbesar bukan lagi sekadar hadir dalam forum global, tetapi bagaimana Indonesia mampu mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan kesehatan dunia berbasis kekuatan sains, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dukungan itu dengan memperkuat pengawasan dan pengujian standar keamanan dan mutu produk dengan tetap mengedepankan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dukungan untuk UMKM amat penting karena sektor usaha tersebut menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta usaha. Sebagian besar UMKM memiliki keterkaitan dengan pengawasan BPOM.

”Khusus yang ada kaitannya dengan BPOM itu ada 4,2 juta UMKM,” ujarnya dalam workshop bertajuk “UMKM Paham Uji” di kantor BPOM, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan “Dari Laboratorium BPOM untuk Bangsa” yang ditujukan bagi pelaku usaha obat dan makanan. Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pengujian keamanan dan mutu produk obat dan makanan.

Kegiatan ini diikuti oleh 63 peserta pelaku UMKM yang tersebar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara luring dan 1.381 peserta secara daring dari seluruh Indonesia.

Taruna Ikrar menyebut UMKM di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa seiring meningkatnya permintaan terhadap produk yang aman dan berkualitas. Saat ini lebih dari 14.000 UMKM telah terdaftar dan dibina di sektor pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik.

“Angka ini masih relatif kecil dibandingkan total UMKM nasional, menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum terdaftar atau belum memenuhi persyaratan regulasi. Oleh karena itu, kegiatan workshop ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM untuk memenuhi standar keamanan dan mutu, serta masuk ke pasar formal,” jelas Kepala BPOM.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Mimin Jiwo Winanti menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BPOM untuk memperkuat perlindungan konsumen. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan mewujudkan produk UMKM yang aman, bermutu, dan berkualitas untuk negeri.

Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop bagi UMKM yang menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya, Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Imelda Ester Riana yangmemaparkan bahwa kosmetik harus aman dan bermutu yang artinya harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Kosmetik juga harus bermanfaat dengan mencantumkan klaim pada penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan.

Pembicara selanjutnya, Direktur Registrasi Pangan Olahan Sintia Ramadhani. Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha pangan olahan harus memerhatikan batas maksimal cemaran logam berat, cemaran kimia, ataupun cemaran mikroba sesuai Peraturan BPOM untuk memastikan produk yang dijual ke masyarakat aman dan bermutu.

Sementara, narasumber ketiga yaitu Kepala PPPOMN Mimin Jiwo Winanti mengungkap betapa krusialnya memilih laboratorium pengujian. Pemilihan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang tidak diakui regulator, data tidak valid, harus uji ulang (biaya double), dan izin edar tertunda.

Pada kegiatan tersebut, Kepala BPOM meluncurkan Buku Saku “UMKM Paham Uji: Wujudkan Produk Aman dan Berkualitas untuk Negeri”. Selanjutnya, Kepala BPOM menyaksikan penandatanganan kerja sama antara BPOM dengan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) tentang Pengembangan Baku Pembanding Nitrosamin. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala PPPOMN Mimin Jiwo Winanti dan Ketua Umum GP Farmasi Tirto F. Kusnadi.

Jumlah peserta UMKM yang mengikuti workshop ini memperoleh apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Edukasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran terhadap Pengujian Keamanan dan Mutu Produk UMKM dengan Peserta UMKM Terbanyak”.

Sebagai kementerian baru hasil pemisahan, Kemdiktisaintek menghadapi tantangan transisi, termasuk likuidasi laporan keuangan dan penyesuaian pengelolaan aset serta anggaran,

Jakarta (ANTARA) - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi mengatakan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghadapi tantangan likuidasi laporan keuangan.

“Sebagai kementerian baru hasil pemisahan, Kemdiktisaintek menghadapi tantangan transisi, termasuk likuidasi laporan keuangan dan penyesuaian pengelolaan aset serta anggaran,” ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kemdiktisaintek dan LK Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpisah, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Fatah menekankan, pemeriksaan LK merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, khususnya bagi kementerian yang baru terbentuk sebagai dampak penataan struktur kementerian.

Lebih lanjut, pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan melalui rekomendasi atas kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pada pemeriksaan LK Kemdiktisaintek, dengan pendekatan risk based audit (RBA) akan difokuskan pada area-area berisiko tinggi, antara lain belanja bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), belanja barang dan belanja modal, pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), penatausahaan aset dan kas, serta dampak likuidasi Kemendikbudristek terhadap LK Kemdiktisaintek Tahun 2025,” ungkap Anggota VI BPK.

Sementara itu, pada pemeriksaan LK BPOM, BPK memfokuskan pemeriksaan pada akun dan transaksi yang bersifat material dan berisiko tinggi, lalu keandalan sistem informasi keuangan dan aplikasi pendukungnya tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian juga dampak pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah, serta pengendalian internal atas pelaporan kinerja pemerintah dalam menjamin kualitas pengungkapan informasi kinerja pada LK BPOM.

Meskipun BPOM telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut, kata dia, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama.

"Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) patut diapresiasi, namun pemeriksaan sebelumnya masih menemukan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan yang harus segera diperbaiki agar tidak berulang dan berpotensi mempengaruhi kewajaran laporan keuangan," ucap Fathan.

Melalui entry meeting ini, dirinya berharap seluruh jajaran baik di Kemdiktisaintek maupun BPOM dapat membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dengan BPK, sehingga pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan berjalan lancar dan tepat waktu.

"Dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan data yang tepat waktu, saya optimistis pemeriksaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara," kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), perusahaan Business Process Outsourcing (BPO) yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group, terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di tengah dinamika industri yang kompetitif. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan ini melaju dengan ritme yang kian mantap, menguatkan fundamental bisnis sekaligus memperluas sayap ke pasar global.

Sepanjang 2025, GDPS membukukan pertumbuhan bisnis sebesar 24,53 persen dibandingkan 2024. Jika ditarik lebih jauh, performa 2025 melonjak 24,61 persen dibanding tahun sebelumnya dan tumbuh 53,01 persen dibandingkan 2023.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia menjadi penanda bahwa model bisnis yang dibangun kian matang dan adaptif terhadap perubahan. Perusahaan pun memproyeksikan akselerasi pertumbuhan yang lebih agresif pada 2026.

Hingga Desember 2025, struktur portofolio bisnis GDPS semakin solid. Layanan berbasis aviasi masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 73,98 persen terhadap total layanan. Namun, strategi diversifikasi yang dijalankan mulai menunjukkan hasil signifikan.

Layanan non-aviasi dan third party kini menyumbang sekitar 26,02 persen, berasal dari sektor minyak dan gas, logistik, otomotif, FMCG, engineering, teknologi, hingga berbagai industri pendukung lainnya, dengan total 39 klien aktif.

Di sisi pengelolaan tenaga kerja, GDPS menegaskan posisinya sebagai salah satu pionir BPO nasional dengan mengelola sekitar 6.520 tenaga kerja. Jumlah ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam perjalanan perusahaan.

Dengan lebih dari 40 job title yang tersebar di 93 kota di Indonesia serta di tiga negara, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini, GDPS ibarat simpul yang menghubungkan talenta Indonesia dengan panggung kerja regional dan global. Secara keseluruhan, perusahaan saat ini mengelola 139 proyek aktif, termasuk sejumlah proyek internasional.

Kualitas layanan menjadi perhatian utama. Pada semester I 2025, GDPS mencatat nilai kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index/CSI) sebesar 4,02, dengan Net Promoter Score (NPS) 14,5. Capaian ini menunjukkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang terus membaik. Bagi perusahaan, kepuasan klien bukan hanya angka evaluasi, melainkan cermin kepercayaan yang dirawat dari waktu ke waktu.

Direktur Utama GDPS Cornelis Radjawane menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan perusahaan dan dukungan para mitra strategis.

“Pertumbuhan yang dicapai GDPS merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh insan perusahaan serta dukungan para mitra. Ke depan, kami akan terus memperkuat bisnis inti, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas jangkauan kerja sama, termasuk di tingkat internasional,” ujarnya.

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026