Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto membawa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Rudy dalam keterangannya di Bogor, Rabu, mengatakan, capaian tersebut menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 usai empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP tersebut diterima Rudy Susmanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Rabu siang.

Rudy mengatakan raihan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," kata Rudy.

Menurut dia, opini WTP bukan tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," ujarnya.

Rudy juga meminta seluruh aparatur pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Perkembangan positif ini secara umum dipengaruhi oleh perbaikan pasokan global seiring meredanya konflik geopolitik global

Jakarta (ANTARA) - Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei sebesar 106,56 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan ICP April yang berada di level 117,31 dolar AS per barel.

"Rata-rata ICP bulan Mei 2026 ditetapkan 106,56 dolar AS per barel, sejalan dengan penurunan harga minyak mentah utama dunia,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman dalam keterangan resminya, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Penurunan ICP bulan ini sejalan dengan melemahnya harga minyak mentah utama dunia, khususnya Dated Brent, yang dipengaruhi oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“Perkembangan positif ini secara umum dipengaruhi oleh perbaikan pasokan global seiring meredanya konflik geopolitik global," kata Laode.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa sepanjang Mei 2026 pasar minyak global merespons sejumlah perkembangan yang mengindikasikan deeskalasi konflik di Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali menyampaikan sinyal positif terkait peluang berakhirnya konflik, serta kemajuan negosiasi dengan Iran.

Selain itu, Amerika Serikat juga membatalkan rencana serangan lanjutan ke Iran dan kembali memberikan pengecualian sanksi sementara terhadap minyak Rusia yang telah berada di laut.

"Perkembangan itu menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya pasokan minyak dunia dan menekan harga minyak mentah di pasar internasional," kata Laode.

Selain faktor geopolitik, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh prospek permintaan global yang melemah.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan minyak dunia turun hingga 420 ribu barel per hari menjadi sekitar 104 juta barel per hari. Penurunan permintaan terbesar terjadi pada Triwulan II 2026 yang mencapai 2,45 juta barel per hari.

Di kawasan Asia, impor minyak juga mengalami penurunan signifikan sepanjang Februari hingga April 2026. Penurunan impor tercatat terjadi di China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Sementara itu, aktivitas pengolahan minyak mentah (crude throughput) China turun 5,8 persen secara tahunan menjadi 13,35 juta barel per hari, level terendah dalam 44 bulan terakhir.

Terhadap dinamika yang terjadi, Pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi global dan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan, serta harga energi nasional.

"Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan langkah antisipatif yang diperlukan, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat," kata Laode.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Mei 2026 dibandingkan April 2026 adalah sebagai berikut:

Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar 10,75 dolar AS per barel dari 117,31 dolar AS per barel menjadi 106,56 dolar AS per barel;
Harga Brent (ICE) naik sebesar 1,25 dolar AS per barel dari 102,46 dolar AS per barel menjadi 103,71 dolar AS per barel;
WTI (Nymex) naik sebesar 0,45 dolar AS per barel dari 98,06 dolar AS per barel menjadi 98,51 dolar AS per barel;
Dated Brent turun sebesar 12,99 dolar AS per barel dari 120,55 dolar AS per barel menjadi 107,55 dolar AS per barel;
Basket OPEC naik sebesar 3,45 dolar AS per barel dari 108,79 dolar AS per barel menjadi 112,24 dolar AS per barel (per 29 Mei 2026).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan proses rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah memasuki tahap akhir seleksi dan segera berlanjut ke pelatihan.

Para calon manajer ditargetkan mulai ditempatkan di koperasi desa pada Agustus 2026 untuk mendukung operasional program tersebut.

"Kami sekarang pada saat yang sama sedang melakukan proses rekrutmen manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena memang menyangkut aspek profesionalitas untuk bisa mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Akhir Juli sudah selesai, sekarang tahap seleksinya sudah selesai dan memasuki tahap persiapan pelatihan," kata Ferry dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Selasa (2/6).

Menurut Ferry, pemerintah merekrut sekitar 35 ribu tenaga pengelola koperasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kita kemarin merekrut sekitar 35 ribu manager Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dibagi 30 ribunya itu untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, 5.000-nya adalah sebagai manager di Kampung Nelayan Merah Putih," ujarnya.

Ia menjelaskan para calon manajer yang lolos seleksi saat ini tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan sebelum ditempatkan di lapangan.

"Nanti ini sekarang masuk tahap seleksinya sudah selesai. Sekarang mau memasuki tahap persiapan pelatihan bagi calon manajer-manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang insya Allah nanti Agustus akan ditempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Ferry menyebut kebutuhan manajer profesional menjadi bagian penting dalam tahap operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang kini mulai berjalan.

Menurut dia, pengelolaan koperasi tak hanya mencakup aktivitas ritel, tetapi juga berbagai layanan lain yang membutuhkan sumber daya manusia terlatih.

Selain menjual barang kebutuhan pokok dan barang subsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak goreng, dan beras, Kopdes Merah Putih juga akan mengelola gerai obat dan klinik, lembaga keuangan mikro, hingga layanan logistik.

Karena itu, kata Ferry, proses operasionalisasi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga penyiapan model bisnis, digitalisasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Di sisi pembangunan, Ferry mengatakan hingga saat ini sekitar 11.030 bangunan Kopdes Merah Putih telah selesai 100 persen, lengkap dengan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara sekitar 23 ribu bangunan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Yang sudah selesai 100 persen pembangunan fisik, gudang, gerai serta alat kelengkapannya per hari ini update-nya sekitar 11.030 bangunan fisik yang 100 persen sudah selesai. Tapi yang sedang dibangun sudah ada sekitar 23 ribuan bangunan fisik," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Ribuan koperasi tersebut menjadi proyek percontohan sebelum implementasi yang lebih luas.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu Kopdes Merah Putih dapat diluncurkan pada Agustus mendatang dengan kesiapan tidak hanya dari sisi bangunan fisik, tetapi juga operasional.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo), rencananya bulan Agustus nanti kita bisa me-launching sekitar minimal 20 ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mudah-mudahan tidak hanya siap bangunan fisik, gudang dan gerainya serta alat kelengkapannya tetapi juga siap untuk operasionalisasi," ujar Ferry.

Ia menambahkan keberhasilan Kopdes Merah Putih nantinya diukur dari kemampuan koperasi menghasilkan keuntungan, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, serta menghadirkan layanan pembiayaan dengan bunga rendah bagi masyarakat desa.

Program rekrutmen manajer Kopdes sebelumnya mendapat respons tinggi dari masyarakat. Pemerintah mencatat jumlah pendaftar mencapai 383.830 orang untuk memperebutkan 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola KNMP.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan para peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar dua bulan sebelum resmi menjalankan tugas di lapangan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan manajer Kopdes akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara pada masa penugasan awal.

Untuk itu, kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE (Waste to Energy) ini dilakukan secara transparan dan kompetitif

Jakarta (ANTARA) - Danantara Investment Management (DIM) menyatakan peningkatan peserta mancanegara dan nasional dalam seleksi gelombang kedua program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menunjukkan besarnya potensi program energi yang akan diterapkan di 33 kota di Indonesia itu.

Direktur Investasi DIM yang juga CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman mengatakan kehadiran peserta dari dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa program ini memiliki daya tarik investasi yang kuat jika dijalankan dengan tata kelola yang kredibel.

"Untuk itu, kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE (Waste to Energy) ini dilakukan secara transparan dan kompetitif,” katanya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Pada gelombang kedua Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk PSEL atau program Waste-to-Energy (WtE) ini, jumlah peserta yang lolos mencapai 85 entitas atau melonjak lebih dari 254 persen dibanding gelombang pertama yang diikuti oleh 24 peserta.

Fadli mengatakan proses proyek PSEL ini masih berada pada tahap awal. Adapun DPT merupakan proses prakualifikasi yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut masih akan melewati sejumlah proses sampai mendapatkan proyek. Tahap berikutnya akan mencakup evaluasi teknis, kesiapan pembiayaan, kesesuaian teknologi, hingga kemampuan operasional di lapangan.

Peserta DPT gelombang kedua ini berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, India, Singapura, China, hingga sejumlah perusahaan lainnya di kawasan. Artinya, kata Fadli isu pengelolaan sampah di Indonesia kini masuk dalam perhatian pelaku industri energi dan lingkungan global.

Meningkatnya jumlah peserta dalam DPT gelombang kedua, ujar Fadli, juga menunjukkan bahwa proyek PSEL Indonesia kini dipandang sebagai pasar yang semakin serius. Daftar 85 entitas yang dinyatakan lulus seleksi DPT PSEL gelombang kedua dapat dilihat melalui situs resmi Danantara Indonesia.

Adapun perusahaan-perusahaan dalam DPT gelombang kedua banyak berasal dari negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sampah berbasis energi, seperti Jepang dan Korea Selatan yang dikenal mengembangkan teknologi insinerasi modern dengan standar emisi ketat.

Masuknya perusahaan dari Eropa dan China juga menambah keragaman kapabilitas dan pengalaman teknologi, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi perkotaan.

Sedangkan Denera merupakan anak perusahaan DIM. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebelumnya menargetkan Denera bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2028.

Danantara menargetkan PSEL akan menaungi 33 proyek di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi mendekati 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun-Rp90 triliun.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Momentum Idul Adha dimanfaatkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah layanannya. Melalui program PNM Bersyukur dan Berkurban, perusahaan menyalurkan hewan kurban secara serentak di berbagai daerah.

Sebanyak 18 cabang PNM tahun ini melakukan penyerahan sekaligus pemotongan sapi kurban yang kemudian didistribusikan kepada warga desa di sekitar area operasional perusahaan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen PNM untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat, tak hanya lewat layanan pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui aksi sosial yang berdampak langsung.

Di tingkat pusat, PNM turut melaksanakan pemotongan dua ekor sapi kurban di kawasan Menara PNM, Jakarta. Daging kurban kemudian disalurkan kepada sekitar 500 penerima manfaat yang terdiri dari warga sekitar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan Menara PNM.

Program tersebut disebut sebagai wujud rasa syukur perusahaan atas perjalanan bisnis dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh seiring waktu.

Kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) PNM ke-27 yang mengusung tema "Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan."

Tema ini menegaskan komitmen perusahaan untuk hadir bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan usaha, melainkan juga melalui kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, PNM menghadirkan semangat Idul Adha sebagai ruang untuk saling berbagi, saling menjaga, dan mempererat hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Bagi PNM, keberadaan perusahaan tidak hanya dimaknai dari layanan kepada nasabah, tetapi juga dari bagaimana manfaat dapat hadir lebih dekat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.

Sule, pedagang ketoprak yang sehari-hari berjualan di depan Menara PNM, menjadi salah satu penerima manfaat dalam kegiatan tersebut.

Ia menyampaikan rasa terima kasih atas daging kurban yang diterima. Baginya, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian yang terasa berarti, terutama pada momentum Idul Adha.

"Terima kasih kepada PNM atas daging kurban yang diberikan. Semoga kebaikan ini membawa berkah untuk PNM dan semua yang terlibat," ujar Sule, pedagang UMKM di depan Menara PNM, Jakarta.

Apresiasi serupa juga disampaikan Suryadi, Kepala Desa Petungsinarang di wilayah PNM Cabang Wonogiri. Ia menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban yang diterima warga tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan pada momentum Idul Adha, tetapi juga menjadi bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

"Kami warga Dusun Weruteklok, Desa Petungsinarang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan sapi kurban Idul Adha yang telah diberikan PNM," ujarnya.

"Semoga menjadi amal ibadah yang penuh berkah, membawa manfaat bagi sesama, serta dibalas dengan limpahan rezeki, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah SWT," tambahnya.

PNM berkomitmen untuk terus menjalankan peran pembiayaan dan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial dan kemanusiaan.

Melalui momentum Idul Adha, PNM berharap semangat berbagi dapat terus tumbuh menjadi budaya kepedulian yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata

Depok (ANTARA) - Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)Prof. Dyah Setyaningrummenekankan akuntabilitas keuangan negara tidak cukup diukur hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak (impact-based audit) agar mampu memperkuat tata kelola publik di Indonesia," kataDyah Setyaningrum di Kampus UI Depok, Senin.

Ia menjelaskan bahwa capaian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembanganyang signifikan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai sekitar 97 persen pada kementerian/lembaga dan 91 persen pada pemerintah daerah.

Namun demikian, tingginya capaian kepatuhan administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik maupun kepercayaan masyarakat.

“Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata,” ujar Dyah.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan ada tiga persoalan utama dalam transformasi audit pemerintahan, yakni bagaimana menjembatani kesenjangan antara kepatuhan dan dampak, bagaimana memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi auditor, serta sejauh mana praktik audit nasional telah selaras dengan standar global.

Menurutnya, audit kinerja saat ini telah berkembang dari sekadar instrumen pengawasan menjadi alat strategis untuk menilai hasil dan dampak kebijakan publik. Berbasis kerangka Agency–Accountability–Theory of Change–Public Value, audit kinerja diarahkan untuk menelusuri keterkaitan antara input, proses, dan outcome sehingga kebijakan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

Dyah juga menyoroti pentingnya pendekatan audit yang lebih terbuka dan kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperkayaanalisis serta memperkuat tindak lanjut rekomendasi audit.

Dalam konteks tersebut, kemampuan komunikasi auditor menjadi aspek penting agar hasil audit tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata.

Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Standar Pemeriksaan KeuanganNegara (SPKN), Dyah menilai orientasi audit kinerja masih perlu diperluas menuju
pengukuran dampak.

Ia mencontohkan praktik internasional seperti impact audit dan follow-up audit di Kanada dan Inggris yang memungkinkan rekomendasi audit dapat dipastikan menghasilkan perubahan kebijakan dan manfaat publik yang terukur.

Selain itu, integrasi aspek keberlanjutan dan risiko iklim atau environmental, social, and governance (ESG) juga dinilai menjadi agenda penting dalam pengembangan audit pemerintahan ke depan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Dyah merekomendasikan sejumlah langkahstrategis, antara lain memperkuat posisi audit kinerja sebagai pilar utama akuntabilitas nasional, mengembangkan metodologi audit berbasis dampak, melembagakan keterlibatan pemangku kepentingan secara terarah, mengadopsi praktik terbaik global, serta memastikan tindak lanjut audit berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.

“Akuntabilitas publik harus melampaui kepatuhan menuju penciptaan nilai publik. Audit kinerja adalah jembatan dari audit of compliance menuju audit to impact,” kata Prof. Dyah.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan perusahaan holding proyek PSEL, yakni PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera), bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2028 setelah seluruh proyek mulai menghasilkan arus kas.

“Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk) di sini. Keinginan kami salah satunya itu,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dalam acara Investor Relations Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Pandu mengatakan, holding proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tersebut akan menaungi 33 proyek dengan total nilai investasi mendekati 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun-Rp90 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Danantara bersama pemerintah juga akan meluncurkan batch kedua proyek PSEL, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA).

Setelah seluruh PPA rampung, ujar Pandu, pembangunan proyek ditargetkan mulai pada pekan pertama Juni 2026.

Adapun dalam pengembangan fase kedua, menurut Pandu, Danantara juga akan meningkatkan porsi kepemilikan minimal menjadi 51 persen.

Ia mengatakan bahwa pengembangan proyek dilakukan dengan melibatkan bersama mitra asing dan domestik untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Indonesia.

Pandu juga meyakini, Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan waste to energy terbesar di dunia dan dapat menjadi katalis positif bagi pasar modal domestik apabila nantinya melantai di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai informasi, Denera resmi terbentuk pada 1 April 2026. Denera akan menjadi holding dari setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, di mana masing-masing BUPP merupakan gabungan antara Denera dan konsorsium mitra terpilih.

Pendirian Denera sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 mengenai penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, serta visi Pemerintah Indonesia untuk membangun kota-kota yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mulai memberi gambaran soal nasib 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) setelah masa kontrak awal dua tahun sebagai pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan para peserta yang lolos seleksi tidak serta-merta berhenti setelah dua tahun, melainkan akan diarahkan menjadi petugas koperasi di unit yang mereka kelola.

"Sementara dua tahun ya. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi. Jadi dua tahun di Agrinas, setelah itu akan menjadi petugas koperasi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Pernyataan itu sekaligus menjawab nasib para manajer Kopdes Merah Putih setelah masa kontrak dua tahun sebagai pegawai BUMN berakhir.

Pemerintah sebelumnya hanya menyebut mereka direkrut dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, masa penugasan awal di bawah Agrinas disebut bukan sekadar kontrak kerja sementara, melainkan fase penempatan dan pembentukan sumber daya manusia sebelum mereka benar-benar masuk ke operasional Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pemerintah memberi sinyal keberlanjutan posisi tersebut tetap akan bergantung pada evaluasi kinerja selama masa penugasan.

Wakil Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Teddy Barata mengatakan seluruh peserta akan dinilai selama dua tahun pertama, terutama dari kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi.

"Tentunya kan kembali berbasis pada kinerja. Jadi selama dua tahun kan tentu kinerja dinilai juga," ujar Teddy.

"Karena memang kita ini cari karyawan, tapi entrepreneurship skill-nya juga harus bagus. Nanti dididik dulu, kemudian selanjutnya menjadi manajer koperasi," sambungnya.

Menurut Teddy, pengalaman dua tahun di bawah Agrinas akan menjadi masa pembelajaran sekaligus penyaringan untuk melihat siapa yang benar-benar mampu mengelola unit usaha koperasi secara mandiri di lapangan.

Dengan kata lain, pemerintah tak hanya mencari tenaga administrasi, tetapi sosok yang dinilai mampu memimpin bisnis koperasi desa, membaca potensi ekonomi lokal, hingga menjalankan fungsi distribusi barang dan penyerapan hasil produksi masyarakat.

Skema ini membuat posisi manajer Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada status pegawai BUMN kontrak, tetapi disiapkan menjadi operator inti koperasi setelah melewati fase pembinaan.

Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh manajer direkrut sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan skema PKWT dua tahun.

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan yang ditargetkan tersebar luas di berbagai daerah mulai pertengahan 2026.

Pemerintah menyiapkan para manajer untuk mengelola unit usaha koperasi seperti gerai sembako, distribusi pupuk dan gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga penyerapan hasil panen petani dan nelayan.

Rekrutmen tahap pertama sendiri dibuka melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) SDM Program Hasil Terbaik Cepat dengan total 35.476 formasi. Zulhas sebelumnya menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan terbuka, tanpa pungutan biaya, dan hanya melalui kanal resmi yang telah ditentukan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah masih membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga 24 April 2026. Posisi ini akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sejak 15 April 2026. Dengan demikian, waktu pendaftaran hanya berlangsung sekitar 10 hari sebelum resmi ditutup pada 24 April.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tidak dipungut biaya, serta tidak menyediakan jalur khusus bagi peserta.

"Seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Rekrutmen dilakukan secara bertahap melalui Panselnas SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pada tahap awal, tersedia 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain manajer koperasi, posisi pengelola kampung nelayan juga akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Peserta yang lolos seleksi akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi di daerah.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Faktor domisili juga menjadi pertimbangan tambahan apabila terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

Minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4), dengan mayoritas memilih posisi manajer Kopdes.

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujarnya.

Dalam satu hari, jumlah pendaftar bahkan meningkat hampir 100 ribu orang. Pemerintah menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit Kopdes Merah Putih dapat terbentuk pada Juni-Juli 2026 seiring dengan pembangunan infrastruktur koperasi yang masih berlangsung di berbagai daerah.

Pemerintah masih membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga 24 April 2026.

Posisi ini akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di phtc.panselnas.go.id sejak 15 April 2026. Hingga kini, jumlah pendaftar tercatat telah menembus lebih dari 383 ribu orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tanpa biaya, serta tidak menyediakan jalur khusus bagi peserta.

"Seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.

Rekrutmen ini dibuka melalui Panselnas SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) secara bertahap. Pada tahap awal tersedia 35.476 formasi, terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain manajer koperasi, posisi pengelola kampung nelayan juga akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi di daerah.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Faktor domisili juga menjadi pertimbangan tambahan apabila terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

Di tengah proses yang masih berlangsung, minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Zulhas mengungkapkan jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4).

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujarnya.

Mayoritas pendaftar memilih program Kopdes Merah Putih dengan lebih dari 220 ribu pelamar, sementara sekitar 64 ribu lainnya mendaftar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam satu hari, jumlah pendaftar bahkan meningkat hampir 100 ribu orang.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Program rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional. Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit Kopdes Merah Putih dapat terbentuk pada Juni-Juli 2026.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur koperasi juga terus berjalan. Lebih dari 35 ribu titik telah memenuhi standar lokasi, sekitar 25 ribu titik masih dalam proses pembangunan, dan lebih dari 5.000 titik telah selesai.

[Gambas:Youtube]

KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata menjelaskan pihaknya tengah menggodok skema besaran gaji untuk manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Meski angka besaran gaji yang nanti diterima manajer Kopdes Merah Putih masih dibahas, namun skema mengikuti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

"PKWT kan ada aturannya. Kita tidak asal memberikan gaji. Jadi don't worry," jelas Tedi dikutip dari Kontan, Senin (20/4/2026).

Pemerintah masih menimang dan mematangkan pembayaran gaji bagi calon pendaftar yang nantinya diterima menjadi manajer Kopdes.

Selain itu, proses pendaftaran dan seleksi masih berlangsung, pemerintah masih punya waktu mematangkan skema gaji hingga bulan Juni 2026 mendatang.

"Nanti Juni baru sudah pengumuman yang diterima rencananya begitu," ungkap Tedi.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibuka per 15 April 2026.

Mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai BUMN dengan skema PKWT selama dua tahun.

Cara daftar manajer Kopdes Merah Putih

Lowongan rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih dibuka untuk lulusan minimal D3 dari semua jurusan dengan IPK minimal 2,75 dan usia maksimal 35 tahun.

Para pendaftar perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan untuk mendaftar atau melamar rekrutmen kali ini. Berikut penjelasannya.

Syarat mendaftar

• Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang biru
• Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan perekaman
• Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
• Transkrip Nilai
• Surat keterangan sehat
• Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pelamar

Jika sudah melengkapi persyaratan maka langkah selanjutnya mendaftar.

Pelamar perlu mendaftarkan akun terlebih dulu sebelum melanjutkan proses pendaftaran seleksi formasi yang diinginkan.

Cara daftar akun

• Mengakses https://phtc.panselnas.go.id
• Kemudian, daftar akun dengan klik opsi “Buat akun”
• Mengisi semua data pada formulir pendaftaran akun, mulai dari data NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor HP aktif, serta email aktif
• Jika sudah, diarahkan untuk membuat password
• Setelah itu, lakukan swafoto dan unggah foto KTP
• Klik opsi “proses pendaftaran akun”
• Terakhir, peserta bisa cetak kartu pendaftaran akun

Agar diingat, satu NIK hanya bisa dipakai mendaftar akun satu kali.

Cara daftar seleksi

• Login di https://phtc.panselnas.go.id dengan akun yang telah terdaftar
• Melengkapi biodata, lalu pilih jenis seleksi dan formasi
• Setelah itu, melengkapi data formasi yang dipilih dan data pendidikan terakhir
• Kemudian, mengunggah semua dokumen yang jadi syarat pendaftaran seleksi
• Dokumen berhasil terunggah dan pendaftaran telah selesai
• Pelamar akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan

Jadwal rekrutmen

Berikut ini jadwal proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih:

• Pengumuman Seleksi: 15-24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi: 15-24 April 2026
• Seleksi Administrasi: 15-25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 26-27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 1-4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 5-14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi: 17-19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan: 20-23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan: 24 Mei-7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 15-17 Juni 2026

Bagi yang lolos dan diterima nantinya menjadi pegawai BUMN dan meneken kontrak PKWT selama dua tahun.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Di Luar Pagu Rp 3 Miliar, Pemerintah Siapkan Skema Gaji Manajer Kopdes Merah Putih" dan Kompas.com dengan judul "Lolos Jadi Pegawai BUMN, Ini Cara Daftar Manajer Kopdes Merah Putih"

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan jumlah pendaftar rekrutmen manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Kampung Nelayan Merah Putih telah menembus 383 ribu orang.

Lonjakan pendaftar yang tinggi bahkan sempat membuat situs pendaftaran mengalami gangguan atau hang.

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Ia menegaskan proses rekrutmen manajer Kopdes dan Kampung Nelayan dilakukan secara terbuka dan tidak ada jalur khusus bagi peserta.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Zulhas menjelaskan sebagian besar pendaftar memilih program Kopdes Merah Putih dengan jumlah mencapai 220.364 orang. Sementara itu, sekitar 64.029 lainnya mendaftar pada program Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia juga membandingkan lonjakan pendaftar dalam waktu singkat. Sehari sebelumnya, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 284.393 orang, yang berarti terjadi penambahan hampir 100 ribu pendaftar dalam satu hari.

"Hari ini, 10.30 WIB dan berkembang terus, tadi totalnya 383.830 (pendaftar). Yang satu hari yang lalu, 284.393. Terdiri dari 220.364 untuk Koperasi Desa, 64.029 Kampung Nelayan. Ini sehari yang lalu. Hari ini 383.830," jelasnya.

Selain perkembangan rekrutmen, Zulhas juga memaparkan progres pembangunan infrastruktur Kopdes Merah Putih. Ia menyebut titik lokasi yang telah memenuhi standar mencapai puluhan ribu.

"Yang 1.000 meter yang sesuai standar, sudah ada 35.408 titik. Dalam proses pembangunan 25.625 titik, yang sudah selesai 5.714 titik," katanya.

Rekrutmen ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional.

Sebelumnya, pemerintah membuka sekitar 35.476 formasi pada tahap awal, yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Para peserta yang lolos nantinya akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Untuk posisi manajer koperasi desa, penempatan dilakukan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara pengelola kampung nelayan berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pendaftaran rekrutmen ini dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di phtc.panselnas.go.id. Program ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Pemerintah juga menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan hanya dilakukan melalui kanal resmi tersebut.

Zulhas menegaskan kebutuhan sumber daya manusia menjadi krusial seiring percepatan pembentukan koperasi desa di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan jumlah Kopdes Merah Putih dapat mencapai lebih dari 30 ribu unit pada pertengahan 2026.

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulhas dalam kesempatan sebelumnya.

[Gambas:Youtube]