Bisnis.com, SEMARANG - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menindak sindikat produksi dan penimbunan pita cukai palsu di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi gabungan yang digelar pada Selasa (19/05/2026), petugas bergerak serentak di delapan titik operasional yang tersebar di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang.

Dalam operasi gabungan itu, 19 orang diperiksa bersama dengan keseluruhan barang bukti. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama, menyatakan bahwa operasi gabungan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan nominal yang cukup besar.

"Potensi kerugiannya ada sekitar Rp570 miliar, karena ini beroperasinya sudah berlangsung hampir 18 bulan. Kita menghitung sejak awal mereka beroperasi sampai dengan saat ini. itu adalah total nilai potensi kerugian yang bisa diperoleh oleh para pelaku," ungkap Djaka dalam konferensi pers yang digelar Rabu (20/05/2026). Seluruh barang bukti dan pihak terperiksa kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jateng DIY.

Djaka menyampaikan bahwa sindikat tersebut sengaja menggunakan modus operasional di beberapa tempat sekaligus. Modus tersebut sengaja dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sindikat ini beroperasi di wilayah Jepara, Semarang, hingga Surabaya.

Di Jepara, petugas menindak lima lokasi penimbunan dan pelekatan hologram di Kecamatan Mayong, Batealit, dan Pecangaan. Sementara di Semarang, penggerebekan menyasar tiga lokasi bangunan dan kamar kos di Kecamatan Gunungpati yang menjadi pusat proses percetakan pita cukai tiruan tersebut.

Para pelaku juga menggunakan mesin cetak modern yang mampu memproduksi lembaran cukai tiruan dalam skala besar. Dari lokasi percetakan di Semarang, petugas menyita dua unit mesin cetak, puluhan roll stiker hologram, serta plat master cetak.

Djaka mengakui, dengan perkembangan teknologi dan industri percetakan sekarang ini, tidak mudah untuk melakukan pengawasan sepenuhnya. "Tinggal bagaimana niatan dari pelaku industri percetakan. Apakah dia ingin bekerja atau berusaha secara legal, atau ilegal. Tentunya kami tidak bisa mengawasi secara orang per orang, ataupun percetakan demi percetakan," imbuhnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan pengejaran untuk menemukan dalang di balik sindikat tersebut. Langkah pengembangan kasus difokuskan untuk mengungkap aktor intelektual utama penyuplai dana di luar para pelaku lapangan. Selain mengamankan penerimaan negara, tindakan tegas ini diharapkan mampu memitigasi kerugian imaterial seperti persaingan tidak sehat, ancaman kerugian bagi industri rokok legal, serta risiko kesehatan masyarakat akibat peredaran rokok ilegal tanpa standarisasi mutu resmi.

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 160.000 batang dalam minibus.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan pada Jumat (13/3/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi masyarakat terkait adanya sarana pengangkut berupa mobil penumpang jenis minibus berwarna putih yang diduga membawa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal dan akan melintasi wilayah Kota Malang.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melakukan patroli darat dan pemantauan intensif di jalur distribusi yang dicurigai, khususnya di wilayah perbatasan Kota Malang,” katanya, Selasa (24/3/2026).

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan dan pola distribusi, tim berhasil mengidentifikasi kendaraan target yang tengah melintas di wilayah Pakis menuju arah Arjosari, Kota Malang.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Teluk Cendrawasih, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sekitar pukul 22.00 WIB, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan muatan berupa BKC HT jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek King Garet yang dilekati pita cukai yang diduga palsu. Barang bukti yang diamankan sebanyak 10 karton atau setara dengan 8.000 bungkus, dengan total 160.000 batang rokok.

Atas penindakan tersebut, total nilai barang diperkirakan mencapai Rp237.600.000, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp119.360.000.

Selanjutnya, terhadap barang bukti dan sarana pengangkut telah diamankan untuk dilakukan penelitian dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

"Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat. Penindakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat," tegasnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilaioperasi penindakan rokok ilegal yang terus dilakukan menjadi kunci untuk mempersempit peredaran rokok ilegal.

Tekanan yang terus bertubi dari berbagai aturan fiskal dan nonfiskal, terlebih dengan aturan non fiskal yang santer terkait dengan pengaturan kadar nikotin dan tar akan memberikan tekanan yang lebih besar bagi IHT yang sudah sangat padat aturan.

Selain itu rencana aturan tersebut juga akan berimbas besar pada petani tembakau, karena produksi tembakau dalam negeri sebagian besar tidak akan mampu terserap oleh pabrikan jika rencana aturan pembatasan nikotin dan tar tersebut diterapkan.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, di tengah kebutuhan penerimaan negara yang tinggi, pemerintah diharapkan tidak lagi menambah beban pada sektor IHT dengan berbagai aturan tambahan yang memberatkan dan berdampak signifikan pada kerugian rantai pasok IHT.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi dugaan pemalsuan cukai rokok dengan menyuap petugas Bea dan Cukai. Alhasil banyak peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur usai pihaknya melakukan pengembangan kasus dugaan suap importasi barang kepada petugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengembangan ini, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka pada pekan lalu, Kamis (26/2/2026).

Sebab, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir.

"Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya. Benar gitu. Ada, jadi bentuknya itu begini. Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan. Ada juga modusnya itu yang cukainya dia menggunakan cukai yang tidak seharusnya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Asep menjelaskan pengusaha rokok membeli harga cukai lebih murah dengan jumlah yang banyak. Atas hal tersebut, katanya, negara dirugikan.

Asep menyampaikan pihaknya akan mendalami dan memungkinkan memanggil produsen rokok berdasarkan informasi yang sudah dihimpun tim lembaga antirasuah, termasuk aliran dana ke pihak-pihak di DJBC.

"Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024—Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR)
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ternodai akibat sejumlah pejabat diduga menerima suap untuk mengkondisikan kepabenan dan cukai atas suatu barang. Dampaknya, barang ilegal berpeluang beredar di pasar Tanah Air.

Kasus terungkap saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan tertangkap tangan di Jakarta dan Lampung, Rabu (4/2/2026) dengan menangkap 17 orang dari pihak DJBC dan PT Blueray (PT BR).

KPK menerima laporan dari masyarakat adanya aktivitas rasuah berupa suap kepada pejabat DJBC untuk meloloskan barang yang hendak diimpor. Modusnya adalah melonggarkan pemeriksaan barang yang melintas di jalur merah.

Rencana jahat ini telah dirancang oleh Orlando Hamonangan (ORL) selaku Kepala Seksi Intel; Sisprian Subiaksono (SIS) selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan DJBC; John Field (JF) pemilik PT BR; Andreas (AND) karyawan PT BR; dan Dedy Kurniawan selaku Manager Operasional PT BR.

Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu mengatakan Orlando memerintahkan rekannya untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%.

Rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai, untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang).

“Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,” kata Asep, Kamis (5/2/2026).

Penyerahan uang kepada pejabat DJBC terjadi beberapa kali sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. Uang diberikan sebagai jatah bulanan yang nilainya mencapai Rp7 miliar. Asep menjelaskan oknum DJBC telah menyiapkan “safe house” untuk menampung barang suap senilai Rp40,5 miliar, sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah US$3.900.

4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SG$1,48 juta.

5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.

6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.

7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.

8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Penyidik melakukan pengembangan karena menduga ada rumah aman lainnya yang digunakan menampung harta hasil suap. KPK sempat mengumumkan menyita Rp5 miliar dari “safe house” lainnya berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan.

Pengembangan penyidikan berjalan sekitar tiga minggu setelah rangkaian tertangkap tangan dilaksanakan dan menggali, menganalisis informasi dari para saksi maupun dokumen yang sempat disita.

Tepat pada Kamis (26/2/2026), KPK kembali menetapkan tersangka bernama Budiman Bayu Prasojo (BBP) selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC. Dia merupakan sosok di balik temuan uang Rp5 miliar di “safe house” Ciputat yang nilai pastinya Rp5,19 miliar, disimpan dalam 5 koper.

Uang tersebut berasal dari penerimaan para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. Seolah “cuci tangan” Budiman memerintahkan rekannya untuk menerima uang haram itu. Uang mulanya disimpan di “safe house” Jakarta Pusat, tetapi Budiman memerintahkan rekannya agar dipindahkan ke Ciputat.

“Adapun uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai,” jelas Asep, Jumat (27/2/2026).

Uang digunakan untuk membeli mobil operasional lebih dari satu yang berfungsi menyimpan dan memindahkan barang bukti tersebut ke “safe house” Ciputat. Alhasil dari rangkaian perkara itu, KPK menyita barang bukti suap senilai Rp45,69 miliar.

Asep menjelaskan pengkondisian cukai dari pengusaha berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

“Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya. Benar gitu. Ada, jadi bentuknya itu begini. Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan,”terang Asep.

Asep menjelaskan pengusaha rokok membeli harga cukai lebih murah dengan jumlah yang banyak. Atas hal tersebut, katanya, negara dirugikan.

Asep menyampaikan pihaknya akan mendalami dan memungkinkan memanggil produsen rokok berdasarkan informasi yang sudah dihimpun tim lembaga antirasuah, termasuk aliran dana ke pihak-pihak di DJBC.

"Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan," tuturnya.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Namun, KPK masih melakukan pengembangan penyidikan karena diduga kuat masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk sejumlah “safe house” lainnya. KPK juga segera memanggil produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal.

"Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu. Nah, nah terkait dengan keterangan dari para tersangka yang sudah kami amankan, dan saksi-saksi yang lain, dan bukti-bukti yang kita miliki," tandas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengenalkan desain baru pita cukai untuk tahun pakai 2026. Pergantian tema dan desain pita cukai setiap tahun dilandasi kebutuhan untuk meningkatkan pengamanan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan bahwa perubahan desain pita cukai dilakukan karena praktik tax avoidance melalui pelekatan pita cukai palsu, salah peruntukan, atau salah personalisasi masih kerap ditemukan.

"Melalui peluncuran desain pita cukai terbaru, Bea Cukai menegaskan bahwa pita cukai bukan sekadar tempelan kecil di kemasan rokok atau minuman beralkohol. Pita cukai merupakan tanda resmi negara, identitas keaslian, sekaligus simbol pengawasan yang terus berkembang mengikuti zaman," ujar Budi dalam siaran resminya, Sabtu (14/2/2026).

Budi menambahkan bahwa upaya yang ditempuh oleh otoritas kepabeanan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 52/PMK.04/2020 yang menyatakan bahwa bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk tahun 2026, ketetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2025.

Budi menuturkan bahwa jika tahun-tahun sebelumnya menghadirkan beragam simbol keindahan alam Indonesia, seperti bunga nusantara (2025) dan ikan yang dilindungi (2024), maka pita cukai 2026 mengangkat tema “Instrumen Indah Alat Musik Tradisional Indonesia.” Tema ini menghadirkan kekayaan visual sekaligus pesan kebangsaan yang kuat.

Beberapa alat musik tradisional yang tampil dalam desain pita cukai tahun ini antara lain gambus, tifa, saron, sasando, dan angklung. Deretan instrumen tersebut menjadi representasi harmoni dan keberagaman budaya nusantara.

Perubahan juga terlihat dari warna dasar pita cukai terbaru. Skema warna kini dipertegas untuk membedakan golongan pabrik, menjadikan identifikasi di lapangan jauh lebih cepat dan presisi.

Untuk hasil tembakau (HT), perubahan warna dilakukan secara menyeluruh, yakni Golongan I bertransformasi dari jingga ke biru, Golongan II bergeser dari biru ke hijau, dan Golongan III kini tampil berani dengan merah.

Sementara itu, pita cukai produk impor didominasi warna jingga, sedangkan produk dalam negeri nonHT seperti rokok elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dibalut warna cokelat, memberi pembeda tegas di jalur distribusi.

Untuk komoditas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), warna kembali menjadi bahasa utama pengawasan. Produk dalam negeri Golongan B menggunakan cokelat, Golongan C berwarna biru. Adapun MMEA impor tampil kontras, yaitu ungu untuk Golongan A, merah untuk Golongan B, dan hijau untuk Golongan C.

Untuk memperkuat kemampuan internal dalam mengatasi pelanggaran ini, Bea Cukai telah menyelenggarakan pelatihan teknis identifikasi keaslian pita cukai 2026 bagi para pegawai.

Namun, pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Bea Cukai pun mengimbau masyarakat untuk lebih mengenal tampilan baru pita cukai 2026 sebagai salah satu cara sederhana mengidentifikasi keaslian pita cukai.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli, menolak barang kena cukai ilegal, dan berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan pita cukai guna menjaga keamanan masyarakat dari barang kena cukai ilegal,” ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim celah praktik suap di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai tertutup rapat.

Perbaikan integritas ini disebut berdampak langsung pada lonjakan intensitas dan skala penindakan barang ilegal di lapangan.

Purbaya menyebut bahwa jajaran Bea Cukai kini jauh lebih agresif dalam melakukan razia dan pemeriksaan fisik. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa upaya reformasi di institusi kepabeanan tersebut mulai membuahkan hasil konkret.

"Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi, jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sebagai bukti, Purbaya memaparkan keberhasilan otoritas fiskal dalam menggagalkan peredaran 11 juta batang rokok ilegal dalam satu rangkaian penindakan teranyar.

Operasi yang bermula pada 11 Desember 2025 ini melibatkan sinergi antara Bea Cukai Atambua, Kanwil Bali-Nusra, Imigrasi Atambua, serta jajaran Polres Belu dan Polres Timor Tengah Utara.

Berdasarkan hasil pengembangan intelijen, petugas menemukan lokasi penimbunan di sebuah gudang di kawasan Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Di lokasi tersebut, ditemukan 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang dilekati pita cukai palsu.

"Sebelumnya diamankan juga 138.160 batang rokok ilegal. Total keseluruhan barang bukti dari serangkaian penindakan ini mencapai kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal," papar Purbaya.

Penyidikan Tiga WNA

Dari operasi tersebut, ditetapkannya tiga orang Warga Negara Asing (WNA) sebagai tersangka. Penangkapan ketiga tersangka berlangsung dramatis di Bandara Soekarno-Hatta.

Purbaya mengungkapkan petugas Bea Cukai dan aparat terkait membekuk ketiga WNA tersebut di boarding lounge keberangkatan internasional saat hendak melarikan diri ke luar negeri.

"Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kantor Pusat DJBC serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia," jelas Purbaya.

Ke depan, Purbaya memastikan operasi penindakan serupa akan terus ditingkatkan intensitasnya guna mengamankan potensi penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari barang ilegal.

"Saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi," pungkasnya.