REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus memperkuat posisinya sebagai gerbang utama Indonesia dengan hadirnya rute internasional baru yang dilayani oleh Spring Airlines.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyampaikan maskapai asal China tersebut direncanakan mulai melayani penerbangan Guangzhou (CAN)–Jakarta (CGK) pada 16 Juni 2026 dengan frekuensi tiga kali seminggu, serta Shenzhen (SZX)–Jakarta (CGK) mulai 17 Juni 2026 dengan frekuensi dua kali seminggu.

"Pembukaan dua rute baru ini menjadi langkah strategis dalam memperluas konektivitas udara antara Indonesia dan China," ujar Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Heru menyampaikan hadirnya Spring Airlines menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan maskapai internasional terhadap potensi pasar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

Heru mengatakan pembukaan rute Guangzhou dan Shenzhen menuju Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya menambah pilihan konektivitas internasional bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta hubungan bisnis antara Indonesia dan China. "Hal ini sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, hingga mobilitas masyarakat kedua negara," ucap Heru.

Heru menambahkan hingga saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani sebanyak 69 maskapai penerbangan reguler dan irregular, dengan konektivitas menuju 123 destinasi internasional serta 70 destinasi domestik.

Ia mengatakan penambahan rute baru dari Spring Airlines semakin memperkuat peran Bandara Soekarno-Hatta sebagai hub penerbangan internasional terbesar di Indonesia. "Dengan semakin luasnya jaringan penerbangan internasional, kami berharap Bandara Soekarno-Hatta dapat terus menjadi penghubung utama Indonesia dengan berbagai negara serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.

Selain Spring Airlines, sebelumnya maskapai asal Korea Selatan, T’way Air, juga telah membuka layanan penerbangan Seoul (ICN)–Jakarta (CGK) sejak 29 April 2026 dengan frekuensi lima kali seminggu.

Heru menyampaikan penambahan rute-rute internasional ini mencerminkan tingginya minat maskapai global untuk memperluas jaringan penerbangan menuju Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terus berkolaborasi dengan berbagai maskapai dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan konektivitas yang semakin luas, efisien, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan industri aviasi nasional," kata Heru.

Industri energi nasional bersiap menyambut salah satu forum energi terbesar di Asia Tenggara, The 50th IPA Convex 2026, yang akan berlangsung pada 20-22 Mei 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Ajang tahunan yang diselenggarakan Indonesian Petroleum Association (IPA) ini menjadi momen istimewa karena menandai perjalanan 50 tahun penyelenggaraan IPA Convex sebagai ruang kolaborasi strategis sektor energi.

Mengusung tema "50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth", IPA Convex 2026 menegaskan kembali pentingnya sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Tema tersebut juga merefleksikan urgensi kemitraan jangka panjang antara pemerintah, pelaku industri, regulator, akademisi, hingga komunitas profesional dalam menghadapi tantangan energi di masa depan, termasuk transisi energi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan industri.

Selama tiga hari pelaksanaan, IPA Convex 2026 akan menghadirkan beragam agenda, mulai dari sesi pembukaan dan pidato kunci para pemimpin industri dan pembuat kebijakan, hingga plenary session dan program teknis yang membahas inovasi, arah kebijakan, serta tren masa depan sektor energi.

Tak hanya itu, area pameran juga akan menampilkan teknologi dan solusi energi terkini dari berbagai perusahaan dan institusi global. Sejumlah program interaktif seperti IPA Talk Corner, Youth Program, Country Pavilion, hingga CIVD Corner disiapkan untuk memperkuat kolaborasi internasional di sektor energi.

Rangkaian kegiatan pra-acara juga akan digelar guna menjangkau partisipasi publik yang lebih luas, mulai dari fun run & walk, kompetisi debat mahasiswa, program IPA Goes to Campus, hingga kegiatan media relations.

Sebagai forum energi berskala global, IPA Convex 2026 diproyeksikan diikuti lebih dari 300 perusahaan dari sekitar 60 negara. Peserta mencakup institusi pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), perusahaan multinasional, hingga pelaku inovasi energi yang hadir untuk membangun jejaring, berbagi wawasan, sekaligus menjajaki peluang investasi dan kerja sama strategis.

Salah satu perusahaan yang dipastikan ambil bagian adalah PetroChina Indonesia. Partisipasi perusahaan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen mendukung pengembangan industri energi nasional, sekaligus mendorong kolaborasi, keberlanjutan, dan transformasi sektor energi di Indonesia.

Berlokasi di Indonesia Convention Exhibition, salah satu pusat konvensi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, IPA Convex 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pameran energi semata, tetapi juga platform strategis untuk memperkuat dialog kebijakan, transformasi digital, keberlanjutan industri, serta pengembangan generasi baru profesional energi Indonesia.

Memasuki usia emasnya yang ke-50, IPA Convex terus mempertegas posisinya sebagai simbol perjalanan panjang kemitraan energi Indonesia sekaligus jembatan menuju masa depan industri energi yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi menandai pengakuan pemerintah bahwa persoalan utama investasi Indonesia kini bukan lagi sekadar insentif, melainkan rumitnya aturan, tumpang tindih kewenangan, dan mahalnya biaya berusaha.

Tekanan itu kini datang terbuka dari investor besar asal China yang mulai mempertanyakan kepastian usaha di Tanah Air.

Langkah pembentukan satgas muncul setelah China Chamber of Commerce in Indonesia melayangkan surat kepada Presiden terkait keberatan atas sejumlah kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyampaikan sedikitnya enam persoalan utama. Mulai dari kenaikan pajak dan pungutan, kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50% selama satu tahun di bank Himbara, hingga pemangkasan drastis kuota produksi bijih nikel.

Mereka juga menyoroti penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan, penangguhan proyek besar, pengawasan visa kerja yang makin ketat, serta rencana bea ekspor baru dan pengurangan berbagai insentif investasi.

Protes ini mendapat perhatian besar karena investor China selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penopang utama hilirisasi nasional, terutama di sektor smelter nikel, baterai kendaraan listrik, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembentukan satgas deregulasi saat ini mendesak karena hambatan investasi Indonesia bukan lagi minimnya fasilitas fiskal.

“Hambatan utama investasi Indonesia bukan lagi insentif, tetapi ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, lembaga internasional seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development juga berulang kali menyoroti beban regulasi Indonesia yang masih lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia.

Dia menilai kontribusi investasi China sangat besar terhadap proyek hilirisasi dan manufaktur nasional. Pada 2025, realisasi investasi China disebut masuk tiga besar, terutama di sektor smelter nikel, baterai EV, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Namun, hambatan regulasi mulai memengaruhi ekspansi investasi baru. Investor masih melihat Indonesia menarik dari sisi pasar domestik dan sumber daya alam, tetapi ketidakpastian aturan meningkatkan cost of doing business dan membuka peluang relokasi modal ke negara pesaing.

“Banyak investor sebenarnya masih melihat Indonesia menarik, tetapi risiko kebijakan meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pembentukan satgas bukan solusi baru jika akar masalah birokrasi tidak disentuh.

“Satgas deregulasi itu bukan hal yang baru, dan masalahnya tidak bisa dijawab dengan satgas,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, biaya bisnis tinggi justru banyak muncul dari keterlibatan pihak ketiga, terutama di sektor industri, pertambangan, dan infrastruktur. Pelaku usaha masih menghadapi biaya tambahan untuk memperlancar perizinan hingga pengamanan kawasan industri.

Bhima menilai deregulasi hanya akan efektif bila pemerintah merampingkan jumlah kementerian, terutama bidang ekonomi dan lingkungan. Ego sektoral antarinstansi disebut menjadi sumber kebingungan investor sekaligus memicu biaya tambahan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa di satu sisi, negara ingin memperkuat kedaulatan ekonomi melalui aturan DHE SDA, TKDN, hilirisasi, dan pengawasan ketat sumber daya alam. Namun di sisi lain, pelaksanaan yang tidak sinkron berisiko mengurangi daya tarik investasi.

Bagi investor, yang dipersoalkan bukan semata substansi kebijakan nasionalis, melainkan perubahan aturan yang cepat, koordinasi pusat-daerah yang lemah, dan kepastian implementasi di lapangan.

Efektivitas satgas deregulasi akhirnya akan ditentukan pada kewenangannya. Jika hanya menjadi forum koordinasi baru, satgas berpotensi menambah lapis birokrasi. Namun bila berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kuasa memangkas aturan yang menghambat investasi, dampaknya bisa signifikan.

Jika keluhan investor besar seperti China diabaikan, risikonya bukan hanya penurunan investasi baru. Ekspansi smelter, manufaktur, penciptaan lapangan kerja, hingga aliran modal ke sektor hilirisasi bisa tertunda. Dalam jangka panjang, yang terancam bukan sekadar proyek, melainkan kepercayaan pada konsistensi kebijakan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan dan perizinan investasi di Indonesia, di tengah meningkatnya keluhan pelaku usaha terkait tumpang tindih regulasi hingga mahalnya biaya kepatuhan usaha.

Dalam pidatonya pada seremoni penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo mengaku geram terhadap lamanya proses perizinan investasi di Indonesia.

Menurutnya, banyak pengusaha mengeluhkan proses izin yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun, sementara negara lain mampu menerbitkan izin hanya dalam hitungan pekan.

Prabowo pun meminta agar regulasi disederhanakan dan praktik birokrasi yang memperlambat investasi dihentikan. Dia juga menyinggung masih adanya praktik oknum birokrat yang mencari keuntungan dari proses perizinan.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas deregulasi yang bertugas mempercepat penyederhanaan aturan serta mendukung kemudahan investasi.

“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya.

Dorongan deregulasi itu muncul seiring adanya surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri China. Dalam surat tersebut, pengusaha China menyoroti kenaikan pajak dan royalti mineral yang berulang, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar, hingga kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 50% selama satu tahun di Himbara mulai Juni 2026.

Selain itu, investor China juga mempersoalkan pengurangan drastis kuota produksi bijih nikel yang disebut menekan pasokan bahan baku bagi industri hilirisasi, pengetatan penegakan hukum kehutanan, hingga penangguhan sejumlah proyek besar seperti PLTA. Pengawasan visa kerja asing yang semakin ketat serta rencana pengurangan sejumlah insentif investasi juga dinilai memperburuk iklim usaha.

Sambut Positif

Shinta menyebut, persoalan utama yang masih dihadapi pelaku usaha adalah kompleksitas perizinan yang mencakup izin investasi, perdagangan impor-ekspor, hingga perizinan lingkungan dan tata ruang. Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi tingginya biaya usaha akibat berbagai aturan terkait pembiayaan, energi, dan logistik.

Shinta juga menyoroti masih adanya kebijakan pemerintah yang dinilai justru menurunkan efisiensi dunia usaha. Menurutnya, upaya pengendalian atau monopoli pada sektor tertentu kerap berdampak balik terhadap daya saing industri nasional.

Dia mengakui, Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait inkonsistensi implementasi regulasi di lapangan meskipun pemerintah telah melakukan reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Akibatnya, sejumlah investasi yang sebenarnya tertarik masuk ke Indonesia masih menghadapi hambatan dalam realisasi maupun ekspansi usaha.

“Kondisi iklim usaha dan investasi kita masih kalah bersaing dibandingkan negara-negara kompetitor. Ada berbagai inkonsistensi implementasi regulasi di lapangan,” tuturnya.

Shinta berpendapat, pembenahan regulasi perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum di tengah persaingan global menarik investasi dan relokasi industri. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi penting untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja formal.

Jawab Keresahan

Senada, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira menilai, pembentukan satgas deregulasi merupakan langkah strategis untuk menjawab keresahan dunia usaha terkait kompleksitas aturan yang membuat biaya usaha tinggi dan proses bisnis tidak efisien.

“Dunia usaha berharap satgas ini menjadi instrumen percepatan reformasi struktural, bukan sekadar forum koordinasi. Fokusnya harus jelas, memangkas aturan yang tumpang tindih, mempercepat perizinan, dan menciptakan kepastian usaha,” harapnya.

Menurut Anggawira, pembentukan satgas deregulasi sangat mendesak mengingat persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin agresif. Dia menyebut, keluhan investor, termasuk dari pelaku usaha China, perlu dijadikan alarm terhadap persoalan implementasi kebijakan di Indonesia.

Investor global katanya kini tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, efisiensi logistik, dan stabilitas kebijakan.

“Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China+1,” tegasnya.

Hipmi juga mengingatkan agar satgas deregulasi tidak justru menjadi lapisan birokrasi baru tanpa kewenangan konkret. Dunia usaha berharap satgas memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, target deregulasi yang terukur, serta mekanisme evaluasi langsung terhadap hambatan investasi di lapangan.

“Yang dibutuhkan dunia usaha bukan banyak rapat, tetapi penyelesaian konkret terhadap bottleneck regulasi,” imbuhnya.

Anggawira menilai Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi pasar domestik, bonus demografi, dan sumber daya alam. Namun, keunggulan tersebut kerap tergerus oleh tingginya biaya ekonomi akibat regulasi yang rumit.

“Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara,” sebutnya.

Lebih lanjut, Hipmi mencatat sejumlah regulasi yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha antara lain tumpang tindih aturan pusat dan daerah, perubahan kebijakan yang terlalu cepat, panjangnya proses perizinan sektoral, kepastian perpajakan, implementasi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum seragam, hingga hambatan logistik dan kepelabuhanan.

Selain itu, dunia usaha juga mendorong adanya harmonisasi kebijakan antarkementerian agar tidak muncul ego sektoral yang membingungkan investor.

Anggawira mengingatkan kegagalan pemerintah merespons keluhan investor besar dapat berdampak serius terhadap persepsi investasi Indonesia di mata global. Investor menurutnya sangat sensitif terhadap kepastian usaha.

Ketika keluhan tidak ditangani secara cepat, persepsi risiko berusaha di Indonesia akan meningkat dan berpotensi memicu penundaan ekspansi, relokasi proyek ke negara lain, hingga perlambatan penciptaan lapangan kerja.

Padahal, lanjut Anggawira, saat ini Indonesia sedang berada di momentum penting untuk menarik relokasi industri global. Karena itu pemerintah perlu menunjukkan bahwa Indonesia responsif, adaptif, dan serius membangun iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

“Kuncinya adalah keseimbangan: menjaga kedaulatan ekonomi nasional, tetapi tetap menciptakan regulasi yang kompetitif, realistis, dan memberikan kepastian jangka panjang bagi investor maupun pelaku usaha domestik,” pungkasnya.

Manajemen dan karyawan PetroChina Indonesia menggelar perayaan Tahun Baru Imlek bertema Year of the Fire Horse dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar karyawan sekaligus memperkuat nilai keberagaman di lingkungan perusahaan.

Berbagai rangkaian acara diselenggarakan secara hangat dan meriah. Mulai dari pertunjukan budaya, sesi kebersamaan antar pegawai, hingga kegiatan internal perusahaan yang melibatkan jajaran manajemen dan seluruh karyawan.

Perayaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi para pekerja dalam mendukung operasional serta pencapaian perusahaan sepanjang tahun. Melalui kegiatan ini, manajemen berharap hubungan antar pegawai dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan industri energi.

Manajemen PetroChina menilai semangat Tahun Kuda Api mencerminkan optimisme, energi, dan kolaborasi yang dibutuhkan perusahaan untuk terus berkembang di tengah dinamika industri energi ke depan. Demikian dilansir dari keterangan resmi, Selasa (12/5).

Selain menjadi perayaan budaya, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan menciptakan budaya kerja yang inklusif.

Sebagai perusahaan energi yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2002, PetroChina terus mendorong penguatan hubungan antar karyawan maupun pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan internal dan sosial perusahaan.

Di sisi lain, Indonesia dan China juga terus memperkuat kerja sama di sektor energi sebagai bagian dari upaya mendorong investasi dan pengembangan industri strategis di kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa Menkeu China memintanya untuk menerbitkan SBN valas di Daratan China, bukan di Hong Kong.

Sebagaimana diketahui, SBN valas berdenominasi renminbi China dinamakan Panda Bond dan diterbitkan di Daratan China. Sementara itu, Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.

"Dimsum Bond, jadi Menteri Keuangan China itu ngeledek. Itu bond ecek-ecek. Jadi kami diminta masuk ke Panda sebetulnya karena itu di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong, rupanya dia enggak suka Hong Kong," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menargetkan Panda Bond akan terbit pada semester II/2026. Namun, otoritas tidak menginfokan kapan.

Pembahasan soal penerbitan SBN valas pemerintah Indonesia di China disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an, di sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," ungkapnya.

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Menurut Suminto, saat ini minat investor terhadap obligasi pemerintah masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Bisnis.com, JAKARTA — Angka kunjungan wisatawan asing asal China ke Indonesia melonjak pada Februari 2026. Di sisi lain, jumlah pelancong dari pasar utama lain seperti Malaysia dan Singapura justru mengalami penurunan.

Momentum libur Tahun Baru Imlek pada Februari 2026 dinilai menjadi pemicu dari pertumbuhan signifikan arus wisatawan mancanegara alias Wisman asal China.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ada sekitar 150.800 kunjungan wisatawan asal China pada Februari 2026. Jumlah itu meningkat hingga 35,91% bila dibandingkan bulan sebelumnya.

Bila dibandingkan realisasi Februari 2025, jumlah wisman asal China yang melancong ke Indonesia juga meningkat signifikan yakni sekitar 68,89%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan peningkatan signifikan dari wisatawan China didorong oleh momentum libur panjang Tahun Baru Imlek pada Februari 2026.

“Peningkatan ini didorong oleh efek liburan panjang tahun baru Imlek yang jatuh pada 17 Februari 2026,” ujarnya dalam paparan publik, Rabu (1/4/2026).

Pada periode yang sama, kunjungan wisman dari pasar utama lain seperti Malaysia dan Singapura justru menurun. Angka wisatawan dari Malaysia dan Singapura masing-masing sekitar 199.200 dan 109.300 atau menurun sebesar 5,66% dan 0,12% dibandingkan jumlahnya pada Januari 2026.

Bila dibandingkan data Februari 2025, angka pelancong dari Malaysia masih turun 7,17%, sedangkan dari Singapura justru meningkat 21,81%.

Secara komposisi, kunjungan wisatawan asal Malaysia ke Indonesia masih menjadi yang terbesar pada Februari 2026 yakni dengan porsi 17,18%, diikuti China sebesar 13,01% dan Singapura 11,43%.

Adapun, secara total, BPS mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2026 mencapai 1,16 juta kunjungan. Angka tersebut turun 2,42% dibandingkan Januari 2026, tetapi meningkat 13,37% secara tahunan.

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman sepanjang Januari–Februari 2026 mencapai 2,35 juta kunjungan, naik 7,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Berdasarkan pintu masuk, mayoritas wisman masuk melalui bandara internasional, dengan Bandara Ngurah Rai menjadi pintu utama yang paling ramai. Kunjungan melalui bandara tersebut didominasi wisatawan asal Australia.

Sementara itu, jumlah kunjungan melalui pintu masuk utama tercatat sebanyak 1,002 juta kunjungan, sedangkan melalui pintu perbatasan sebanyak 157.654 kunjungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara kumulatif sepanjang Januari hingga Februari 2026, mencapai 2,35 juta kunjungan, naik 7,7% jika dibandingkan periode sama pada 2025.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono dalam rilis berita resmi statistik, Rabu (1/4/2026).

"Capaian kunjungan Wisman pada Januari sampai dengan Februari tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2021 yang lalu," kata Ateng.

Dia melanjutkan, pada bulan kedua tahun ini, kunjungan wisman melalui pintu masuk utama tercatat sebanyak 1.002.036 kunjungan, sementara Wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 157.654 kunjungan.

Dengan demikian, total kunjungan wisman yang masuk di Indonesia pada Februari 2026 sebanyak1,16 juta, atau turun sebesar 2,42% secara bulanan (MtM), tetapi angka itu meningkat 13,37% secara tahunan (YoY).

BPS kemudian mencatat bahwa kunjungan wisman paling banyak dilakukan wisatawan berkebangsaan Malaysia yaitu 11,18%, disusul China 13,01%, dan Singapura sebanyak 11,43%.

Menurut Ateng, dibandingkan dengan Januari 2026, terjadi penurunan kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia dan Singapura. Di sisi lain, wisatawan berkebangsaan China mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu meningkat 35,91%.

"Wisman dari China yang meningkat 35,91% didorong oleh efek liburan panjang tahun baru Imlek di tahun 2026, yang kita tahu bersama ini jatuh pada tanggal 17 Februari tahun 2026," ujarnya.

Adapun berdasarkan pintu masuknya, BPS mencatat kunjungan wisman paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. Kunjungan melalui pintu masuk Pulau Dewata ini didominasi oleh wisatawan berkebangsaan Australia.

Bisnis.com, JAKARTA — China akhirnya buka suara terkait dengan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Negeri Panda itu menyoroti salah satu klausul perjanjian tersebut yang berpeluang membahayakan kepentingan perdagangan dengan Indonesia.

Untuk diketahui, China merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia. Pada 2025 saja, ekspor nonmigas Indonesia ke China merupakan yang terbesar senilai US$64,82 miliar atau lebih dari dua kali lipatnya ke AS yakni US$30,96 miliar.

Di sisi lain, China juga merupakan negara dengan investasi terbesar ketiga di Indonesia yakni pada 2025 lalu senilai US$7,5 miliar atau setara Rp120 triliun. Apabila digabungkan dengan Hong Kong, total investasi kedua negara di Indonesia tahun lalu mencapai US$18,1 miliar atau setara Rp289,6 triliun.

Pada dokumen perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken pada Kamis (19/2/2026), terdapat klausul yang mengatur bahwa AS akan memberitahukan Indonesia terhadap langkah pengenaan bea, kuota, pelarangan, biaya, pungutan atau pembatasan impor atas barang atau jasa terhadap negara ketiga dalam rangka melindungi keamanan ekonomi dan nasional AS.

Negara Paman Sam itu akan memberitahukan Indonesia sederet upaya yang dianggap untuk melindungi kepentingan negara tersebut untuk tujuan penyelarasan. Indonesia diharapkan menerapkan hal yang sama kepada negara yang dianggap membahayakan kepentingan nasional AS demi kepentingan hubungan bilateral kedua negara.

"Setelah menerima pemberitahuan tersebut dari Amerika Serikat, untuk mengatasi masalah ekonomi atau keamanan nasional bersama yang diidentifikasi oleh Para Pihak, Indonesia akan mengadopsi atau mempertahankan tindakan dengan efek pembatasan yang setara dengan tindakan yang diadopsi oleh Amerika Serikat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip itikad baik dan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia," bunyi pasal 5.1: Tindakan Pelengkap pada Bagian Keamanan Nasional dan Ekonomi pada ART, dikutip Rabu (25/2/2026).

Menanggapi klausul tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa negara itu selalu mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan antara negara-negara yang saling menguntungkan, tanpa menargetkan negara lain.

"China selalu menganjurkan agar kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara saling menguntungkan dan kerja sama terkait tidak menargetkan pihak ketiga atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun," terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada konferensi pers, Selasa (24/2/2026).

Lebih dari Satu Klausul

Sejatinya, terdapat sejumlah klausul pada ART yang pada intinya meminta agar Indonesia menyelaraskan berbagai langkah yang dilakukan AS demi kepentingan ekonomi dan nasional negara tersebut. Ada beberapa klausul yang justru menargetkan negara-negara pihak ketiga di luar perjanjian tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan bersejarah di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. - Dok. White House

Hal ini kendati adanya beberapa klausul yang menekankan agar tidak adanya kebijakan yang diskriminatif kepada ekspor maupun perusahaan dari AS, misalnya terkait dengan pengenaan PPN maupun pajak layanan digital yang mendiskriminasi perusahaan negara tersebut dari negara-negara lainnya.

Misalnya, pada pasal 2.3 tentang Pertanian, AS juga meminta agar Indonesia tidak mengadopsi atau mempertahankan berbagai langkah yang tidak kompatibel dengan standar AS, maupun merugikan ekspor AS, termasuk apabila itu adalah hasil dari perjanjian dan kesepahaman antara Indonesia dengan negara lain.

Kemudian, pada pasal 2.12 tentang Langkah Perbatasan dan Perpajakan, Indonesia disebut bersedia untuk berkoordinasi dan berupaya menyelaraskan dengan sejumlah tindakan AS di masa depan terhadap negara lain. Misalnya, langkah pengenaan pajak tertentu guna memerangi arbitrase peraturan yang akan merugikan pekerja AS.

Selain upaya penyelarasan, Indonesia diminta untuk berkomunikasi dengan AS apabila ingin membuat perjanjian bilateral dengan negara lain, seperti perjanjian perdagangan digital yang baru, khususnya terhadap negara-negara yang dinilai bisa membahayakan kepentingan AS.

Masih mengenai kepentingan nasional dan ekonomi AS, bahkan negara tersebut mengancam akan mengembalikan tarif impor Indonesia ke instruksi presiden awal yakni 32%. Hal ini bisa dilakukan apabila Indonesia membangun perjanjian dagang bilateral dengan negara lain yang dinilai membahayakan kepentingan AS.

Sebagaimana diketahui, dengan penandatanganan ART, pemerintah Indonesia menyepakati pengenaan bea masuk 19% terhadap produk asal Indonesia yang masuk ke AS. Terdapat beberapa pengecualian seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao hingga produk tekstil yang mendapatkan tarif 0% apabila masuk ke AS.

"Jika Indonesia mengadakan perjanjian perdagangan bebas bilateral baru atau perjanjian ekonomi preferensial dengan negara yang membahayakan kepentingan penting AS, Amerika Serikat dapat, jika konsultasi dengan Indonesia gagal menyelesaikan kekhawatirannya, mengakhiri Perjanjian ini dan memberlakukan kembali tarif timbal balik yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden 14257 tanggal 2 April 2025," bunyi pasal 5.3: Langkah-Langkah lain pada Bagian Keamanan Ekonomi dan Nasional.

Sanksi

Kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS juga mencantumkan kemungkinan untuk membatasi transaksi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pihak yang masuk ke dalam daftar sanksi pemerintah AS.

Hal ini masih terkait dengan Keamanan Ekonomi dan Nasional AS. "Indonesia, sesuai dengan hukum dan peraturan dalam negerinya, akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membatasi transaksi warga negaranya dengan individu dan entitas yang termasuk dalam Daftar Entitas Industri dan Keamanan Biro Perdagangan Departemen Perdagangan AS (Lampiran 4 Bagian 744 Peraturan Administrasi Ekspor), serta Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Daftar Orang yang Diblokir (Daftar SDN) dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS dan Daftar Sanksi Konsolidasi Non-SDN," dikutip dari Pasal 5.2: Pengendalian Ekspor, Sanksi, Keamanan Investasi dan Urusan Terkait.

Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Dua daftar yang dimaksud merujuk pada daftar yang masing-masing diterbitkan Departemen Perdagangan AS (US Department of Commerce) serta Departemen Keuangan AS (US Department of Treasury).

Daftar yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan AS yakni Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List merujuk pada daftar yang berisikan individu-individu diyakini terlibat atau menunjukkan risiko signifikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berlawanan terhadap keamanan nasional, serta kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Di sisi lain, daftar yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan yakni Specially Designated Nationals and Blocked Persons List atau dikenal sebagai SDN List.

Dilansir dari situs resmi Kantor Pengendali Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, daftar itu berisikan individu maupun perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau bertindak sebagai perwakilan dari negara-negara yang ditarget AS.

SDN List juga meliputi individu, kelompok atau entitas yang dianggap oleh AS sebagai teroris dan penyelundup narkoba tanpa spesifikasi kewarganegaraannya.

"Aset-aset mereka diblokir dan warga negara AS dilarang untuk berurusan dengan mereka," dikutip dari situs resmi Kantor Pengendali Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.

Sementara itu, Non-SDN List merujuk pada daftar individu maupun entitas yang mengalami sejumlah pembatasan spesifik oleh pemerintah AS kendati bukan berupa pembekuan aset.

Perjanjian Problematik

Center for Strategis and International Studies (CSIS) mengakui bahwa perjanjian yang ditandatangani Indonesia dan AS itu problematik. Selain belum ada kepastian usai putusan Mahkamah Agung AS (Supreme Court) yang membatalkan tarif resiprokal Presiden Donald Trump sesuai dengan UU Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, poin-poin pada ART dinilai mengandung kondisionalitas yang tinggi untuk Indonesia.

Misalnya, terkait dengan Rules of Origin yang ada pada Bagian 4 ART tersebut. Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri menduga aturan ihwal rules of origin itu berkaitan dengan aturan AS agar bahan baku produk ekspor dari Indoneisa tidak boleh berasal dari negara tertentu.

Belum lagi, Yose menyoroti berbagai pasal yang mengharuskan Indonesia menuruti standar-standar AS. Salah satunya sampai mengatur terkait dengan sertifikasi halal, yang mana otoritas Indonesia yakni BPJPH harus mengakui sertifikasi halal dari AS tanpa syarat tambahan.

Aspek lain yang dinilai Yose memberatkan Indonesia adalah keharusan untuk bergantung pada kebijakan yang menjamin keamanan nasional dan ekonomi AS. Hal ini dikhawatirkan bakal mendorong negara-negara lain yang menjadi target AS bakal memberikan komplain ke Indonesia.

"Misalnya Amerika menerapkan export control ke China kemudian Indonesia diminta untuk menerapkan export control yang sama, tentunya China akan marah diberlakukan seperti itu. Kalau mereka mungkin enggak berani retaliate [balas dendam] ke Amerika, tentunya mereka akan berani ke Indonesia. Ini yang menjadi permasalahan ke depan-depannya," jelasnya kepada Bisnis.

Selain pasal-pasal yang mengharuskan keselarasan dengan AS, Yose turut menyoroti kewajiban Indonesia untuk menghilangkan pembatasan impor terhadap produk AS. Hal ini dikhawatirkan bisa mendorong negara-negara mitra Indonesia lainnya meminta perlakuan yang sama.

Pria yang juga mengajar di Universitas Indonesia (UI) ini memastikan, negara mitra dagang Indonesia akan melakukan retaliasi apabila perjanjian dagang dengan AS menghasilkan perlakuan yang tidak adil terhadap mereka.

"Jadi bisa saja China misalnya tidak memperbolehkan lagi impor kelapa sawit dari Indonesia. Padahal, hampir 20% sawit Indonesia itu pergi ke China. Kalau kita merugikan mereka dengan klausul tadi, jadi susah juga Indonesia. Makanya kita harus punya skenario-skenario dan strategi-strategi kalau terjadi permasalahan," pungkasnya.

Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa baik pemerintah Indonesia dan AS masih memiliki waktu dan proses ratifikasi dari DPR masing-masing negara. Dengan putusan Supreme Court yang membatalkan tarif resiprokal Trump, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah AS.

Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia untuk memastikan agar pengecualian produk dan komoditas unggulan ekspor ke AS (di antaranya sawit, kakao, kopi, tekstil) tetap mendapatkan tarif 0% sebagaimana hasil negosiasi akhir.

Hal ini kendati Presiden Trump tetap melawan putusan Supreme Court dengan mengenakan tarif global ke seluruh negara sebesar 10% secara sama rata, dalam waktu 150 hari ke depan.

"Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," ujarnya di Washington DC, Minggu (22/2/2026).

IDXChannel - Pemerintah Indonesia terus memperkuat dan memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara mitra strategis guna mendukung kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu kemitraan yang paling komprehensif dan berkelanjutan dijalankan bersama China, mencakup sektor perdagangan, investasi, dan industri.

Sejalan dengan komitmen tersebut, hubungan Indonesia–China juga diperkuat melalui peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI). Selama dua dekade terakhir, CCCI berkembang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha, sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara. Penguatan kemitraan ini semakin ditegaskan melalui kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Republik Rakyat China pada November 2024, yang menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada acara 20th Anniversary Celebration of the China Chamber of Commerce in Indonesia, Jumat (9/01/2026), menekankan besarnya potensi kerja sama kedua negara. Ia menyebut China dengan populasi 1,4 miliar jiwa berada di urutan kedua dunia, sementara Indonesia dengan 285 juta jiwa menempati urutan keempat.

Keduanya merupakan anggota G20, dengan China sebagai ekonomi terbesar kedua dunia dengan PDB USD17,8 triliun dan Indonesia memiliki PDB USD1,4 triliun, sehingga kolaborasi kedua negara membuka peluang besar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Selain menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan nilai mencapai USD135,2 miliar pada tahun 2024, kerja sama kedua negara juga terus diperkuat melalui inisiatif Two Parks Twin Countries (TCTP). Inisiatif ini menjadi kerangka strategis untuk memperdalam kolaborasi industri, memfasilitasi investasi, dan mengintegrasikan rantai pasok kedua negara.

Nota Kesepahaman TCTP yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 diperbarui pada Mei 2025 melalui penandatanganan antara Menko Airlangga dan Menteri Perdagangan Republik Rakyat China Wang Wentao. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Li Qiang, sebagai wujud kuatnya komitmen politik di tingkat tertinggi.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama TCTP, telah ditandatangani 16 proposal proyek antara perusahaan Fujian dan mitra Indonesia dengan nilai total Rp36,4 triliun atau sekitar USD2,19 miliar. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari logam dasar, pengolahan daging dan makanan laut, tekstil, teh, furnitur, drone, baterai, hingga kecerdasan buatan.

Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia menyambut kolaborasi yang lebih luas ke depan, termasuk di bidang infrastruktur, logistik, industri hilir, manufaktur, energi terbarukan, ekonomi digital, AI, komputasi kuantum, ketahanan pangan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam hal investasi, pemerintah terus memperbaiki iklim usaha melalui reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur, dan konsistensi kebijakan agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi jangka panjang yang menarik. Indonesia juga telah membentuk gugus tugas khusus untuk mempercepat program strategis pemerintah guna memperlancar proses investasi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi proyek-proyek energi hijau China di luar negeri menembus US$80 miliar atau sekitar Rp1.341 triliun sepanjang 2025. Capaian ini ditorehkan seiring dengan makin kuatnya dominasi China dalam teknologi transisi energi menurut Climate Energy Finance.

Lembaga think tank yang berbasis di Australia tersebut mencatat bahwa dana investasi tersebut merupakan komitmen hingga November 2025. Nilai ini menyamai komitmen investasi sebesar US$100 miliar selama dua tahun sebelumnya.

Kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat yang agresif serta pergeseran arah geopolitik telah mendorong banyak negara berkembang memperdalam relasi dengan China.

Pada saat yang sama, sikap permusuhan Washington terhadap energi bersih memberi keuntungan strategis bagi Beijing. Bahkan sebelum penarikan dukungan AS, China telah mendominasi sektor turbin angin, panel surya, dan baterai kendaraan listrik.

“Ekonomi dalam teknologi bersih merepresentasikan bentuk kerja sama Selatan–Selatan yang berkembang pesat, di mana tujuan pembangunan nasional bertemu dengan kekuatan tekno-industrial China. Ketika AS memandang kebangkitan China sebagai ancaman, banyak negara berkembang justru terinspirasi oleh keberhasilannya dan berupaya menirunya,” ujar Caroline Wang, analis CEF, dalam laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg.

Asia Tenggara tetap menjadi destinasi utama untuk aliran modal teknologi bersih China, meski CEF tidak memerinci pembagian angka per negara di kawasan tersebut.

Beberapa proyek besar yang disebut dalam laporan tersebut antara lain pabrik baterai senilai US$6 miliar di Indonesia yang dikembangkan bersama oleh Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Indonesia Battery Corp., dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM).

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara muncul sebagai wilayah dengan pertumbuhan tercepat untuk investasi China di sektor baterai dan surya. Di sisi lain, negara-negara penerima menawarkan beragam insentif guna menarik investasi, mulai dari tarif pajak kompetitif hingga percepatan perizinan proyek, dengan fokus pada pembangunan kapasitas manufaktur lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan proyek usaha patungan dengan mitra domestik, kata Wang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan merespons polemik terkait Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disorot karena tidak memiliki petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

Luhut mengakui bahwa dirinya memberi izin pembangunan Bandara IMIP dalam rapat bersama sejumlah instansi terkait. Menurutnya, izin pembangunan lapangan terbang di kawasan industri tersebut dibutuhkan sebagai fasilitas pendukung bagi investor.

Dia mengklaim pemberian fasilitas serupa merupakan hal yang lazim dilakukan di negara kompetitor investasi seperti Vietnam dan Thailand. Luhut menggarisbawahi bahwa bandara tersebut berstatus khusus domestik.

"Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini menekankan bahwa pemerintah saat itu tidak pernah memberikan izin bagi bandara di Morowali maupun Weda Bay untuk beroperasi sebagai bandara internasional. Oleh karena itu, sambungnya, ketiadaan petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," tegasnya.

Terkait dominasi investasi China di kawasan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa keputusan menggandeng Tiongkok didasari oleh realitas pasar dan kesiapan teknologi saat itu. Dia menceritakan bahwa setelah mempelajari berbagai opsi, hanya Tiongkok yang siap memenuhi kebutuhan hilirisasi Indonesia.

Bahkan, Luhut mengklaim ketertinggalan teknologi Amerika Serikat (AS) dibandingkan China dalam sektor ini telah dikonfirmasi langsung oleh CEO Tesla, Elon Musk.

"Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini—dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," papar Luhut.

Meski demikian, Luhut memastikan investasi tersebut tidak berjalan tanpa syarat. Dia menetapkan empat ketentuan utama bagi investor, yakni penggunaan teknologi ramah lingkungan, prioritas tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi hulu-hilir, serta kewajiban transfer teknologi (capacity building).

Dampak dari kebijakan hilirisasi ini, menurut Luhut, telah terbukti secara angka. Ekspor yang dulunya hanya berupa bijih nikel (nickel ore) senilai US$1,2 miliar, kini telah bertransformasi menjadi produk bernilai tambah seperti stainless steel hingga katoda.

"Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$34 miliar dan akan meningkat menjadi US36 miliar—US$38 miliar pada tahun ini," ungkapnya.

Luhut pun meminta semua pihak untuk tidak mudah berburuk sangka dan mempolitisasi kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Dia berharap publik mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program strategis yang telah berjalan membutuhkan proses yang panjang dan konsisten.

Polemik Bandara IMIP

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa Bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi ketika meninjau latihan TNI di Morowali.

Fakta tersebut disoroti banyak pihak, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya mengaku bingung dengan ketidakhadiran petugas Bea Cukai dan Imigrasi di Bandara IMIP. Dia mengira Bandara IMIP sempat mendapatkan perlakuan khusus dari otoritas sehingga perlunya evaluasi.

"Saya enggak ngerti kenapa enggak ada Imigrasi ya sama Bea Cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku siap mengirim personel Bea Cukai ke Bandara IMIP apalagi ditugaskan.

"Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh dari kami, petugas Bea Cukai, saya sudah siap. Kalau Imigrasi mesti bisa ngomong dengan Pak Silmy [wakil menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan] dan menterinya [Agus Andrianto]," kata Purbaya.