Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memastikan kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sejak Selasa (30/6) tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di bandar udara terbesar itu.

"Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa," kata Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan, di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan, sejak terjadinya kebakaran pada Selasa, 30 Juni 2026, operasional penerbangan hingga aktivitas penumpang di Bandara Soetta masih berjalan aman dan lancar.

Lokasi kebakaran berada sekitar 12 kilometer dari ujung barat landasan pacu (runway) Bandara Soekarno-Hatta.

Dampaknya, asap pekat pun masih menyelimuti area TPA Jatiwaringin, namun tidak memiliki dampak pada jalur penerbangan. "Alhamdulillah, hingga saat ini belum terdampak," kata dia lagi.

Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu pagi melakukan monitoring kebakaran yang masih terjadi dan berpotensi meluas.

Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan jajaran segera menuju lokasi guna melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan memperkuat upaya pemadaman.

Berdasarkan hasil asesmen sementara di lapangan, proses pemadaman mengalami kendala karena material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar.

Selain itu, titik api berada pada tumpukan sampah dengan ketinggian tertentu, sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi tersebut diperparah dengan embusan angin yang cukup kencang serta cuaca panas yang menyebabkan api cepat menjalar ke berbagai arah.

Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, ia menginstruksikan pengerahan helikopter pengebom air guna mendukung operasi pemadaman dari udara.

"Kita datangkan dua helikopter water bombing (pengebom air) dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca," katanya pula.

Selain itu, upaya pemadaman di darat terus dilakukan dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran berasal dari berbagai instansi.

Petugas memfokuskan pemadaman pada area yang dapat dijangkau untuk menahan laju penyebaran api.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan dua regulasi besar yang mengubah lanskap ekosistem e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Kebijakan tersebut langsung dikenakan kepada platform.

Diantara kebijakan tersebut adalah pemungutan pajak otomatis (PPh Pasal 22) dan pengetatan aturan operasional melalui Permendag No.19/2026. Kebijakan-kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan keadilan pasar (level playing field) antara pedagang online dan offline, sekaligus memberikan perlindungan lebih kuat bagi konsumen dan produk lokal.

Berikut adalah rincian aturan baru yang wajib dipatuhi oleh platform marketplace, social commerce, maupun pedagang digital:

1. Pemungutan PPH Melalui E-Commerce

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, mekanisme setoran pajak bagi toko daring kini berubah total. Platform e-commerce resmi ditunjuk sebagai agen pemungut pajak. Mereka akan memotong langsung PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari total peredaran bruto (omzet) setiap transaksi pedagang dalam negeri.

Kebijakan ini tetap berpihak pada perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sesuai dengan batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk omzet usaha, pedagang yang total omzet setahunnya belum mencapai Rp500 juta tidak akan dikenakan potongan 0,5% tersebut. Namun, agar sistem platform tidak memotong omzet mereka secara otomatis, pedagang wajib mengunggah dokumen validasi data yang sah (seperti NPWP atau surat pernyataan terdaftar) ke sistem e-commerce sebagai bukti pembebasan pajak.

2. Legalitas Usaha dan Izin NIB

Sesuai dengan Permendag No. 19/2026 yang menggantikan Permendag No. 31/2023, aspek legalitas kini diperketat. Sekarang, semua orang yang jualan di marketplace atau platform digital tidak bisa lagi asal buka toko. Aturan baru ini mewajibkan setiap penjual (seller) memiliki NIB, yaitu semacam KTP atau surat izin resmi untuk berusaha, ditambah dengan dokumen standar yang menjamin kualitas produk mereka.

Platform e-commerce kini dilarang menerima penjual baru yang tidak punya izin. Namun, pemerintah masih memberikan kelonggaran yaitu penjual baru yang belum punya NIB tetap boleh mendaftar, tetapi diberi status sementara bernama "Dalam Proses Legalisasi".

Penjual diberi waktu paling lama 6 bulan untuk mengurus NIB lewat sistem Online Single Submission(OSS) dan menyambungkan datanya ke toko online mereka. Kalau sampai 6 bulan lewat dan penjual belum juga menyetor NIB, pihak e-commerce wajib membekukan atau memblokir transaksi toko tersebut sampai izinnya beres.

3. Transparansi Biaya dan Larangan Perang Harga

Permendag baru juga mengikat pengelola platform untuk menjaga keadilan ekosistem. Pemerintah mendorong agar pengelola aplikasi belanja online (e-commerce) bertindak adil dan tidak semena-mena, baik kepada penjual maupun kepada pasar barang lokal.

Selama ini, penjual sering kali bingung dengan banyaknya potongan yang diambil oleh aplikasi. Pada aturan ini mewajibkan pihak aplikasi untuk buka-bukaan soal biaya. Mereka harus menjabarkan secara jelas dan jujur berapa biaya adminnya, berapa persen komisinya, dan berapa potongan untuk layanan lainnya. Dengan begitu, penjual bisa menghitung untung-rugi mereka dengan pasti tanpa takut ada biaya siluman.

Aturan ini melarang adanya perang harga yang kelewat hancur-hancuran (predatory pricing) di dalam aplikasi. Pihak aplikasi kini bertanggung jawab secara hukum untuk menyaring dan memblokir produk yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal murahnya. Tujuannya adalah agar harga pasar tidak rusak dan produk-produk lokal buatan dalam negeri tidak mati karena kalah saing dengan barang impor ilegal yang sengaja dijual rugi untuk menguasai pasar.

4. Produk Lokal dan Batasan Impor

Pemerintah mengunci ruang gerak produk asing murah demi menyelamatkan industri domestik. Platform diwajibkan memberikan porsi algoritma pencarian, penempatan etalase, dan program promosi yang lebih besar untuk produk buatan dalam negeri.

Pemerintah tetap mempertahankan batas harga minimum (pos tarif) dan melarang peredaran barang impor murah langsung yang tidak memenuhi standar dokumen Indonesia.

Pemerintah menilai selama ini, barang asing murah sering kali lebih mudah ditemukan di aplikasi belanja karena algoritmanya memunculkan barang paling murah atau paling banyak dibeli. Aturan baru ini membalikkan keadaan.

Pihak aplikasi (e-commerce) dipaksa mengatur ulang sistem mereka. Ketika pembeli mengetik suatu barang, sistem wajib memprioritaskan atau memunculkan produk buatan dalam negeri terlebih dahulu di halaman utama hasil pencarian.

Produk lokal harus dipajang di tempat yang paling mudah dilihat (seperti spanduk utama aplikasi) dan mendapatkan kuota promo atau diskon yang lebih besar ketimbang produk asing.

Selain itu, barang dari luar negeri tidak boleh dijual di bawah harga lantai yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi, eksportir asing tidak bisa lagi melakukan "dumping" atau menjual barang dengan harga modal yang sangat merusak harga pasar.

Barang impor tidak bisa langsung masuk dan dijual begitu saja. Mereka harus melewati proses pemeriksaan dokumen dan standardisasi yang ketat di Indonesia terlebih dahulu (seperti sertifikasi SNI, BPOM, atau sertifikasi halal). Jika tidak punya dokumen resmi ini, barang tersebut dilarang keras beredar di aplikasi belanja online.

5. Larangan untuk Social Commerce

Kementerian Perdagangan menegaskan platform media sosial yang menjalankan fungsi social commerce(seperti Facebook dan Instagram) harus tunduk penuh pada aturan baru. Media sosial dilarang keras memfasilitasi pembayaran langsung di dalam aplikasi (in-app transaction) layaknya e-commerce murni, kecuali mereka memisahkan izin aplikasinya. Platform dilarang ikut memproduksi barang sendiri untuk dijual di dalam ekosistem mereka guna menghindari monopoli dagang.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim anggota, Andi Saputra menyatakan dissenting opinion dalam vonis eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook.

Andi merupakan satu dari empat majelis hakim yang menyatakan dissenting opinion. Andi dalam kesimpulannya menilai selama persidangan berlangsung, belum ada barang bukti yang meyakinkan yang menjerat Nadiem dalam perkara ini.

"Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang," ujar Andi di sidang putusan Nadiem, Selasa (30/6/2026).

Dia menilai, Nadiem pun tidak terbukti memiliki niat jahat atau perbuatan jahat yang mengindikasikan atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi.

Lebih jauh, Andi mengemukakan dalam duduk perkara kasus Chromebook mulai dari, pengadaan laptop, adanya kerugian negara dengan penambahan modal saham Google ke PT GoTo merupakan peristiwa yang tidak ada hubungannya.

"Adalah tiga peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Andi menyatakan Nadiem Makarim secara meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider penuntut umum.

"Maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis selama 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Selain pidana badan, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong mahasiswa memanfaatkan koperasi sebagai wadah membangun usaha bersama di tengah berkembangnya peluang bisnis pada sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, hingga ekonomi hijau.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Ferry mengatakan koperasi saat ini telah bertransformasi dan merambah berbagai sektor strategis sehingga menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan.

Menurut dia, Kementerian Koperasi terus melakukan transformasi menuju koperasi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman, dikelola secara profesional, berbasis teknologi digital, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Saat berbicara dalam acara Literasi Perkoperasian bagi Generasi Muda secara daring, ia mengatakan menyambut baik keterlibatan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), komunitas kewirausahaan kampus, dan berbagai unit usaha mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai keterlibatan para mahasiswa menunjukkan bahwa kampus memiliki kontribusi besar sebagai pusat perubahan.

“Keterlibatan para mahasiswa menunjukkan bahwa kampus memiliki kontribusi besar bagi pusat perubahan," kata Menkop.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan pesan kepada mahasiswa untuk membangun pola pikir kewirausahaan dan tidak takut gagal, serta memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolaborasi.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan kegiatan literasi terebut diikuti 250 mahasiswa Unpad yang tergabung dalam komunitas kewirausahaan Unpad Preneur.

Sebanyak 49 tim wirausaha muda juga memamerkan produk inovatif mereka.

Menurut Destry, produk-produk tersebut diharapkan dapat dipasarkan melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat memperluas skala usaha para wirausaha muda.

Ketika skala ekonominya tercapai, teman-teman wirausaha muda ini akan menjadi pengusaha kebanggaan bangsa dengan badan hukum koperasi," ujar dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengatakan koperasi perlu dipandang sebagai instrumen ekonomi yang relevan bagi generasi muda, meski selama ini masih muncul berbagai persepsi keliru di masyarakat.

Ia mengajak mahasiswa untuk melihat koperasi sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai perkoperasian dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai perkembangan zaman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Bali International Hospital Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna robotik di tahun pertama mereka beroperasi.

“Kami baru saja merayakan hari jadi peresmian tahun pertama kami, saya merasa ini tonggak sejarah yang luar biasa karena masih sangat muda untuk dapat melakukan operasi robotik,” kata President Director & CEO Bali International Hospital Dr. Noel Yeo di Denpasar, Selasa.

Setelah pada 25 Juni 2025 Presiden Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit tersebut, pada Senin (29/6) kemarin mereka resmi melakukan operasi saluran cerna robotik perdana di Bali dan Indonesia Timur dengan tindakan pengangkatan kantung empedu.

“Kemarin itu tonggak sejarah pertama kami, dan hari ini kami memiliki tonggak sejarah kedua, jadi di BIH kami berhasil melakukan prosedur kombinasi robotic-assisted pertama di Indonesia yang mencakup dua operasi yaitu pengangkatan tumor adrenal ditambah pengangkatan kantung empedu, hal ini belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya,” ujar Noel.

Sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus kesehatan besutan Kementerian BUMN, ia ingin menyampaikan bahwa ekosistem layanan kesehatan Indonesia sudah semakin maju.

Dalam satu tahun mereka terus menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang lebih dekat bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan layanan kesehatan dan wisata medis di kawasan Asia-Pasifik.

“Kami ingin menjadi tempat dimana masyarakat Indonesia dapat memilih untuk datang berobat bahkan sebelum memikirkan Malaysia atau Singapura, kita memiliki banyak dokter bedah hebat dan dokter muda, saya percaya bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, apalagi negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara,” kata Noel.

Dokter Spesialis Bedah Digestif BIH KEK Kesehatan Sanur Dr. I Made Mulyawan, MD, PhD menambahkan operasi robotik ini sudah terkenal di negara-negara maju sehingga penting untuk hadir merata di Indonesia.

Teknologi ini mampu menjalankan pembedahan dengan lebih presisi, minim invasif, dan masa pemulihan lebih singkat, sehingga kembali lagi bahwa tujuannya untuk memberi manfaat lebih besar bagi pasien.

Dalam simposium ini diperkenalkan Edge® MP1000 Multi-port Endoscopic Robotic Surgical System dari Edge Medical yang digunakan untuk mendukung demonstrasi operasi secara langsung.

Dalam prosesnya, dokter ahli tetap didampingi tim yang terdiri dari anestesi, bedah, dan perawat, namun tangan cekatan mereka tidak berada di tubuh pasien melainkan di mesin konsol, dan robot yang akan menjalankan perintah.

“Perbedaan operasi yang lama dengan operasi robotik di tingkat presisinya, lebih presisi dengan robot, lebih jelas dan teliti jadi keputusan dokter lebih tepat, hasilnya lebih baik kami kerjakan operasi bisa kurang dari 1 jam, ini bisa dilakukan di hampir semua operasi, di perut, di dada, di rongga dada, operasi perkencingan, operasi kandungan juga bisa,” tutur Dokter Mulyawan.

Dengan keberhasilan memulai operasi robotik terhadap pasien lansia asal Bali dan Surabaya ini, dokter spesialis saluran cerna itu mengatakan selanjutnya setiap pasien dengan kasus serupa akan ditawarkan menggunakan teknologi moderen ini sehingga tingkat keberhasilan menjadi semakin besar.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak alias 0 persen. Namun, harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengenaan tarif pajak 0 persen untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta dan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak final sebesar 5 persen ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 0 dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, relaksasi atau insentif PPh 0 persen ini hanya berlaku dengan syarat yakni dicairkan dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak masa pencairan pertama kali di masa pensiun. Apabila lebih, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21.

"Ini kayak hukuman, Anda nyairin JHT dikasih waktu 2 tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," jelasnya.

Sementara itu, untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT.

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dipimpin oleh hakim karier Purwanto S. Abdullah sebagai hakim ketua.

Purwanto merupakan hakim karier yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari profil pengadilan dan rekam jejak peradilan, Purwanto memulai karier sebagai hakim pada 2001 di Pengadilan Negeri Kendari sebelum bertugas di sejumlah pengadilan di kawasan Indonesia timur.

Ia memperoleh sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Juni 2009 setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan VI. Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor.

Sebelum bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2023.

Dalam persidangan perkara Nadiem, Purwanto menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan ketegasan dalam memimpin jalannya sidang. Salah satunya ketika menegur personel TNI yang berjaga di ruang sidang agar tidak mengganggu independensi proses peradilan. Ia juga tetap melanjutkan persidangan meski sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terkait kehadiran saksi.

Majelis hakim yang dipimpin Purwanto beranggotakan Eryusman, hakim karier yang memperoleh sertifikasi hakim tipikor pada 2019 dan pernah menangani sejumlah perkara besar, serta Mardiantos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Perkara yang dipimpin Purwanto merupakan salah satu perkara korupsi dengan perhatian publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sidang terhadap Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020–2022. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

tidak hanya penerbangan tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti 'maintenance' dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat, menjadi kawasan perawatan pesawat, serta aktivitas pendukung industri kebandarudaraan.

"Kita terus mendorong Kertajati untuk dioptimalkan," kata Menhub dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menyampaikan hal itu menanggapi rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Ia memastikan pengaktifan bandara tersebut tidak akan mempengaruhi peran Bandara Kertajati.

Dudy menjelaskan kawasan Bandara Kertajati telah memiliki konsep pengembangan kawasan industri penerbangan atau aviation park yang mendukung berbagai kegiatan terkait kebandarudaraan.

Melalui pengembangan tersebut, pemerintah mendorong aktivitas perawatan pesawat, pemeliharaan, serta layanan pendukung lainnya agar memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Bandara Kertajati.

"Jadi tidak hanya penerbangan tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti 'maintenance' dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati," ujarnya.

Dudy mengungkapkan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) saat ini telah berproses memindahkan kegiatan maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk helikopter ke kawasan Bandara Kertajati.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga tengah membahas rencana kerja sama dengan pabrikan asal Amerika Serikat (AS) Lockheed Martin, dalam pembangunan fasilitas perawatan pesawat Hercules di Kertajati.

Menurut Dudy, pemerintah terbuka terhadap seluruh kegiatan yang mendukung optimalisasi Bandara Kertajati, baik pada sektor penerbangan maupun industri pendukung kebandarudaraan.

"Kita terbuka apa saja yang berkaitan dengan optimalisasi Bandara Kertajati. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana supaya bandara tersebut itu bisa beroperasi secara optimal," bebernya.

Ia menegaskan Kementerian Perhubungan terus mendukung berbagai aktivitas operasional, perawatan pesawat, dan pengembangan industri aviasi agar Bandara Kertajati dapat beroperasi secara optimal.

"Kegiatan apapun yang berkaitan dengan kebandaraan itu pasti kita akan dukung. Baik penerbangannya maupun pengoperasian perawatan pesawat dan sebagainya. Itu yang yang kita lakukan," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Lazada siap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin agar para pelaku UMK yang berjualan di marketplace segera dapat menikmati insentif tersebut.

“Alhamdulillah mereka [Shopee, Lazada, TikTok Shop] ready, siap lahir batin,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Maman juga menegaskan potongan biaya layanan tersebut tidak bersifat promosi musiman seperti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Lebaran, atau Tahun Baru. Dia menjelaskan insentif tersebut akan berlaku secara berkelanjutan selama ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) tidak mengalami perubahan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempercepat implementasi insentif pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku UMK yang menjual produk dalam negeri.

Kebijakan yang semula memiliki masa transisi hingga enam bulan itu ditargetkan mulai berlaku dalam 1–2 bulan mendatang setelah sistem bersama platform digital rampung disiapkan.

Percepatan implementasi tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor yang selama ini mendominasi perdagangan di platform digital.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permen UMKM 3/2026) mengatur bahwa insentif berupa pemotongan biaya layanan marketplace paling sedikit 50% mulai berlaku enam bulan sejak peraturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dia menjelaskan, percepatan implementasi dilakukan melalui integrasi sistem antara platform marketplace dengan aplikasi Sapa UMKM. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar proses pemberian insentif dapat berjalan otomatis dan tepat sasaran.

Maman mengatakan integrasi tersebut juga bertujuan memetakan klasifikasi pelaku usaha, sehingga dapat diketahui secara akurat apakah suatu usaha masuk kategori mikro atau kecil.

“Jadi sebetulnya tujuan kita untuk mendorong seller-seller yang di marketplace, dia on boarding ke Sapa UMKM, tujuannya untuk itu. Jadi bukan untuk mempersulit malah. Itu sebetulnya supaya lebih memudahkan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan berasal dari kesiapan marketplace, melainkan proses penyelarasan sistem dan kebijakan antarlembaga.

Dia menjelaskan setiap platform, mulai dari Shopee, Lazada, hingga TikTok Tokopedia, memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan proses integrasi dengan sistem Kementerian UMKM.

Umar Idris

Alumnus Pascasarjana FEB Universitas Indonesia, Pemerhati kebijakan publik dan ketenagakerjaan, dan Pegiat media di Indonesian Institute of Journalism

BEBERAPA waktu lalu, jagat digital Indonesia dikejutkan oleh video viral seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Sulis di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sulis menangis histeris, memohon, hingga memanjat mobil angkutan Dinas Perhubungan demi mempertahankan sepeda motornya yang hendak disita.

Di atas permukaan, peristiwa tersebut adalah persoalan pelanggaran parkir biasa. Namun, jika kita menggunakan pisau analisis sosial-ekonomi, tangis histeris itu adalah sebuah fenomena kerentanan ekstrem (precarity) yang sedang mencengkeram jutaan pekerja informal dan kelas menengah di Indonesia.

Secara ekonomi, histeria tersebut sangat rasional jika dibedah dengan menggunakan analisa kepemilikan modal. Bagi seorang pekerja gig economy, sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan satu-satunya alat produksi (means of production) untuk menyambung hidup. Detik di mana motor seorang ojol diangkut atau disita, detik itu pula terjadi total income loss (kehilangan pendapatan 100%).

Sektor ini menjebak pekerjanya dalam skema pendapatan harian yang memaksa mereka hidup dari hari ke hari (hand-to-mouth window). Kehilangan ruang kerja satu hari saja berarti runtuhnya ketahanan domestik secara instan: sewa rumah menunggak, susu anak tak terbeli, hingga bayang-bayang penyitaan permanen oleh pihak leasing.

Lebih jauh lagi, model bisnis platform digital ini melahirkan apa yang disebut sebagai asimetri risiko. Melalui narasi "kemitraan", perusahaan aplikator berhasil memindahkan seluruh beban risiko operasional—mulai dari penyusutan aset, biaya bensin, perawatan kendaraan, hingga risiko sanksi hukum di jalanan—ke pundak pekerja. Sementara itu, korporasi aplikator tetap mengonsolidasikan keuntungan dari potongan aplikasi tanpa harus memikirkan bantalan finansial (financial cushion) bagi mitranya ketika modal kerja mereka terganggu.

Secara sosiologis, peristiwa ini merefleksikan kerasnya perjuangan kelas menengah rentan dalam menikmati kue ekonomi di perkotaan. Dalam perebutan ekonomi tersebut, hak mereka atas fasilitas kota (Right to the City) masih terabaikan. Kota metropolitan seperti Jakarta tidak seramah layanan yang diberikan kepada korporasi dan kelas menengah-atas melalui mal, gedung pencakar langit, dan kawasan steril. Di sisi lain, ruang transisional untuk pekerja sektor informal—seperti tempat tunggu ojol atau shelter kurir—hampir-hampir tidak tersedia di setiap gedung pencakar langit dan kawasan.

Ketika aparat melakukan penertiban secara kaku dan hitam-putih tanpa melihat konteks ruang yang timpang ini, tindakan tersebut sebagai perpanjangan tangan dari kekerasan struktural (structural violence). Tangis histeris dan aksi nekat memanjat mobil petugas adalah bentuk resistensi terakhir yang tak berdaya—apa yang disebut James C. Scott sebagai the weapons of the weak—ketika ruang negosiasi verbal warga kelas bawah sudah ditutup rapat oleh otoritas.

James C. Scott (1936–2024) adalah seorang ilmuwan politik dan antropolog legendaris dari Yale University, Amerika Serikat. Fokus risetnya adalah mempelajari bagaimana masyarakat kelas bawah (petani, buruh, masyarakat adat) bertahan hidup dan melawan penindasan tanpa harus melakukan revolusi berdarah.

Analisis Scott sangat khas karena ia tidak melihat sejarah dari kacamata penguasa atau kaum elit, melainkan dari sudut pandang masyarakat yang terpinggirkan (subaltern). Konsep The Weapons of the Weak (Senjata Kaum Lemah) lahir dari buku terkenalnya yang terbit tahun 1985, berdasarkan penelitian mendalam selama dua tahun di sebuah desa di Kedah, Malaysia.

Scott menemukan bahwa masyarakat miskin atau kelas bawah jarang sekali melakukan pemberontakan terbuka, demonstrasi besar, atau revolusi bersenjata. Mengapa? Karena risiko fisiknya terlalu besar—mereka bisa dipenjara, ditembak, atau kehilangan mata pencaharian seketika.

Sebagai gantinya, mereka menggunakan resistensi sehari-hari yang sunyi, tidak kasat mata, namun konstan. Bentuk-bentuk "senjata" tersebut antara lain mengerjakan pekerjaan dengan sengaja diperlambat (foot-dragging), dan gunjingan atau gosip di belakang punggung penguasa (slander/gossip).

Kaitannya dengan tangis histeris ojol adalah: ketika ruang negosiasi verbal sudah tertutup karena aturan birokrasi yang kaku, dan sang ojol tidak memiliki kekuatan politik atau hukum untuk melawan balik, histeria, air mata, dan aksi nekat memanjat mobil adalah bentuk weapons of the weak yang bertransformasi menjadi teatrikal. Tubuh dan emosinya adalah satu-satunya kapital yang tersisa untuk melawan otoritas.

Kasus weapons of the weak pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) tahun 1955. "Senjata kaum lemah" yang dilakukan oleh kelas bawah yang terjepit secara ekonomi bahkan memicu perubahan di tingkat dunia, tidak hanya di AS. Adalah Rosa Parks, seorang penjahit kulit hitam di Alabama, menolak memberikan kursinya kepada seorang pria kulit putih di dalam bus kota, yang saat itu merupakan pelanggaran hukum segregasi rasial.

Penangkapan Rosa Parks oleh aparat memicu gerakan Boikot Bus Montgomery selama 381 hari oleh seluruh warga kulit hitam. Aksi menolak naik transportasi publik ini melumpuhkan keuangan sistem transit kota dan menjadi tonggak sejarah terbesar Gerakan Hak-Hak Sipil (Civil Rights Movement) yang dipimpin Martin Luther King Jr.

Baik Sulis di Jakarta, maupun Rosa Park di AS, semuanya menunjukkan satu hal yang ditekankan oleh James C. Scott: ketika kaum lemah didesak hingga ke dinding pembatas dan dirampas martabat serta alat bertahan hidupnya, ketidakberdayaan mereka bisa bermutasi menjadi aksi yang sangat kuat.

Bagi para pembuat kebijakan, peristiwa-peristiwa ini adalah pengingat bahwa penegakan hukum yang tuna-empati dan buta terhadap keadilan struktural selalu menyimpan daya ledak sosial yang tak terduga. Hal itu tidak bisa dipandang sepele di tengah tekanan sosial ekonomi di Indonesia belakangan ini.

Nestapa Kelas Menengah

Tekanan sosial ekonomi saat ini dialami oleh kebanyakan kelas menengah Indonesia. Kesulitan ekonomi tidak lagi didominasi oleh kelompok miskin ekstrem semata. Lihat saja fenomena yang mengkhawatirkan ini: fenomena "turun kelas" kelas menengah di Indonesia.

Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tampak gagah di angka sekitar 5%, ada anomali struktural yang nyata. Kelas menengah kita justru mengalami penyusutan kekuatan ekonomi secara masif. Berdasarkan data historis dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jutaan penduduk kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir telah bergeser turun menjadi kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) dan kelompok rentan.

Mereka terjebak menjadi apa yang dalam sosiologi kontemporer disebut oleh Guy Standing dalam The Precariat: The New Dangerous Class (2011) sebagai kelas Prekariat—kelas sosial baru yang hidup tanpa keamanan kerja, tanpa jaminan pensiun, tanpa tunjangan kesehatan memadai, dan selalu dihantui ketidakpastian masa depan. Mereka menjelma menjadi The Working Poor—orang-orang yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu dengan durasi ekstrem (12–16 jam sehari), namun pendapatannya habis sekadar untuk biaya eksistensial paling dasar.

Ketidakadilan struktural ini tecermin jelas dalam angka ketimpangan pendapatan di Indonesia. Meskipun data BPS per September 2025 menunjukkan angka Gini Ratio nasional berada di level 0,363, angka ini menyimpan paradoks tajam jika dibedah secara spasial. Ketimpangan di wilayah perkotaan—pusat perputaran gig economy dan tempat berkumpulnya kelas menengah—tetap bertengger tinggi di angka 0,383.

Konsentrasi kekayaan dan surplus ekonomi Indonesia masih belum terdistribusi secara merata ke masyarakat luas, melainkan terkonsolidasi di lapisan atas. Pertumbuhan ekonomi kita bersifat eksklusif, bukan inklusif. Kelas menengah kita hari ini adalah kelompok yang paling sunyi dalam penderitaannya.

Mereka tidak masuk dalam kategori miskin yang berhak menerima berbagai jaminan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, namun pendapatan mereka telah tergerus inflasi medis, pendidikan, dan biaya hidup perkotaan yang ugal-ugalan. Satu hentakan ekonomi kecil saja—seperti sakit keras atau motor yang disita petugas—cukup untuk melempar mereka ke jurang kemiskinan.

Kebijakan Pemotongan Fee

Patut dicatat, peristiwa tangis ojol di Jatinegara terjadi menjelang berlakunya perintah Presiden Prabowo untuk memangkas fee platform dari 20% menjadi 8%. Perusahaan aplikator menyetujui kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Apakah nasib pekerja prekariat alias para ojol akan membaik?

Di atas kertas kebijakan tersebut seperti angin segar yang akan langsung mendongkrak pendapatan bersih para driver ojol. Pemotongan sebesar 12% dari porsi aplikator dialihkan ke kantong pekerja adalah intervensi regulasi yang sangat berani.

Secara matematis, kebijakan ini memberikan keuntungan langsung bagi driver. Sebagai contoh, dari pesanan senilai Rp100.000, biasanya perusahaan memotong Rp20.000 (bersih diterima driver Rp80.000, belum potong bensin). Kini potongannya hanya Rp8.000 sehingga pesanan bersih diterima Rp92.000. Kenaikan pendapatan neto sekitar 12-15% ini sangat berarti untuk menambah bantalan finansial harian para driver ojol, seperti untuk membeli bensin atau sekadar makan siang yang lebih layak.

Namun, jika kita bedah lagi dengan lebih kritis, kebijakan ini dapat memicu dampak ikutan yang baru sehingga belum tentu menjadi solusi secara struktural. Ekonomi platform bergerak berdasarkan logika pasar dan algoritma. Ketika negara mengintervensi salah satu variabel (dalam hal ini take-rate atau fee), korporasi aplikator kemungkinan besar akan melakukan rekayasa di variabel lain untuk menjaga profitabilitas mereka.

Aplikator bisa saja mematuhi aturan potongan 8%, namun secara sepihak menurunkan tarif dasar per kilometer atau menghapus skema incentive/bonus harian yang selama ini menjadi target para driver. Jika tarif dasar diturunkan, persentase potongan yang kecil (8%) tetap akan menghasilkan nominal pendapatan yang sama atau bahkan lebih rendah bagi driver.

Selain itu, untuk menutupi kehilangan pendapatan dari 20% ke 8%, aplikator berpotensi menaikkan "Biaya Layanan Aplikasi" atau "Biaya Penanganan" yang dibebankan langsung kepada konsumen. Jika biaya total berubah menjadi terlalu mahal bagi konsumen, permintaan (demand) konsumen pada platform ride hailing tersebut akan turun. Konsumen akan mengurangi frekuensi memesan ojol atau beralih ke moda transportasi lain. Ujung-ujungnya, jumlah orderan yang didapat driver harian akan merosot.

Skenario lain, jika pendapatan bersih ojol terlihat membaik karena potongan 8%, profesi ini akan menjadi jauh lebih atraktif. Akibatnya, akan terjadi gelombang migrasi besar-besaran tenaga kerja baru yang mendaftar menjadi ojol (low entry barrier). Jika jumlah armada bertambah secara tidak terkendali, sementara demand stagnan atau turun (akibat harga konsumen naik), maka kue pendapatan akan kembali terbagi menjadi remahan kecil bagi para pekerja ojol.

Kebijakan per 1 Juli 2026 ini akan menjadi kemenangan politis yang rapuh bagi pekerja prekariat jika tidak dikawal dengan ketat. Kebijakan ini hanya akan membawa perbaikan di permukaan, namun berisiko menciptakan bom waktu ekonomi baru jika negara tidak menutup celah-celah manipulasi algoritma.

Agar kebijakan ini benar-benar membawa perbaikan nasib yang substantif, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital secara proaktif berupaya agar kebijakan ini berlaku dengan efektif. Pertama, mengunci Tarif Dasar Minimum per kilometer agar aplikator tidak bisa menurunkan tarif dasar secara sepihak pasca-pemotongan fee.

Kedua, mengawasi struktur biaya tambahan konsumen dan memastikan aplikator tidak melakukan creative accounting dengan memindahkan beban ke komponen biaya lain yang merugikan ekosistem secara keseluruhan. Selain itu menjaga keseimbangan antara supply dan demand (masuknya driver baru dan permintaan konsumen) agar peningkatan pendapatan per driver tetap terjaga.

Tanpa pengawasan hulu-hilir yang ketat, aturan 8% ini dikhawatirkan hanya akan menjadi jaring pengaman sesaat yang akan segera diakali oleh kecerdasan buatan dan kekuatan modal korporasi platform.

Penutup

Langkah akomodatif Dishub DKI Jakarta pasca-tangis histeris ojol yang viral tersebut —dengan menerapkan aturan penertiban yang lebih humanis dan wacana penyediaan shelter—patut kita apresiasi. Namun, langkah itu hanya obat penenang belaka, bukan resep kesembuhan secara struktural.

Negara harus hadir mengintervensi ekosistem gig economy. Tata ruang kota harus dirombak agar inklusif bagi pekerja informal, dan yang paling krusial, regulasi ketenagakerjaan harus diamendemen untuk memberikan jaminan pendapatan minimum serta jaminan sosial yang layak bagi pekerja mandiri.

Jika struktur ekonomi yang timpang ini terus dibiarkan, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun hanya akan menjadi angka-angka mati di atas kertas laporan. Sementara di jalanan, kita akan terus menyaksikan air mata histeris dari manusia-manusia prekariat yang dikorbankan atas nama ketertiban dan akumulasi kapital.