KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara anggota G20 maupun ASEAN.

Menurut Purbaya, capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kinerja itu juga didukung inflasi yang tetap terkendali di level 3,08 persen pada Mei 2026.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," kata Purbaya saat memberikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, Sabtu (20/6/2026).

Purbaya mengatakan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terkendali menjadi bukti bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap solid pada awal 2026.

Selain itu, Purbaya menilai Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi potensi gangguan energi global.

Berdasarkan analisis pemerintah, Indonesia berada dalam kelompok negara dengan tingkat eksposur risiko yang rendah dan memiliki bantalan ekonomi yang memadai.

Skor ketahanan energi Indonesia tercatat 77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang mencapai 76 persen.

Menurut Purbaya, ketahanan tersebut ditopang pengelolaan fiskal yang tetap disiplin. Pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga APBN memiliki ruang untuk meredam gejolak ekonomi global.

Dari sisi aktivitas ekonomi, sejumlah indikator juga menunjukkan kondisi domestik yang tetap kuat. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) mencapai 14,8 persen secara tahunan, sedangkan kredit perbankan tumbuh 11,5 persen.

Sementara dari sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa juga mencapai 144,9 miliar dollar AS (Rp 2.595 triliun), setara pembiayaan 5,6 bulan impor sekaligus cukup untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Purbaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi juga mulai tercermin pada perbaikan pasar tenaga kerja. Sepanjang 2026, sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, yang didukung efektivitas berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menjalankan delapan klaster program prioritas nasional yang mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga ketangguhan menghadapi bencana.

Pemerintah juga mempercepat transformasi struktural melalui program hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan yang terintegrasi.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," ujar Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan media asing mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kritikan tersebut menjadi masukan untuk terus membenahi pemerintahannya.

Kritikan terhadap ekonomi Indonesia muncul dalam artikel The Economist berjudul "Archipelagoing Fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo, dikutip dari situs The Economist, Senin (15/6).

Prabowo mengatakan, setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut. Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," jelasnya.

Prabowo kemudian mengatakan, tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," pungkasnya Prabowo.

Salah satu program yang dikritik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Prabowo menampik jika MBG disebut sebagai kebijakan radikal. Pasalnya, lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," kata Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," imbunya.

Mengenai perekonomian dalam negeri, Prabowo menegaskan kondisinya sangat baik di antara negara G20 meski tengah menghadapi tantangan yang tak mudah.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap strategi pemerintah menghemat anggaran hingga Rp300 triliun di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menurutnya, kondisi global saat ini masih dibayangi konflik dan ketegangan geopolitik yang memicu gejolak di berbagai sektor.

Strategi tersebut diungkap Prabowo sebagai respons dia atasartikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

"Indonesia saat ini berada dalam lingkungan global yang sulit dan penuh ketidakpastian. Perang dan ketegangan geopolitik telah meningkatkan volatilitas di pasar energi, pangan, dan keuangan dunia," kata Prabowo dikutip dari The Economist pada Senin (15/6).

Meski demikian, ia menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

Pada Kuartal I/2026, Prabowo menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20.

Dia juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang dinilai masih sehat dibandingkan banyak negara lain.

"Defisit anggaran kami tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sedangkan rasio utang terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju," ujar Prabowo.

Guna menjaga kesehatan fiskal tersebut, pemerintah melakukan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya penguatan disiplin fiskal dan integritas kelembagaan.

Ia mengungkapkan pemerintah telah memangkas berbagai belanja yang dinilai tidak efisien dengan nilai mencapai lebih dari Rp300 triliun.

"Kami memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun," ujar Prabowo.

Peningkatan integritas kelembagaan dilakukan melalui penguatan digitalisasi perpajakan, perbaikan tata kelola ekspor, pemberantasan penyelundupan, serta menjaga disiplin defisit meski di tengah gejolak global.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Sejumlah negara anggota G20 mempercepat berbagai kebijakan penghematan energi dan perlindungan konsumen sebagai respons terhadap tekanan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Gangguan pasokan energi global mendorong lonjakan harga bahan bakar yang berdampak langsung pada rumah tangga dan dunia usaha.

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah di berbagai negara mengambil langkah cepat, mulai dari pengendalian konsumsi energi hingga intervensi harga dan subsidi.

Berdasarkan riset International Energy Agency (IEA), Selasa (9/6/2026), respons negara-negara tidak hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga pada pengurangan permintaan energi melalui kebijakan efisiensi. Langkah tersebut mencakup pembatasan aktivitas, kampanye hemat energi, hingga perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, termasuk subsidi bahan bakar, pemotongan pajak energi, hingga penetapan batas harga. Kebijakan ini menunjukkan kombinasi pendekatan jangka pendek untuk stabilisasi dan langkah jangka menengah dalam menjaga ketahanan energi.

Secara umum, pola kebijakan negara G20 dan mitra global mengarah pada dua strategi utama, yakni menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi yang tinggi.

Langkah Penghematan Energi

Sejumlah negara menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Indonesia, Malaysia, hingga Thailand mendorong kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta, sementara Pakistan bahkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan.

Pembatasan penggunaan energi juga dilakukan melalui pengaturan suhu pendingin ruangan. Negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Singapura mendorong penggunaan AC pada kisaran 24–26 derajat Celsius untuk menekan konsumsi listrik.

Di sektor transportasi, berbagai negara memperketabt penggunaan kendaraan. Korea Selatan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pegawai sektor publik, sementara negara lain membatasi pembelian bahan bakar, menurunkan batas kecepatan, hingga mendorong penggunaan transportasi publik dan carpooling.

Pembatasan perjalanan pejabat pemerintah juga menjadi kebijakan umum. Indonesia, Mesir, hingga Thailand mengurangi perjalanan dinas, bahkan beberapa negara seperti Yordania dan Pakistan membatasi perjalanan luar negeri bagi pejabat.

Selain itu, kampanye hemat energi digencarkan secara luas. Australia meluncurkan kampanye “Every Little Bit Helps”, sementara Singapura dan negara lain mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar melalui pendekatan edukatif.

Beberapa negara juga mengambil langkah ekstrem seperti penutupan sekolah sementara, pengurangan jam operasional, hingga pembatasan penggunaan listrik non-esensial seperti pencahayaan dekoratif dan aktivitas komersial di malam hari.

Dukungan untuk Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, kebijakan yang paling banyak ditempuh adalah subsidi energi. Indonesia meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar, sementara negara lain seperti Thailand dan Filipina memberikan subsidi langsung kepada sektor transportasi dan kelompok rentan.

Selain subsidi, banyak negara memangkas pajak energi. Jerman, Inggris, India, hingga Irlandia menurunkan pajak bahan bakar untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kebijakan pembatasan harga (price cap) juga diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar.

Dukungan langsung kepada masyarakat juga diberikan dalam bentuk bantuan tunai, voucher energi, hingga insentif khusus bagi kelompok rentan dan pelaku usaha terdampak. Korea Selatan, Singapura, dan Inggris termasuk negara yang menyalurkan bantuan ini secara terarah.

Selain itu, beberapa negara memberikan dukungan sektoral, terutama untuk transportasi, pertanian, dan logistik, guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Respons Terintegrasi Negara G20

IEA mencatat bahwa langkah-langkah dari masing-masing negara akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi global. Dinamika konflik dan volatilitas harga energi membuat kebijakan harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Negara-negara G20 berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik sejumlah ekonom yang menilai Program Makan Bergizi Gratis dibiayai melalui pengurangan anggaran infrastruktur dan pekerjaan umum sehingga berpotensi mengorbankan investasi jangka panjang demi kepentingan politik jangka pendek.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026, yang dipublikasikan dan dikutip pada Senin (8/6/2026).

Menurutnya, sumber pendanaan program tersebut berasal dari efisiensi belanja negara yang selama ini tidak produktif.

"Anggaran kami memiliki porsi pengeluaran yang besar untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena itu pada awal 2025 saya memangkas US$18 miliar pemborosan, uang yang masuk ke kantong pribadi pejabat korup, bukan ke kantong rakyat," ujarnya.

Jika dikonversi dengan kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, nilai efisiensi yang dimaksud mencapai sekitar Rp293 triliun.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penerimaan negara. Menurutnya, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama ini menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20.

"Kami sudah lama menjadi negara G20 dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB paling rendah, sekitar 11% hingga 12%. Angka itu lebih rendah dibanding Thailand, Malaysia, dan negara-negara tetangga kami," katanya.

Sebagai perbandingan, menurut Prabowo, rata-rata rasio penerimaan negara terhadap PDB di negara-negara anggota G20 mendekati 30%.

Karena itu, pemerintah kini fokus menutup berbagai kebocoran ekonomi yang selama ini mengurangi potensi penerimaan negara.

"Salah satu prioritas utama pemerintah saya adalah menutup seluruh kebocoran dalam ekonomi kami," tandas Prabowo.

Prabowo Akui Perlu Perbaiki Komunikasi Kebijakan

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga membela kebijakan pembentukan Danantara dan Program MBG di tengah kritik investor dan ekonom internasional, dengan menegaskan keduanya merupakan bagian dari transformasi besar pengelolaan aset negara dan kesejahteraan publik.

Ia mengakui pemerintah masih perlu memperbaiki komunikasi atas berbagai kebijakan strategis.

“Saya harus mengakui bahwa kami mungkin bisa berkomunikasi lebih baik mengenai apa yang sedang kami lakukan di Indonesia,” kata Prabowo.

Terkait Danantara, Prabowo menegaskan lembaga tersebut berada langsung di bawah presiden untuk memastikan pengelolaan aset negara maksimal bagi kepentingan rakyat. “Saya dipilih rakyat untuk mewakili mereka dan mengambil keputusan demi kepentingan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara ketat dan berlapis, serta menegaskan dirinya tidak terlibat dalam penunjukan manajemen.

"Buktinya, saya tidak memiliki peran apa pun dalam penunjukan manajemen Danantara. CEO menggunakan sejumlah firma rekrutmen dan pencari bakat, dan keputusan akhirnya berada di tangannya," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global yang belakangan banyak dibayangi berbagai sentimen. Juda juga memastikan bahwa pihaknya akan menjaga defisit di bawah 3%.

Hal itu disampaikan Juda di hadapan lembaga pemeringkat S&P Global Ratings dalam acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Indonesia hadir untuk mengatakan bahwa kami tidak hanya bertahan, kami tumbuh karena fundamental kami yang kuat di depan,” katanya, Rabu (20/5/2026).

Juda memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan ketahanan ekonomi RI. Pada kuartal I/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61%, menjadi yang tercepat dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, inflasi tercatat sebesar 2,42%, salah satu yang terendah di kelompok negara G20.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia disebut cukup untuk menopang 5,6 bulan impor.

”Lalu kami akan menjaga disiplin fiskal. Aturan kami menetapkan defisit 3% dari PDB dan utang di level 60% dari PDB. Ini adalah batas secara hukum, bukan sekadar tujuan,” katanya.

Juda menerangkan, APBN 2026 akan dijalankan melalui tiga prinsip. Pertama, APBN akan lebih ekspansif, tetapi terukur; dan fleksibel, tetapi disiplin. Juda mengatakan pihaknya bakal memangkas pengeluaran yang tidak produktif dan fokus pada kualitas belanja.

Hal itu tampak dari pendapatan negara pada April 2026 yang tumbuh 13,3% YoY dengan pendapatan pajak tumbuh 16,1% YoY. Sementara itu, belanja pemerintah selama periode Januari—April 2026 tercatat naik 34,3% YoY.

Kedua, pemerintah berupaya memperdalam pasar surat utang yang lebih likuid dan mendorong transparansi pengelolaan pembiayaan. Salah satu upayanya adalah memprioritaskan 70%—75% utang pada mata uang rupiah dan 25%—30% pada mata uang asing.

Terakhir, APBN 2026 akan dijalankan melalui komunikasi kebijakan dan pengelolaan politik. Juda mengatakan, dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi, pemerintah bakal memastikan stabilitas ekonomi nasional, sembari memastikan prediktabilitas, koordinasi, dan komunikasi yang terang kepada investor.

”Prediktabilitas dimulai dari batas defisit 3%. Investor jangka panjang mengetahui rekam jejak kami dalam menjaga batas tersebut. Rekam jejak itulah fondasi kepercayaan pasar, dan kami tidak akan mempertaruhkannya,” tegasnya dalam acara yang sama.

Sementara pada aspek koordinasi, pemerintah disebut telah melakukan koordinasi kebijakan yang baik. Dia memberikan contoh satgas pemerintah yang telah menyelesaikan berbagai keluhan utama investor swasta terkait hambatan investasi.

Pada aspek komunikasi, pemerintah disebut berkomitmen untuk terbuka dan konsisten kepada investor. Dia mengklaim bahwa pemerintah telah secara rutin menjelaskan arah kebijakan kepada investor domestik maupun asing.

”Kepada lembaga pemeringkat kredit, kami menyambut pengawasan Anda. Kami akan terus berinteraksi secara transparan dan mempertahankan fundamental kami dengan bukti nyata. Indonesia terbuka untuk bisnis. Indonesia sedang melakukan reformasi dan Indonesia berkomitmen untuk tumbuh lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih aman,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia merupakan negara dengan rasio penerimaan negara paling rendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara G20.

Padahal, kata Prabowo, Indonesia merupakan eksportir nomor satu dunia untuk tiga komoditas strategis penting yakni minyak kelapa sawit, batu batu dan paduan besi.

"Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari US$65 miliar atau setara dengan Rp1.100 T per tahun. Tapi marilah kita jujur dengan diri kita sendiri, hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap PDB, kita adalah yang paling rendah dibandingkan negara-negara G20. Begitu juga rasio penerimaan kita terhadap PDB, kita adalah yang paling rendah di anatara negara-negara G20," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5).

Ia mengutip data Dana Moneter Internasional (IMF) tentang rasio pendapatan berbagai negara terhadap PDB.

Prabowo mengambil contoh Meksiko yang rasio pendapatannya 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, serta Filipina sebesar 21 persen dari PDB.

"Kamboja saja 15 persen dari PDB. Indonesia, 11-12 persen dari PDB. Kita harus intropeksi, sadar dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara bisa setara dengan negara seperti Filipina, Meksiko," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan meningkatkan belanja pemerintah sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Pada kuartal I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pendorong utama masih dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,36 persen, lalu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 28,29 persen, dan konsumsi pemerintah 21,81 persen.

"Untuk pertumbuhan di Q2 (kuartal II 2026) memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Belanja pemerintah yang dimaksud ini adalah pencairan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengucuran insentif kendaraan listrik.

Mulai Juni 2026, pemerintah berencana memberikan subsidi untuk 200 ribu kendaraan listrik. Untuk awalan, subsidi ini diberi untuk pembelian mobil listrik sebanyak 100 ribu unit dan motor listrik sejumlah 100 ribu unit.

Melalui pencairan gaji ke-13 ASN dan insentif untuk kendaraan listrik, Airlangga percaya pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Gaji ASN ke-13 itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni jadi salah satu penopang. Kemudian beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya untuk sektor otomotif," ujar Airlangga.

Airlangga belum bisa memproyeksikan berapa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Namun, ia menegaskan pertumbuhan pada kuartal I 2026 telah melampaui ekspektasi sejumlah lembaga.

"Belum bikin proyeksi. Jadi kita kuartal pertama dulu saja yang Indonesia berhasil katakanlah meng-outbeat ekspektasi dari berbagai lembaga. Jadi ini satu hal yang positif," ujarnya.

Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20.

Di antara negara-negara G20, India memang belum mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026. Namun, kata Airlangga, pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi dibanding China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan, Singapura 4,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.

"Pertumbuhan kita yang 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20," ucap Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61 persen merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan lebih tinggi dibandingkan proyeksi sejumlah lembaga.

Usai rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Airlangga menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan perkiraan sejumlah lembaga yang sekitar 5,2 persen.

"Kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi, kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab bahkan Amerika," kata Airlangga.

Ia mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di 5,52 persen disertai kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 21,31 persen.

Tidak hanya itu, perdagangan ekspor dan impor juga memperlihatkan kinerja positif, bersama dengan sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, pertanian sampai dengan konstruksi.

"Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan 2,42 persen, turun dari 3,48 persen pada periode yang lalu," jelas Airlangga.

Selain itu, ia juga memaparkan bahwa indeks keyakinan konsumen berada di tingkat 122,9.

Tidak hanya itu, neraca perdagangan juga memperlihatkan surplus pada 71 bulan dengan angka 3,32 miliar dolar AS. Cadangan devisa hingga Maret mencapai 148 miliar dolar AS dan neraca pembayaran surplus 6,1 miliar dolar AS.

Realisasi investasi meningkat 7 persen menjadi Rp498,8 triliun. Pertumbuhan kredit perbankan berada di tingkat 9,49 persen dan dana pihak ketiga 13,55 persen.

"Kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan satu oleh pasar modal, kedua SBN (Surat Berharga Negara), dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," kata Airlangga.

Terkait hal itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati koordinasi untuk menjaga stabilitas arus modal.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 capai 5,61% menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20 . Ia mengatakan, di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas ekspektasi berbagai lembaga.

Menko Airlangga menambahkan, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding sejumlah negara seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat.

"Pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi," ungkapnya dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Kuartal I 2026, Selasa (5/5/2026).

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama momentum Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

"Ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadhan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi," tegasnya.



Selain konsumsi, belanja pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 21,81 persen atau sekitar Rp815 triliun. Realisasi ini ditopang berbagai program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 Triliun.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi dinilai tetap stabil. Inflasi April 2026 tercatat 2,42%, masih dalam kisaran target. Indeks keyakinan konsumen berada di level 122,9, sementara neraca dagang mencatat surplus Rp3,32 triliun dan telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan kredit juga meningkat 9,49 persen secara tahunan, diikuti kenaikan dana pihak ketiga sebesar 13,55%.Ini Pendorong Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026

Kondisi sosial juga disebutnya turut menunjukkan perbaikan. Dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah tenaga kerja bertambah 1,89 juta orang menjadi 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,76% menjadi 4,68%.

Selain itu angka kemiskinan tercatat 8,25% dan rasio gini berada di level 0,363 pada September 2025.

Airlangga menegaskan, berbagai stimulus pemerintah selama kuartal pertama juga berperan sebagai bantalan terhadap gejolak global. Di antaranya diskon tarif transportasi selama Idul Fitri yang mendorong peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda.

"Salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik sekitar 7,6 persen secara year-on-year, angkutan laut naik 2,56 persen year-on-year, angkutan penyeberangan naik 13,7 persen year-on-year," kata Airlangga.

Capaian positif juga berlaku untuk program KUR di kuartal pertama capaiannya adalah Rp96,18 triliun, naik 34,41 persen dari target. Kemudian kredit Alsintan Rp55,92 miliar, atau 23,19% dari target, kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai Rp14,92 triliun, 42,89% dari target.

Pemerintah, katanya, akan terus mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2026 yang ditargetkan sebesar 5,4%. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penyaluran gaji ke-13 ASN sebesar Rp55 triliun, bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi pendidikan sebesar Rp13,4 triliun serta program perumahan, termasuk pembangunan 3 juta rumah melalui skema FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya dengan alokasi anggaran Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun, dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 bila dibandingkan kuartal I 2025 atau secara tahunan (year-on-year/yoy) tumbuh 5,61 persen.

Pertumbuhan itu lebih tinggi jika dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen.

"Pertumbuhan kita yang 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Di antara negara-negara G20, India memang belum mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026. Namun, kata Airlangga, pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi dibanding China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan, Singapura 4,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.

"Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin hari raya Lebaran," ujar Airlangga.

Ia mengatakan pertumbuhan pada kuartal I 2026 berhasil melebihi ekspektasi berbagai lembaga di luar sana. Airlangga memandang ini sebagai hal yang positif.

"Kuartal pertama dulu saja yang Indonesia berhasil katakanlah meng-outbeat ekspektasi dari berbagai lembaga. Jadi ini satu hal yang positif," ucap Airlangga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian laju ekonomi Januari-Maret 2026 merupakan yang tertinggi untuk periode kuartal I dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan jika dibandingkan secara historis, angka tersebut melampaui capaian kuartal I sejak 2021. Meski sempat ada pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal lain seperti kuartal II 2021 sebesar 7,08 persen dan kuartal III 2022 sebesar 5,73 persen, tetapi bukan terjadi di kuartal I.

"Kalau kita lihat kuartal I dari 2021 sampai 2026, belum pernah yang melebihi 5,61 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS

Merujuk data BPS, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong sejumlah sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini berkontribusi sekitar 63,52 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara sektor dengan pertumbuhan tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14 persen, jasa lainnya 9,91 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,04 persen.

Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum didorong peningkatan aktivitas selama libur nasional serta program makan bergizi gratis.

Transportasi dan pergudangan tumbuh ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi.

"Transportasi dan pergudangan tumbuh ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi," ujar Amalia.

Dari sisi sumber pertumbuhan, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 1,03 persen, diikuti perdagangan 0,82 persen, pertanian 0,55 persen, serta konstruksi 0,53 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 54,36 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,52 persen. Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi 28,29 persen dengan pertumbuhan 5,96 persen.

Kedua komponen tersebut menyumbang sekitar 82,65 persen terhadap total PDB.

Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh tinggi hingga 21,81 persen, didorong peningkatan realisasi belanja, termasuk pembayaran gaji ke-14 serta belanja barang dan jasa. Namun, porsinya hanya 6,72 persen terhadap ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kinerja ekonomi Indonesia pada awal 2026 melampaui ekspektasi, bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), di tengah kondisi global yang masih mencari keseimbangan baru.

“Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 persen,” ujar Airlangga dalam Konpers Pertumbuhan PDB Kuartal-1 2026 di Kemenko Perekonomian pada Selasa (5/5/2026).

"Pertumbuhan kita 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20. Termasuk China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat," tambah dia.

Airlangga menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk menjaga momentum ekonomi, terutama selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52 persen, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim libur keagamaan.

Selain itu, belanja pemerintah juga mencatat lonjakan signifikan sebesar 21,81 persen atau mencapai sekitar Rp 815 triliun, di atas rata-rata historis.

Menurut Airlangga, stimulus seperti pencairan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 51,65 triliun dan diskon tarif transportasi turut memperkuat daya dorong ekonomi pada awal tahun.

Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan kondisi yang tetap terjaga.

Inflasi pada April 2026 berada di level 2,42 persen, masih dalam kisaran target pemerintah.

Indeks keyakinan konsumen tercatat di angka 122,9, sementara neraca perdagangan mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut.

“Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak hanya tumbuh, tetapi juga cukup kuat menghadapi tekanan global,” kata dia.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan lanjutan agar target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dapat tercapai.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang