KOMPAS.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang semakin masif di lingkungan kerja diperkirakan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan mendatang.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Cloudflare, Matthew Prince, memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pasar tenaga kerja kemungkinan akan semakin terasa dalam enam hingga 12 bulan ke depan.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (25/6/2026), Prince mengatakan banyak pemimpin perusahaan saat ini telah mempertimbangkan pengurangan jumlah karyawan seiring meningkatnya kemampuan AI dalam mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan manusia.

"Saat saya berbicara dengan rekan-rekan sesama pemimpin perusahaan, hampir semuanya mengatakan, 'Ya, saya akan melakukan itu (PHK massal).' Namun mereka juga mengatakan akan melakukannya ketika perusahaan lain mulai melakukannya," kata Prince, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut justru menunjukkan kepemimpinan yang kurang baik. Karena semakin lama perusahaan menunda keputusan, semakin sulit bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru ketika gelombang pemangkasan tenaga kerja terjadi secara bersamaan.

"Dalam enam hingga 12 bulan ke depan, ketika kita mulai melihat lebih banyak PHK seperti ini, akan jauh lebih sulit bagi mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru," ujar Prince.

Cloudflare Pangkas 20 Persen Karyawan

Pernyataan Prince muncul tidak lama setelah Cloudflare melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Pada Mei 2026, perusahaan penyedia layanan keamanan dan infrastruktur internet tersebut mengumumkan pengurangan sekitar 20 persen tenaga kerjanya secara global. Langkah itu berdampak pada lebih dari 1.100 karyawan dan menjadi PHK terbesar dalam sejarah perusahaan.

Saat itu, Cloudflare menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju era "agentic AI", yaitu penggunaan sistem AI yang mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Perusahaan juga mengungkapkan penggunaan alat AI secara internal melonjak hingga 600 persen, yang menjadi salah satu faktor pendorong perubahan struktur organisasi.

Prince mengatakan keputusan tersebut diambil lebih awal karena dianggap sebagai langkah yang paling adil bagi karyawan.

"Begitu kami menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, kami memutuskan bahwa tindakan paling baik bagi tim adalah melakukannya secepat mungkin," kata dia.

Sejumlah Raksasa Teknologi Ikut Pangkas Karyawan

Cloudflare bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang melakukan pengurangan tenaga kerja di tengah meningkatnya produktivitas berbasis AI.

Sejumlah perusahaan besar lainnya seperti Amazon, Oracle, Coinbase, Robinhood, Salesforce, Meta, dan Microsoft juga dilaporkan melakukan PHK dengan alasan peningkatan efisiensi yang didukung teknologi AI.

Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa otomatisasi berbasis AI akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah fungsi pekerjaan, terutama pekerjaan administratif dan operasional yang bersifat rutin.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kinerja Cloudflare Tetap Tumbuh

Meski melakukan PHK dalam jumlah besar, Cloudflare menegaskan langkah tersebut bukan disebabkan oleh tekanan keuangan perusahaan.

Pada laporan kuartalan terbarunya, Cloudflare mencatat pendapatan sebesar 639,8 juta dollar AS, naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan pada infrastruktur keamanan digital di tengah perkembangan teknologi AI.

Selain itu, jumlah kontrak bernilai lebih dari 1 juta dollar AS meningkat 73 persen secara tahunan. Sementara itu, jumlah pelanggan korporasi besar yang membayar lebih dari 100.000 dollar AS per tahun bertambah 25 persen.

Laba per saham Cloudflare juga melampaui perkiraan para analis pasar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, harga saham Cloudflare telah menguat sekitar 13 persen sejak awal tahun hingga saat ini.

Cloudflare, perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) yang bergerak di bidang cloud computing dan keamanan internet, melaporkan pendapatan kuartal I 2026 sebesar US$ 640 juta atau Rp 11,12 triliun (kurs Rp 17.380 per US$), melampaui prediksi para analis yang sebesar US$ 622 juta atau Rp 10,81 triliun. Namun, harga saham perusahaan ini justru turun 18% dalam perdagangan setelah jam kerja reguler, Kamis (7/5), karena perusahaan mengumumkan pengurangan 20% jumlah karyawannya.

Dalam sebuah unggahan di blog resmi, perusahaan mengumumkan mereka akan memangkas lebih dari 1.100 karyawan. Manajemen Cloudflare menyebut kecerdasan buatan (AI) yang berorientasi pada agen telah "secara fundamental mengubah" pekerjaan perusahaan.

"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini adalah keputusan yang tepat," kata CEO Cloudflare Matthew Prince dalam konferensi daring yang mengumumkan kinerja perusahaan, pada Kamis (7/5), seperti dikutip CNBC.

Ia mengatakan ada posisi-posisi di perusahaan yang tidak akan dibutuhkan di masa depan. Cloudflare menyoroti penggunaan AI-nya telah meningkat lebih dari 600% dalam tiga bulan terakhir. Hal ini berkat penerapan "model operasi yang mengutamakan AI yang berorientasi pada agen."

AI Jadi Pendorong Utama Bisnis Cloudflare

Pendapatan Cloudflare pada kuartal pertama meningkat 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan memperkirakan pendapatan untuk kuartal kedua akan berada di kisaran US$ 664 juta hingga US$ 665 juta (Rp 11,54 triliun-Rp 11,56 triliun). Analis memperkirakan pendapatan Cloudflare pada kuartal kedua akan berkisar US$ 665 juta atau Rp 11,56 triliun.

Panduan laba per saham perusahaan untuk kuartal kedua sebesar 27 sen sesuai dengan ekspektasi Wall Street.

Dalam rilis pendapatan perusahaan, Prince menggambarkan pertumbuhan AI sebagai pendorong terbesar perusahaan dalam sejarah.

Perusahaan memperkirakan pendapatan setahun penuh untuk tahun 2026 akan berada di kisaran US$2,8 miliar hingga US$ 2,81 miliar (Rp 48,66 triliun-Rp 48,83 triliun), sedikit melampaui perkiraan sebesar US$ 2,8 miliar (Rp 48,66 triliun). Cloudflare mengatakan pihaknya memperkirakan laba setahun penuh antara US$ 1,19 (Rp 20.680) per saham dan US$ 1,20 (Rp 20.854) per saham, melampaui perkiraan sebesar US$ 1,14 (Rp 19.811).

Cloudflare membukukan kerugian bersih sebesar US$ 22,93 juta (Rp 397,97 miliar), atau kerugian 7 sen per saham pada kuartal pertama tahun 2026. Setahun sebelumnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian bersih sebesar US$ 38,45 juta atau Rp 668,2 miliar, atau kerugian 11 sen per saham.

Cloudflare sempat terancam diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan raksasa teknologi menjadi salah satu yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu bergerak di bidang keamanan siber, performa internet, dan layanan infrastruktur web yang melayani jutaan pengguna global, termasuk Indonesia. Cloudflare menjadi salah satu dari 25 PSE Lingkup Privat yang telah menerima pemberitahuan resmi mengenai kewajiban pendaftaran PSE pada 17 November 2025.

Cloudflare sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Komdigi pada 25 November 2025. Namun hingga saat ini perusahaan belum juga mendaftar sebagai PSE.

Kementerian Komdigi kemudian menerbitkan 61 peringatan kepada PSE untuk melakukan registrasi. “Kami masih menunggu satu lagi mungkin yang belum melakukan pendaftaran sampai saat ini, Cloudflare,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (26/1).

Meutya mengatakan Kementerian Komdigi akan memperketat pengawasan PSE dan penyelenggara sertifikasi elektronik (PSRE) tahun ini. “Ini sebagai instrumen utama penguatan tata kelola ruang digital hingga Desember 2025 tercatat 3.805 PSE sudah mendaftar,” katanya.

Di satu sisi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Nvidia, Amazon Web Service, Docusign, Crowdstrike, dan Cloudflare tertarik berinvestasi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan para pimpinan perusahaan digital asal Amerika Serikat di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss pada Kamis (23/1).

Bertempat di Indonesia Pavilion, Airlangga membahas soal potensi investasi yang dapat dilakukan bersama sejumlah perusahaan digital asal AS itu. Perusahaan yang tertarik yakni Nvidia, Amazon Web Service, Docusign, Crowdstrike, dan Cloudflare.

DAVOS, KOMPAS.com – Sejumlah perusahaan teknologi Amerika Serikat, mulai dari Nvidia, Amazon Web Services (AWS) hingga Cloudflare menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, minat tersebut mengemuka dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga dengan dengan dunia usaha khususnya di bidang ekonomi digital, sebagai tindak lanjut dari perundingan tarif yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat di sela-sela agenda World Economic Forum/WEF Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss.

"Beberapa perusahaan yang tertarik antara lain Nvidia, Amazon Web Service, Docusign, Crowdstrike, dan Cloudflare. Sebagai perwakilan dari dunia usaha Indonesia, juga hadir Nongsa Digital Park yang menjadi pengelola dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam," sebut Susiwijono yang ikut mendampingi pada pertemuan tersebut, dalam siaran pers, Jumat (23/1/2026).

"Pada kesempatan tersebut dibahas mengenai tren ekonomi digital dan potensi pengembangan investasi di Indonesia, khususnya di bidang data center, keamanan siber, hingga infrastruktur digital," tambah dia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Indonesia Pavilion dan menjadi tindak lanjut dari perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam dialog tersebut, kedua pihak membahas tren ekonomi digital global serta peluang pengembangan investasi di Indonesia.

Ketertarikan investor global tersebut sejalan dengan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam WEF Annual Meeting 2026. Presiden Prabowo menghadiri forum tersebut pada Kamis (22/1/2026) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam pidato Special Address di Davos Congress Center, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya stabilitas dan perdamaian sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.

“Perdamaian dan stabilitas adalah aset paling berharga yang kita miliki. Keduanya bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama,” ujar Presiden Prabowo.

DOKUMENTASI KEMENKO PEREKONOMIAN Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir bertemu dengan Menteri Investasi Yordania Tareq Abu Ghazaleh di Davos.

Sementara Menko Airlangga menjelaskan bahwa partisipasi Presiden Prabowo di WEF 2026 memiliki arti strategis untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi Indonesia yang pro rakyat dan berorientasi pada peningkatan produktivitas.

“Bapak Presiden secara tegas dan lengkap menjelaskan program-program ekonomi prioritas di bawah kepemimpinan beliau yang pro rakyat, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha," kata dia.

"Beliau juga menegaskan bagaimana cara memimpin Indonesia: kebijakan sosial harus meningkatkan produktivitas, dan produktivitas harus menghasilkan pertumbuhan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga bertemu dengan Menteri Investasi Yordania Tareq Abu Ghazaleh.

Pada pertemuan yang turut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, didiskusikasikan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Danantara dan Jordan Investment Fund terkait peluang investasi strategis di Kerajaan Hashemite Yordania.

Cloudflare dan ChatGPT belum juga terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Apakah kedua layanan internet ini akan segera diblokir?

Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Meutya Hafid menyampaikan instansi dalam pembicaraan dengan Cloudflare dan ChatGPT. “Layanan masyarakat terpenuhi, tetapi kepatuhan terhadap negara juga inshaAllah terpenuhi,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).

Awal bulan lalu, Komdigi memerinci 25 perusahaan yang belum terdaftar sebagai PSE dan dikirimkan surat oleh kementerian, di antaranya:

1. Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)
2. Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)
3. Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)
4. OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)
5. Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)
6. Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)
7. PT Duit Orang Tua (roomme.id)
8. Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)
9. InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)
10. HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)
11. PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)
12. Fashiontoday (fashiontoday.co.id)
13. PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)
14. Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)
15. Getty Images, Inc. (gettyimages.com)
16. PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)
17. Fine Counsel (finecounsel.id)
18. Halo Grup Indo (hellobeauty.id)
19. PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)
20. Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)
21. Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)
22. PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)
23. PandaDoc. Inc (pandadoc.com)
24. airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)
25. PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id di laman PSE Lingkup Privat Komdigi, 25 nama itu belum juga terdaftar sebagai PSE.

Dengan Cloudflare, Kementerian Komdigi sudah melakukan audiensi online dengan perwakilan perusahaan. Cloudflare adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang keamanan siber, performa internet, dan layanan infrastruktur web yang melayani jutaan pengguna global, termasuk Indonesia.

“Pertemuan ini menunjukkan bahwa dialog tetap kami kedepankan untuk memastikan kepatuhan berjalan baik,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar dalam audiensi itu, tiga pekan lalu (25/11).

Pertemuan dihadiri oleh Head of Public Policy APAC Carly Ramsey dan Lead for Government Outreach APAC Smrithi Ramesh. Diskusi ini membahas dua agenda utama yakni pemenuhan kewajiban pendaftaran PSE sesuai PM Kominfo Nomor 5/2020 dan penguatan kerja sama moderasi konten, terutama yang berkaitan dengan konten digital negatif atau melanggar hukum.

Pasal 2 dan Pasal 4 regulasi itu secara tegas mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektronik sebelum beroperasi.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak regulasi ini diterbitkan, namun proses penegakan dilakukan secara bertahap bagi PSE yang tetap abai.

“Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Alexander dalam keterangan pers berbeda.

Dalam audiensi, Cloudflare menunjukkan sikap kooperatif. Selain menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut kewajiban pendaftaran, Cloudflare menyatakan kesiapan menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi guna mendukung proses moderasi konten.

Alexander mengatakan langkah itu membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan global yang menjadi bagian dari infrastruktur penting internet dunia.

“Dalam pertemuan, Cloudflare menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut ketentuan pendaftaran dan menyatakan kesiapan penyediaan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi dalam mendukung proses moderasi konten,” kata Alexander.

Cloudflare juga menjelaskan batasan peran mereka sebagai penyedia infrastruktur yang tidak melakukan kurasi konten secara langsung. Komdigi memandang penyediaan kanal pelaporan sebagai bentuk dukungan konkrit terhadap prioritas pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap aman.

Meski demikian, Komdigi menegaskan bahwa proses dialog tidak mengubah kewajiban administratif yang berlaku bagi seluruh PSE lingkup privat, termasuk Cloudflare. Proses pendaftaran tetap harus dipenuhi.

“Kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan digital dan memastikan seluruh layanan yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan yang sama,” ujar Alexander.

Komdigi memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional. Pemerintah memandang kerja sama yang saling menghormati sebagai fondasi untuk menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, sekaligus memastikan bahwa perusahaan global pun memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional.

“Kementerian Komdigi akan terus memantau ketercapaian kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya, serta menindaklanjuti setiap PSE Lingkup Privat yang belum memenuhi ketentuan sesuai mekanisme yang berlaku,” Alexander menambahkan.

Layanan Cloudflare kembali mengalami gangguan pada Jumat (5/12), menyebabkan sejumlah situs dan aplikasi populer tidak dapat diakses pengguna di berbagai wilayah. Gangguan memicu keluhan di media sosial, di mana pengguna melaporkan kendala saat membuka layanan seperti Canva, Zoom, LinkedIn, hingga situs pemantau gangguan Downdetector.

Sejumlah unggahan di X menyebut Cloudflare kembali mengalami gangguan. “Aduh. Apakah Cloudflare sedang mengalami salah satu momennya?” tulis seorang pengguna, sambil mengunggah laman resmi cloudflare yang menampilkan kode “500 Internal Server Error”.

Unggahan serupa menyebut banyak layanan online menampilkan error atau gagal memuat halaman. Melansir Bleeping Computer, “500 Internal Server Erro” merujuk pada masalah di sisi server, bukan di perangkat pengguna atau koneksi internet.

Dalam pembaruan pada halaman statusnya, Cloudflare mengatakan sedang menyelidiki masalah dengan Dasbor Cloudflare dan API terkait.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi mengenai seberapa luas dampak gangguan maupun penyebabnya. Namun, laporan awal menunjukkan beberapa platform besar mengalami kesulitan memproses permintaan pengguna, termasuk tidak bisa login, halaman gagal dimuat, atau layanan tidak merespons.

Gangguan ini muncul beberapa minggu setelah insiden besar pada 18 November 2025, ketika Cloudflare mengalami kerusakan sistem yang menyebabkan sejumlah layanan global seperti Canva, ChatGPT, Claude, X, Perplexity, Spotify, dan Discord tidak dapat diakses selama beberapa jam.

Cloudflare merupakan salah satu penyedia infrastruktur internet terbesar di dunia yang menangani routing trafik, keamanan, dan performa jutaan situs web. Ketika layanan perusahaan ini terganggu, dampaknya biasanya berlangsung luas dan memengaruhi berbagai sektor digital.

Hingga berita ini diterbitkan, Cloudflare belum merilis penjelasan resmi mengenai gangguan terbaru tersebut. Menurut pantauan Katadata.co.id pada Jumat (5/12) pukul 17.37 berbagai layanan seperti Linkedin, Canva, hingga website Cloudflare telah bisa diakses kembali.

Bisnis.com, JAKARTA— Cloudflare melakukan audiensi secara daring dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa (25/11/2025).

Audiensi tersebut berlangsung di tengah kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang harus dipenuhi seluruh platform asing termasuk Cloudflare untuk menghindari potensi pemutusan akses.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal dialog antara pemerintah dan salah satu penyedia infrastruktur internet terbesar di dunia.

“Pertemuan ini menunjukkan dialog tetap kami kedepankan untuk memastikan kepatuhan berjalan baik,” kata Sabar dalam keterangan tertulis dikutip pada Rabu (26/11/2025).

Dalam diskusi yang turut dihadiri Carly Ramsey selaku Head of Public Policy APAC dan Smrithi Ramesh selaku Lead for Government Outreach APAC, Komdigi menyoroti dua isu utama yakni pemenuhan kewajiban pendaftaran PSE sesuai PM Kominfo No. 5/2020 serta penguatan kolaborasi moderasi konten digital.

Sabar mengatakan Cloudflare menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut ketentuan pendaftaran. Perusahaan juga menyatakan kesiapan penyediaan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi dalam mendukung proses moderasi konten.

Meski Cloudflare menegaskan perannya hanya sebagai penyedia infrastruktur dan bukan pengkurasi konten, Sabar mengatakan Komdigi menyambut baik langkah penyediaan kanal laporan tersebut. Pemerintah menilai upaya itu sebagai bentuk dukungan konkrit terhadap agenda keamanan ruang digital nasional.

Namun, Komdigi menekankan proses dialog ini tidak mengubah kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Cloudflare tetap diwajibkan mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat sesuai ketentuan regulasi.

“Kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan digital dan memastikan seluruh layanan yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan yang sama,” kata Sabar.

Kementerian memastikan pengawasan akan dilakukan secara transparan dan proporsional. Komdigi juga menegaskan bakal terus memantau perkembangan kepatuhan Cloudflare serta mengambil tindakan terhadap PSE yang belum memenuhi ketentuan.

“Kementerian Komdigi akan terus memantau ketercapaian kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya, serta menindaklanjuti setiap PSE Lingkup Privat yang belum memenuhi ketentuan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Sabar.

Cloudflare merupakan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang keamanan siber, performa internet, dan layanan infrastruktur web yang melayani jutaan pengguna global, termasuk Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 25 PSE Lingkup Privat yang telah menerima pemberitahuan resmi mengenai kewajiban pendaftaran PSE sesuai peraturan perundang-undangan.

Perwakilan Cloudflare melakukan audiensi online dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia alias Komdigi. Hal ini terkait potensi blokir karena perusahaan mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.

“Pertemuan ini menunjukkan bahwa dialog tetap kami kedepankan untuk memastikan kepatuhan berjalan baik,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar dalam audiensi itu, Selasa (25/11).

Pertemuan dihadiri oleh Head of Public Policy APAC Carly Ramsey dan Lead for Government Outreach APAC Smrithi Ramesh. Diskusi ini membahas dua agenda utama yakni pemenuhan kewajiban pendaftaran PSE sesuai PM Kominfo Nomor 5/2020 dan penguatan kerja sama moderasi konten, terutama yang berkaitan dengan konten digital negatif atau melanggar hukum.

Dalam audiensi, Cloudflare menunjukkan sikap kooperatif. Selain menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut kewajiban pendaftaran, Cloudflare menyatakan kesiapan menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi guna mendukung proses moderasi konten.

Alexander mengatakan langkah itu membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan global yang menjadi bagian dari infrastruktur penting internet dunia.

“Dalam pertemuan, Cloudflare menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut ketentuan pendaftaran dan menyatakan kesiapan penyediaan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi dalam mendukung proses moderasi konten,” kata Alexander.

Cloudflare juga menjelaskan batasan peran mereka sebagai penyedia infrastruktur yang tidak melakukan kurasi konten secara langsung. Komdigi memandang penyediaan kanal pelaporan sebagai bentuk dukungan konkrit terhadap prioritas pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap aman.

Meski demikian, Komdigi menegaskan bahwa proses dialog tidak mengubah kewajiban administratif yang berlaku bagi seluruh PSE lingkup privat, termasuk Cloudflare. Proses pendaftaran tetap harus dipenuhi.

“Kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan digital dan memastikan seluruh layanan yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan yang sama,” ujar Alexander.

Komdigi memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional. Pemerintah memandang kerja sama yang saling menghormati sebagai fondasi untuk menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, sekaligus memastikan bahwa perusahaan global pun memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional.

“Kementerian Komdigi akan terus memantau ketercapaian kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya, serta menindaklanjuti setiap PSE Lingkup Privat yang belum memenuhi ketentuan sesuai mekanisme yang berlaku,” Alexander menambahkan.

Cloudflare adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang keamanan siber, performa internet, dan layanan infrastruktur web yang melayani jutaan pengguna global, termasuk Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 25 PSE Lingkup Privat yang telah menerima pemberitahuan resmi mengenai kewajiban pendaftaran PSE.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

Cloudflare juga tercatat sebagai salah satu dari 25 perusahaan yang belum mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

“Tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang seperti judol jadi lebih sulit dilakukan,” kata Sabar, dikutip dari laman resmi Komdigi pada Rabu (19/11/2025).

Alexander menambahkan temuan mengenai tingginya jumlah IP situs judi online yang berada di balik layanan Cloudflare telah disampaikan kepada perusahaan tersebut.

Komdigi juga telah memanggil Cloudflare untuk memberikan klarifikasi dan meminta komitmen agar segera melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat.

“Jika sebuah platform mengabaikan notifikasi dan tetap tidak melakukan pendaftaran, maka sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Sabar menjelaskan penegakan ini dilakukan secara proporsional, mengingat banyak layanan publik maupun komersial yang bergantung pada infrastruktur Cloudflare.

Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan kewenangan pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi bermuatan terlarang.

Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 96), serta Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik tunduk pada hukum Indonesia.

Komdigi juga menegaskan ruang kolaborasi selalu terbuka bagi platform global selama mereka menunjukkan itikad baik terkait kepatuhan dan perlindungan masyarakat digital.

“Kami terbuka dan selalu siap untuk kerja sama, tapi kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang tetap jadi garis merah. Menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman adalah tanggung jawab bersama,” tutup Sabar.

Daftar 25 PSE Lingkup Privat yang Telah Diberi Notifikasi

• Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)

• Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)

• Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)

• OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)

• Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)

• Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)

• PT Duit Orang Tua (roomme.id)

• Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)

• InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)

• PT HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)

• PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)

• Fashiontoday (fashiontoday.co.id)

• PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)

• Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)

• Getty Images, Inc. (gettyimages.com)

• PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)

• Fine Counsel (finecounsel.id)

• PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)

• PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)

• PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)

• Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)

• PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)

• PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)

• airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)

• PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

Bisnis.com, JAKARTA— Gangguan sistem yang menimpa Cloudflare menyebabkan layanan internet global sempat lumpuh pada Selasa, 18 November 2025, termasuk di Indonesia. Kondisi tersebut memperlihatkan ketergantungan RI terhadap layanan digital asing sangat tinggi.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan insiden tersebut menjadi refleksi ketika banyak layanan internet bertumpu pada satu penyedia infrastruktur seperti Cloudflare, potensi single point of failure(SPOF) dalam skala besar tidak dapat dihindari.

“Meskipun Cloudflare secara teknis terdistribusi dan redundant, namun modul konfigurasi atau mitigasi bot yang gagal mengindikasikan kompleksitas dan risiko bagi penyedia infrastruktur,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Heru menyoroti Cloudflare tidak hanya menyediakan Content Delivery Network (CDN), tetapi juga layanan reverse-proxy, mitigasi DDoS, keamanan tepi jaringan, dan layanan terkait lainnya. Karena itu, ketika salah satu modul inti jaringannya bermasalah, banyak layanan yang bergantung pada Cloudflare dapat ikut terdampak.

“Dampak kejadian ini sangat besar. Hal itu karena Cloudflare menangani lebih dari 20% dari seluruh website dunia,” ujarnya.

Menurutnya, kegagalan infrastruktur tersebut tidak hanya memengaruhi satu layanan, tetapi berpotensi meluas karena banyak situs dan layanan menggunakan Cloudflare sebagai edge, proxy, maupun delivery/security point.

Lebih jauh, Heru menilai insiden ini menjadi peringatan bagi Indonesia. Jika platform digital nasional termasuk startup, e-commerce, hingga layanan pemerintahan bergantung pada satu penyedia global, maka risiko outage dapat menjalar ke ekosistem domestik.

“Dari perspektif digital dan regulasi, peristiwa ini mempertegas kebutuhan untuk memperkuat resiliensi infrastruktur digital nasional,” ujarnya.

Sementara Ketua Umum Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan lumpuhnya Cloudflare menandakan bahwa perusahaan teknologi raksasa juga memiliki kerapuhan.

“Tidak ada sistem yang benar-benar kebal,” kata Ardi.

Ardi juga mengatakan gangguan yang terjadi di Cloudflare langsung dirasakan oleh juta pengguna dan organisasi di seluruh dunia.

Mereka menanggung kerugian besar akibat gangguan yang terjadi Cloudflare. Mirror bahkan menyebut kerugian per jam yang muncul imbas outage Cloudflare dapat tembus di atas Rp250 triliun per jam.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai gangguan Cloudflare bisa saja dipicu prosedur operasional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya pembaruan sistem atau patch perangkat lunak yang gagal.

“Sehingga layanan seperti CDN, DNS dll tidak berjalan seperti yang seharusnya,” kata Ian kepada Bisnis pada Rabu (19/11/2025).

Dia mengatakan dampaknya signifikan karena banyak pihak menggunakan IP publik dari Cloudflare, sehingga gangguan membuat alamat IP tidak dikenali atau DNS tidak berfungsi.

“Tentu kerugian yang signifikan termasuk Indonesia, banyak penyedia hosting dan CDN merupakan reseller atau secara tidak langsung produk tersebut akan terkena dampaknya,” kata Ian.

Menurutnya, kerugian tidak hanya berbentuk material, tetapi juga immaterial karena layanan yang tidak dapat diakses dapat menurunkan citra perusahaan, termasuk karena tidak menyiapkan opsi cadangan untuk menjamin ketersediaan layanan.

“Atau disebut RAS, reliability, availability dan surviveablity nya rendah: jangan sampai dianggap ingin berhemat,” katanya.

Sebelumnya, CTO Cloudflare Dane Knecht menyampaikan permintaan maaf atas gangguan besar tersebut. Dia menjelaskan gangguan bermula dari bug laten yang memicu kegagalan berantai setelah adanya perubahan konfigurasi rutin, sehingga ratusan layanan daring ikut tumbang.

“Singkatnya, bug laten dalam layanan yang mendasari kemampuan mitigasi bot kami mulai mogok setelah perubahan konfigurasi rutin yang kami buat. Hal itu mengakibatkan degradasi yang luas pada jaringan kami dan layanan lainnya. Ini bukan serangan,” tulis Knecht di X.

Dia mengakui gangguan tersebut tidak dapat diterima dan menyebut perbaikan sedang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Cloudflare juga menyampaikan perbaikan telah diterapkan dan insiden dinyatakan terselesaikan, meski mereka masih memantau potensi kesalahan untuk memastikan seluruh layanan benar-benar pulih.

“Kami terus melihat peningkatan kesalahan dan latensi, tetapi masih ada laporan kesalahan intermiten. Tim terus memantau situasi seiring membaiknya situasi, dan mencari cara untuk mempercepat pemulihan penuh,” tulis Cloudflare.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mencatat bahwa sebagian besar situs judi online alias judol yang ditangani, menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Berdasarkan 10 ribu data sampling situs judol yang ditangani selama 1 - 2 November, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, termasuk untuk penyamaran alamat IP dan mempercepat perpindahan domain untuk menghindari pemblokiran konten.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan temuan mengenai tingginya jumlah IP situs judi online atau judol yang berada di balik layanan Cloudflare telah disampaikan kepada perusahaan.

Komdigi juga telah memanggil Cloudflare untuk memberikan klarifikasi dan meminta komitmen agar segera melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

“Pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab," kata Alex dikutip dari keterangan pers, Rabu (19/11).

Tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang seperti judol jadi lebih sulit dilakukan.

“Jika platform mengabaikan notifikasi dan tetap tidak melakukan pendaftaran, maka sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” Alex nenambahkan.

Cloudflare saat ini termasuk dalam daftar 25 platform global yang diminta segera mengurus pendaftaran PSE. Komdigi menyampaikan bahwa langkah penegakan dilakukan secara proporsional, mengingat banyak layanan publik maupun komersial yang bergantung pada infrastruktur Cloudflare.

Langkah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberi kewenangan pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi bermuatan terlarang.

Selain itu, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 96) dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik tunduk pada hukum Indonesia.

Komdigi menegaskan bahwa ruang kolaborasi selalu terbuka bagi platform global selama mereka menunjukkan itikad baik terkait kepatuhan dan perlindungan masyarakat digital.

“Kami terbuka dan selalu siap untuk kerja sama, tapi kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang tetap jadi garis merah. Menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman adalah tanggung jawab bersama,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Cloudflare, penyedia layanan keamanan dan CDN terkemuka, mengalami outage atau gangguan secara masif pada Selasa (18/11/2025) yang mengganggu layanan internet global. Pada kuartal III/2025, perusahaan melayani sekitar 4.009 klien dengan pendapatan di atas US$100.000.

CEO Cloudflare Matthew Prince mengakui bahwa penyebabnya adalah perubahan izin pada sistem database, yang awalnya disangka sebagai serangan DDoS berskala hiper.

Perubahan tersebut menyebabkan database mengeluarkan entri ganda ke dalam "feature file" yang digunakan oleh sistem Bot Management Cloudflare. File ini, yang mendeskripsikan aktivitas bot berbahaya dan didistribusikan ke infrastruktur routing, membengkak dua kali lipat melebihi batas ukuran yang ditetapkan, sehingga memicu kegagalan perangkat lunak menurut laporan Register.

Prince meminta maaf atas insiden yang disebutnya "tidak dapat diterima", menekankan bahwa outage seperti ini adalah yang terburuk sejak 2019.

Perusahaan berencana melakukan empat langkah perbaikan: memperkuat ingest file konfigurasi seperti input pengguna, mengaktifkan lebih banyak kill switch global, menghilangkan kemampuan core dumps membanjiri sumber daya, dan meninjau mode kegagalan pada modul proxy inti.

Sementara itu, kerugian akibat outage besar Cloudflare diperkirakan mencapai miliaran dolar AS secara global.

Merujuk pada laporan keuangan perusahaan, pada kuartal III/2025 Cloudflare membukukan pendapatan sebesar US$562 juta atau Rp9,3 triliun, tumbuh 31% secara year-on-year dari US$430 juta pada kuartal III/2024. Cloudflare mempertahankan pola pertumbuhan pendapatan tahunan di atas 30% selama beberapa tahun terakhir.

Total pelanggan berbayar mencapai 295.552, meningkat 33% YoY. Jumlah pelanggan besar (dengan pendapatan tahunan di atas US$100.000) naik 23% YoY menjadi 4.009 klien, berkontribusi pada 73% total pendapatan.

Cloudflare juga melaporkan non-GAAP pendapatan dari operation mencapai US$85,9 juta, dengan non-GAAP operating margin 15%. Beban operasional secara total tetap efisien dengan sales & marketing 36% dari pendapatan, R&D 15%, dan general & administrative 10% dari pendapatan secara non-GAAP.

Cloudflare juga menunjukkan posisi kas yang kuat dengan kas dan setara kas, serta penyelesaian obligasi konversi 2025 dan penerbitan obligasi baru untuk jatuh tempo 2030. Operating cash flow margin terus meningkat sejalan dengan efisiensi dan pertumbuhan skala bisnis.

Cloudflare mengklaim telah memblokir rata-rata 234 miliar ancaman siber setiap hari selama kuartal III/2025.