Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) untuk memasok biomassa jenis sekam padi sebagai campuran bahan bakar (cofiring) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu, Jawa Barat.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat ekosistem bioenergi nasional sekaligus mendukung target transisi energi dan net zero emission (NZE).

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemanfaatan biomassa berbasis limbah pertanian di daerah," katanya.

Dalam kerja sama tersebut, PLN EPI bertindak atas nama PT PLN Nusantara Power sebagai pengguna akhir biomassa di PLTU Indramayu.

Kolaborasi kedua pihak mencakup pengelolaan rantai pasok biomassa, optimalisasi fasilitas produksi, serta penerapan standar kualitas dan kuantitas melalui mekanisme pengujian yang transparan dan akuntabel guna menjaga performa operasional pembangkit.

PLN EPI dan BWI juga berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang melalui koordinasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola bisnis, sehingga dapat memastikan keberlanjutan pasokan biomassa sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Hokkop menyebut performa dan kapasitas produksi biomassa dari sekam padi masih sangat mungkin ditingkatkan.

Bahkan, menurut dia, target produksi hingga 3.200 sampai 3.300 ton per bulan bukan sesuatu yang sulit dicapai.

"Tinggal bagaimana penyesuaian teknis di tim produksi dan operasional," ujarnya.

Hokkop juga menegaskan PLN EPI ingin kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan kontrak, tetapi terus berkembang melalui peningkatan volume pasokan.

"Kalau amendemen itu penambahan volume, artinya masuk kelas akselerasi. Volumenya terus bertambah, berarti kerja sama dan kapasitasnya juga meningkat," katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah BWI yang berhasil mengembangkan potensi sekam padi menjadi biomassa bernilai ekonomi tinggi.

Menurut Hokkop, kerja sama ini menjadi tindak lanjut konkret setelah sebelumnya PLN EPI menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait pengembangan biomassa dan ekonomi sirkular daerah.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lumbung padi nasional memiliki potensi besar limbah sekam yang dapat dioptimalkan menjadi pelet biomassa berkualitas tinggi.

Sementara itu, Direktur Utama BWI Robani Hendra Permana mengatakan BWI telah berinvestasi pada tiga mesin produksi dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton per bulan.

"Artinya kapasitas kami saat ini sekitar 3.000 ton per bulan. Kalau kontrak dengan PLN mencapai 6.000 ton, mudah-mudahan dalam tiga sampai empat bulan bisa selesai," ujar Robani.

Ia menambahkan pengembangan biomassa tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

"Produksi 1.000 sampai 1.500 ton melibatkan sekitar 60 orang mulai dari pengumpul, pengangkut hingga produksi. Kalau nanti kapasitas naik menjadi 3.000 sampai 4.000 ton per bulan, mungkin lebih dari 100 orang bisa terlibat,” ujar Robani.

Selain mendukung kebutuhan energi pembangkit, kerja sama ini juga berkontribusi pada penguatan ekonomi sirkular daerah, pemberdayaan masyarakat lokal, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Indramayu.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Substitusi sebagian penggunaan batu bara dengan biomassa menjadi langkah nyata dalam menurunkan emisi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjajaki kerja sama pengembangan bioenergi berbasis tanaman sorgum dengan PT Sorbu Agro Energi sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan target net zero emission (NZE).

Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan biomassa memiliki keunggulan dalam menurunkan emisi karbon secara langsung melalui substitusi batu bara pada pembangkit listrik.

"Berbeda dengan energi terbarukan lain yang bersifat menggantikan, biomassa mampu mereduksi emisi secara langsung. Substitusi sebagian penggunaan batu bara dengan biomassa menjadi langkah nyata dalam menurunkan emisi," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan bioenergi berbasis sorgum tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga sejalan dengan agenda Astacita pemerintah yakni ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional.

Saat ini, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan terus meningkatkan pemanfaatan biomassa serta mencari sumber pasokan baru.

PLN EPI telah mengembangkan hampir 14 jenis biomassa untuk kebutuhan cofiring PLTU.

Hingga saat ini, perusahaan telah mengamankan kontrak pasokan biomassa sekitar 1 juta ton melalui hampir 100 kerja sama dengan berbagai mitra.

Dalam kolaborasi yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Senin (18/5/2026) ini, PLN EPI berperan sebagai offtaker biomassa sekaligus pengembang ekosistem energi primer, sementara kegiatan budi daya dilakukan oleh mitra.

PLN EPI memastikan kepastian serapan serta skema bisnis yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha.

"Kami berfokus pada penyediaan dan penyerapan biomassa untuk pembangkit. Untuk sektor budi daya, kami bekerja sama dengan mitra agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan," tambah Hokkop.

Sementara itu, Direktur Sorbu Agro Energi Verdi Budiman menyampaikan pihaknya saat ini mengelola konsesi lahan sekitar 10.000 hektare di Gorontalo, dengan potensi pengembangan hingga 40.000 hektare melalui program perhutanan sosial.

Pengembangan awal akan dilakukan di Desa Totopo, Gorontalo, dengan luas 218 hektare yang berlokasi sekitar 56 kilometer dari PLTU Anggrek Gorontalo Utara.

Proyek ini akan dikembangkan dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah/BUMN, masyarakat/komunitas, swasta, akademisi, dan media.

"Kami diharapkan menjadi lokomotif program perhutanan sosial berbasis ekosistem terintegrasi yang mencakup energi biomassa, peternakan, biogas, dan produk turunan lainnya. Kolaborasi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk PLN EPI dan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo," ujarnya.

Ruang lingkup kerja sama kedua pihak mencakup studi pengembangan bioenergi, pengembangan biomass hub di Sulawesi, kajian teknologi, hingga penjajakan pemanfaatan biomassa kayu dan sumber daya hayati lain untuk mendukung transisi energi nasional.

Hokkop menambahkan kolaborasi pengembangan bioenergi sorgum ini menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem energi bersih berbasis kerakyatan, di mana potensi lokal diolah menjadi solusi global untuk menurunkan emisi, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru dimanfaatkan 20 juta ton. Artinya, masih ada peluang besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pengembangan gasifikasi biomassa sebagai solusi percepatan program dedieselisasi terutama di wilayah terpencil, yang belum terjangkau jaringan listrik interkoneksi.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pemanfaatan biomassa tidak lagi sekadar alternatif, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru dimanfaatkan 20 juta ton. Artinya, masih ada peluang besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujarnya.

Pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN EPI dan PT Karimun Power Plant (KPP) untuk bisnis syngas gasifikasi berbasis biomassa, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan pencapaian target net zero emission (NZE) 2060 di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Hokkop menjelaskan pengembangan biomassa tidak hanya difokuskan pada co-firing di PLTU, tetapi bisa dikembangkan jalur baru melalui syngas berbasis gasifikasi biomassa yang lebih fleksibel digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun sistem isolated.

"Gasifikasi biomassa ini menjadi solusi konkret untuk daerah isolated, yang masih bergantung pada solar. Dengan pendekatan ini, kita bisa menekan biaya energi sekaligus mengurangi emisi," tambahnya.

Menurut Hokkop, keterbatasan desain PLTU dan kesiapan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyerapan biomassa melalui co-firing, sehingga diversifikasi pemanfaatan menjadi langkah strategis.

"Karena itu, kita membuka branch baru melalui gasifikasi biomassa. Ini bukan hanya opsi teknis, tapi juga solusi bisnis yang lebih adaptif untuk menjawab kebutuhan energi di wilayah terpencil," tegasnya.

Sebagai tahap awal, PLN EPI menggandeng KPP untuk mengembangkan proyek percontohan di Karimun, Kepulauan Riau.

Saat ini, fasilitas tersebut telah memiliki kapasitas biomassa sebesar 1 megawatt (MW) dan berpotensi ditingkatkan hingga 2-5 MW.

Direktur KPP Arthur Palupessy mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam pengelolaan pembangkit berbasis diesel.

Namun, tantangan utama dalam transisi ke biomassa terletak pada kepastian harga dan pasokan bahan baku.

"Kami sudah terbiasa dengan sistem diesel yang memiliki standar biaya jelas. Tantangannya di biomassa adalah memastikan harga dan pasokan tetap stabil agar operasional tetap feasible," ujar Arthur.

Ia menambahkan kebutuhan biomassa untuk pembangkit 1 MW dapat mencapai sekitar 35 ton per hari, sehingga diperlukan skema rantai pasok jangka panjang yang terintegrasi.

"Kalau pasokan dan harga bisa dijaga stabil, maka gasifikasi biomassa akan menjadi solusi yang sangat kompetitif dibandingkan diesel," jelasnya.

Melalui kerja sama ini, PLN EPI akan berperan sebagai agregator sekaligus pengembang ekosistem biomassa, mulai dari pemetaan sumber bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga penyediaan teknologi gasifikasi dan distribusi syngas.

Selain menghasilkan energi, proyek ini juga berpotensi menghasilkan produk turunan seperti biochar, yang memiliki nilai ekonomi.

Ke depan, PLN EPI menargetkan model ini dapat direplikasi di sekitar 200 lokasi PLTD di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi solar dan mempercepat transisi energi nasional.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menargetkan penyerapan biomassa sekitar 3,65 juta ton pada 2026 untuk mendukung program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi penyerapan biomassa pada 2025 yang mencapai sekitar 2,4 juta ton.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, peningkatan penyerapan biomassa tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas pemanfaatan bioenergi sebagai substitusi sebagian bahan bakar batu bara di pembangkit listrik.
“Untuk cofiring saja, pada 2026 kami harapkan bisa menyentuh sekitar 3,65 juta ton biomassa,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Rabu (11/3/2026).
Program cofiring biomassa merupakan upaya PT PLN (Persero) untuk menurunkan emisi dari pembangkit listrik berbasis batu bara sekaligus meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Hokkop menjelaskan, PLN EPI saat ini juga telah menyiapkan pasokan biomassa dari berbagai mitra untuk mendukung target tersebut. Secara total, perusahaan telah mengamankan kontrak pasokan biomassa hingga sekitar 4,5 juta ton.
“Volume kontrak yang kita siapkan memang harus lebih besar dari target penyerapan, agar pasokan tetap terjamin,” imbuhnya.
Adapun pasokan biomassa tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari limbah industri kehutanan, residu perkebunan, hingga bahan baku dari pelaku usaha kecil dan menengah.
Menurut Hokkop, hingga saat ini PLN EPI telah menggandeng hampir 100 perusahaan dan pelaku usaha sebagai mitra pemasok biomassa. Selain memperluas jaringan pemasok, PLN EPI juga membangun fasilitas pengolahan biomassa untuk memastikan rantai pasok bahan baku ke pembangkit berjalan lebih efisien.
Dia mencatat, perusahaan telah memulai pembangunan fasilitas produksi biomassa di Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2025. Fasilitas tersebut akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan biomassa sebelum dikirim ke pembangkit listrik.
Ke depan, PLN EPI menargetkan pembangunan sekitar 20 fasilitas produksi biomassa dengan konsep hub dan spoke yang tersebar di sejumlah wilayah.
Dalam skema tersebut, satu fasilitas pengolahan akan melayani dua hingga tiga pembangkit listrik di sekitarnya. Model ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan biomassa dari masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.
“Karena lokasi perkebunan atau sumber biomassa itu terpencar, maka kita harus menjemput bola dengan menyiapkan fasilitas pengolahan di titik-titik strategis,” ujar Hokkop.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, terutama dari sektor perkebunan dan kehutanan. Namun, potensi tersebut masih perlu dioptimalkan melalui pembangunan ekosistem pasokan yang terintegrasi.
“Potensi biomassa kita sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistemnya agar bahan baku ini bisa dikumpulkan, diolah, lalu disalurkan secara efisien ke pembangkit listrik,” katanya.

Apabila mendatang kebijakan DMO dipandang perlu, maka pelaksanaannya memang harus dikoordinasikan secara intensif dengan sektor hulu, agar tidak menghambat iklim investasi yang sedang berkembang,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai penerapan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjamin keberlangsungan stok biomassa belum mendesak, sebab industri biomassa masih berada di fase pertumbuhan.

“Saat ini, industri biomassa nasional masih berada pada fase pertumbuhan dan belum mencapai tahap yang matang,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Lana Saria dalam Program Pemanfaatan Biomassa dalam Penyampaian Kajian Cepat (Rapid Assessment) Pengawasan Program Pemanfaatan Biomassa dalam Implementasi Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan yang digelar di Jakarta, Kamis.

Lana menegaskan bahwa penggunaan biomassa untuk co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbeda dengan batu bara. Keadaan tersebut perlu diakui, sehingga pemberlakuan kebijakan DMO untuk biomassa belum mendesak untuk diterapkan, berbeda dengan batu bara.

Pernyataan tersebut menanggapi usulan penerapan DMO biomassa untuk mengatasi permasalahan tidak stabilnya ketersediaan biomassa untuk skema co-firing PLTU.

Ketidakstabilan ketersediaan biomassa, salah satunya disebabkan oleh tingginya permintaan ekspor, di mana harga pasar internasional lebih kompetitif apabila dibandingkan dengan kemampuan pasar domestik.

Selain itu, struktur rantai pasok biomassa yang berbasis limbah masih tersebar dengan skala kapasitas produksi kecil hingga menengah.

Tersebarnya lokasi pasokan biomassa, lanjut dia, menyebabkan tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan harga biomassa yang kompetitif.

Meskipun demikian, Lana tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya pemerintah akan menerapkan DMO untuk biomassa.

“Apabila mendatang kebijakan DMO dipandang perlu, maka pelaksanaannya memang harus dikoordinasikan secara intensif dengan sektor hulu, agar tidak menghambat iklim investasi yang sedang berkembang,” ucap Lana.

Diwartakan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menilai program pemanfaatan biomassa dalam pembangkit listrik ramah lingkungan berpotensi memberi manfaat yang besar bagi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah temuan dari kajian Ombudsman yang menunjukkan implementasi program pemanfaatan biomassa, khususnya melalui skema co-firing di PLTU, belum berjalan secara optimal dan belum merata.

Adapun beberapa persoalan yang dinilai menjadi penyebab ketidakefektifan tersebut, yakni ketersediaan dan keberlanjutan biomassa yang belum terjamin; kualitas biomassa yang belum seragam; keterbatasan teknologi dan tingginya biaya retrofit.

Kemudian, Ombudsman juga menilai aspek perekonomian dari pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik belum efisien, serta lemahnya tata kelola, koordinasi, dan skema insentif untuk program tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengakui realisasi pemanfaatan biomassa nasional masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang 2024, pemanfaatan biomassa tercatat mencapai 1,62 juta ton, lebih rendah dari target 2,83 juta ton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023.

VP Pengelolaan dan Pemanfaatan FABA PT PLN (Persero) Irwan Amri menyampaikan hal tersebut saat menanggapi rapid assessment Ombudsman Republik Indonesia terkait implementasi biomassa di PLTU PLN Group. PLN menilai hasil evaluasi Ombudsman sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Untuk realisasi pemanfaatan biomassa nasional di tahun 2024 ini mencapai 1,62 juta ton,” ujar Irwan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan capaian tersebut memang belum memenuhi target regulasi, namun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2023, implementasi biomassa PLN masih berada di kisaran 1 juta ton dan meningkat sekitar 30 persen pada 2024.

Tren kenaikan berlanjut pada 2025. Sepanjang tahun lalu, PLN Group telah mengimplementasikan co-firing biomassa sekitar 2,2 juta ton di unit-unit PLTU yang dikelola perseroan.

“Secara volume tonase, dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan,” kata Irwan.

Ia menegaskan program co-firing biomassa menjadi strategi cepat PLN dalam mendukung komitmen Net Zero Emission (NZE) 2060 sekaligus bagian dari agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan. Pengembangan biomassa dipandang bukan sekadar program jangka pendek, melainkan fondasi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional.

Berdasarkan kajian yang diikuti PLN, potensi biomassa nasional mencapai sekitar 545 juta ton per tahun. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan batu bara nasional yang berada di kisaran 90 juta ton, di tengah umur cadangan batu bara yang diperkirakan kurang dari 40 tahun.

“Potensi biomassa kita besar sekali, sekitar 545 juta ton per tahun,” tutur Irwan.

Dari sisi keekonomian, ia mengakui harga biomassa jenis tertentu, seperti cangkang sawit, masih lebih tinggi dibandingkan batu bara. Harga cangkang sawit berada di kisaran Rp1,7 juta per ton, sementara harga batu bara dibatasi melalui kebijakan penetapan harga pemerintah.

PLN menilai dukungan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2023 membantu menjaga kelayakan ekonomi biomassa. Skema harga sebesar 1,2 kali FOB batu bara membuat biaya pembangkitan listrik biomassa berada pada kisaran 5–9 sen dolar AS per kWh, lebih rendah dibandingkan sejumlah jenis energi baru dan terbarukan lainnya.

Saat ini, pasokan biomassa PLN masih didominasi bahan berbasis limbah yang volumenya terbatas. Karena itu, perseroan mulai membangun ekosistem pasokan jangka panjang melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian serta BRMP dalam pengembangan hutan tanaman energi.

PLN menegaskan pengembangan biomassa tetap memperhatikan aspek lingkungan dan menghindari risiko deforestasi. Ke depan, perseroan mendorong sinergi lintas sektor agar biomassa dapat menjadi penyangga ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia menilai program pemanfaatan biomassa dalam pembangkit listrik ramah lingkungan berpotensi memberi manfaat yang besar bagi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

“Pemanfaatan biomassa berpotensi menurunkan emisi polutan udara,” ucap Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam Program Pemanfaatan Biomassa dalam Penyampaian Kajian Cepat (Rapid Assessment) Pengawasan Program Pemanfaatan Biomassa dalam Implementasi Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan yang digelar di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Najih juga menilai program pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik bisa membuka lapangan pekerjaan lokal, serta memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekosistem biomassa berbasis daerah.

Bagi Najih, komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca bisa dilaksanakan dengan sumber energi yang ramah lingkungan, seperti biomassa.

Hasil kajian Ombudsman, tutur dia, menunjukkan bahwa sektor energi masih menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia, terutama akibat dominasi pembangunan pembangkit listrik berbasis energi fosil.

“Oleh karena itu, pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk pemanfaatan biomassa, merupakan bagian penting dari strategi transisi energi nasional,” uca Najih.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah temuan dari kajian Ombudsman yang menunjukkan implementasi program pemanfaatan biomassa, khususnya melalui skema co-firing di PLTU, belum berjalan secara optimal dan belum merata.

“Realisasi pemanfaatan biomassa masih berada di bawah target yang ditetapkan di dalam kebijakan nasional,” kata Najih.

Adapun beberapa persoalan yang dinilai menjadi penyebab ketidakefektifan tersebut, yakni ketersediaan dan keberlanjutan biomassa yang belum terjamin; kualitas biomassa yang belum seragam; keterbatasan teknologi dan tingginya biaya retrofit.

Kemudian, Najih juga menilai aspek perekonomian dari pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik belum efisien, serta lemahnya tata kelola, koordinasi, dan skema insentif untuk program tersebut.

“Persoalan-persoalan ini kemudian berpotensi menimbulkan ketidakefektifan program, dan bahkan memicu terjadinya maladministrasi,” ujar Najih.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat rantai pasok dan mendorong standardisasi pengolahan biomassa lewat operasional Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat.

“Hub biomassa ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas produksi, tetapi juga sebagai pusat penguatan kualitas dan kepastian pasokan biomassa ke PLTU,” ujar Direktur Bioenergi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Operasional Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis merupakan bagian dari penguatan ekosistem biomassa nasional berbasis konsep spoke hub.

Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis dikembangkan sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan potensi biomassa lokal, seperti limbah kayu dan limbah serbuk aren, dengan fasilitas pengolahan, pengujian kualitas, hingga distribusi ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Keberadaan hub ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas biomassa, memperkuat rantai pasok, serta mendorong standardisasi pengolahan biomassa di tingkat nasional.

Biomassa hasil pengolahan dari fasilitas ini direncanakan untuk mendukung program co-firing di PLTU Adipala dan PLTU Indramayu, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi dari pembangkit eksisting.

Hokkop menyampaikan bahwa pengembangan hub biomassa merupakan bagian dari komitmen PLN Group dalam menggantikan bahan bakar fosil secara bertahap dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

“Kami memulai dari skala kecil, namun dirancang untuk terus berkembang dengan melibatkan pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi, dan masyarakat lokal,” ujar Hokkop.

Lebih lanjut, Hokkop menekankan bahwa pemanfaatan limbah biomassa, termasuk limbah serbuk aren di Ciamis, memberikan dampak ganda, yakni pengurangan emisi karbon dan gas metana sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Bioenergi adalah tentang memanfaatkan seluruh sumber daya hayati secara berkelanjutan. Kehadiran hub ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang ketahanan energi nasional,” kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali saat Natal dan Tahun Baru.

Kepastian ini disampaikan seiring terjaganya kecukupan pasokan batubara, biomassa, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menyampaikan bahwa hingga 30 Desember 2025, kondisi stok batubara pada seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN berada pada level aman di seluruh wilayah operasi.

“Secara umum, kondisi penyediaan batubara untuk kelistrikan nasional dalam keadaan terkendali. Rata-rata stok batubara di PLTU wilayah Jawa, Madura, dan Bali berada pada level sekitar 24,2 hari operasi. Sementara untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan berada di kisaran 33 hari operasi, serta wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar 27,2 hari operasi,” ujar Mamit dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Desember 2025.

Ia menjelaskan, ketersediaan tersebut mencerminkan kesiapan sistem pasokan energi primer PLN dalam menjaga keandalan pembangkit, terutama pada periode dengan kebutuhan listrik yang cenderung meningkat.

Selain batubara, PLN EPI juga memastikan pasokan energi primer lain seperti Biomassa, gas, dan BBM berada dalam kondisi aman. Sepanjang tahun 2025, penyaluran biomassa untuk cofiring pembangkit tercatat mencapai sekitar 2,3 juta ton, sementara pasokan LNG dan BBM dipastikan sesuai dengan rencana pengiriman dan kebutuhan operasional pembangkit.

“Seluruh pasokan energi primer, baik batubara, biomassa, gas, maupun BBM, kami kelola secara terintegrasi agar keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga. Ini menjadi bagian dari komitmen PLN EPI dalam mendukung transisi energi yang andal dan berkelanjutan,” kata Mamit.

Ia menambahkan, pemenuhan pasokan batubara untuk kelistrikan nasional telah ditetapkan melalui penugasan resmi pemerintah kepada perusahaan pertambangan, sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor B-1839/MB.05/DBB.OP/2023 tanggal 2 Desember 2023.

“Dengan dukungan kebijakan tersebut, PLN EPI memastikan seluruh kebutuhan energi primer pembangkit dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sehingga keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga,” tutur Mamit.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan potensi bioenergi di Tanah Air belum digarap secara maksimal. Padahal, sebagai energi terbarukan, bioenergi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka transisi energi.

Saat ini, bioenergi memegang peranan yang sangat penting dalam perjalanan menuju Net Zero Emission (NZE), dan merupakan sebagai bagian integral dari strategi untuk mengurangi emisi karbon.

Bioenergi yang terdiri dari biomassa, biogas dan bahan bakar nabati dapat menggantikan bahan bakar fosil di semua sektor terkait pembangkit listrik, bahan bakar untuk sektor industri dan komersial, transportasi dan juga rumah tangga.

Sejauh ini kontribusi bioenergi menjadi yang terbesar dalam struktur pemanfaatan energi terbarukan di Tanah Air. Dari capaian bauran energi terbarukan tahun lalu sebesar 14,68%, bioenergi berkontribusi hampir 70%.

Adapun untuk biomassa, potensinya untuk bioenergi mencapai 83,4 juta ton per tahun, namun realisasi pemanfaatannya baru sekitar 22 juta ton. Kesenjangan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi sektor ketenagalistrikan.

Bagi PLN, bioenergi menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan target Net Zero Emissions 2060. Pemerintah melalui enhanced NDC menargetkan pemanfaatan 9 juta ton biomassa pada 2030 untuk mendukung program cofiring, yaitu substitusi sebagian batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap.

Adapun PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencatat bahwa hingga 30 November 2025 pemanfaatan cofiring telah diterapkan di 49 PLTU, dengan penyediaan biomassa mencapai 2,2 juta ton dan pengurangan emisi sebesar 2,53 juta ton CO2e.

Jenis biomassa yang lolos uji kualitas meningkat menjadi 14 jenis, termasuk limbah sawit, limbah pertanian, dan sampah kota terolah (SRF). Adapun target pemanfaatan biomassa tahun 2025 berada di angka 3 juta ton.

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir menjelaskan potensi biomassa di Tanah Air tidak perlu diragukan. Apalagi, sejauh ini kontribusi sampah yang berasal dari sampah hayati atau organik.

“Jadi ketika kita ambil sampah ini menjadi alternatif bahan bakar yang rendah karbon ke tubuh pembangkit PLN dengan konsep waste management. Saat ini, itu sudah menjadi solusi mendorong NZE,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Hanya saja, lanjutnya, tantangan menyerap biomassa sebagai bahan substitusi PLTU terhalang skala industri pemasok. Untuk itu, lanjut Hokkop, pihaknya sangat terbuka untuk bekerja sama dengan calon penyedia biomassa.

Contohnya, belum lama ini PLN EPI melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan PT Cakra Alam Persada, PT Palma Banna Mandiri, PT Kurma Karya Global, PT Syahroni Rizki Mandiri, PT Arya Adinata Utama untuk memperkuat pasokan biomassa.

PLN EPI menilai lima mitra tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, legalitas lahan, dan kesiapan produksi. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan volume pasokan biomassa nasional dan mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions 2060.

Riset Komprehensif

Selain untuk sektor ketenagalistrikan, penggunaan bioenergi juga bisa lebih dimanfaatkan untuk sektor transportasi. Kepala Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Tata Sutardi, mengatakan pihaknya tengah memperkuat penelitian dari aspek hulu hingga hilir. Penelitian tersebut mulai dari pengembangan bioetanol, biodiesel B40–B50, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Melalui fasilitas laboratorium, standardisasi mutu, serta pengujian performa mesin, BRIN memastikan bahwa setiap inovasi bioenergi dapat diimplementasikan secara aman, terukur, dan sesuai kebutuhan industri.

Lebih lanjut, Tata menegaskan bahwa kebijakan energi membutuhkan landasan ilmiah yang kuat, salah satunya melalui pemetaan biomassa nasional yang akurat. “Setiap kebijakan energi membutuhkan data akurat. BRIN berkomitmen menyediakan riset dan pemetaan biomassa yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan nasional,” ujarnya.

Selain itu, Tata juga menyoroti posisi strategis industri kelapa sawit dalam kerangka bioenergi nasional. Indonesia, sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia, memiliki potensi residu biomassa yang besar dari sektor ini. Namun pemanfaatannya menghadapi sejumlah tantangan.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar produk sawit masih terikat pada kebutuhan pangan dan kosmetik, sehingga sektor energi harus bersaing dengan permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi biomassa ke dalam sistem energi tidak hanya masalah teknologi, tetapi juga keseimbangan ekonomi antar industri.

Terkait bioetanol, Indonesia masih menyusun berbagai tahap implementasi campuran bioetanol seperti E5, E10 hingga E20. Namun, perjalanan menuju realisasi penuh masih menghadapi hambatan. Infrastruktur yang belum siap, isu kualitas bahan baku, dan kebutuhan standardisasi membuat implementasinya berjalan lebih lambat dari rencana awal.

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat penyediaan biomassa untuk program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui kerja sama dengan lima perusahaan. Penandatanganan perjanjian dilakukan bersama PT Cakra Alam Persada, PT Palma Banna Mandiri, PT Kurma Karya Global, PT Syahroni Rizki Mandiri, dan PT Arya Adinata Utama.

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan biomassa harus sejalan dengan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan legalitas penggunaan lahan. Menurut dia, biomassa menjadi sektor sensitif karena berkaitan erat dengan ketersediaan bahan baku dan pengelolaan lahan.

“Kami ingin memastikan seluruh pasokan berasal dari sumber yang legal dan tidak memicu deforestasi,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Hokkop menjelaskan pasokan biomassa untuk PLTU saat ini sebagian besar berasal dari berbagai jenis limbah, mulai dari kehutanan, pertanian, industri hingga perkotaan. Ke depan, pemanfaatan tanaman energi akan diperluas dan tetap mengikuti prinsip keberlanjutan.

Ia menekankan penggunaan tanaman energi harus dipastikan tidak melanggar ketentuan izin lokasi, izin lahan, maupun kesesuaian tata ruang. Stabilitas pasokan dan kualitas bahan baku juga menjadi perhatian, termasuk keberlanjutan model bisnis bagi para pemasok.

“Industri ini tidak bisa berjalan jika sisi komersialnya tidak jelas. Model bisnis yang saling menguntungkan penting agar seluruh pihak dapat tumbuh bersama,” katanya.

Hokkop menambahkan, kebutuhan biomassa untuk mendukung bauran energi bersih terus meningkat. Tahun 2025, sebanyak 49 PLTU telah menerapkan cofiring dengan potensi pemanfaatan mencapai 2,2 juta ton biomassa. Kontribusi tersebut setara pengurangan emisi sekitar 2,2 juta ton COe.

Komisaris PT Kurma Karya Global (KKG) Andi Akmal Amnur menyebut perusahaannya menyiapkan berbagai sumber biomassa, seperti woodchip, serbuk kayu, hingga sekam padi yang berasal dari limbah pertanian, kehutanan, dan industri perkayuan. KKG juga mulai mengembangkan budidaya tanaman gamal untuk memperkuat ketersediaan pasokan.

“Kami menargetkan penanaman pohon gamal di lahan 200 hektare, sambil tetap memaksimalkan pemanfaatan limbah biomassa yang sudah tersedia,” kata Andi dalam keterangan tertulis yang sama.

KKG juga melakukan riset dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menguji pemanfaatan rumput gajah sebagai bahan baku cofiring. Menurut Andi, biomassa bukan hanya menekan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Sekam yang dulu tidak bernilai kini bisa menjadi sumber pendapatan. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.

PTPN IV PalmCo menggenjot pembangunan fasilitas Compressed Bio Methane Gas (CBG).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan proyek CBG ini merupakan bagian dari 47 inisiatif energi terbarukan yang disiapkan PalmCo hingga 2030.

Selain CBG, PTPN IV juga menyiapkan proyek perluasan pemanfaatan biogas, cofiring, biomassa, biodiesel, dan pembangunan sejumlah PLTBg baru.

"Dengan implementasi penuh peta jalan itu, PTPN IV PalmCo menargetkan penurunan emisi hingga 1.067.760 ton CO2e pada tahun 2030, atau setara penurunan 54,46 persen dibandingkan skenario business as usual," ujar Jatmiko dalam keterangan resminya.

Menurutnya, proyek ini merupakan fasilitas transformasi sawit rendah emisi yang masuk dalam daftar 40 Proyek Karbon Indonesia yang ditawarkan kepada komunitas global, di ajang Conference of the Parties ke-30 (COP30)

Ia menambahkan proyek itu kini memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal IV tahun 2026.